Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSejak tahun 1964 sistem kepenjaraan di Indonesia digantikan dengansistem pemasyarakatan Harsono, 1995). Walaupun upaya-upaya untukmemanusiawikan penjara telah diusahakan dalam sistem pemasyarakatan, ternyatahukuman pidana penjara masih menimbulkan dampak negatif bagi narapidana(napi), diantaranya kesepian. Kesepian merupakan pengalaman yang tidakmenyenangkan, yang muncul akibat berkurangnya hubungan sosial, baik secarakualitas maupun kuantitas (Peplau & Perlman, 1982). Ada pendapat yangmengatakan bahwa walaupun kesepian merupakan hal yang tidak menyenangkan,tetapi dapat membawa konsekuensi positif (Moustakas, 1972). Skripsi inibertujuan untuk meneliti kesepian pada napi wanita, yaitu hal yang menyebabkankesepian, perwujudan kesepian, coping terhadap kesepian, serta jenis kesepianyang dialami oleh napi wanita.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena kesepianmerupakan hal yang subyektif. Pengambilan data pada empat orang napi wanitadilakukan dengan wawancara, serta observasi terhadap subyek dan tempat padasaat wawancara.Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pemicu kesepian pada napiwanita adalah perpisahan dengan keluarga, terutama dengan anak dan ibu. Faktorpredisposisi situasional yaitu jarang dikunjungi dan predisposisi personal yaitutidak memiliki teman untuk berbagi selama di LP, ikut menyebabkan napi wanitatetap berada dalam kesepian. Pada waktu merasa kesepian umumnya subyekmerasa sedih dan tegang, menurun motivasi untuk berinteraksi, dan ada yangsusah berkonsentrasi pada apa yang dilakukan. Sedangkan cara coping yangdilakukan terhadap kesepian, napi wanita cenderung memilih kegiatan yang dapatdinikmati sendiri. Walaupun napi wanita juga mengalami kesepian sosial karenajauh dari teman-temannya, tetapi yang dominan terdapat pada napi wanita adalahkesepian emosional, yang disebabkan oleh jauhnya mereka dari orang-orang yangdisayanginya, dan juga tidak ada teman berbagi selama di LP.Sebagai penutup, peneliti menyarankan agar pihak LP menyediakanpsikolog atau konselor, dan agar petugas LP diberikan pelatihan psikologi.Dengan ini diharapkan dapat menjadi sumber dukungan sosial tersendiri bagi napidalam menghadapi kesepian. Selain itu juga disarankan agar dibuat semacamprogram pengembangan diri bagi para napi, yang bertujuan untuk meningkatkan konsekuensi positif dari kesepian. Peneliti juga menyarankan agar pada penelitianselanjutnya, digunakan pedoman wawancara yang lebih baik dan memakai subyekdalam jumlah yang besar, sehingga hasilnya dapat digeneralisasi."

"ABSTRAKMeningkatnya angka kejahatan di Indonesia mencakup pula peningkatanangka kejahatan yang juga dilakukan oleh wanita. Hal ini dapat dilihat dari jumlahnarapidana yang berada di LP Wanita Kelas IIA Tangerang. Sejak tahun 1997hingga tahun 2003, jumlah narapidana wanita yang berada di LP Wanita KelasIIA Tangerang meningkat sebanyak 128 orang. Semua narapidana baik priamaupun wanita, mendapat label negatif dari masyarakat karena ditahan dipenjara/Lembaga Pemasyarakatan/LP. Namun, narapidana wanita mendapatlabel atau stigma yang lebih jelek dari masyarakat dibandingkan narapidana pria.Stigma yang lebih jelek ini disebabkan oleh stereotip yang melekat pada wanita.Wanita dengan stereotipnya yang lemah lembut, penuh kasih sayang, sangatsensitif dan halus diharapkan untuk berperilaku seperti itu. Tetapi karena ditahandan menjadi narapidana, perilakunya dianggap berlawanan dengan stereotiptersebut. Apalagi jika kasus penahanannya karena masalah kekerasan(pembunuhan), maka narapidana wanita dianggap bertolak belakang dengankodratnya. Penelitian ini memfokuskan pada narapidana wanita yang melakukantindak pidana pembunuhan.Semua narapidana melewati proses penangkapan dan persidanganterlebih dahulu. Kedua proses ini menyebabkan narapidana mengalami stres.Selain itu, dampak pemenjaraan (berupa stigma masyarakat dan pengalaman diLP) juga berpengaruh terhadap individu. Dampak pemenjaraan yang dialami diLP berupa kehilangan banyak hal, antara lain kebebasan, kemudahanmemperoleh barang dan pelayanan, komunikasi personal, hubunganheteroseksual, harga diri, kepercayaan diri, kepribadian, rasa aman, dankreativitas (Harsono, 1995). Semua perubahan ini mempengaruhi konsep dirinarapidana wanita. Perubahan konsep diri ke arah yang negatif atau positifdipengaruhi oleh berbagai hal, antara lain kemampuan coping dan toleransiterhadap stres, pengalaman masa lalu, peristiwa yang stressful, sakit atautrauma, dan lain lain. Jika konsep diri berubah ke arah yang negatif, makanarapidana tidak memiliki pandangan yang tetap tentang dirinya serta selalu merasa ada yang salah dengan dirinya. Selain itu, konsep diri narapidana yangmenjadi negatif dapat menyebabkan narapidana tersebut menjadi residivis.James (dalam Hurlock, 1979) membagi konsep diri menjadi empatkategori, yaitu basic self concept, transitory self concept, social self concept danideal self concept. Situasi persidangan, dampak pemenjaraan dan stigmamasyarakat, masing-masing mempengaruhi kategori konsep diri yang berbeda.Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui gambaran konsep dirinarapidana wanita yang divonis karena kasus pembunuhan. Penelitian inimenggunakan metode kualitatif dengan dua metode pengumpulan data,wawancara dan observasi langsung. Subjek penelitian terdiri dari tiga orangnarapidana wanita yang divonis karena kasus pembunuhan. Setiap subjekmenunjukkan pengaruh yang berbeda dari dampak yang dialaminya.Tidak semua subjek, merasa bahwa situasi persidangan sebagai kejadianyang stressful. Tidak semua dampak pemenjaraan yang dikemukakan Harsono(1995) dirasakan oleh subjek. Dampak yang dirasakan subjek hanyalahhilangnya kebebasan, komunikasi personal serta kesulitan memperoleh barangkebutuhan dan jasa. Gambaran konsep diri ketiga subjek juga berbeda. Basicself concept mereka semua berbeda. Transitory self concept mereka berubahkarena ditahan di LP. Social self concept mereka memang terpengaruh olehpandangan masyarakat sekitarnya. Ketiga subjek memiliki ideal self conceptyang positif untuk menjadi orang yang lebih baik dibandingkan saat ini.Saran yang dapat diberikan adalah mengembangkan penelitian inikepada subjek-subjek lain dengan kasus yang berbeda agar diperoleh gambaranyang lebih menyeluruh tentang narapidana wanita, tidak terbatas pada kasustertentu saja. Selain itu, dapat juga dilakukan penelitian terhadap narapidana priaagar dapat dilakukan perbandingan antara narapidana wanita dengannarapidana pria."

"ABSTRAKNarapidana perempuan hamil/ menyusui merupakan minoritas dalam komunitas suatu bangsa yang berada di Lembaga Pemasyarakatan. Narapidana perempuan hamil dan menyusui memerlukan pembinaan yang berbeda narapidana pada umumnya. Hal ini terjadi karena narapidana perempuan dengan kondisi hamil dan menyusui memiliki fisik dan kebutuhan yang jauh berbeda dengan narapidana pada umumnya. Perawatan kesehatan reproduksi, pengobatan fisik maupun psikis, serta perlindungan terhadap anak-anak dari narapidana perempuan di dalam Lapas menjadi sangat penting karena akan menentukan masa depan narapidana dan anaknya sendiri. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, dan hasil dari penelitian yang diperoleh setiap Lembaga Pemasyarakatan memiliki kebijakan atas permasalahan yang berbeda-beda, hal ini didasarkan pada faktor-faktor penghambat yang mereka miliki dalam proses pembinaan di dalam Lapas. Lapas Klas II B Anak Wanita Tanggerang dirasakan cukup memenuhi hak-hak narapidana perempuan hamil dan menyusui karena akses kesehatan, perlindungan keselamatan, serta program pembinaan yang cukup efektif. Untuk Lapas Perempuan Klas II A DKI Jakarta memiliki faktor penghambat yang membuat pihak Lapas dirasakan masih kurang memenuhi hak-hak narapidana tersebut akibat dari kondisi Lapas yang over crowded. Sedangkan, Lapas Klas II A Bogor merupakan Lapas dengan permasalahan yang lebih kompleks, kondisi Lapas yang over crowded, tidak adanya akses perlindungan yang memadai, serta dilarangnya narapidana yang pasca melahirkan membawa anak ke dalam Lapas, menjadikan kebijakan Lapas ini bertentangan dengan beberapa regulasi yang ada dan belum memenuhi hak-hak narapidana perempuan hamil dan menyusui.

---

ABSTRACTPregnant and breastfeeding women's prisoners are a minority in the community of a nation in the Prison. Prisoners of pregnant and breastfeeding women require different counseling of convicts in general. This happens because female prisoners with pregnant and breastfeeding conditions have a physical and a need that is much different from the convicts in general. Reproductive health care, physical and psychological treatment, as well as protection of children from female prisoners in prison are very importance because it will determine the future of inmates and their own children. In this study, the authors use normative juridical research methods focused on assessing the application of norms or norms in positive law, and the results of research obtained by each the prison have policies on different issues, the inhibiting factors they have in the coaching process within the prisons. Prisons Class II B Child Tanggerang is sufficient to fulfill the rights of pregnant and lactating female prisoners because of health access, safety protection, and effective coaching programs. For prisons of Women Class II A DKI Jakarta has an inhibiting factor that makes the prisons felt is still not meet the rights of prisoners is due to the condition of prisons are overcrowded. Meanwhile, Prisons Class II A Bogor is prisons with more complex problems, overcrowded prisons, inadequate access to protection, and prohibition of post partum prisoners bringing children into prisons, making this prison's policy contrary to some existing regulations and has not fulfilled the rights of pregnant and breastfeeding women's prisoners. "

"Narapidana wanita merupakan bagian dari komunitas masyarakat suatu bangsa. Selaku manusia ia memiliki hak yang wajib untuk dihormati dan dijunjung tinggi oleh negara, pemerintah, hukum, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana wanita, harus dibedakan dengan pembinaan terhadap narapidana pria karena narapidana wanita mempunyai perbedaan baik secara fisik maupun psikologis dengan narapidana laki-laki. Narapidana wanita memiliki akses lebih sedikit terhadap pelayanan kesehatan dibandingkan dengan narapidana laki-laki. Perawatan kesehatan reproduksi dan berbagai materi promosi kesehatan, informasi, dan pengobatan sering lebih terbatas di lembaga pemasyarakatan wanita. Untuk itu, permasalahan yang diajukan dalam tesis ini adalah (1) Bagaimana perlindungan terhadap narapidana wanita ditinjau dari perspektif hak asasi manusia; (2) Bagaimana peranan petugas pemasyarakatan dalam pemenuhan hak kesehatan atas narapidana wanita; (3) Bagaimana pemenuhan hak kesehatan atas narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Tangerang. Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Tangerang dengan menggunakan penelitian yuridis normatif yang didukung dengan penelitian lapangan dalam bentuk wawancara dengan informan. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa keadaan lembaga pemasyarakatan yang kurang memadai dan tidak adanya perawatan dan fasilitas yang memadai. Selama ini apabila ada narapidana wanita yang sedang hamil dan melahirkan beserta anak yang baru dilahirkan tetap berada dalam satu ruangan bersama narapidana wanita lainnya. Ini terjadi karena memang tidak tersedianya ruangan khusus untuk narapidana wanita yang sedang hamil, melahirkan, dan menyusui. Selanjutnya terlihat bahwa pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap narapidana wanita belum terlaksana dengan baik karena tidak semua petugas pemasyarakatan memahami dan berperan dalam pemenuhan hak kesehatan atas narapidana wanita; selain itu kuantitas petugas kesehatan belum terpenuhi secara proposional; anggaran perawatan kesehatan yang belum memadai; dan sarana serta prasarana masih sangat terbatas sehingga pemenuhan hak kesehatan atas narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Tangerang belum dilakukan secara maksimal. Dalam upaya pemenuhan hak kesehatan narapidana wanita sebagai hak asasi manusia, pemerintah mempunyai tugas dan kewenangan untuk menyejahterakan narapidana wanita serta mempunyai kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak tersebut. Salah satu bentuk implementasinya adalah kewajiban pemerintah untuk menyediakan anggaran yang memadai untuk pembangunan kesehatan. Pemenuhan hak kesehatan kepada narapidana wanita merupakan hak bagi setiap orang untuk meningkatkan derajat kesehatan yang optimal.

---

Women prisoners are part of the community of nations. As a human, she has statutory rights to be respected and upheld by the state, government, law, and everyone for the respect and protection of human dignity. In performing the training of women prisoners, should be distinguished from coaching on the men prisoners because women have a difference both physically and psychologically with male prisoners. Women prisoners have less access to health services compared with male prisoners. Reproductive health care is also limited and various promotional materials, information, health and medicine is often more limited in the women's correctional facility. For that purpose, the problems presented in the present study included: (1) How is the protection of women prisoner are reviewed from the perspective of human rights, (2) How does the role of correctional officers in helping to fulfilment the health rights of women prisoners, (3) How is the fulfillment of women prisoners health rights. This research was conducted at the Correctional Institution for Women Class IIA Tangerang using a judicial normative research supported by a field research in the form of interviews with competent respondent.

From the result of the study, the author concludes that a state correctional facility is insufficient and the lack of adequate care and facilities. During this time, if there are women prisoners who are pregnant and giving birth along with the born child to remain in one room with other women prisoners. This occurs because the unavailability of special rooms for women prisoner who are pregnant, giving birth, and breastfeeding. Next, is seen that the implementation of health services to women prisoners have not been performing well and optimally because health workers have not been fulfilled proportionally; budgeted fund health care still less proportional; also facilities and infrastructures is still very limited, so that the fulfillment of women prisoners health rights at the Correctional Institution for Women Class IIA Tangerang has not been implemented maximally. in an effort to the fulfillment of the health rights of women prisoners as human rights, government has the duty and authority for the welfare of women prisoners and have an obligation to respect, protect, and fulfill those rights. One of the implementation is the responsibility of the government budget to provide adequate to health development. The fulfilment of the right to health is the right of women prisoners for everyone to increase the degree of optimal health."

"Narapidana wanita merupakan kelompok berisiko mengalami gangguan jiwa. Kunjungan keluarga diduga berpengaruh positif mencegah gangguan jiwa pada narapidana wanita. Belum ada penelitian khusus mengenai hal ini di Indonesia. Tujuan penelitian adalah menemukan hubungan antara kunjungan keluarga dengan gangguan jiwa. Penelitian menggunakan desain potong lintang dengan instrumen kuesioner demografi dan MINI ICD X untuk diagnosis kejiwaan. Penelitian dilakukan bulan Agustus-Oktober 2015 di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Jakarta Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 58,65% responden terdiagnosis gangguan jiwa. Kunjungan keluarga dialami oleh 86,5% responden, dengan frekuensi mayoritas kurang dari 4x/bulan (81,7%). Analisis menggunakan uji Chi Square menyatakan hubungan ada tidaknya kunjungan keluarga maupun frekuensi kunjungan keluarga dengan gangguan jiwa tidak bermakna secara statistik (p=0,297 dan 0,659). Walaupun didapatkan hubungan yang tidak bermakna antara kunjungan keluarga dengan gangguan jiwa, data prevalensi gangguan jiwa yang tinggi pada populasi ini perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah untuk penatalaksanaan yang komprehensif.

---

Women prisoners are a group at risk for mental disorders. Family visits suspected to have positive effect on preventing mental disorders in women prisoners. There has been no specific research on this topic in Indonesia. The research objective is to find the relationship between family visits with mental disorder. We used cross sectional design with a demographic questionnaire and MINI ICD X for psychiatric diagnosis. The study was conducted in August-October 2015 in State Prison Class IIA East Jakarta. The results showed that 58.65% of respondents diagnosed with a mental disorder. Family visits experienced by 86.5% of respondents, and majority with frequency less than 4x / month (81.7%). Analysis using Chi Square test whether there is a relationship between family visits and its frequency with mental disorder was not statistically significant (p = 0.297 and 0.659, respectively). Although there is no significant relationship between family visits with mental disorder, the high prevalence of mental disorders in this population needs special attention from the government for a comprehensive management."

"Kriminalitas merupakan masalah sosial yang jumlahnya meningkat setiap tahunnya di Indonesia. Konsekuensi akibat melakukan tindak pidana adalah dimasukkan ke dalam lembaga pemasyarakatan. Lingkungan lembaga pemasyarakatan berpotensi menimbulkan gangguan kejiwaan dan berpengaruh terhadap kualitas hidup narapidana, terutama narapidana wanita. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gangguan jiwa pada narapidana wanita dan hubungannya dengan masing-masing domain kualitas hidup. Penelitian ini menggunakan desain cross-sectional dengan memanfaatkan kuesioner MINI ICD-10 untuk mendiagnosis gangguan jiwa serta kuesioner WHOQOL-BREF untuk skoring kualitas hidup. Dilakukan dari Agustus-Oktober 2015 di Rumah Tahanan Wanita Kelas IIA Jakarta Timur. Data dianalisis dengan menggunakan Pearson Chi-square. Dari 104 responden, 61 diantaranya memiliki gangguan jiwa dengan gangguan jiwa terbanyak adalah episode psikotik berulang. Dari 61 responden dengan gangguan jiwa, 39 orang memiliki kualitas hidup buruk pada domain kesehatan fisik (p=0,90). Pada domain psikologis, 30 dari 61 responden memiliki kualitas hidup buruk(p=0,50). Pada domain hubungan sosial, 43 dari 61 responden memiliki kualitas hidup buruk serta pada domain lingkungan(p=0,47), 43 dari 61 responden memiliki kualitas hidup buruk (p=0,56). Berdasarkan uji hipotesis tidak ditemukan hubungan yang bermakna antara gangguan jiwa dengan kualitas hidup pada narapidana wanita. Ketiadaan makna tersebut dapat disebabkan oleh adanya ketidaksadaran responden terhadap gangguan jiwa yang diderita, ketersediaan fasilitas, dan perbedaan respon adaptasi. Walaupun demikian, sebagian besar narapidana wanita memiliki kualitas hidup yang buruk.

---

Criminality is a social problem, which keep increasing after years in Indonesia. The consequence for committing a criminal action is imprisoned. Being held in prison can be a burden for offenders especially the female offenders, thus it led to mental illness. Mental illness can affect many aspects in life, in other words, individual's quality of life. Based on those facts, this research aim to get the relationship between mental illness and four domains of quality of life. This research has cross-sectional design which all the data was collected using two main questionnaires, MINI ICD-10 to diagnose the mental illness and WHOQOL-BREF for quality of life scoring. This study was conducted from August 2015-October 2015 in Rumah Tahanan Wanita Kelas IIA East Jakarta. Data were analyzed using Pearson Chi-square. The result showed that from 61 from 104 respondents have mental illnesses. In related with quality of life, 39 from 61 respondents with mental illnesses have poor quality of life in physical domain (p=0,90); 30 from 61 respondents with mental illnesses have poor quality of life in psychological domain (p=0,50); 43 from 61 respondents with mental illnesses have poor quality of life (p=0,47) in social relationship domain; 43 from 61 respondents with mental illnesses have poor quality of life (p=0,56) in environment domain. Based on hypothetical testing, it is found that there?s no association between mental illness and quality of life among women prisoners. This result could be affected by awareness about their mental illness, jail's facility, and adaptation response. Despite of that, most of respondents have poor quality of life."

"Tesis ini merupakan upaya untuk memahami reaksi sosial terhadap bekas narapidana wanita dari Lembaga Pemasyarakatan (disingkat : lapas) Wanita Tangerang yang menyandang label sebagai bekas penjahat. Padahal mereka sebenarnya adalah sosok anak manusia yang telah melakukan perilaku menyimpang terhadap norma sosial yang terdapat di tengah masyarakat. Hal ini meIiputi adat istiadat, taboo, kebiasaan-kebiasaan khusus, tingkah Iaku yang aneh dan menjadi mode, nilai - nilai moral dan sebagainya Sementara ilmuwan berpendapat perilaku yang menyimpang dapat berupa kelakuan-kelakuan yang nonkonform, yang asosial, yang anti sosial maupun kriminal. Namun, pendapat lain mengemukakan bahwa konsep penyimpangan pada dasarnya relatif, tergantung darimana melihat dan dari kacamata siapa.Menganalisa dan mendiagnosa secara tajam kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh wanita antara lain diperlukan pancarian faktor-faktor yang berkaitan dengan kondisi sosial budaya tertentu dan ada saat tertentu. Artinya, Kita harus melihat faktor sosial dan faktor kebudayaan yang mempengaruhi di dalam pandangan masyarakat memberikan label terhadap pelaku menyimpang. Kehidupan masyarakat yang sarat dengan norma-norma dan nilai-nilai sosial dirasakan terganggu oleh perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anggota masyarakatnya, sehingga label yang diberikan ternyata tidak Serta merta memudahkan mereka kembali kelingkungannya.Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif serta di dukung oleh data deskriptif berupa kata - kata tertulis atau lisan dari orang - orang dan perilaku yang diamati. Dengan demikian dapat menjelaskan gejala sosial dengan memahami tingkah laku manusia menurut kerangka acuan dari sang pelaku itu sendiri. Lokasi penelitian berawal dari penelitian di Lapas Wanita Tangerang yang dipilih karena Iapas ini merupakan Iapas wanita yang terbesar di seluruh Indonesia dibandingkan dengan tiga Iapas lainnya. Kemudian dilakukan upaya menemui dan mewawancarai tiga bekas narapidana wanita dari lapas tersebut sebagai informan kunci.Berbagai macam bentuk reaksi sosial yang diwujudkan seperti mengamati, menggerebek rumah, menangkap dan menggiring, menjauhi dengan publikasi terhadap bekas narapidana wanita dimana mereka berdomisili. Namun ada juga yang diterima kembali sepenuhnya menjadi warga masyarakat. Kesemua ini tidak terlepas dari perilaku bekas narapidana wanita yang tertampil ketika diwawancarai yang berusaha menghilangkan identitas diri, tidak berterus terang serta mencoba menyangkal dirinya telah berbuat kesalahan.Penulis menggunakan pendekatan interdisipliner dalam melakukan kajian terhadap bekas narapidana wanita. Dari sejumlah teori dalam kriminologi penulis memilih teori paradigma interaksionis atau pendekatan reaksi sosial yang Iebih khusus lagi disebut teori labeling. Berdasarkan pada teori labeling dicoba untuk digambarkan bahwa bekas narapidana wanita adalah berperilaku menyimpang."

"[Kriminalitas adalah perbuatan yang melanggar peraturan. Saat ini terdapat banyak kasus kriminalitas di Jakarta. Pelaku tindak kriminal akan diadili dan dibina di lembaga pemasyarakatan (Lapas). Namun, kenyataanya, narapidana di lapas lebih rentan terkena gangguan jiwa, khususnya wanita yang memiliki sisa vonis yang masih banyak. Oleh sebab belum adanya data mengenai hubungan lama masa menjalani hukuman dengan gangguan jiwa, maka diadakan penelitian potong lintang dengan menggunakan instrumen MINI ICD 10 dan kuisioner umum pada 104 narapidana wanita yang memiliki vonis minimal 3 tahun di Rutan Kelas IIa Jakarta Timur dari bulan Agustus hingga September 2015. Data diolah dengan menggunakan software SPSS ver.23.0 for windows. Didapatkan 96 responden yang memenuhi kriteria inklusi dan ekslusi dengan prevalensi gangguan jiwa 57,29% dan jenis terbanyak ialah gangguan psikotik. Setelah diuji dengan chi squre, tidak ditemukan hubungan bermakna antara lama masa menjalani hukuman dengan gangguan jiwa (p=0,420). Akan tetapi, ditemukan kecenderungan responden dengan sisa vonis lebih sedikit lebih banyak memiliki gangguan jiwa yang bertolak belakang dengan hasil penelitian di Amerika. Nilai p di penelitian ini lebih kecil dibandingkan studi systematic review Fazel S dan Seewald K tahun 2012. Disarankan untuk melanjutkan penelitian ini di rutan-rutan yang berbeda karena belum ada penelitian yang serupa di Indonesia.

---

Crime is an act against rules. Currently, there are many criminality cases in Jakarta. Criminals will be prosecuted and supervised in prisons. However, in fact, inmates are susceptible to mental disorders, especially women who have long residual sentence. Because of lack of data on relation between length of serving time and mental disorders, held a cross sectional study using MINI ICD 10 and demographic questionnaires to 104 women inmates who have sentence at least 3 years at Class IIa of East Jakarta Jail from August to September 2015. Data were processed using SPSS ver.230 for windows. From 96 respondents who meet inclusion and exclusion criteria, prevalence of mental disorders was 57.29% with psychotic disorders that highest than others. After using chi-square test, found no significant association between length of serving time and mental disorder (p=0.420). However, there was a tendency that respondents with few residual sentence have a risk to mental disorder that different from research in USA. P value in this research were lower than systematic review study by Fazel S and Seewald K in 2012. Since there have not been any similar research in Indonesia, it was needed to conduct another research about length of serving time and mental disorder in women prisoner in different jails.;Crime is an act against rules. Currently, there are many criminality cases in Jakarta. Criminals will be prosecuted and supervised in prisons. However, in fact, inmates are susceptible to mental disorders, especially women who have long residual sentence. Because of lack of data on relation between length of serving time and mental disorders, held a cross sectional study using MINI ICD 10 and demographic questionnaires to 104 women inmates who have sentence at least 3 years at Class IIa of East Jakarta Jail from August to September 2015. Data were processed using SPSS ver.230 for windows. From 96 respondents who meet inclusion and exclusion criteria, prevalence of mental disorders was 57.29% with psychotic disorders that highest than others. After using chi-square test, found no significant association between length of serving time and mental disorder (p=0.420). However, there was a tendency that respondents with few residual sentence have a risk to mental disorder that different from research in USA. P value in this research were lower than systematic review study by Fazel S and Seewald K in 2012. Since there have not been any similar research in Indonesia, it was needed to conduct another research about length of serving time and mental disorder in women prisoner in different jails.;Crime is an act against rules. Currently, there are many criminality cases in Jakarta. Criminals will be prosecuted and supervised in prisons. However, in fact, inmates are susceptible to mental disorders, especially women who have long residual sentence. Because of lack of data on relation between length of serving time and mental disorders, held a cross sectional study using MINI ICD 10 and demographic questionnaires to 104 women inmates who have sentence at least 3 years at Class IIa of East Jakarta Jail from August to September 2015. Data were processed using SPSS ver.230 for windows. From 96 respondents who meet inclusion and exclusion criteria, prevalence of mental disorders was 57.29% with psychotic disorders that highest than others. After using chi-square test, found no significant association between length of serving time and mental disorder (p=0.420). However, there was a tendency that respondents with few residual sentence have a risk to mental disorder that different from research in USA. P value in this research were lower than systematic review study by Fazel S and Seewald K in 2012. Since there have not been any similar research in Indonesia, it was needed to conduct another research about length of serving time and mental disorder in women prisoner in different jails., Crime is an act against rules. Currently, there are many criminality cases in Jakarta. Criminals will be prosecuted and supervised in prisons. However, in fact, inmates are susceptible to mental disorders, especially women who have long residual sentence. Because of lack of data on relation between length of serving time and mental disorders, held a cross sectional study using MINI ICD 10 and demographic questionnaires to 104 women inmates who have sentence at least 3 years at Class IIa of East Jakarta Jail from August to September 2015. Data were processed using SPSS ver.230 for windows. From 96 respondents who meet inclusion and exclusion criteria, prevalence of mental disorders was 57.29% with psychotic disorders that highest than others. After using chi-square test, found no significant association between length of serving time and mental disorder (p=0.420). However, there was a tendency that respondents with few residual sentence have a risk to mental disorder that different from research in USA. P value in this research were lower than systematic review study by Fazel S and Seewald K in 2012. Since there have not been any similar research in Indonesia, it was needed to conduct another research about length of serving time and mental disorder in women prisoner in different jails.]"