Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 2 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Melany
"Narkotika/psikotropika digunakan untuk kepentingan pengobatan dan tujuan ilmu pengetahuan, namun disisi lain dapat menimbulkan ketagihan dan ketergantungan bila tanpa pengawasan dan pengendalian yang seksama. Mengingat kerugian yang ditimbulkannya maka Narkotika/Psikotropika diawasi secara intemasional maupun nasional. Secara intemasional, narkotika diatur dalam Singe! Convention on Narcotic Drugs 1961 dan psikotropika diatur dalam Convention on Psychotropic Substances 1971, sedangkan secara nasional, narkotika diatur dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika dan psikotropika diatur dalam Undang undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
Bahan baku untuk narkotika/ psikotropika masih harus diimpor dari beberapa negara antara lain Jarman. United Kingdom, USA, Switzerland, India, China dan Iainnya. Oleh karena itu Pemberian Surat Persetujuan Impor Narkotika/Psikotropika, sebagai alat yang sah masuknya narkotika/psikotropika untuk kepentingan pengobatan dan tujuan ilmu pengetahuan serta merupakan salah satu alat pengawasan dan pengendalian narkotika/psikotropika di jalur legal.
Pelaksanaan Pemberian Persetujuan Impor Narkotika/Psikotropika merupakan suatu sistem dengan indikator Prosedur dan persyaratan, Sumber daya manusia pelaksana serta Kerjasama dan koordinasi. Dalam pelaksanaan pemberian persetujuan impor narkotika/psikotropika masih terdapat beberapa masalah antara lain Waktu penyelesaian Surat Persetujuan Impor belum sesuai dengan ketentuan, laporan realisasi setiap kali impor yang diterima dari importir belum sesuai ketentuan dan masa berlaku Surat Persetujuan Impor telah habis sebelum impor dapat terealisasi.
Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan Pelaksanaan Pemberian Persetujuan Impor Narkotika/Psikotropika dengan indikator efektiftas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan dan hubungan Sistem Pemberian Persetujuan Impor Narkotika/Psikotropika, ditinjau dari indikator Prosedur dan persyaratan, Sumber Daya Manusia serta Kerjasama dan Koordinasi terhadap Pelaksanaan Pemberian Persetujuan Impor Narkotika/Psikotropika.
Populasi penelitian yaitu industri farmasi yang terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan dan masih aktif memproduksi obat jadi Narkotika/psikotropika. Penetapan sampel secara accidental yaitu Industri Farmasi dan pedagang besar farrnasi importir yang telah mendapatkan Surat Persetujuan Impor Narkotika/Psikotropika pada periode 1 Januari 2001 sampai dengan 31 Desember 2004, sebanyak 30 industri farmasi. Metode yang digunakan adalah Metode Survei, dengan penyebaran kuesioner yang berisi pemyataan tertutup untuk mengukur persepsi responden terhadap variabel penelitian dengan menggunakan Skala Likert( Jawaban terendah dengan nilai 1 dan jawaban tertinggi dengan nilai 5).
Analisis data menggunakan program SPSS 11,5. Berdasarkan analisis diperoleh hasil bahwa variabel Pelaksanaan Pemberian Persetujuan Impor Narkotika/Psikotropika menunjukkan hasil positif. Sistem Pemberian Persetujuan Impor Narkotika/Psikotropika menunjukkan tingkat hubungan sangat kuat terhadap Pelaksanaan Pemberian Persetujuan impor Narkotika/Psikotropika. Dengan analisis Koefisien Determinasi dan uji regresi menunjukkan bahwa Sistem Pemberian Persetujuan Impor NarkotikatPsikotropia berpengaruh kuat terhadap Pelaksana Pemberian persetujuan Impor Narkotika/Psikotropika.
Dari ketiga indikator tersebut, indikator Kerjasama dan Koordinasi mempunyai kontribusi paling kecil, hal ini menjelaskan bahwa kerjasama dan koordinasi masih perlu ditingkatkan untuk mendukung peleksanaan pemberian persetujuan impor narkotika/ psikotropika dalam rangka Pengendalian Napza di jalur legal.

Narcotics drugs 1 psychotropic substances are used in order to medical and scientific purposes, but in other side can be misused if not accompany by comprehensive monitoring and controlling. Considering loss which generating of hence, narcotics drugs 1 psychotropic substances monitoring and controlling are conducted both nationally and internationally. Internationally, narcotics drugs are regulated on Single Convention on Narcotics Drugs 1961 and psychotropic substances are regulated in Convention on Psychotropic Substances 1971. Nationally, narcotics drugs are regulated on Law of The Republic of Indonesia No. 22 Year 1997 on Narcotics and Psychotropic substances are regulated on Law of The Republic of Indonesia No. 5 Year 1997 on Psychotropic.
In order to produce finished product contained narcotics drugs 1 psychotropic substances, raw material of narcotics drugs I psychotropic substances must be imported from other countries, like Germany, United Kingdom, USA, Switzerland, India, China, etc. Approval Import Authorization of narcotics drugs I psychotropic substances, is one of the way to monitor and control narcotics drugs J psychotropic substances in licit way, because it is a legal means in entering narcotics drugs I psychotropic substances to medical and scientific purposes. Conducting Import Authorization issue of narcotics drugs 1 psychotropic substances represent a system with indicators of procedure and conditions, human resource and also cooperation and coordination.
Problems in conducting import Authorization approval of 'narcotics drugs I psychotropic substances for example time of issuing Import Authorization yet pursuant to, report of import realization not yet according to the rule and effective period of Import Authorization have used up before import can be realized.
This research is conducted to explain the implementation of Import Authorization approval of narcotics drugs 1 psychotropic substances, in view of indicators of procedure and conditions, human resources, cooperation and coordination. Indicators of evaluation criteria are indicators of effectiveness, efficiency, sufficiency, flattening, responsiveness and accuracy and relation/link to a system of Import Authorization approval of Narcotics drugs I Psychotropic substances in view of indicators of procedure and conditions, human resources, cooperation and coordination.
The population is pharmacy industry and wholesaler that have given Import Authorization of narcotics drugs 1 psychotropic substances at period 1 January 2001 until 31 December 2004. The Using of the method is Survey Method with some questionnaires to measure perception of respondents to variable of research by Likert Scale (lowest answer is 1 and highest answer is 5).
Data is analyzed by SPSS 11.5. Based on descriptive associative analysis, have gotten result as followed: Correlation between variable of the System Import Authorization approval of Narcotics drugs 1 Psychotropic substances with variable of implementation import Authorization approval of Narcotics drugs 1 Psychotropic substances is very high. Variable of the System Import Authorization approval of Narcotics drugs 1 Psychotropic substances have an effect on strength correlation to Implementation of Import Authorization approval of Narcotics drugs 1 Psychotropic substances.
Indicators of cooperation and coordination have lowest contribution, this explain cooperation and coordination must be increased to support implementation Import Authorization approval of Narcotic drugs/Psychotropic substances in order to control narcotics drugs, psychotropic substances and addictive substance in licit traffic.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2005
T22555
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Achmad Fajrul Choir
"Dalam pemberantasan perdagangan ilegal narkoba transnasional diperlukan adanya kerjasama dari para penegak hukum di tiap negara. Indonesia dan Malaysia adalah dua negara yang perbatasannya melintang luas baik darat dan laut sehingga rentan untuk dijadikan jalur perdagangan. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dan Polis Di Raja Malaysia (PDRM) bekerjasama di bawah sebuah nota kesepahaman yaitu Memorandum of Understanding on Combating Illicit Trafficking in Narcotic Drugs, Psychotropic Substances, Precursors, Hazardous Materials and Enchancement of Police Cooperation. MoU tersebut memiliki masa aktif sejak pengesahannya di tahun 2005 sampai dengan tahun 2010. Penelitian dilakukan secara kualitatif deskriptif untuk menggambarkan efektivitas implementasi kerjasama antara POLRI dan PDRM di bawah MoU beserta hambatannya. Dengan menggunakan teori Neoliberal Institusional dalam kaitannya dengan ilmu kepolisian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerjasama melalui MoU tersebut efektif dalam pertukaran informasi dan penyelidikan mengenai jaringan-jaringan narkoba yang saling terlibat di dua negara. Terdapat hambatan internal dan eksternal dalam implementasinya. Hambatan internal yaitu tumpang tindihnya kepentingan instansi dalam negeri. Hambatan eksternal yaitu komunikasi dengan PDRM, kurangnya koordinasi dengan pihak PDRM dan satuan regional menyebabkan informasi masih memiliki kekurangan detil. Oleh karena itu, hambatan tersebut dapat menjadi evaluasi dan acuan untuk kerjasama selanjutnya yang akan dilakukan oleh POLRI dan PDRM.

In order to combat illicit trafficking in narcotic drugs, cooperation between law enforcement in countries involved is necessary. Indonesia and Malaysia shared vast land and sea borders and the borders can be used as a trade route. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) and Polis Di Raja Malaysia (PDRM) signed on a cooperation to combat illicit trafficking of narcotic drugs through Memorandum of Understanding on Combating Illicit Trafficking in Narcotic Drugs, Psychotropic Substances, Precursors, Hazardous Materials and Enchancement of Police Cooperation, the MoU is valid since 2005 to 2010. This research uses descriptive qualitative method to describe the implementation and obstacles of the MoU. Neoliberal Institutional theory is used in relation to police science. The results of this research showed that the cooperation through the MoU was effective in exchanging information and investigating drug syndicate that were involved in two countries. However, there are internal and external obstacles in its implementation. The internal obstacles are overlapping agencies interests. External obstacles namely communication with PDRM, the lacking coordination with PDRM and its regional units causes the undetailed information. Therefore, these obstacles can be utilized as an evaluation and reference for further cooperation to be carried out between POLRI and PDRM."
Jakarta: Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia, 2019
T55508
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library