Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Revolusi industri 4.0 telah membawa berbagai perubahan bagi tatanan kehidupan manusia hampir di setiap negara di dunia, tak terkecuali di Indonesia. Berbagai jenis pekerjaan akan hilang, tergantikan oleh otomatisasi dan digitalisasi. Dunia pendidikan memainkan peranan penting dalam menjawab kebutuhan setiap transformasi industri. Perguruan tinggi sebagai center of excellence, menjadi kunci membangun bangsa Indonesia yang tidak hanya mampu beradaptasi, tetapi juga harus menjadi bagian penting dalam memanfaatkan setiap perubahan yang terjadi baik dalam revolusi industri tahap keempat maupun tahap-tahap berikutnya. Kolaborasi antara perguruan tinggi, pelaku di masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha harus terwujud dan dilandaskan pada semangat kekeluargaan dan gotong royong untuk membentuk talenta-talenta yang mampu memberikan solusi atas permasalahan-permasalahan yang ada serta mewujudkan Indonesia yang bahagia dan sejahtera."

"Kondisi terkini masalah gizi kurang pada ibu dan anak di tingkat global masih tinggi, termasuk di Indonesia. Sebagai respon terhadap kesehatan ibu, bayi, dan anak, World Health Organization (WHO) telah mengeluarkan rekomendasi tentang perawatan antenatal (ANC) yang telah diperbarui pada tahun 2020 dengan edisi khusus tentang suplementasi multi mikro nutrien (MMN) selama kehamilan. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki pengelolaan dan penerimaan MMN bagi ibu hamil di Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan pendekatan fenomenologi yang dilakukan di Kabupaten Sidoarjo selama bulan April sampai Mei 2022. Informan penelitian ini terdiri dari 23 orang dari pemangku kepentingan terkait serta 28 orang dari penerima manfaat program. Seluruh data yang diperoleh dalam penelitian ini diinterpretasikan menggunakan template analysis. Kebijakan dan koordinasi multi-pihak terkait program MMN di Kabupaten Sidoarjo telah terbentuk dan melibatkan pemerintah kabupaten, organisasi masyarakat, universitas, puskesmas, bidan, dan kader. Produk MMN yang tersedia di Kabupaten Sidoarjo terdiri dari produk Laduni sebagai bagian dari program kabupaten yang didukung oleh organisasi masyarakat, serta produk komersial yang dijual di pasaran. Meskipun produk Laduni adalah produk impor, beberapa upaya telah dilakukan untuk mengeksplor potensi produksi dalam negeri seperti studi awal dengan universitas, diskusi dengan industri lokal, serta inisiatif untuk membagikan formulasi MMN kepada industri lokal. Mekanisme pengiriman program MMN menggunakan platform yang sudah ada yang sama dengan program tablet tambah darah (TTD) melalui layanan ANC. Penerima manfaat memiliki dukungan yang cukup luas dari suami dan orang tua, serta melalui kelas ibu hamil oleh puskesmas, dan kunjungan rumah oleh bidan dan kader. Penerima manfaat mengonsumsi produk MMN sehari sekali dan tidak ada mitos atau larangan untuk mengonsumsi produk MMN. Berdasarkan survei awal yang dilakukan oleh universitas, tidak ada perbedaan antara kepatuhan konsumsi MMN dan TTD. Namun, media komunikasi terkait MMN masih terbatas dibandingkan TTD dimana kemasan dan label MMN adalah satu-satunya media konseling. Mekanisme pemantauan dan evaluasi masih perlu ditingkatkan karena survei cakupan dan studi efektivitas masih belum tersedia. Program MMN di Kabupaten Sidoarjo telah berhasil diimplementasikan melalui koordinasi multi-pihak, meskipun media komunikasi serta mekanisme pemantauan dan evaluasi masih perlu ditingkatkan.

---

Current condition of maternal and child undernutrition in the global level still remain high, including in Indonesia. In order to response maternal, infant, and child health, World Health Organization (WHO) has launched recommendations on antenatal care (ANC) which was updated in 2020 with special issue about multiple micronutrient supplements (MMS) during pregnancy. This study aimed to investigate the management and acceptance of the MMS for pregnant women in Sidoarjo District. This study was qualitative study using phenomenological approach which conducted in Sidoarjo District during April to May 2022. Informants of this study consisted of 23 people from the relevant stakeholders and 28 people from the beneficiaries. Interpretation of all collected data in this study used template analysis. Policy and multi-stakeholder coordination for MMS program in Sidoarjo District has been established and involved district government, civil society organization (CSO), university, public health center (PHC), midwife, and cadre. MMS product in Sidoarjo District consisted of Laduni product as part of the district program which supported by CSO and commercial product which sold in the marketplace. Even though the Laduni product was import product, several efforts have been conducted to explore potential domestic production such as initial study with the university, discussion with the local industry, as well as initiative to share the MMS formulation to the local industry. Delivery mechanism of MMS program used existing platform which similar with iron folic acid supplementation (IFAS) through ANC services. Beneficiaries have wide supporting system from their husband and parents, as well as pregnant woman class by PHC, and home visit by midwife and cadre to consume MMS. Beneficiaries consumed MMS product once every day and there was no myths or prohibition related to MMS consumption. Based on the initial survey of the university, there was no different between adherence of MMS consumption compared to IFAS. However, communication materials of MMS were limited compared to IFAS where MMS package and labeling was the only one counseling material. Monitoring and evaluation mechanism was necessary to be improved since the coverage survey and effectiveness study were unavailable. MMS program in Sidoarjo District has been successfully implemented through multi-stakeholder coordination, despite the communication materials as well as the monitoring and evaluation mechanism are necessary to be improved."

"Sistem Koperasi Indonesia mengalami perkembangan signifikan dengan diperkenalkannya Koperasi Multi Pihak (KMP) dalam Permenkop 8/2021. Skripsi ini mengeksplorasi penerapan dan implikasi KMP di Indonesia, dengan fokus pada kategorisasi anggota dan mekanisme pemungutan suara yang unik. Berbeda dengan koperasi konvensional, KMP mengintegrasikan beberapa kategori anggota, sehingga menimbulkan tantangan dalam pengambilan keputusan dan pemungutan suara. Peraturan tersebut mengatur pemungutan suara berjenjang, namun kurang detail, mendorong analisis terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Koperasi untuk mengidentifikasi kesenjangan dan mengusulkan solusi. Penelitian ini menjawab dua pertanyaan utama: pertama, apa yang dimaksud dengan KMP di Indonesia, Quebec, Perancis, dan Inggris, dan bagaimana penerapannya? Kedua, bagaimana bentuk KMP dapat diterapkan di Indonesia? Metode penelitian doktrinal digunakan, menekankan pada norma-norma hukum tertulis, asas-asas hukum, dan teori-teori terkait Hukum Koperasi, dikaji melalui berbagai undang-undang dari berbagai yurisdiksi. Penelitian menyimpulkan bahwa konsep KMP di Indonesia, diperkenalkan melalui Permenkop 8/2021 dan menunggu konsolidasi melalui RUU Koperasi, memungkinkan berbagai kelompok membentuk KMP, dengan aspek tata kelola yang diatur internal, menimbulkan pertanyaan implementasi. Meskipun KMP sejalan dengan prinsip kekeluargaan di Indonesia dan mengizinkan kepentingan investor, gagasan ini memerlukan keseimbangan kepentingan kolektif dan pembatasan pengaruh pihak ketiga, menyoroti perlunya sinkronisasi dengan prinsip-prinsip koperasi tradisional. Rekomendasinya mencakup tindakan hukum untuk membatasi pengaruh pihak ketiga melalui pemungutan suara proporsional atau pembagian kursi Pengurus proporsional, dengan persentase tertentu dialokasikan berdasarkan kontribusi pekerjaan dibandingkan investasi modal. Langkah-langkah ini harus memastikan tidak ada satu kelompok yang memegang mayoritas suara dalam Rapat Anggota atau kursi Pengurus. Pemerintah dan Parlemen harus menentukan alokasi kursi dan suara secara spesifik untuk mencegah dominasi oleh kelompok tertentu, mengikuti prinsip di Perancis, Quebec, dan Inggris.

---

The Indonesian Cooperative System is undergoing significant developments with the introduction of Multi-Stakeholder Cooperatives (MSC) as regulated by Permenkop 8/2021. This thesis explores the applicability and implications of MSCs in Indonesia, focusing on their categorization of members and unique voting mechanisms. Unlike conventional cooperatives that consist of a single category of members, MSCs integrate multiple member categories, posing challenges in decision-making and voting processes. The regulation stipulates tiered voting ("berjenjang"), but lacks detailed provisions, prompting an analysis of the Draft Cooperative Law (RUU Koperasi) to identify gaps and propose solutions. The research addresses two primary questions: first, what is a Multi-Stakeholder Cooperative in Indonesia, Quebec, France, and the United Kingdom, and how are they implemented? Second, how can the Multi-Stakeholder Cooperative form be applicable in Indonesia? To answer these questions, a doctrinal research method is employed, emphasizing the use of written legal norms, legal principles, and theories related to Cooperative Law, examined through various laws from different jurisdictions. The research concludes that the MSC concept in Indonesia, introduced by Ministerial Regulation Permenkop 8/2021 and pending consolidation through a new Cooperative Law (RUU), allows for diverse groups to form MSCs, with crucial governance aspects regulated internally, raising implementation questions. While the MSC idea aligns with the Indonesian principle of familyhood and permits investor interests, it requires balancing collective interests and limiting third-party influence, highlighting the need for synchronization with traditional cooperative principles. Recommendations include that legal measures must ensure that third-party influence is limited through a proportional vote or proportional distribution of Board of Management (BoM) seats, with a specific percentage allocated based on work contribution over capital investment. These measures must ensure no single group holds a majority in either Members’ Meeting votes or BoM seats. The government and legislature should determine the specific allocation of seats and votes to prevent any group from dominating the cooperative, following principles observed in France, Quebec, and the United Kingdom."

"Penelitian ini menganalisis hubungan antara rivalitas geopolitik AS-Cina dan pengaruhnya terhadap proses formulasi norma siber global PBB (UN GGE dan UN OEWG) tepatnya setelah tahun 2017-2021. Sejak awal Cina mendapatkan kemerdekaannya di tahun 1949 hingga saat ini, hubungan yang terjalin antara AS dengan Cina selalu diwarnai oleh konflik dan kompetisi, termasuk dalam domain siber. AS berkeinginan untuk mempertahankan posisi hegemoninya (status quo) dengan mengajukan pendekatan multi-stakeholder dalam tata kelola domain siber. Sementara Cina berkeinginan untuk menghapus hegemoni AS dengan cara mengubah pendekatan tata kelola domain siber menjadi pendekatan multilateral. Tulisan ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis dari data-data primer layaknya sumber utama dan hasil wawancara bersama narasumber ahli, juga data-data sekunder dari penelitian-penelitian terdahulu. Selanjutnya, berdasarkan variabel-variabel teori konstruktivisme dalam keamanan siber, tesis ini menemukan bahwa: 1) status AS dan Cina sebagai great power merupakan salah satu faktor utama yang menghambat terbentuknya norma siber hingga saat ini; dan 2) kecenderungan negara-negara dalam mengembangkan kapabilitas sibernya, yang berpotensi terhadap perkembangan insiden siber di antara negara-negara membuat pengaruh dari norma siber yang sudah ada menjadi berkurang.

---

This study analyzes the relationship between the US-China geopolitical rivalry and its influence on the formulation process of the UN global cyber norms (UN GGE and UN OEWG) in 2017-2021. Since the beginning of China's independence in 1949 until now, the relationship between the US and China has always been colored by conflict and competition, including in the cyber domain. The US wants to maintain its hegemonic position (status quo) by proposing a multi-stakeholder approach in cyber governance. Meanwhile, China wants to abolish US hegemony by changing the cyber governance approach to a multilateral approach. This paper uses a qualitative method with analysis from primary data such as primary sources and the results of interviews with expert sources, as well as secondary data from previous studies. Furthermore, based on the variables of constructivism theory in cybersecurity, this thesis finds that: 1) the status of the US and China as great powers is one of the main factors that hinder the formation of cyber norms until now; and 2) the tendency of countries to develop their cyber capabilities, which has the potential to affect the development of cyber incidents among countries to reduce the influence of existing cyber norms."

"ABSTRACTReporting This study aims to investigate motivations, stakeholder engagament issues as well as issues and challenges in preparing Integrated Reporting. This research applies mixed method approach during its research design and data collection stages in which interview was utilized for a case study of PT Pertamina EP PEP as preparer of the integrated report, followed by interview with relevant stakeholders such as regulatory and professional accounting bodies. Questionnaire with open ended question was also undertaken to explore perspective of investors on Integrated Reporting. This study founds that motives behind the preparation of integrated report is due to lack of knowledge among stakeholders on PEP. Hence, PEP is eager to provide an understanding to stakeholder for two important facts 1 knowledge on the upstream oil and gas industry in which PEP operates and 2 the understanding where PEP is a state owned company that has a positive performance and has a great impact and contribution towards Indonesia. PEP s integrated report has limited conformity with with IIRC due to the absence of value creation framework and principle of connectivity between information and consiseness. Issues and challenges in preparing Integrated Reporting are 1 Increasing cost to prepare the report 2 Business confidentiality of information within the report 3 Inadequate information system to suppor the required data. While its issues on stakeholder engagement are lack of demand by investors as most of them are short term market culture. Implementation of integrated report is also not listed as the priority from regulatory and professional accounting body perspective, since they have more urgent matters to be tackled.

---

ABSTRAKStudi ini bertujuan untuk menyelidiki motivasi, isu terkait keterlibatan pemangku kepentingan sekaligus isu dan tantangan dalam penyusunan pelaporan terintegrasi. Riset ini mengaplikasikan pendekatan metode campuran dalam desain riset dan tahap pengumpulan data dimana wawancara digunakan untuk studi kasus pada PT Pertamina EP PEP sebagai penyusun laporan terintegrasi, diikuti dengan wawancara dengan pemangku kepentingan yang relevan seperti regulator dan organisasi profesi. Kuesioner dengan pertanyaan terbuka juga dilakukan untuk menyelidiki perspektif investor terhadap pelaporan terintegrasi. Studi ini menemukan bahwa motif dibalik penyusunan pelaporan terintegrasi diawali dari kurangnya pengetahuan pemangku kepentingan terhadap PEP. Karenanya, PEP ingin menyediakan pemahaman kepada pemangku kepentingan terhadap dua fakta penting: 1 Pengetahuan tentang industri hulu minyak dan gas tempat PEP beroperasi 2 Pemahaman bahwa PEP adalah perusahaan BUMN yang memiliki kinerja positif dan punya dampak dan kontribusi besar pada Indonesia. Pelaporan terintegrasi PEP juga memiliki kesesuaian yang sangat terbatas dengan IIRC, karena tidak adanya kerangka penciptaan nilai dan prinsip konektivitas informasi serta keringkasan. Isu dan tantangan terkait penyusunan pelaporan terintegrasi antara lain 1 Naiknya biaya pembuatan laporan 2 Kerahasiaan informasi pada pelaporan terintegrasi 3 Sistem informasi yang tidak cukup baik dalam mendukung ketersediaan data. Hubungan terhadap pemangku kepentingan pelaporan terintegrasi juga memiliki isu seperti kurangnya permintaan dari investor karena budaya pasar yang masih berorientasi jangka pendek. Dari aspek regulator dan organisasi profesi akuntansi, mereka juga tidak memprioritaskan implementasi pelaporan terintegrasi karena mereka juga memiliki hal yang lebih penting untuk diselesaikan. "