Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) bertujuan menurunkan kerawanan pangan dengan mendorong kelompok masyarakat desa dan kelurahan menanam bahan pangan di halaman rumah masing-masing. Sejak tahun 2017 hingga 2021, jumlah KRPL terus mengalami peningkatan. Namun sejak tahun 2020 tingkat kerawanan pangan juga meningkat. Pada penelitian ini, diperhitungkan variasi jumlah KRPL yang ditumbuhkan sejak tahun 2017 hingga tahun 2021 untuk mengestimasi peran KRPL terhadap kerawanan pangan. Penelitian ini menggunakan tekhnik analisis data panel dengan metode Fixed Effect dalam memperkirakan besaran dan signifikansi hubungan antara KRPL dengan kerawanan pangan. Hasil estimasi menunjukkan KRPL berperan signifikan terhadap penurunan tingkat kerawanan pangan setelah satu tahun, terutama di wilayah Jawa dan Bali. Rekomendasi yang diberikan dalam penelitian ini adalah dalam intervensi kerawanan pangan, KRPL perlu dibarengi dengan kebijakan lain terutama program penanggulangan kemiskinan setidaknya untuk kabupaten/kota dengan kategori kerawanan pangan “tinggi” dan “sangat tinggi”. ......The Government’s Home Garden Areas (KRPL) program aims to decrease food insecurity by encouraging rural and urban communities to grow their own food ingredients in their backyards. The number of KRPLs has steadily increased between 2017 and 2021. However, the level of food insecurity has risen since 2020. Variations in the number KRPLs grew from 2017 to 2021 were considered in this study to estimate the effect of KRPLs on food insecurity. The significance and magnitude of the relationship between KRPLs and food insecurity were estimated using this study's panel data analysis techniques with the Fixed Effect method. According to the estimation results, KRPLs significantly reduce food insecurity after one year, particularly in the Java and Bali regions. This study recommends that KRPL be accompanied by other policies, particularly poverty reduction programs in food insecurity interventions, at least in regencies/municipalities with "high" and "very high" food insecurity categories.

Abstrak :
Desentralisasi di Indonesia telah mendorong terjadinya pemekaran daerah. Banyak daerah telah memisahkan diri dari kabupaten/kota yang ada dan mendirikan kabupaten/kota baru. Akibatnya, jumlah kabupaten/kota di Indonesia meningkat hampir dua kali lipat dari 276 (65 kota, 249 kabupaten) pada tahun 1998 menjadi 514 (98 kota; 416 kabupaten) pada tahun 2014. Melalui penelitian ini, kami menganalisis dampak pemekaran daerah terhadap kinerja kabupaten/kota. Secara khusus, dengan menggunakan metode Difference-in-Differences dan data di level kabupaten/kota dari tahun 2001 hingga 2013, kami membandingkan tingkat kinerja yang diukur melalui beberapa indikator layanan publik di kabupaten/kota hasil pemekaran dengan kabupaten/kota yang tidak mengalami pemekaran. Studi mengenai desentralisasi menunjukkan bahwa pemerintah daerah dapat menangani secara kompeten wewenang dan tanggungjawab yang didelegasikan dari pemerintah pusat jika mereka memiliki kapasitas dan sumber daya yang cukup. Oleh karena daerah di perkotaan relatif lebih mampu daripada di daerah kabupaten, maka daerah yang baru dibentuk di daerah perkotaan cenderung berkinerja baik. Dengan demikian, dampak pemekaran terhadap pelayanan publik akan positif di daerah kota dan negatif di daerah kabupaten. Kami menemukan bahwa untuk kabupaten/kota yang dibentuk dari 2001 hingga 2003, sesuai dengan ekspektasi kami, dampaknya cenderung positif untuk kota dan negatif untuk kabupaten. Untuk pemekaran yang terjadi dari tahun 2007 hingga 2009, dampaknya secara statistik tidak signifikan baik untuk kota maupun kabupaten. ......Decentralization in Indonesia has led to the concurrence of local government proliferation. Many areas have split from existing municipalities and established new ones. As a result, the number of municipalities in Indonesia has almost doubled from 276 municipalities (65 kota; 249 kabupaten) in 1998 to 514 municipalities (98 kota; 416 kabupaten) in 2014. We analyze the impacts of the proliferation on the performance of municipalities. In particular, using the Difference-in-Differences method and municipality-level data from 2001 to 2013, we examine whether the level of performance–measured by several public service indicators–increased more substantially in newly created municipalities than in municipalities whose boundaries remained unchanged. Studies of decentralization suggest that local governments can competently handle greater tasks they have assumed from the central government if they have sufficient capacity and resources. Since municipalities in urban areas (kota) are on average more capable than those in rural areas (kabupaten), newly created municipalities in urban areas should be able to perform well. Thus, the impacts of the proliferation should be positive in urban areas and negative in rural areas. We find that for municipalities established from 2001 to 2003, consistent with our expectations, the impacts tend to be positive for kota and negative for kabupaten. For the wave of proliferation from 2007 to 2009, the impacts are mostly not statistically significant for both kota and kabupaten.

Abstrak :
ABSTRACT
This study focuses on the difference in spending policy behavior between regions having re running incumbents in the 2015 election and regions that have the last period incumbent. Hypothetically, re runner incumbents would try to enhance their re election probability by increasing their targeted expenditures in the times leading to the election time; in contrary, the last period incumbents will do the opposite. Ordinary Least Square (OLS) cross sectional data has been used to analyze the politicians behavior on fiscal spending policy for 237 municipalities. The study result shows that there is no difference in behaviour between regions having re running incumbent and regions that have a last period incumbent. Compared to regions with lame ducks, grant expenditure tends to be higher on election year in regions having a re running incumbent. There is also a tendency that the higher grant expenditure in the year prior to the election, the lower grant expenditure during an election year in those regions.

Abstrak :
Abstract This study aims to identify the typology of districts/municipalities in East Java Province, and analyze the growth spillover effects among districts/municipalities. This study was conducted using analysis tools such as Klaassen Typology, identification of growth pole based on the definition proposed by Richardson, the calculation of growth spillover effects and detection of spatial autocorrelation with local indexes Moran and Local Indicators of spatial Association (LISA). The results from this study is that advanced and fast-growing districts/municipalities from 2001 until 2013 concentrated in the central region of East Java Province. Consistency as advanced and fast-growing region is an indicator of growth poles, shown by Surabaya.

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tipologi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur dan menganalisis efek limpahan pertumbuhan antar-kabupaten/kota. Alat analisis yang dipergunakan adalah Tipologi Klaassen, identifikasi kutub pertumbuhan berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh Richardson, perhitungan efek limpahan pertumbuhan, serta deteksi autokorelasi spasial dengan indeks lokal Moran dan Local Indicators of Spatial Association (LISA). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kabupaten/kota yang tergolong maju dan cepat tumbuh pada tahun 2001 hingga 2013 terpusat di kawasan tengah Provinsi Jawa Timur. Konsistensi sebagai daerah cepat tumbuh dan maju/kaya yang merupakan indikator kutub pertumbuhan, ditunjukkan oleh Kota Surabaya.

Abstrak :
Permasalahan kemiskinan menjadi kendala utama dalam pertumbuhan ekonomi nasional, Sejak berlakunya otonomi daerah memberikan kesempatan pemerintah daerah untuk mengatur anggaran daerahnnya sendiri. Kondisi ini dimanfaatkan oleh sebagian orang untuk melakukan tindakan korupsi. Penelitian ini menganalisis hubungan korupsi dan kemiskinan pada 60 kabupaten/kota di Indonesia periode 2006, 2008, dan 2010 menggunakan model langsung dan tidak langsung. Model tidak langsung menggunakan model pemerintah sebagai perantara antara korupsi dan kemiskinan dengan metode estimasi three stage least square (3SLS). Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa baik model langsung dan tidak langsung korupsi tidak mempengaruhi kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Indonesia. ...... Poverty problem is the main obstacles in national economic growth. Since decentralization , it provide opportunities to regional government to set their budgets. This condition is used by some people to commit the act of corruption. This study analyzed the relationship of corruption and poverty at 60 municipalities’ in indonesia period of 2006, 2008, and 2010 using the direct and indirect models. Indirect model use the model of government as an intermediary between corruption and poverty with three stage least square (3SLS) as a estimation methods. The results of this study explain that both direct and indirect models of corruption does not affect poverty at municipalities’ level in indonesia.

Abstrak :
Anggaran pendidikan di Indonesia yang mencapai 20% dari APBN nyatanya belum mampu mengangkat kualitas pendidikan di tanah air. Sejak tahun 2016 mayoritas anggaran pendidikan dialokasikan untuk transfer ke daerah-daerah sebagai bentuk representasi pelaksaan desentralisasi fiskal secara utuh. Meskipun demikian, berdasarkan data kualitas guru, capaian siswa, serta kondisi Sarana dan Prasana penunjang pendidikan belum menunjukan perbaikan yang memuaskan. Penelitian ini kemudian hadir dengan tujuan untuk menemukan bukti empiris apakah kebijakan desentralisasi fiskal secara umum dan kebijakan dana alokasi khusus bidang pendidikan secara khusus mampu meningkatkan kualitas pendidikan di tanah air. Selain itu, penelitian ini akan mengakomodir beberapa variabel kontrol untuk memperluas pengertian akan variabel-variabel yang mempengaruhi kualitas pendidikan di Indonesia. Menggunakan data dari 496 Kabupaten/Kota di Indonesia pada rentang tahun 2017-2019 menggunakan metode 2SLS penulis menemukan bahwa DAK Bidang Pendidikan berpengaruh positif dan signifikan mempengaruhi Belanja Fungsi Pendidikan Kabupaten/Kota. Kemudian, Belanja Fungsi Pendidikan terbukti secara positif dan signifikan mempengaruhi skor Peta Mutu Pendidikan jenjang SMP Kabupaten/Kota di Indonesia. ......The education budget in Indonesia, which reaches 20% of the APBN, is considered to have not been able to raise the quality of education in the Indonesia. Since 2016 the majority of the education budget has been allocated for transfers to the regions as a form of representation for the full implementation of fiscal decentralization. However, based on data on teacher quality, student achievement, and the condition of educational support facilities and infrastructure, it has not shown a satisfactory improvement. This study aims to find empirical evidence whether the fiscal decentralization policy in general and the Special Allocation Fund policy in the education sector in particular is proven to be able to improve the quality of education in Regencies/Municipalities in Indonesia. In addition, this study will accommodate several control variables to broaden the understanding of the variables that affect the quality of education in Indonesia. Using data from 496 regencies/cities in Indonesia in the 2017-2019 range using the 2SLS method, the authors found that the DAK for the Education Sector had a positive and significant impact on the Expenditures for the Educational Function of Regencies/Municipalities. Where then the Education Function Expenditure is proven to positively and significantly affect the score of the junior high school education quality map of Districts/Cities in Indonesia.