Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Transportasi angkutan umum memiliki peranan penting bagi kemajuan kehidupan suatu masyarakat daerah. Alat transportasi merupakan kunci utama dalam perkembangan perekonomian dan sebagai penunjang kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu completion jasa transportasi oleh pemerintah sangat diperlukan dengan tujuan untuk memiliki alat transportasi multimoda yang efektif dan efesien. Pertumbuhan angkutan barang di Pelabuhan Panjang Lampung beberapa dekade ini meningkat sehingga perlu dilakukan langkah-langkah untuk mengoptimasikan angkutan barang tersebut. Belum lama pemerintah memandang perlu untuk Mengoptimalkan PP No 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda yang mengawinkan undangundang subsektor Jalan, Perkeretaapian dan Laut. Peraturan pemerintah ini dikeluarkan untuk mendukung sistem logistik nasional. Pelabuhan Panjang menghubungan antar daerah. Maka sangat memungkinkan untuk mengoptimalisasikan pengiriman barang logistik. Melakukan optimasi biaya dan penyerahan tepat waktu sangat penting bagi perekonomian khususnya wilayah lampung sebagai gerbang pintu menuju sumatera. Pelabuhan panjang lampung memiliki peluang untuk menggunakan berbagai transportasitransportasitransportasi multimoda termasuk dapat menstabilkan tarif pengiriman logistik dan waktu yang diperlukan terjangkau cepat. Dengan di optimalkannya PP Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Angkutan Multimoda dalam pasal 27 tentang tarif angkutan multimoda, Tarif angkutan multimoda ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara badan usaha angkutan multimoda dan pengguna jasa angkutan multimoda secara tertulis. Pentingnya penambahan transportasitransportasitransportasi multimoda untuk pengiriman barang logisik dengan baik dan tepat akan memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai jenis, keadan, jumlah barang, berat dan volume barang, waktu dan tempat barang diterima oleh badan usaha angkutan mulimoda.

Abstrak :
Pengangkutan barang dalam kegiatan logistik pada umumnya menggunakan lebih dari satu moda angkutan, oleh karena itu angkutan multimoda merupakan bagian penting dari sistem logistik. Pengangkutan barang dengan menggunakan paling sedikit dua moda angkutan yang berbeda atas dasar satu kontrak sebagai dokumen angkutan multimoda. Pihak (pengangkut) yang bertanggung jawab pada angkutan multimoda atas kerugian yang muncul akibat adanya kerusakan, kehilangan dan keterlambatan dalam pengiriman barang, diberlakukan tanggung jawab tunggal atau tanggung jawab yang berlaku bagi setiap moda angkutan. Dengan meninjau pula pengangkut dalam penyelenggaraan dan pengusahaan pengangkutan multimoda. Penelitian yang dilakukan merupakan bentuk penelitian jenis yuridisnormatif, bertujuan untuk menelaah norma hukum tertulis dari suatu peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan angkutan multimoda. Bahwa semua moda pengangkutan yaitu angkutan darat, laut dan udara telah mengatur mengenai keikutsertaannya dalam angkutan multimoda. Badan usaha angkutan multimoda bertanggung jawab terhadap barang yang diangkutnya setelah badan usaha angkutan multimoda menerima barang muatan dalam rangka menjalankan perintah pengguna jasa angkutan multimoda sesuai dengan ketentuan perjanjian dalam dokumen angkutan multimoda.
Transportation of goods in logistics activities generally uses more than one mode of transportation, therefore multimodal transportation is an important part of the logistics system. Carriage of goods using at least two different modes of transport on the basis of one contract as a document multimodal transport. The party (carrier) who is responsible for multimodal transportation for losses that arise due to damage, loss and delay in the delivery of goods, is subject to sole responsibility or liability that applies to each mode of transportation. By also reviewing the carrier in the operation and operation of multimodal transportation. This research is a form of juridical-normative research, which aims to examine the written legal norms of a statutory regulation related to multimodal transportation. That all modes of transportation, namely land, sea and air transportation, have regulated their participation in multimodal transportation. The multimodal transport business entity is responsible for the goods it transports after the multimodal transport business entity receives the cargo in order to carry out the orders of the multimodal transport service user in accordance with the provisions of the agreement in the multimodal transport document.

Abstrak :
Pengangkutan barang dalam kegiatan logistik pada umumnya menggunakan lebih dari satu moda angkutan, oleh karena itu angkutan multimoda merupakan bagian penting dari sistem logistik. Pengangkutan barang dengan menggunakan paling sedikit dua moda angkutan yang berbeda atas dasar satu kontrak sebagai dokumen angkutan multimoda. Pihak (pengangkut) yang bertanggung jawab pada angkutan multimoda atas kerugian yang muncul akibat adanya kerusakan, kehilangan dan keterlambatan dalam pengiriman barang, diberlakukan tanggung jawab tunggal atau tanggung jawab yang berlaku bagi setiap moda angkutan. Dengan meninjau pula pengangkut dalam penyelenggaraan dan pengusahaan pengangkutan multimoda. Penelitian yang dilakukan merupakan bentuk penelitian jenis yuridisnormatif, bertujuan untuk menelaah norma hukum tertulis dari suatu peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan angkutan multimoda. Bahwa semua moda pengangkutan yaitu angkutan darat, laut dan udara telah mengatur mengenai keikutsertaannya dalam angkutan multimoda. Badan usaha angkutan multimoda bertanggung jawab terhadap barang yang diangkutnya setelah badan usaha angkutan multimoda menerima barang muatan dalam rangka menjalankan perintah pengguna jasa angkutan multimoda sesuai dengan ketentuan perjanjian dalam dokumen angkutan multimoda. ......The transportation of goods in logistics activities generally uses more than one mode of transportation, therefore multimodal transportation is an important part of the logistics system. Transporting goods using at least two different modes of transportation on the basis of one contract as a multimodal transport document. Carrier is liable for multimodal transportation for losses arising from damage, loss and delay in the delivery of goods, is it a sole responsibility or liability that applies to each mode of transportation. By also reviewing the carrier in the operation of multimodal transportation. The research conducted is a form of juridical-normative research, aimed at examining the written legal norms of a statutory regulation related to multimodal transportation. Whereas all modes of transportation, namely land, sea and air transportation, have regulated the participation in multimodal transportation. The Multimodal Transport Operator is responsible for the goods it transports after it has received the cargo in order to carry out the order of the users of multimodal transport services in accordance with the provisions of the agreement in the multimodal transport document.

Abstrak :
Angkutan barang memiliki peran penting dalam menghubungkan supply dan demand sehingga angkutan barang memiliki dampak yang cukup besar pada perekonomian daerah. Pengiriman barang yang lebih reliable dan door to door transport tentunya membutuhkan transportasi multimoda agar lebih efektif dan efisien, terlebih pada negara kepulauan seperti Indonesia. Saat ini pengembangan jaringan infrastruktur transportasi belum terintegrasi dan belum ditinjau dari perspektif multimoda. Sementara itu, banyaknya pemangku kepentingan atau aktor yang terlibat dalam sektor angkutan barang juga menambah kompleksitas perencanaan jaringan multimoda. Dari sisi pemerintah, masing-masing subsektor transportasi berdasarkan moda memiliki perencanaannya sendiri dan kurang terintegrasi, khususnya dalam sistem transportasi multimoda. Disertasi ini mengusulkan model perencanaan strategis yang terintegrasi dari jaringan angkutan barang multimoda. Model ini memiliki tujuan untuk mendapatkan manfaat optimal yang diwakili dengan nilai efisiensi dalam sistem angkutan barang. Tujuan model ini adalah untuk meminimalkan selisih total biaya distribusi dari keseluruhan sistem sebelum dan sesudah pengembangan infrastruktur dengan total biaya investasi, operasional, dan pemeliharaan (IOM) infrastruktur transportasi. Batasan anggaran diperlukan karena terkait dengan peran pemerintah dalam menyusun anggaran untuk sektor transportasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model ini dapat menyeleksi skenario terbaik pengembangan infrastruktur dari perspektif transportasi multimoda dan bukan uni-moda. Model yang diusulkan dapat digunakan untuk mengintegrasikan perencanaan subsektor transportasi dan, pada saat yang sama, mengembangkan sistem transportasi multimoda yang lebih optimal. ...... Freight transportation has an essential role in connecting supply and demand that are spread geographically, which impacts the regions economic. More reliable cargo delivery and door to door transport certainly requires multimodal transportation especially in an archipelagic country like, Indonesia. Currently, the development of transportation infrastructure networks is not yet integrated and lacks a multimoda perspective. Meanwhile, many stakeholders or actors involved in the freight transport sector also increase the complexity of multimoda network planning. From the government perspective, each transportation sub-sectors that based on the mode, has its planning and lacks of integration, particularly in multimoda transport. This paper proposes the integrated strategic planning model of a multimoda freight transport network. It emphasizes to attain the optimum benefit which is represented by the efficiency of the freight transport system. The model's objective is to minimize the total distribution cost of the whole system by using the budget limitation of the transportation infrastructure's total investment, operational, and maintenance (IOM) cost as the constrains. The budget limitation constraint indeed represents the role of the government to arrange the budget for the transportation sector. The results showed that this model can select the best scenario of infrastructure development from the perspective of multimoda transport rather than uni-modal. The proposed model can be used to integrate the planning of the transportation sub-sectors and, at the same time, develop more optimum multimoda transportation system.

Abstrak :
Penelitian dilakukan untuk mengetahui potensi penggunaan fasilitas pejalan kaki sebagai penunjang proses transfer antarmoda angkutan umum berbasis rel berdasarkan kondisi hipotetikal fasilitas pejalan kaki sebagai moda yang dapat dipilih masyarakat untuk melakukan transfer dibandingkan dengan atribut waktu dan biaya moda kompetitor (mikrotrans) dengan pedekatan choice model. Metode analisis pada penelitian ini menggunakan model logit biner yang dibuat berdasarkan data primer hasil survei. Survei dilakukan dengan metode stated preference. Fungsi utilitas dibuat dengan metode regresi logistik dengan variabel hasil uji korelasi Spearman berdasarkan kelompok data pendapatan dan jenis kelamin diikuti dengan uji kelayakan menggunakan parameter uji Omnibus Test of Model Coefficients, Hosmer and Lameshow Test, Overall Percentage, -2 Log Likelihood, dan Nagelkerke R Square. Kemudian dilakukan uji validasi dengan membandingkan data hasil model dan data real menggunakan metode Root Mean Square Error. Selanjutnya dilakukan uji komparasi dengan metode Mann-Whitney dan Kruskal-Wallis untuk mengetahui signifikansi perbedaan dari model untuk setiap kelompok. Berdasarkan hasil analisis, model – model yang diuji dapat digabungkan dan diwakilkan oleh satu model. Probabilitas potensi penggunaan fasilitas transfer pejalan kaki adalah sebesar 70,74%. Keluaran lainnya dari penelitian ini adalah besaran value of time proses transfer antarmoda angkutan umum berbasis rel melalui jembatan pejalan kaki yaitu Rp586,52/menit (pendapatan rendah-sedang), Rp761,90/menit (pendapatan tinggi), Rp666,67/menit (perempuan) dan Rp577,64/menit (laki-laki). ......The research was conducted to determine the potential use of pedestrian facilities as support for the intermodal transfer process of rail-based public transportation based on the hypothetical condition of pedestrian facilities as a mode that can be chosen by the public for transfer compared to the attributes of time and cost of competitor modes (mikrotrans) using a choice model approach. The analysis method in this study uses a binary logit model based on primary data from surveys. The survey was conducted using the stated preference method. The utility function was created using logistic regression methods with variables resulting from the Spearman correlation test based on income and gender data groups followed by feasibility test using the parameters of the Omnibus Test of Model Coefficients, Hosmer and Lameshow Test, Overall Percentage, -2 Log Likelihood, and Nagelkerke R Square. Then proceed with conducting validation test by comparing the model data and real data using the Root Mean Square Error method. Afterward, a comparative tests with the Mann-Whitney and Kruskal-Wallis methods were performed to determine the significance of differences in the model for each group. As the result, models tested can be combined and represented by a single model. The calculated probability for potential use of pedestrian transfer facility is 70,74%. Another output of this research is the value of time for the transfer process between rail-based public transportation through pedestrian bridge are Rp586,52/minute (low-medium income group), Rp761,90/minute (high income group), Rp666,67/minute (female gender group) and Rp577,64/minute (male gender group).