Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tugas Karya Akhir ini menganalisis kerjasama Indonesia dan Malaysia yaitu, Patroli Terkoordinasi Kastam Indonesia Malaysia (Patkor Kastima) sebagai sebuah kebijakan kriminal dan kemitraan berbentuk multi-agensi untuk menanggulangi penyelundupan di Selat Malaka yang melibatkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Jabatan Kastam Diraja Malaysia.  Penulisan ini bertujuan untuk menilai implementasi kemitraan Patkor Kastima melalui data sharing and problem solving focus, communication and collocation, structure, experience, dan leadership sebagai faktor-faktor yang mendorong keberhasilan implementasi suatu kemitraan. Tulisan ini menemukan bahwa faktor-faktor tersebut mendorong keberhasilan kemitraan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Jabatan Kastam Diraja Malaysia dalam menanggulangi kejahatan penyelundupan di Selat Malaka. ......This thesis analyses the cooperation between Indonesia and Malaysia, namely Patroli Terkoordinasi Kastam Indonesia Malaysia (Patkor Kastima) as a criminal policy and multi-agency partnership to counter smuggling in the Malacca Strait involving Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Jabatan Kastam Diraja Malaysia.  The purpose of this thesis to assess the implementation of Patkor Kastima  through data sharing and problem solving focus, communication and collocation, structure, experience, and leadership as factors that drive the successful implementation of a partnership. This thesis found that these factors led to the successful partnership of the Direktorat Jenderal Bea dan Cukai and Jabatan Kastam Diraja Malaysia  in dealing with smuggling crimes in the Malacca Strait.

 

Abstrak :
Ancaman penyelundupan narkotika dari luar negeri masuk ke Indonesia sangat besar. Sehingga diperlukannya reaksi dari aparat untuk mengatasi ancaman tersebut. Dengan kondisi geografis Indonesia yang memiliki pembagian wilayah perairan dan laut serta memiliki berbagai instansi di laut yang memiliki kewenangan di wilayah operasionalnya masing-masing sehingga BNN dan Polri sebagai penegak hukum bidang narkotika memerlukan kerjasama dengan instansi berwenang di laut untuk dapat melaksanakan pencegahan penyelundupan narkotika melalui jalur laut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pencegahan kejahatan melalui multi-Agency terhadap penyelundupan narkotika melalui jalur laut. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan melaporkan temuan data tersebut dalam pemaparan yang bersifat deskripstif dengan narasumber dari penegak hukum bidang narkotika dan instansi yang berwenang di laut. Dalam menghadapi ancaman tersebut, diperlukan adanya langkah rasional melaksanakan Criminal Policy dengan menerapkan cara Criminal Law Application (Tindakan Hukum), Prevention Without Punishment (Tindakan Non-Hukum) dan Influencing Views of Society on Crime and Punistment (Pemanfaatan media massa). Untuk menjalankan langkah rasional tersebut antara BNN dan Polri  dengan instansi berwenang di laut memerlukan adanya kerjasama multi-agency. Dalam menjalin kerjasama multi-agency diperlukan konsep sinergi dan kolaborasi untuk menjaga kelangsungan kerjasama yang terjalin serta menjalankan strategi pencegahan kejahatan yang tepat. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa pencegahan kejahatan melalui multi-agency terhadap penyelundupan narkotika melalui jalur laut berdasarkan kondisi geografis dan aset yang dimiliki masing-masing lembaga dapat dilakukan dengan menerapkan strategi pencegahan kejahatan, yaitu mempersulit upaya (increase the effort) dengan menerapkan 3 subteknik memperkuat sasaran (target harden), Mengendalikan akses ke dalam fasilitas (control access to facilities) dan Mengendalikan peralatan/ senjata yang digunakan pelaku (control tools/weapons) dan meningkatkan resiko (increse the risk) dengan menerapkan 3 subteknik Memperkuat pengawasan formal (strengthen formals surveillance). Memperluas penjagaan (extend guardianship) dan Membantu pengawasan alamiah (assist natural surveillance) mengingat laut tidak dapat dipagari, laut tidak dapat diduduki, namun dapat dikendalikan dengan data intelijen yang akurat dan penggelaran unsur diwaktu dan tempat yang tepat (Taufiqoerrochman, 2019). ......The threat of narcotics smuggling from abroad into Indonesia is very large. So that a reaction from the authorities is needed to overcome this threat. With Indonesia's geographical condition which has a division of water and sea areas and has various agencies at sea that have authority in their respective operational areas, the National Narcotics Agency and the National Police as law enforcers in the narcotics sector need cooperation with the authorized agencies at sea to be able to carry out prevention of narcotics smuggling through the sea. This study aims to determine the prevention of crime through multi-agency against narcotics smuggling by sea. This research method uses a qualitative approach and reports the data findings in a descriptive presentation with resource persons from law enforcement agencies in the field of narcotics and authorized agencies at sea. In dealing with these threats, it is necessary to take rational steps to implement Criminal Policy by applying the Criminal Law Application (Legal Action), Prevention Without Punishment (Non-Legal Actions) and Influencing Views of Society on Crime and Punishment (Utilization of mass media). To carry out these rational steps between the National Narcotics Agency and the National Police with the authorized agencies at sea, multi-agency cooperation is required. In establishing multi-agency cooperation, the concept of synergy and collaboration is needed to maintain the continuity of existing cooperation and carry out appropriate crime prevention strategies. The results of this study conclude that crime prevention through multi-agency against narcotics smuggling by sea based on geographical conditions and assets owned by each institution can be done by implementing crime prevention strategies, namely increasing the effort by applying 3 sub-techniques to strengthen target (target harden), Control access to facilities (control access to facilities) and Control equipment/weapons used by perpetrators (control tools/weapons) and increase risk (increse the risk) by implementing 3 sub-techniques Strengthening formal surveillance (strengthen formals surveillance) ). Expanding guard (extend guardianship) and assisting natural surveillance (assist natural surveillance) considering the sea cannot be fenced off, the sea cannot be occupied, but can be controlled with accurate intelligence data and deploying elements at the right time and place (Taufiqoerrochman, 2019).

Abstrak :
Pendanaan merupakan salah satu jenis aktivitas yang integral dan juga sentral dalam aktivitas terorisme secara umum. Hal ini membuat upaya intervensi dan pencegahan terhadap aktivitas pendanaan teror menjadi suatu hal yang krusial diperlukan agar dapat secara menyeluruh dan efektif “menang” melawan kejahatan terorisme. Dewasa ini, sebagian besar kebijakan kontra pendanaan terorisme dijalankan menggunakan model kerjasama/kemitraan multi-agensi. Model kerjasama ini memungkinkan adanya pengefisiensian kerja dan penggunaan sumber daya yang kolaboratif antar agensi terkait. Namun, di dalam implementasinya kebijakan jenis ini seringkali dihadapkan oleh berbagai macam kendala dan tantangan, baik dari internal maupun eksternal. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang berusaha menjabarkan proses implementasi dan memetakan kendala – kendala yang dihadapi oleh Satgas CTF BNPT sebagai salah satu aktualisasi implementasi operasional kebijakan CTF yang berbasis kerjasama multi-agensi, dalam hal ini melibatkan BNPT, Densus 88, PPATK. Dalam analisisnya, penelitian ini menggunakan teori Multi-Agency Anti-Crime Partnership (Rosenbaum, 2002) dan Political Model of Policy Implementation (Khan & Khandaker, 2016).

---

Funding is one type of activity that is integral and also central to terrorism in general. This makes the intervention and prevention efforts on terrorism financing activities is a crucial thing needed in order to be able to "win" against the crime of terrorism. Nowadays, most counter terrorism financing policies are implemented using a multi-agency partnership model. This cooperative model allows for efficient work and collaborative use of resources between related agencies. However, in its implementation this type of policy is often faced by various kinds of obstacles and challenges, both internal and external. This research is a qualitative study that seeks to describe the implementation process and map the constraints faced by the BNPT CTF Task Force as one of the Indonesia’s operational implementations of CTF policy based on multi-agency collaboration, in this case it involves BNPT, Detachment 88, and PPATK. In its analysis, this study uses the theory of Multi-Agency Anti-Crime Partnership (Rosenbaum, 2002) and Political Model of Policy Implementation (Khan & Khandaker, 2016).

Abstrak :
Kejahatan terkait narkotika bukan hal yang baru terjadi di Indonesia, salah satunya terjadi di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung. Tingginya angka prevalensi narkoba mendasari diperlukannya sebuah program turunan P4GN. Desa bersih narkoba muncul sebagai bentuk P4GN dalam ruang lingkung wilayah desa atau kelurahan dengan melibatkan Unsur BNN, Kepolisian, Pemerintah Daerah, serta masyarakat. Data-data sekunder dalam penelitian ini digunakan sebagai unit analisis. Penulis melihat proses pembentukan Desa Bersinar dengan melibatkan BNN, Kepolisian, Pemerintah Daerah, dan masyarakat sebagai bentuk multi-agency anti-crime partnerships dalam pencegahan, pemberatasan, peredaran dan penyalahgunaan narkotika. ......Crimes related to narcotics are not something new in Indonesia, one of which occurred in the jurisdiction of Polresta Bandar Lampung. The high prevalence of drug abuse underscores the need for a derivative program, namely P4GN. Drug-free villages emerge as a form of P4GN implementation within the scope of village or sub-district areas, involving elements of Badan Narkotika Nasional (BNN), police, local government, and community. Secondary data in this research are utilized as the unit of analysis. The author views the process of forming Desa Bersinar, involving BNN, police, local government, and community, as a manifestation of multi-agency anti-crime partnerships in the prevention, eradication, control, and mitigation of the circulation and abuse of narcotics.

Abstrak :
Pencegahan penyalahgunaan Teknologi Finansial atau Fintech sebagai media pencucian uang dan pendanaan terorisme memerlukan pendekatan pencegahan kejahatan multi-agen untuk mendapatkan solusi yang lebih komprehensif. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa bagaimana aktor yang terlibat dalam penerapan rezim internasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT), khususnya Komite TPPU sebagai badan koordinasi nasional untuk mengantisipasi kedua jenis kejahatan tersebut, berupaya untuk menerapkan kebijakan APUPPT bagi industri Fintech. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang data primernya didapatkan melalui wawancara tidak terstruktur dengan PPATK, Dittipideksus Bareskrim Polri, Espay, dan NCB-INTERPOL Indonesia. Teori yang digunakan adalah space-transition theory, rational choice theory, teori pencegahan kejahatan multi-agen dan teori kemitraan. Hasil penelitian menyarankan bahwa untuk mencapai kerja sama yang maksimal dalam mencegah penyalahgunaan Fintech sebagai media pencucian uang dan pendanaan terorisme perlu menggunakan prinsip kemitraan. Konsep kemitraan pada penelitian ini ditekankan pada hubungan kerja sama publik-swasta yang terbangun antara Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) dengan regulator.

---

Preventing the abuse of Financial Technology (Fintech) as a media of money laundering and terrorism financing needs an approach of multi-agent crime prevention for a more comprehensive solution. The purpose of this research is to analyze the efforts of the actors involved in the implementation of the Anti Money Laundering and Countering Financing of Terrorism (AML-CFT) international regime, particularly the National Coordination Committee of Prevention and Eradication of the Criminal Act of Money Laundering as the national coordination body to anticipate these two criminal acts, in implementing a policy on AML-CFT for Fintech industries. This research is conducted in qualitative approach with primary data gathered from unstructured interview(s) with Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center (INTRAC/PPATK); Directorate of Financial Crime, Criminal Investigation Department of Indonesian National Police; Espay; and NCB-INTERPOL Indonesia. The theories used in this research are space-transtition theory, rational choice theory, multi-agency crime prevention theory, and theory of partnership. The outcome of this research suggests that a principle of partnership is needed to achieve a full cooperation in preventing the abuse of Fintech as a media of money laundering and terrorism financing by all the actors involved. The concept of partnership in this research is emphasized on public-private cooperation between Indonesian Association of Fintech (Aftech) and regulators.

Abstrak :
Terorisme adalah salah satu ancaman keamanan negara dan kawasan ASEAN, oleh karena itu salah satu upaya penanggulangan kejahatan terorisme adalah dibentuknya kerjasama SOMTC yang secara spesifik membahas kejahatan transnasional. Working Group on Counter Terrorism, sebagai bagian dari SOMTC fokus menanggulangi kejahatan terorisme ditingkat nasional dan kawasan ASEAN. Dengan menggunakan analisis Multi-Agency Anti Crime Partnerships penelitian ini menunjukan bahwa kerjasama antar Institusi yang terjalin di dalam WG on CT dapat mendorong kinerja dan peran dari masing-masing Lembaga dalam kerjasama kemitraan. Namun terdapat kendala internal dan eksternal dalam proses pelaksanaan dalam WG on CT sehingga menghambat kinerja maing-masing Lembaga. Oleh karena itu evaluasi kerja dan penyesuaian mekanisme kerja yang sesuai dengan kapasitas WG on CT membantu pelaksanaan dan pencapaian kesepakatan di tingkat Kawasan dan Nasional. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dan wawancara mendalam dengan masing-masing perwakilan Lembaga.

---

Terrorism is one of the threats to the security of the ASEAN countries and regions, therefore one of the efforts to tackle terrorism crime is the establishment of SOMTC cooperation that specifically addresses transnational crime. Working Group on Counter Terrorism, as part of the SOMTC, focuses on tackling terrorism crimes at the national and ASEAN regions. By using the Multi-Agency Anti Crime Partnerships analysis, this research shows that the collaboration between Institutions established in WG on CT can encourage the performance and role of each Institution in partnership collaboration. However, there are internal and external obstacles in the implementation process in WG on CT so that it impedes the performance of each Institute. Therefore work evaluation and adjustment of work mechanisms that are appropriate to the WG on CT capacity help to implement and reach agreements at the Regional and National levels. The research method in writing this thesis uses a qualitative approach and in-depth interviews with each representative of the Institute.

Abstrak :
Peredaram online obat palsu dan ilegal sebagai bentuk illegal enterprise dalam organized crime di dunia siber sulit diminimalisir karena anonimitas pelaku dan kesenjangan hukum dengan perkembangan teknologi. Perlaksanaan Operasi Pangea bertujuan memberantas peredaran online obat palsu dan ilegal oleh BPOM, Dirjen Bea Cukai, Interpol, dan Kemenkominfo dengan kerangka analisis model Multi-Agency Anti-Crime Partnerships. Kepemimpinan BPOM dalam Operasi Pangea menjadi kelebihan dari kerja sama multi agensi ini. Namun terdapat kendala internal dan eksternal dalam Operasi Pangea sehingga mempengaruhi mekanisme kinerja antar lembaga. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif berupa wawancara mendalam dengan masing-masing lembaga serta studi literatur terhadap sumber sekunder lainnya. ......The online circulation of counterfeit and illegal medicines as illegal espterprise from organized crime model in the cyberspace is difficult to minimize because of anonymity of the perpetrators and gaps between law with technological developments. The implementation of the Pangea Operation aims to eradicate the circulation of counterfeit and illegal medicine by BPOM, the Director General of Customs, Interpol, and the Ministry of Communication and Information with the analytical framework of the Multi-Agency Anti-Crime Partnerships from Rosenbaum. BPOM's leadership in Pangea Operations is act as the strength of this multi-agency collaboration. However, there are internal and external constraints in the Pangea Operation which affect the inter-agency coordination mechanism. The research method in this thesis uses a qualitative approach in the form of interviewing with each institution and literature study on other secondary sources.