Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPertamina yang berfungsi mengelola industri migas telah berkembang sedemikian pesatnya dan mampu memberikan andil yang sangat besar dalam penerimaan negara. Hal ini dapat dilihat dari data APBN tahun 1996/1997 sampai dengan RAPBN tahun 1999/2000, rata-rata konstribusi sektor migas dalam penerimaan negara setiap tahunnya sebesar 20,75% sedangkan dari Non Migas sebesar 79,25%.Pengetolaan migas yang dimulai dari kegiatan-kegiatan survey (seismic), eksplorasi, produksi sampai dengan kegiatan refinery untuk menghasilkan BBM serta mendistribusikannya kepada konsumen, dilaksanakan oleh personil bangsa Indonesia yang sudah profesional dan berpengalaman. Profesionalitas Sumber Daya Manusia tersebut telah mampu menghasilkan produksi minyak mentah (crude).dan kondensat rata-rata setiap harinya sebanyak 1.575.230 barrels, clan BBM sebanyak 35.091.000 kilo liter. Kegiatan ini merupakan keunggulan atau kekuatan internal perusahaan.Selanjutnya yang perlu menjadi pertimbangan khusus dalam pengelolaan migas antara lain adalah migas merupakan sumber daya yang tidak bisa diperbaharui, jika diproduksi terus menerus akan habis, dan suatu saat Indonesia akan menjadi peng-impor migas terbesar di dunia. Sedangkan potensi migas di luar negeri cukup banyak dan menggembirakan, dari data Kwartal IV tahun 1998, supply minyak dunia sudah mencapai 77.800.000 barrels per hari. Berdasarkan pada pertimbangan tersebut dan beberapa pertimbangan lainnya, maka Pertamina wajar menjadi Perusahaan Multinasional (MNC) agar bisa melakukan bisnisnya di manca negara. Untuk mewujudkan hal ini Pertamina mempunyai peluang yang cukup besar dan dapat dilihat dari beberapa strategi, antara lain :- Strategi keunggulan bersaing (Competitive Advantage) yang pada dasarnya telah dimiliki Pertamina karena salah satu syarat yang hares dipenuhi adalah menciptakan kapabilitas organisasi. Hal ini secara prinsip tidak ada masalah. Ada masalah dibidang manajemen tetapi bisa diperbaiki atau dibenahi.- Strategi masuk ke suatu negara, Indonesia (Pertamina) mempunyai peluang yang sangat besar dengan melakukan pendekatan ekonomi, politik dan sosial budaya. Misalnya untuk negara di kawasan ASEAN dengan pendekatan politik akan mempunyai peluang yang cukup besar, karena Indonesia merupakan salah satu pendiri, sedangkan pelaksanaannya bisa dilakukan dengan investasi langsung atau menggandeng mitra usaha !okal negara tersebut. Sedangkan untuk negara-negara kelompok OKI dengan pendekatan sosial budaya akan memberikan peluang yang besar pula. karena Indonesia mempunyai penduduk muslim terbesar didunia.Ada beberapa konstribusi yang bisa didapat jika Pertamina menjadi perusahaan multinasional, salah satu diantaranya adalah mendapatkan Capital Inflow dari keuntungan berbisnis di manca negara yang pada akhirnya meningkatkan penerimaan negara dari sektor migas lebih besar dari 20,75%."

"Kepailitan lintas merupakan konsekuensi dari perkembangan interaksi bisnis multinasional yang begitu pesat. Wilayah yurisdiksi suatu negara tidak lagi menjadi penghalang pelaku bisnis untuk menjalankan kegiatan bisnis nya. Kondisi tersebut membuat resiko bisnis, khusunya permasalahan kepailitan lintas batas. Kepailitan yang melibatkan unsur lintas batas didalamnya tidak bisa diselesaikan dengan mekanisme penyelesaian biasa. Hukum Kepailitan Indonesia memalui UU Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Kepailitan dan Kewajiban Pembayran Utang masih sangat jauh dari kata ideal dalam menghadapi fenomena ini. Undang-Undang ini hanya memuat tiga pasal berkaitan dengan ketentuan hukum internasional, namun sama sekali tidak memuat ketentuan terkait penyelesaian kepailitan lintas batas. Hal ini dikarenakan proses penegakan hukum akan berhadapan langsung dengan kedaulatan hukum negara lain. UNCITRAL Model Law On Cross-Border Insolvency With Guide To Enactment adalah suatu model hukum yang dibuat untuk menjadi rujukan bagi negara-negara dalam melakukan harmonisasi dan modernisasi hukum kepailitannya agar mampu memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi iklim perdagangan. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Indonesia sebagai negara berkembang yang berambisi meningkatkan perekenomiannya harus melakukan perubahan terhadap hukum kepailitan nasional. UNCITRAL Model Law yang bersifat fleksibel, dapat dimodifikasi sesuai nilai-nilai dan kepentingan nasional suatu negara dapat dijadikan rujukan untuk melahirkan hukum kepailitan yang memadai

---

Cross Border Insolvency/Bankcruptcy is a is a consequence of the rapid development of multinational business interactions. he jurisdiction of a country is no longer a barrier for businesses to carry out their business activities. These conditions create business risks, especially cross-border bankruptcy issues. Bankruptcy involving cross-border elements in it cannot be resolved by the usual settlement mechanism. Indonesia's Bankruptcy Law passed Law No. 37 of 2007 on Bankruptcy and Debt Relief Obligations is far from ideal in dealing with this phenomenon. This Law contains only three articles relating to the provisions of international law, but contains absolutely no provisions related to the settlement of cross-border bankruptcy. This is because the law enforcement process will be directly confronted with the legal sovereignty of other countries. UNCITRAL Model Law On Cross-Border Insolvency With Guide To Enactment is a legal model created to be a reference for countries in harmonizing and modernizing their bankruptcy laws in order to provide justice and legal certainty for the trading climate. The results of this study show that Indonesia as a developing country with the ambition to improve its economy must make changes to the national bankruptcy law. UNCITRAL Model Law that is flexible, can be modified according to the values and national interests of a country can be used as a reference to give birth to adequate bankruptcy law."