Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Korban akibat kecelakaan lalu lintas bertambah dengan cepat di dunia. Kecelakaan yang membawa korban hanyalah puncak gunung es dari banyak kejadian . Kecelakaan terjadi akibat adanya gangguan dari interaksi alat, manusia dan lingkungan kerjanya untuk mencapai suatu hasil. Pengemudi merupakan penyebab utama terjadinya kecelakaan. Pada kendaraan bermotor penumpang umum dengan mesin di bawah ruang duduk paparan gas buangan merupakan gangguan lingkungan kerja yang dapat mempengaruhi penampilan pengemudi. Dengan penelitian ini ingin didapatkan informasi tentang resiko untuk mendapatkan gangguan fungsi paru dan keluhan saluran pernafasan akibat gas buangan kendaraan bermotor pada pengemudi kendaraan bermotor penumpang umum dengan mesin di bawah ruang duduk sebagai gambaran dari adanya gangguan terhadap lingkungan kerja pengemudi. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah survei epidemiologi analitik dengan pendekatan kasus kontrol. Jumlah sampel yang didapat 64 dengan kontrol 71. Analisa yang digunakan anova, chi square dengan strativikasi dan multiple logistic regressi. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini membuktikan bahwa pengemudi kendaraan bermotor penumpang umum dengan mesin di bawah ruang duduk mempunyai resiko 2.41 kali lebih besar untuk mendapatkan gangguan fungsi paru daripada pengemudi kendaraan bermotor penumpang umum dengan mesin tidak di bawah ruang duduk dengan mendapat pengaruh yang kuat dari lama masa kerja. Disarankan bila model kendaraan bermotor penumpang umum dengan mesin di bawah ruang duduk tetap dipertahankan keberadaannya, maka bagi kendaraan bermotor penumpang umum dengan mesin di bawah ruang duduk perlu diperhatikan sekat, bank desain bahan maupun harganya dan memantau konsentrasi gas buangan dalam ruang kerja pengemudi maupun efek gas buangan terhadap kesehatan pengemudi.

Abstrak :
Menipisnya cadangan minyak bumi, akan menjadikan bahan bakar minyak konvensional seperti Premix, Premium dan Solar semakin mahal harganya, dan subsidi terhadap minyak solar yang dilakukan Pemerintah selama ini suatu saat akan tidak dapat dilanjutkan. Melihat fenomena ini, menjadikan Pemerintah mengambil langkah kebijaksanaan bidang energi antara lain. kebijaksanaan konservasi dan diversifikasi energi guna mengurangi peranan bahan bakar minyak (BBM) dan meningkatkan peranan energi lain. Ini dimaksudkan untuk mengurangi tingkat ketergantungan terhadap pemakaian BBM dan menggantikan dengan jenis energi lain guna memenuhi kebutuhan energi, khususnya untuk transportasi. Pembangunan yang semakin meningkat menjadikan tingkat pertumbuhan ekonomi semakin tinggi. Salah satu dampak yang terjadi adalah merangsang produksi dan jumlah kendaraan bermotor. Kehadiran kendaraan bermotor dalarn masyarakat sangatlah panting, akan tetapi telah terjadi pula permasalahan lalulintas seperti kemacetan, kecelakaan dan pencemaran udara. Hasil penelitian dari pola penggunaan BBM menunjukkan bahwa kontribusi pencemaran udara yang berasal dari sektor transportasi mencapai 60%, selebihnya sektor industri 25%, rumahtangga 10% dan sampah 5%. Untuk menghindari atau mengurangi polusi udara akibat emisi gas buang dari sektor transportasi, maka perlu dilakukan perlindungan melalui upaya pengendalian terbadap sumberiemisi gas buang kendaraan bermotor, sehingga pembebanan udara ambien tetap berada di bawah ambang batas yang diperbolehkan. Alternatif bahan bakar pengganti yang paling memungkinkan saat ini adalah bahan bakar gas (BBG), karena selain cadangannya dalam jumlah besar juga menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh LEMIGAS (1992) pada kendaraan yang berbahan bakar bensin, BBG lebih efisien dan lebih bersahabat dengan lingkungan. Untuk kendaraan berbahan bakar minyak solar (BBMS), penggantian ke BBG secara langsung masa sulit dilaksanakan karena sistem pembakaran yang berbeda dibanding kendaraan berbahan bakar bensin. Akan tetapi dengan teknologi yang ada, maka Cara dengan pemakaian alat Conversion Kit dapat dilakukan, di mana BBMS yang dipakai dapat disubstitusi dengan bahan bakar minyak solar-gas (BBMSG). Bila kendaraan bermotor yang berbahan bakar bensin dapat menggunakan bahan bakar gas yang terbukti lebih efisien dan lebih ramah dengan lingkungan, maka penelitian ini melihat emisi gas buang yang ditimbulkan oleh kendaraan bermotor Isuzu Panther BBMS, yang disubstitusi dengan BBMSG. Emisi gas buang yang diteliti dibatasi pada parameter karbon monoksida (CO), nitrogen oksida (NOx) dan hidrokarbon (HC). Tujuan penelitian secara umum adalah untuk dapat mengantisipasi pemakaian bahan bakar alternatif dalam rangka menunjang kebijaksanaan diversifikasi dan konservasi energi, dan memperkenalkan kepada masyarakat bahwa kendaraan berbahan bakar solar dapat pula menggunakan bahan bakar gas dengan cara substitusi. Secara khusus penelitian ini melakukan uji coba untuk mengetahui : a. Seberapa besar emisi gas buang CO, NOx dan HC yang ditimbulkan bila menggunakan BBMS. b. Seberapa besar perbedaan emisi gas buang untuk masing-masing parameter tersebut di atas bila dilakukan substitusi dengan BBMSG. c. Apakah ada perbedaan emisi gas buang yang ditimbulkan antara kendaraan tersebut di tune-up (0 km) dan tidak di tune-up (setelah kendaraan menempuh jarak 5000 km), ditinjau dari bahan bakar yang digunakan. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental dengan menggunakan mobil Isuzu Panther berbahan bakar solar yang dikondisikan. Maksud dikondisikan, kendaraan terlebih dahulu di tune-up (0 km) kemudian dipasang alat Conversion Kit. Penelitian dilakukan pada kendaraan dalam keadaan static atau posisi gigi transmisi bebas dan kendaraan pada posisi transmisi masuk pada kecepatan dan rpm sebagai berikut: 1. Gigi transmisi 0 (stalls), kecepatan 0 km/jam, rpm 1500. 2. Gigi transmisi 1, kecepatan 20 km/jam, rpm 2000. 3. Gigi transmisi 2, kecepatan 40 km/jam, rpm 2500. 4. Gigi transmisi 3, kecepatan 60 km/jam, rpm 3000. 5. Gigi transmisi 4, kecepatan 80 km/jam, rpm 3500. 6. Gigi transmisi 5, kecepatan 100 km/jam, rpm 4000. Sampel diambil sebanyak tiga kali pada tiap-tiap parameter yang diuji. Selanjutnya diulang kembali sebelum di tune-up (setelah kendaraan menempuh jarak 5000 km.) Data seluruh pengamatan pada setiap kali perulangan, baik kendaraan di tune-up atau tidak, sebanyak 216 kasus (sampel). Analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan statistik deskriptif dan inferensial. Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara umum karateristik hasil pengamatan, sedangkan statistik inferensial digunakan untuk menguji hipotesis yang diajukan yang mana dalam hal ini digunakan analisis sidik ragam (ASRA) dengan menggunakan fasilitas komputer program Microstat versi 4.1 dari Ecosoft Inc. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa: 1. Ada perbedaan yang nyata untuk emisi gas buang NOx, bila memperhitungkan bahan bakar yang digunakan. Penggunaan BBMSG menimbulkan emisi NOx lebih rendah dibandingkan dengan penggunaan BBMS. 2. Tidak ada perbedaan yang nyata untuk emisi gas buang CO, bila kendaraan menggunakan BBMS ataupun BBMSG. 3. Ada perbedaan yang nyata untuk emisi gas buang HC, bila memperhitungkan bahan bakar yang digunakan. Penggunaan BBMSG menimbulkan emisi gas buang HC yang lebih tinggi, dibandingkan dengan penggunaan BBMS. 4. Ada perbedaan yang nyata emisi gas buang CO, NOx, dan HC bila memperhatikan kecepatan. Semakin cepat kendaraan melaju memperlihatkan semakin tinggi emisi gas buang yang dihasilkan. a. Untuk parameter CO, dengan kecepatan kendaraan 100 km/jam adalah: - 9,7 kali lipat dibandingkan kecepatan 20 km/jam; - 6,4 kali lipat dari 40 km/jam; - 2,5 kali lipat dari 60 km/jam; - 1,5 kali lipat dari 80 km/jam. b. Dengan kecepatan 100 km/jam diketahui emisi NOx yang dihasilkan adalah: - 1,5 kali lipat dari kecepatan 20 km/jam; - 1,2 kali lipat dari 40 km/jam; - 1,1 kali lipat dari 60 km/jam; - 1,1 kali lipat dari kecepatan 80 km/jam. c. Emisi gas buang HC pada kecepatan 100 km/jam adalah: - 2,4 kali lipat dari kecepatan 20 km/jam; - 2 kali lipat dari 40 km/jam; - 1,3 kali lipat dari 60 km/jam; - 1,1 kali lipat dari 80 km/jam. Kendaraan tersebut berlaku dalam keadaan tune-up (0 km) dan tidak tune-up (5000 km), baik menggunakan BBMS ataupun BBMSG dengan ukuran kelipatan yang tidak jauh berbeda. 5. Emisi gas buang CO yang dihasilkan tidak beda nyata antara kendaraan di tune-up (0 km) maupun tidak di tune-up (5000 km). Walaupun demikian CO lebih tinggi 1,4 kali lipat bila menggunakan BBMSG dibanding BBMS. 6. Untuk parameter NGx, emisi yang dihasilkan menunjukkan adanya perbedaan nyata antara kendaraan di tune-up dan tidak tune-up. Ternyata penggunaan BBMSG lebih baik dari penggunaan BBMS. Emisi karena penggunaan BBMS adalah 1,3 kali lipat lebih tinggi dibanding pada penggunaan BBMSG. 7. Untuk parameter HC, emisi gas buang yang dihasilkan, tidak ada perbedaan nyata baik kondisi tune-up maupun tidak tune-up. Namun bila dianalisis menurut bahan bakar yang digunakan, emisi HC pada penggunaan BBMSG cenderung lebih tinggi 1,1 kali lipat dibanding pada penggunaan BBMS. 8. Efisiensi ekonomi penggunaan BBMSG menunjukkan penghematan 58% lebih murah dari BBMS. 9. Dari percobaan dengan menggunakan BBMSG melalui penambahan alat Conversion Kit, yang mana campuran BBM yang digunakan adalah 40% BBMS dan 60% BBG, keadaan emisi gas buang untuk parameter utama sudah dapat diketahui. Untuk itu penelitian yang serupa oleh pihak lain terhadap beberapa parameter yang belum diteliti, konsumsi bahan bakar, akselerasi dan lain sebagainya dipandang perlu untuk dilakukan, sehingga temuan-temuannya dapat melengkapi hasil penelitian.

---

Decreasing the fossil fuel reserve will make combustible material lice Premix, Premium and Diesel fuel more expensive. Government subsidy for Diesel fuel will one day be discontinued. This phenomenon made the government take steps in the field of energy policy, namely conservation policy and energy diversification in order energy sources. Such is mean to reduce the level of dependency towards fossil fuel and replace it with other kinds of energy in fulfilling the need, particularly for transportation purposes. The ever increasing level of development resulted in an even higher economic growth. One of the impact that is occurring includes the stimulation in the number of motorized vehicle production. Its presence in the community is very important indeed, but another issue arises, namely traffic problems like accidents, traffic jams, air pollution, etc. Research results of the pattern of using fossil fuel showed that the contribution of air pollution originating from transportation reached 60%, the remaining sectors include industry 25%, domestic 10% and solid waste 5%. To evade or reduce air pollution as a result of exhaust gas emission from the transportation sector, the protection should be carried out through the endeavors of control towards the source or motorized vehicle exhaust gas emission. Such would keep the ambient air below the allowable threshold. The most possible replacement fuel as alternative, at present, is gas fuel (BBG). Besides its huge amount of reserves, the study result of Lemigas (1992) on vehicles with gasoline, BBG is more efficient and friendly with the environment. Vehicles with Diesel fuel could not be changed directly with BBG. The change is still difficult to implement because they differ in the combustion system compared to those with gasoline. Otherwise, with the availability of technology, by using the convention kit tool, it can be carried out whereby the Diesel fuel material used can be substituted with BBG. When a gasoline motorized vehicle can use BBG that turned out to be more efficient and more friendly with the environment, thence, this study focused on exhaust gas emission caused by Isuzu Panther motorized vehicle with Diesel fuel combustion material that is substituted by BBG. The studied gas emission was limited to the parameters CO, NOx and HC. The objective of this study is to anticipate the use of alternate fuel within the framework of supporting the diversification and energy conservation policy as well as introducing to the community that vehicles with Diesel fuel material can also use BBG by substitution. In particular, this study is to carry out a trial to know: a. How big the exhaust gas emissions of CO, NOx and HC are when using the Diesel fuel material (BBMS). b. How big the difference in exhaust gas emission for the respective parameters when it was carried out by BBMSG substitution. c. If there is difference in exhaust gas emission when the vehicle is tuned-up (0 km) and not tuned-up (after completing a distance of 5000 km), both from the fuel used as well as the velocity of the vehicle point of view. This study is an experimental study by using Panther Isuzu motorcar with conditioned Diesel fuel. Its mean that the car is first of all tuned-up (0 km) then a conversion kit is installed. The study is carried out when the motorcar is stationary or the transmission position is free and when the transmission position is in and the car is running at a velocity and rpm were as follows: 1. Transmission at 0 (static), velocity 0 km per hr, rpm 1500 2. Transmission at 1, velocity 20 km per hr, rpm 2000 3. Transmission at 2, velocity 40 km per hr, rpm 2500 4. Transmission at 3, velocity 60 km per hr, rpm 3000 5. Transmission at 4, velocity 80 km per hr, rpm 3500 6. Transmission at 5, velocity 100 km per hr, rpm 4000 For each parameter tested, the sample taken was three times. Then, it is repeated prior to be tuned-up (after the vehicle covered a distance of 5000 km). The entire observance data at every single repetition, both, whether the vehicle was tuned-up or not, the total number was 216 cases or samples. Data analysis was undertaken by using the descriptive statistical approach as well as inferential. The first was used to illustrate, in general, the characteristics of observance results, whereas, inferential statistic was used to test the proposed hypothesis that was presented and in this case was used for variance analysis (ANOVA) by using the facilities of Microstate version 4.1 computer program from Ecosoft Inc. The result of the study disclosed that: 1. The gas emission of NOx from diesel fuel-gas vehicle tends to be lower than that from diesel fuel vehicle. 2. The gas emission of CO from diesel fuel-gas vehicle tends to be the some as that from diesel fuel vehicle. 3. The gas emission of HC from diesel fuel-gas vehicle tends to be higher as that from diesel fuel vehicle. 4. There is significant difference of exhaust gas emission by Panther Isuzu vehicle when attention is paid on the velocity of the vehicle. a. For the CO parameter with a velocity of 100 km per hour: . 9.7 times compared with a velocity of 20 km per hour . 6.4 times with a velocity of 40 km per hour . 2.5 times with a velocity of 60 km per hour . 1.5 times with a velocity of 80 km/hour b. With a velocity of 100 km per hour NOx emission is known to be: . 1.5 times the a velocity of 20 km per hour . 1.2 times the a velocity of 40 km per hour . 1.1 times the a velocity of 60 km per hour . 1.1 times the a velocity of 80 km per hour c. HC exhaust emission at a velocity of 100 km per hour is: · 2.4 times the a velocity of 20 km per hour · 2 times the a velocity of 40 km per hour · 1.3 times the a velocity of 60 km per hour · 1.1 times the a velocity of 80 km per hour The vehicle in question holds in a tune-up (0 km) condition and not tune-up (500 km) both using BBMS or BBMSG with a multiplication measurement that do not differ much. 5. CO exhaust gas emission produced do not differ significantly between vehicle's tuned-up (0 km) as well as tuned-up (5000 km). Even then, CO is 1.4 times higher when using BBMSG compared to BBMS. 6. For NOx parameter, the emission produced showed significant difference between vehicle's tuned-up and not tuned-up. It turned out that BBMSG use is better than BBMS. The emission due to BBMS use is 1.3 times that of BBMSG. 7. There is no significant difference both tuned-up as well as not tuned-up for HC exhaust gas emission. However, if the analyzed according its fuel used, then HC emission tends to be higher by using BBMS compared to BBMSG, namely 1.1 times.

Abstrak :
Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdaulat dan mempunyai wilayah yang sangat luas, oleh karena itu dibagi atas daerah provinsi, kabupaten dan kota, yang tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan. Pemerintah Daerah (pemda) memiliki otonomi sehingga berwenang untuk menentukan dan melaksanakan kebijakan atas prakarsa sendiri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk mendukung kemampuan Pemda untuk otonomi maka dibutuhkan peningkatan kemampuan pembuatan dan pelaksanaan pajak daerah agar dapat meningkatkan pendapatan daerah. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada pemda tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk digunakan membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pajak Daerah terdiri atas Pajak Propinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu Pajak Propinsi yang sejak tahun 1976 telah dipungut dengan menggunakan sistem administrasi manunggal di bawah satu atap yang menggabungkan pelayanan administrasi kendaraan bermotor dan pembayaran pajak. Penerimaan PKB tergantung pada perkembangan jumlah dan peningkatan nilai jual kendaraan bermotor tersebut. Pada wilayah Kota Bandung, terdapat peningkatan jumlah dan nilai jual kendaraan bermotor secara tents menerus, hal ini harusnya menjadikan PKB menjadi pajak yang potensial, akan tetapi sepertinya potensi pajak ini belum tergali dengan baik, hal ini terlihat dari kurangnya dana untuk membiayai berbagai sarana dan prasarana umum yang diperlukan berkaitan dengan pertambahan jumlah kendaraan sehingga terjadi kemacetan yang sangat mengganggu kenyamanan berkendaraan. Berdasarkan fenomena ini maka ingin diketahui efektifitas pelaksanaan administrasi pemungutan PKB pada wilayah Kota Bandung dengan kurun waktu penelitian tahun 2003 sampai 2005. Efesiensi administrasi pemungutan PKB dapat diukur dengan menggunakan metode cost of collection efficiency ratio (CCER), Administrative Effectivity Ratio (AER), dan tax performance index (TPI). CCER diukur dengan membandingkan biaya yang dikeluarkan untuk memungut pajak tersebut dengan hasil yang diperoleh, akan tetapi tidak dapat digunakan pada administrasi pemungutan PKB karena tidak terdapat jumlah biaya pemungutan pajak yang khusus untuk pemungutan PKB. AER menggunakan tiga pendekatan, yaitu dari segi penerimaan, dari segi jumlah wajib pajak dan dari segi objek pajak. AER dari segi penerimaan diukur dengan membandingkan jumlah realisasi penerimaan dengan potensi penerimaan yang ada. AER dari segi jumlah wajib pajak memberikan gambaran tentang kemampuan menjaring wajib pajak, akan tetapi tidak digunakan pada administrasi pemungutan PKB dikarenakan wajib pajak pada pajak kendaraan bermotor diasumsikan sama dengan objek pajak pada pajak kendaraan bermotor. AER dari segi objek pajak memberikan gambaran rasio dari objek pajak yang telah dijaring oleh instansi pajak. TPI diukur dengan membandingkan realisasi penerimaan pajak dengan rencana penerimaan pajak. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan diketahui telah semakin efektifnya pelaksanaan administrasi pemungutan PKB di Samsat Wilayah Kota Bandung. Akan tetapi masih terdapat beberapa kendala yaitu ketiadaan pengarsipan SPPKB oleh Dipenda dan ketidak teraturan administrasi PKB yang mengakibatkan pendataan objek pajak kendaraan bermotor belum dapat dilaksanakan secara optimal, dan ketiadaan informasi yang berkaitan dengan pengeluaran formulir SPPKB sehingga kinerja fungsi pendataan objek pajak tidak dapat dinilai secara tepat. Bagi Samsat Kota Bandung, perlu dipertimbangkan perluasan/penyebaran tempat pembayaran pajak dan pengiriman SPPT/SKPD kepada setiap wajib pajak serta pengesahan STNK tidak perlu dilakukan setiap tahun sehingga biaya yang ditanggung oleh.wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dapat dikurangi. Selain itu juga diperlukan adanya suatu sistem yang sederhana, cepat dan memanfaatkan tehnologi informasi sehingga dapat memberikan kemudahan, kecepatan dan kenyamanan bagi wajib pajak dalam membayar PKB. Faktor-faktor yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi pertumbuhan basis pajak juga harus dihitung dalam penentuan rencana penerimaan PKB sehingga rencana penerimaan akan lebih realitis. Selain itu agar pendataan objek pajak dapat diketahui oleh Kepolisian, Dipenda dan Jasa Raharja maka formulir SPPKB sebaiknya diterbitkan rangkap tiga untuk arsip Kepolisian, Dipenda dan Jasa Raharja. Kerjasama dengan Instansi-Instansi yang terkait seperti pihak Kepolisian, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Dinas Perhubungan, Pabrik/Importir mobil serta Instansi-Instansi teknis lainnya yang berkaitan dengan kendaraan bermotor juga harus ditingkatkan sehingga dapat dicapai optimalisasi pemungutan PKB dan peningkatan kepatuhan wajib pajak. Untuk penelitian lebih lanjut yang dilakukan di Samsat Kota Bandung disarankan untuk menggunakan alat uji yang berbeda atau jangka waktu penelitian yang lebih panjang. Penelitian lebih lanjut juga disarankan untuk dilakukan di Samsat wilayah-wilayah lain sehingga diperoleh hasil-hasil pelaksanaan administrasi pemungutan PKB yang dapat dijadikan sebagai pembelajaran.

---

The Republic of Indonesia was the sovereign constitutional state and had the territory that very wide, because of that was divided on areas of the province, the regency and the city, that each province, the regency and the city had the government of the area. The regional government had autonomy so as to have the authority to determine and carry out the upper policy of the initiative personally in giving the service to the community. To support the Regional Government's capacity for autonomy then was needed by the increase in the production capacity and the implementation of the regional tax to be able to increase the income of the area. The regional tax was the obligatory subscription that was carried out by the personal person or the body to the government of the area without the balanced direct repayment that could be forced was based on the regulation the current legislation that was used to finance the implementation of the government and the development of the area. The regional tax consisted of the province tax and the regency tax/the city. The motor vehicles tax was one of the province taxes that since 1976 were picked up by making use of the administrative system manunggal below under the same roof (SAMSAT) that united the administrative service of motor vehicles by tax payment. Acceptance of the motor vehicles tax depended to the development the number and the increase of the value sold these motor vehicles. Bandung territory was received the increase the number and the value sold motor vehicles continually, this must made the motor vehicles tax become the potential tax, but apparently the potential for this tax was not yet dug up well, this was seen from the shortage of the fund to finance various means and the infrastructure of the public who was needed regarding the increase in the number of vehicles so as to the impasse happen that very annoying comfort. Was based on this phenomenon then wanted to be known by the effectiveness of the implementation of administration of the collection of the motor vehicles tax to Bandung territory. The period of research time was 2003 up to 2005. The effectiveness of the implementation of administration of the collection of the motor vehicles tax could be measured by making use of three methods that is cost of collection efficiency ratio (CCER), Administrative Effectiveness Ratio (AER), and tax performance index (TPI). CCER was measured with compared between the cost that was spent to pick up this tax and results that were received, but CCER could not be used because not the existence the number of collection fees for the PKB collection. AER made use of three approaches that is from the aspect of acceptance, aspect of the number of tax obligations and aspect of the object of the tax. AER from the aspect of acceptance can be measured by comparing the number of realizations of acceptance with the potential for available acceptance. AER from the aspect of the number of tax obligations gave the picture about the capacity to encompass the tax obligation, but this method was not used because the tax obligation to the motor vehicles tax was the same as the object. AER from the aspect of the object of the tax gave the picture of the ratio of the object of the tax that was encompassed by the tax agency. TPI was measured by comparing the realization of acceptance with the acceptance target of the tax. Based on results of the analysis then was known has increasingly the effectiveness of the implementation of administration of the collection of the motor vehicles tax. But still was gotten by several hindrances that is the lack of SPPKB filing by was corrected and irregularity PKB administration that resulted in object data collection of the motor vehicles tax still could not be carried out optimally, and the lack of information that was linked with the issuing of the SPPKB form so as the achievement of the function of object data collection of the tax could not be assessed exactly. For Samsat Bandung, must be considered by the expansion/the spreading of the place of tax payment and the SPPT sending or SKPD might not be to each tax obligation as well as the STNK ratification carried out every year so as the cost that was borne by the tax obligation in carrying out his taxation obligation could be reduced. Moreover also was needed by the existence a simple system, fast and made use of information technology so as to be able to give the ease, the speed and comfort for the tax obligation in paying the motor vehicles tax. Factors that directly and indirectly influenced the growth of the basis of the tax also must be counted in the determination of the PKB acceptance target so as the determination acceptance would more real. Moreover so that object data collection of the tax could be known by Police, Dipenda and Jasa Raharja then the SPPKB form better be published double three for the Police archives, Dipenda and Jasa Raharja. The co-operation with related agencies like the Police, the Directorate General of the Tax, the Directorate General of the Duty and the Duties, the Directorate of the Communications, the factory/ importer of the car and other technical agencies that was linked with motor vehicles also must be increased so that able to reach optimalization of the collection and the increase in the obedience of the tax obligation of the motor vehicles tax. For the further research that was carried out in Samsat Bandung it was suggested to make use of the test implement that was different or the research period that longer. The further research was also suggested to be done in Samsat other territories so as to be received by results of the implementation of administration of the PKB collection that could be made as study.

Abstrak :
This book constitutes the joint refereed proceedings of the 4th International Workshop on Communication Technologies for Vehicles/Trains, Nets4Cars 2012 and Nets4Trains 2012, held in Vilnius, Lithuania, in April 2012. The 4 full papers of the rail track and 11 full papers of the road track presented were carefully reviewed and selected from numerous submissions. They provide an overview over latest technologies and research in the field of intra- and inter-vehicle communications (protocols and standards), mobility and traffic models (models, methodologies, and techniques), testing, and applications.

Abstrak :
Compiled from papers of the 4th Biennial Workshop on DSP (Digital Signal Processing) for In-Vehicle Systems and Safety this edited collection features world-class experts from diverse fields focusing on integrating smart in-vehicle systems with human factors to enhance safety in automobiles. Digital signal processing for in-vehicle systems and safety presents new approaches on how to reduce driver inattention and prevent road accidents. The material addresses DSP technologies in adaptive automobiles, in-vehicle dialogue systems, human machine interfaces, video and audio processing, and in-vehicle speech systems. The volume also features recent advances in smart-car technology, coverage of autonomous vehicles that drive themselves, and information on multi-sensor fusion for driver ID and robust driver monitoring.

Abstrak :
Udara merupakan suatu media yang penting bagi kehidupan, tanpa udara akan tidak ada suatu kehidupan diatas bumf. Kualitas udara kita cenderung menurun dari tahun ke tahun, akibat dari kegiatan-kegiatan antropogenik, khususnya kegiatan-kegiatan transportasi yang mengemisikan gas-gas dari partikel dari knalpot ke dalam udara, yang menyebabkan pencemaran udara. Tingginya tingkat mobilitas kendaraankendaraan bermotor pribadi di DKI Jakarta yang diikuti dengan banyaknya pemakaian bahan bakar, yang kenyataannya tidak ramah lingkungan. Apabila keadaan ini terus berlangsung tanpa ada pengelolaan, maka tentu saja akan menyebabkan kehidupan penduduk perkotaan menjadi terancam. Batasan permasalahan meliputi sejauh mana peranserta pemilik kendaraan-kendaraan pribadi dalam memenuhi persyaratan-persyaratan termuat pada Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 9512000 tentang: Pemeriksaan Emisi dan Perawatan Kendaraan Bermotor Pribadi di Propinsi DKI Jakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Mengidentifikasi sumber-sumber polusi yang kebanyakan berasal dari kendaraankendaraan bermotor yang menurunkan kualitas udara ambient dalam bentuk gas-gas polutan , partikel dan asap. 2. Mengidentifikasi peranserta masyarakat dan peranserta dalam pengelolaan kualitas udara perkotaan dalam bentuk system pemeriksaan emisi dan perawatan dari kendaraan-kendaraan pribadi. 3. Mengidentifikasi peranserta institusi masyarakat dalam pemeriksaan emisi dan perawatan kendaraan-kendaraan pribadi. 4. Mengidentifikasi faktor-faktor Kekuatan, Peluang, Kelemahan, dan Ancaman serta strategi yang digunakan dalam pemeriksaan emisi dan perawatan kendaraankendaraan pribadi di propinsi DKI Jakarta. Manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberi masukan-masukan kepada pemilik kendaraan bermotor, Pemerintah Propinsi DKI Jakarta dan sumbangan ilmiah kepada pembangunan ilmu lingkungan hidup pada umumnya. Hipotesis kerja yang diuji pada penelitian khususnya adalah bahwa masyarakat dapat meningkatkan perannya dan peransertanya lewat sistem pemeriksaan emisi dan perawatan kendaraan-kendaraan bermotor dalam rangka pengelolaan kualitas udara di DKI Jakarta. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa para responden memiliki pengertian dan kesadaran tentang peraturan-peraturan yang ada; namun mereka jarang secara teratur meng-tuned up kendaraan mereka sebagaimana diinstruksikan dalam keputusan Gubernur. Para responden juga radar bahwa pencemaran udara perkotaan kebanyakan disebabkan oleh emisi gas buang dan kendaraan-kendaraan bermotor. Kenyataannya 90% dari jumlah responden setuju diberlakukannya peraturan yang ketat, dan 87% menunjuk bahwa pemerintah propinsi DKI Jakarta mempunyai kewenangan untuk pengelolaan kualitas udara dan pengendalian pencemaran udara. Hanya sekitar 43.2% dari pemilik kendaraan bermotor yang meng- tuned up secara teratur, 15.4% hanya apabila ada kerusakan pads mesin kendaraan, dan sisanya terdiri dari mereka yang tidak pernah meng-tuned up kendaraannya. Bengkel-bengkel mobil yang telah memperoleh ijin uji emisi di Jakarta Selatan menyatakan bahwa jumlah kendaraan pribadi yang memeriksan dan merawat masih rendah. Berdasarkan dari hasil penelitian ini direkomendasikan bahwa sekalipun jumlah kendaraan motor pribadi adalah tetap atau bertambah pada masa yang akan datang, jumlah Perjalanan (trips) perlu dikurangi, dan para pemilik kendaraan bermotor perlu lebih memperhatikan penggunaan bahan bakar yang ramah lingkungan, seperti basin yang tidak ber-timbal. Lebih jauh pula dianjurkan bahwa sistem baru perlu menggalakkan untuk mendorong para pemilik kendaraan bermotor untuk memenuhi persyaratan-persyaratan yang dituangkan dalam peraturan, dan suatu standar mutu peranserta masyarakat untuk menuju kepada unjuk kerja yang professional sangat diperlukan. Strategi-strategi yang direkomendasikan dalam rangka program pemeriksaan emisi dan perawatan kendaraan bermotor milik pribadi adalah sebagai berikut: a) Strategi S-O, berdasarkan tingkat kesadaran masyarakat yang tinggi akan pengendalian pencemaran udara lewat implementasi Keputusan Gubernur Nomor 95/2000 tentang Pemeriksaan Ernisi dan pemeliharaan kendaraan bermotor milik pribadi, b) Strategi W-O, untuk menyelenggarakan program sosialisasi berdasarkan kerjasama dan peranserta dalam pengelolaan system pengawasan emisi dan perawatan kendaraan bermotor milik pribadi. c) Strategi S-T, menganjurkan dengan efektif kesadaran masyarakat yang tinggi dalam pembatasan jumlah perjalanan perhari dari kendaraan bermotor. d) Strategi W-T. Melaksanakan program sosialisasi yang lebih intensif untuk mengantisipasi dampak-dampak yang ditimbulkan oleh mobilitas kendaraan bermotor yang tinggi. Berdasarkan strategi-strategi yang direkomendasikan, kiranya jelas bahwa pemberlakuan persyaratan-persyaratan yang ada pada keputusan Gubernur merupakan pengejawantahan salah satu dari upaya-upaya untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan peningkatan budaya masyarakat dalam pelestarian kualitas lingkungan Iewat perubahan sikap dan perilaku dari pars pemilik, dan menuju kepada pengelolaan dari lingkungan binaan dalam segi pengelolaan sarana fisik dan infrastruktur seperti manajemen lalu-lintas dan sarana pemantau kualitas udara dan lain-lain. ...... Community Participation In The Management Of Air Quality in the DKI Jakarta Province. ( A review of the Gubernatorial Decree no 95/2000 on the Emission Inspection and Private Motor Vehicles Maintenance in the DKI Jakarta Province)Air constitutes an important media for life, without air not a single life can exist on this earth. The quality of our air tends to degrade from year to year, due to human activities, in particular transportation activities which emit gases and ashes from the exhaust pipes into the air, causing air pollution. The high rate of private motorcars mobility in the DKI Jakarta is being followed by high consumption of fuels, which are evidently not environmentally friendly. Such continuing condition if remains unmanaged, will eventually cause the urban citizens life endangered. The problem formulation is limited to what extent the participation of private motorcars owners comply to the provisions contained in the DKI Jakarta Gubernatorial Decree no 95/2000 on The Emission Inspection and Private Motor Vehicles Maintenance in the DKI Jakarta Province. The objectives of the study are as follow: 1. To identify air pollution sources which are dominantly generated by motor vehicles which degrade the ambient environmental quality in the forms of smoke and ash particles. 2. To identify the community perception and participation in the management of urban air quality in terms of emission inspection system and private motor vehicles maintenance. 3. To identify the community participation institutions in the emission inspection and private motor vehicles maintenance. 4. To identify the Strength (S), Opportunity (0), Weakness (W), and Threat (T) factors and strategies which are used in the emission inspection and private motor vehicles maintenance in the DKI Jakarta Province. The significance of the study is to provide strategic management inputs to the private motor vehicles owners, the provincial Government of DKI Jakarta, and scientific contribution to the development of environmental science in general. The working hypothesis tested in this particular study is that the community can promote their roles and participation through the emission inspection and private motor vehicles maintenance system in terms of the DKI Jakarta air quality management. Results of study indicate that the respondents have understanding and awareness of the existing regulations; however they rarely let their cars to be tuned-up regularly as instructed by the Decree. The respondents are also aware that urban air pollution is mostly caused by motor vehicles exhaust emissions. In fact 90% of the total respondents agree that strict law enforcement should be conducted, and 87% indicate that the provincial Government has authorities to manage the air quality and control air pollution. Only about 43,2% of car owners regularly tuned - up their vehicles, 19,8% rarely tuned-up their vehicles, 15,4% only if they have engine disorders, and the rest never let their vehicles being tuned - up. The licensed car workshop in the South Jakarta admit that the rate of inspection and maintenance of private cars is quiet low. Based on the results of study it is recommended that eventhough the number of private motor vehicles is constant or tends to increase in the future, the number of trips should be made decreased, and that car owners should pay more attention toward environmental - friendly fuels utilization, such as the use of unleaded gasoline. Further it is also recommend that a new system should be promoted to push the owners to comply to the legal provisions contained in the Decree, and a standard of quality of community participation toward more professional performance is deemed necessary. Recommended strategies in terms of emission inspection and private motor vehicles maintenance programme are as follow: a) S - 0 strategy, based on the high rate of community awareness of the air pollution control to implement the DKI Jakarta Gubernatorial Decree No 9512000 on the Emission inspection and private motor vehicles maintenance. b) W - 0 Strategy, to enhance the programme socialization based on cooperation or partnership in the management system of inspection and maintenance of private motorcars c) S - T Strategy, to render the high rate of community awareness more effective in the limitation of motor car daily trips. d) 1N - T Strategy, to make the programme socialization more intensive to anticipate environmental inspacts generated by the high rate of cars mobility. Based on the recommended strategies, it is clear that the implementation of the provisions contained in the Decree constitutes one of the efforts to preserve the living environmental function and the promotion of socio - cultural environmental quality due to the owners behavioural changes, and toward better management of the man - made environment in terms of the management of the physical means and infrastructure such as traffic management, air quality monitoring devices, etc.

Abstrak :
Program Pembangunan Daerah Kota Tangerang bertujuan mengembangkan Kota Tangerang menjadi sebuah kota Industri, Perdagangan dan Pemukiman. Pengembangan ini membawa dampak antara lain pencemaran udara oleh timah hitam (timbal) dari emisi gas buang kendaraan bermotor. Ini sudah menjadi kenyataan dengan hasil pengukuran oleh Dinas Kesehatan Kota Tangerang yang mendapatkan kadar timbal dalam udara ambien dan dalam darah anak usia sekolah sudah melebihi nilai Ambang Batas. Pemerintah Daerah Kota Tangerang walaupun mempunyai Visi, Misi dan Rencana Strategis sebagai pedoman arah pembangunan dan pengembangan wilayah sampai dengan tahun 2006, ternyata belum mempunyai rencana strategis untuk menanggulangi pencemaran udara oleh timah hitam yang sudah menjadi masalah kesehatan masyarakat. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penyusunan suatu rencana strategis penanggulangan pencemaran udara (timah hitam) oleh emisi gas buang kendaraan bermotor terhadap kesehatan masyarakat dalam kurun waktu 5 tahun antara tahun 2004-2008. Adapun desain penelitian yang digunakan penelitian operasional dengan analisa kuantitatif dan kualitatif. Data tentang faktor-faktor lingkungan eksternal dan internal yang berpengaruh terhadap posisi Pemda Kota Tangerang dalam menanggulangi pencemaran udara (timah hitam) oleh emisi gas buang kendaraan bermotor diperoleh dari data sekunder dan wawancara mendalam. Data yang terkumpul dibahas dalam Consensus Decision Making Group (CDMG) yang terdiri dari para pejabat Pemda Kota Tangerang yang terkait dan dilakukan analisa lingkungan (SWOT analisis), Kemudian tahap berikutnya (matching stage), CDMG melakukan analisis dengan TOWS Matriks dan IE Matriks, yang menyimpulkan bahwa dalam penanggulangan pencemaran udara (timah hitam), Pemda Kota Tangerang berada pada posisi Hold and Maintain dengan strategi utama Penetrasi Pasar dan Pengembangan Produk. Dari berbagai altematif strategi yang dapat difikirkan melalui Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM) dapat diidentifikasi strategi-strategi yang paling memungkinkan untuk dilaksanakan, dan disusun dalam suatu rencana program kerja penanggulangan pencemaran udara (timah hitam) untuk jangka waktu 5 tahun ke depan. ...... Strategic Planning to Overcome Air Pollution by Lead from the Exhaust of Motor Vehicles as a Health Hazard to the Population of the City of Tangerang, year 2004-2008The Regional Development Program of the City of Tangerang envisions Tangerang to develop into an industrial, commercial and residential city. This development brings the implication of air pollution by lead originating from the exhaust of motor vehicles. This implication has become a reality, as proven by measurements carried out by the City of Tangerang Health Service, which shows the concentration of lead in ambient air and in the blood of school age children above normal limits. Although the government of the City of Tangerang already has vision and mission statements, and a strategic plan as a course of regional development up to year 2006, it has no strategic plan to overcome the effects of air pollution by lead as a public health problem. This research is carried out to analyze factors affecting the making of a strategic plan to overcome the effects of air pollution by lead for a five year period from 2004 to 2008. The research design used is an operational research with quantitative and qualitative analysis. Data about the external and internal factors affecting the position of the government of the City of Tangerang to overcome the effects of air pollution by lead was obtained from secondary data and in depth interviews. Data thus obtained was discussed by a Consensus Decision Making Group (CDMG) of city government officials involved in environmental issues, then analyzed using the method of SWOT analysis. Further in the matching stage, the CDMG converts the data into TOWS and IE Matrices respectively, with the resulting conclusion in regard to overcoming the effects of air pollution by lead, the City of Tangerang is in a "Hold and Maintain" position with the main strategies of Market Penetration and Product Development. From various alternative strategies formulated through Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM), strategies most feasible to implement are adopted as a working plan to overcome the effects of air pollution by lead for the future 5 year period.

Abstrak :
Salah satu sumber terpenting pembiayaan dari dalam negeri adalah sektor pajak. Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang besar sekali artinya bagi pembangunan nasional. Baik pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat maupun pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Pajak daerah, diarahkan untuk mendukung kemampuan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Oleh karena itu, daerah selain dituntut peningkatan kemampuan pembuatan pajak daerah juga dituntut peningkatan pelaksanaan pajak daerah. Hal ini harus dilakukan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan peningkatan pendapatan daerah. Ada tiga tujuan pokok yang hendak dicapai setiap perubahan pada setiap pajak daerah. Pertama, menyederhanakan sistem pajak daerah, karena sekarang sistem ini tampaknya memiliki nilai pengganggu yang sangat besar dibandingkan dengan penerimaan yang dihasilkannya. Kedua, menaikkan penerimaan pajak daerah, agar daerah tidak terlalu banyak bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat. Ketiga, perubahan sistem pajak juga mungkin ada yang menyangkut wewenang pemerintah daerah. Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu pajak yang sangat potensial bagi pemerintah daerah DKI Jakarta. Penyebabnya antara lain jumlah kendaraan yang berada di wilayah DKI Jakarta semakin meningkat dan pertumbuhan industri otomotif juga selalu positif. Namun, jika dilihat dari kedisiplinan wajib pajak PKB ditinjau dari ketepatan waktu membayar kewajibannya, maka dari tahun ke tahun selalu ada peningkatan besarnya denda yang diterima pemerintah daerah. Berkaitan dengan uraian tersebut di atas, penelitian ini mencoba untuk mencari efektivitas penerimaan PKB, persepsi masyarakat pemilik kendaraan bermotor (wajib pajak) terhadap sistem pemungutan pajak kendaraan bermotor yang saat ini dilakukan. Sehingga diharapkan hasil penelitian ini dapat membantu upaya peningkatan penerimaan pajak daerah yang sedang diupayakan oleh pemerintah daerah DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif untuk menggambarkan permasalahan yang ada. Pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan studi lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum pemungutan PKB yang dilaksanakan sudah efektif, kecuali pada masa awal krisis. Namun, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa penilaian wajib pajak/masyarakat terhadap pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor negatif. Artinya, masyarakat menilai pelayanan dan sistem yang saat ini berlaku tidak memenuhi keinginan masyarakat. Oleh karena itu, perlu diciptakan sistem pendaraan kendaraan bermotor yang terkoordinasi antara Dipenda dan berbagai pihak seperti aparat kepolisian, perusahaan asuransi dan perusahaan pabrik/importir mobil. Yang terakhir khususnya diperlukan untuk mengetahui seberapa banyak jumlah kendaraan baru yang bertambah per minggu atau per bulan di wilayah DKI Jakarta. Selain itu, perlu dibangun suatu sistem pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui saluran ATM, Bank-bank dan internat. Hal ini akan memberikan kemudahan, kecepatan dan kenyamanan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya.