Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKProgram Pangan Murah merupakan sebuah program bantuan bagi masyarakat dalam mendapatkan kebutuhan pangan pokok dengan harga yang terjangkau dan lebih murah dari harga pasaran. Program ini diberlakukan secara resmi sejak tanggal 1 Februari 2018 oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan bekerja sama dengan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Perikanan Provinsi DKI Jakarta beserta tiga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi DKI Jakarta. Program ini dibuat untuk mencegah dan mengatasi terjadinya krisis pangan dan menimbulkan kenaikan harga pangan yang tidak terjangkau oleh daya beli masyarakat serta berpengaruh terhadap kondisi ketahanan pangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keberhasilan, kesesuaian, dan faktor-faktor yang mendukung implementasi Program Pangan Murah dalam rangka untuk meningkatkan ketahanan pangan di Provinsi DKI Jakarta dengan menggunakan teori implementasi program yang dikemukakan oleh Korten (1980) yang dipadukan dengan konsep ketahanan pangan yang dikemukakan FAO dalam Silitonga (1997 : 5). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah post positivist sehingga penelitian akan disusun dengan data, bukti, dan pertimbangan ilmiah yang mempunyai dasar teori dan bersifat logis. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan teknik pengumpulan kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan (library research). Hasil dari penelitian ini adalah bahwa implementasi Program Pangan Murah secara umum sudah dilaksanakan dengan berhasil dan memenuhi kesesuaian model implementasi program yang dikemukakan Korten (1980). Saran yang dapat diberikan mengenai proses Implementasi Program Pangan Murah adalah dengan memperbaiki beberapa faktor yang menjadi penghambat yang terdapat dalam setiap dimensi implementasi program.

---

ABSTRACT

The Affordable Food Program is a program of assistance for the community in obtaining basic food needs at affordable prices and cheaper than the market price. The program was officially implemented on February 1, 2018, by the Provincial Government of DKI Jakarta in collaboration with the Department of Food Security, Maritime Affairs and Fisheries of the DKI Jakarta Province along with three DKI Jakarta Province Regionally Owned Enterprises. This program was created to prevent and overcome food crises and cause an increase in food prices that are not affordable by people's purchasing power and affect the condition of food security. This study aims to analyze the success, suitability, and factors that support the implementation of the Affordable Food Program to improve food security in DKI Jakarta Province by using the theory of program implementation proposed by Korten (1980) combined with the concept of food security proposed by FAO in Silitonga (1997: 5). The approach used in this research posts positivist so that the research will be arranged with data, evidence, and scientific considerations that have a theoretical basis and are logical. The data used in this study were obtained through qualitative collection techniques through in-depth interviews and library research. The results of this study are that the implementation of the Affordable Food Program, in general, has been carried out successfully and meets the suitability of the program implementation model proposed by Korten (1980). Suggestions that can be given regarding the implementation of the Affordable Food Program is to improve some of the inhibiting factors in each dimension of program implementation."

"ABSTRACT

The aeronautics industry is of major importance for a country such as Indonesia

that comprises of islands. Apart from that matter, global development makes this

industry as one of the main factor of creating communication among nations. But

it is such a shame that in recent years, Indonesia?s aeronautic industry has been

in dire states. This was caused by low safety flying standards, indicated by major

airline accidents that prohibited Indonesia?s airlines to enter the European

Union.

The heart of the matter in this thesis is ?Why are Indonesia?s airline?s security

standards still so low?? By knowing the crux of the matter of such low security

levels in the airlines industry, I thereby, have certain strategies to increase such

security standards in Indonesia?s aeronautics industry.

The methodology in this thesis is divided into two parts, the first being a method

of evaluating the airlines institution performances to create safety flying

procedures. From the result of undergoing such a research, it was found that each

airlines institution contributes towards such low-key safety flying standards.

The result of research on consumer behaviour shows that the majority of

Indonesian airlines consumers do prefer cheaper rates. Making strategies of

cheaper tariffs is quite an effective application.

This, therefore, brings to conclusion that each airlines institution in Indonesia

lacks quality performance, and therefore, every sector is contributing towards low

safety flying procedures. Cheap tariffs is surely a potential risk towards low

maintenance costs for the airplanes, which would eventually cause low safety

conditions in Indonesia?s airlines industry.

"

"ABSTRAKPenelitian ini membahas pengaturan dalam tata cara pelaksanaan dan penagihan kewajiban pembangunan rumah susun sederhana/murah, baik yang timbul berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala DKI Jakarta Nomor 540 Tahun 1990 maupun Keputusan Gubernur Kepala DKI Jakarta Nomor 640 Tahun 1992. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah bahwa penerapan metode konversi kewajiban ke dalam bentuk dana merupakan upaya paling terakhir yang dilakukan dalam pemenuhan kewajiban pembangunan rumah susun sederhana/murah dalam rangka penyediaan rumah susun sederhana/murah oleh pemegang Surat Izin Penunjukkan Penggunaan Tanah (SIPPT).. Penelitian ini juga menyarankan Pemerintah memberlakukan pemenuhan kewajiban dengan cara membuat pemenuhan kewajiban melalui pelaksanaan pembangunan fisik rumah susun sederhana/murah oleh pemegang SIPPT sebagai langkah utama dan pertama daripada pemenuhan kewajiban melalui konversi kewajiban ke dalam bentuk dana.

---

ABSTRACT

The focus of this study is the regulation in fulfillment and collection procedure of simple/inexpensive condominium developing obligation whether arises under The Decree of Jakarta Special Territory Province Governor Number 540 of 1990 or arises under The Decree of Jakarta Special Territory Province Governor Number 640 of 1992. This research is normative. The results of this study is that the implementation of obligation converting into fund method is the latest effort in order to utilize the holder of Land-Using Designating Permission Decree in supplying simple/inexpensive condominium. The study also suggests that the Government must impose the fulfillment of the obligation by making the development of simple/inexpensive condominium physically by the holder of permission decree as a main and first method rather than the fulfillment of the obligation by converting into fund."

"Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis implementasi penyelesaian sengketa pajak dalam mewujudkan asas cepat, murah, dan sederhana pada pengadilan pajak di Indonesia dengan Jepang dan juga upaya-upaya yang dilakukan Pengadilan Pajak dalam mewujudkan pelayanan administrasi sengketa pajak yang berasas cepat, murah dan sederhana. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memperoleh pemahaman mengenai permasalahan yang diangkat. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa implementasi penyelesaian sengketa pajak dalam mewujudkan asas cepat, murah, dan sederhana pada pengadilan pajak di Indonesia saat ini belum terwujud. Beberapa saran yang direkomendasikan antara lain: meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan, perlu memperbanyak kantor Pengadilan Pajak diberbagai daerah di Indonesia disertai dengan penambahan penambahan sumber daya manusia yang berkompeten.

---

The study aims to analyze the implementation of a tax dispute settlement in order to actualize the principles of fast, cheap, and simple in tax court in Indonesia and Japan and also the efforts that being conducted by the Tax Court to implement tax dispute administration services in a fast, cheap and simple. This study used a qualitative approach to gain an understanding of the issues. These results indicate that the implementation of the settlement of a tax dispute in realizing the principle of fast, cheap, and simple in tax court in Indonesia has yet to materialize. Some suggestions are recommended include: improving the quality of examination results, it is necessary to multiply the Tax Court offices in various regions in Indonesia is accompanied by the addition of the addition of competent human resources."

"ABSTRAKUntuk mengurangi backlog rumah di Indonesia, pemerintah membuat Program Sejuta Rumah Murah sejak tahun 2015. Melalui program tersebut, baik pemerintah maupun lembaga non-pemerintah membangun rumah murah untuk masyarakat menengah kebawah, dengan target pembangunan sebanyak satu juta unit rumah tiap tahunnya. Pembangunan rumah dapat menghasilkan dampak positif terhadap perekonomian dengan adanya dampak secara langsung, tidak langsung, maupun induksi yang tercipta. Studi ini bertujuan untuk mengetahui keterkaitan antara sektor yang berkontribusi dalam pembangunan rumah dengan sektor lainnya dan melihat dampak dari adanya pembangunan rumah melalui program ini terhadap perekonomian nasional. Dengan menggunakan metode input-output Miyazawa yang terbentuk dari Tabel Input-Output Indonesia 2010 ditambah dengan data Susenas dan Sakernas, terbukti bahwa sektor-sektor yang berkontribusi dalam pembangunan rumah memiliki nilai keterkaitan ke belakang yang tinggi. Melalui program ini berpotensi meningkatkan output perekonomian sebesar 0,75, meningkatkan nilai tambah sebesar 0,72, dan menambah jumlah tenaga kerja yang terserap sebanyak 0,71. Program ini juga diperkirakan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sebesar 0,83. Namun, peningkatan pendapatan tersebut tidak terdistribusi secara merata, dimana dari seluruh peningkatan pendapatan, masyarakat kota menerima sekitar 67 dan masyarakat desa sekitar 33.

---

ABSTRAKIn order to reduce the number of housing backlog in Indonesia, government makes ldquo Program Sejuta Rumah Murah rdquo since 2015. Through the program, both government and non governmental organizations are building low cost housing for low income people, with the target of building one million housing units annually. Construction of housing may have positive impacts on the economy either directly, indirectly, or induced. This study aims to know the linkages between sectors contributing in housing construction with other sectors and predicts the impacts of housing construction through this program on Indonesia economy. Using Miyazawas input output formed by Indonesia Input Output Table 2010 plus Susenas and Sakernas data, it has been proven that sectors contributing in housing construction have high backward linkage. Housing construction may increase Indonesia output by 0.75, value added by 0.72, and labor absorbed by 0.71. Furthermore, this program also leads to increase Indonesian income by 0.83. However, those increases not evenly distributed, where from all increasing income, urban household receive about 67 while rural household receive about 33."

"ABSTRAKPenelitian ini menganalisis pengaruh sistem cukai spesifik multi-tiers terhadap perilaku perusahaan dalam memproduksi merk rokok baru. Hal tersebut dilakukan oleh perusahaan untuk memanfaatkan klasifikasi tarif cukai yang berlapis sehingga dapat menghindari tarif cukai rokok yang lebih tinggi dan menciptakan merk rokok baru dengan harga murah dalam rangka meningkatkan keuntungannya. Untuk melihat pengaruh sistem cukai spesifik multi-tiers terhadap penciptaan merk baru digunakan data CK-1 permohonan pemesanan pita cukai yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan, tahun 2009-2017 yaitu sejak berlakunya sistem cukai rokok spesifik multi-tiers. Hasil analisis empiris menunjukkan bahwa penerapan sistem cukai spesifik multi-tiers berpengaruh positif terhadap penciptaan merk rokok baru dimana semakin banyak jumlah lapisan tarif dalam sistem cukai tersebut maka menjadi insentif perusahaan untuk menciptakan merk rokok baru. Hasil tersebut juga menunjukkan bahwa merk rokok baru yang dihasilkan perusahaan merupakan rokok dengan harga murah sehingga sistem cukai spesifik multi-tiers kurang efektif dalam pengurangan konsumsi rokok. Hasil penelitian ini menyarankan untuk menggunakan tarif cukai rokok yang tunggal atau biasa dikenal sebagai uniform dalam kebijakan cukai rokok. Hal ini sudah terbukti dalam penelitian yang dilakukan di Mesir bahwa perubahan struktur cukai dari sistem multi-tiers menjadi uniform secara efektif menyebabkan penurunan konsumsi rokok.

---

ABSTRACTThis study analyzes the influence of specific excise multi tiers system on cigarette company behavior in producing brand new cigarette. Cigarette company utilizes the classification of layered excise tariffs to avoid higher cigarette excise rates and create new brands of cigarettes at low prices in order to increase profits. To see the effect of the specific multi tiers excise system on brand new creation, CK 1 data contained the list for ordering excise band obtained from the Directorate General of Customs and Excise, Ministry of Finance, 2009 2017 which is the year since the introduction of the specific multi tiers cigarette tax system. The empirical analysis shows that the application of specific multi tiers cigarette tax system has a positive effect on brand new creation where higher the tiers number of tariff layers in the cigarette system higher the incentive company to create new cigarette brand. The results also show that the company 39 s new cigarette brand is cheaper than existing brand so the specific multi tier cigarette tax system is less effective in reducing cigarette consumption. The results of this study suggest to use a single cigarette tax rate or commonly known as uniform in the policy of cigarette tax system. This has been proven in research conducted in Egypt that the change of the cigarette tax system of the multi tiers structure to uniform effectively leads to a decrease in cigarette consumption."