Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan melalui penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan saham perusahaan dikaitkan dengan pemanfaatan spektrum frekuensi radio yang merupakan sumber daya terbatas dalam penyelenggaraan telekomunikasi. Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan data sekunder sebagai sumber data. Hasil penelitian menyimpulkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan sektor telekomunikasi mengenai kewajiban pelaporan dan memperoleh izin dari regulator dalam hal adanya pengabungan, peleburan, dan pengambilalihan saham perusahaan telah sejalan dengan ketentuan yang ada dalam peraturan perundangundangan mengenai persaingan usaha. Namun dibutuhkan adanya panduan yang lebih rinci dan spesifik mengenai penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan di sektor telekomunikasi sehingga disarankan regulator perlu segera menerbitkan peraturan mengenai penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan dalam penyelenggaraan telekomunikasi yang sekurang-kurangnya memuat 4 (empat) hal yaitu ketentuan mengenai tata cara pemberitahuan rencana penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan; aspek-aspek yang menjadi bahan evaluasi dalam memberikan persetujuan atau penolakan atas rencana penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan; syarat-syarat untuk dapat dilakukannya penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan antar pelaku-pelaku usaha dalam sektor telekomunikasi; serta prosedur koordinasi dalam memberikan persetujuan atau penolakan rencana penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan antara pemerintah sebagai regulator yang dalam hal ini adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan komisi yang ditetapkan undang-undang sebagai badan pengawas persaingan usaha yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha. ...... This thesis discuss about the efforts that can be done to prevent monopolistic practices and unfair business competition conducted through merger, consolidation, and acquisition related with the utilization of radio frequency spectrum as a limited resources in telecommunications. This thesis uses methods of library research with secondary data as the data source. The results concluded the provisions in telecommunications sector’s legislation regarding reporting obligations and obtain permission from the regulator in terms of merger, consolidation, and acquisition has in line with the provisions in the legislation concerning competition. But there need to be more detailed and specific guidance about the merger, consolidation, and acquisition in the telecommunications sector. It is recommended that regulator should immediately issue regulations regarding the merger, consolidation, and acquisition in the telecommunications sector that shall contain at least 4 (four) things which is the provisions regarding the procedures of notification of merger, consolidation, and acquisition plan; aspects subjected for evaluation in giving approval or rejection of the plan of merger, consolidation, and acquisition; requirements to be able to do the merger, consolidation and acquisition between business actors in the telecommunications sector; as well as coordination procedures in the approval or rejection of a merger, consolidation and acquisition plan between government as regulator, in this case is the Ministry of Communications and Information Technology and the commission formed by law as the supervisor of business competition, whic is Business Competition Supervisory Commission.

Abstrak :
ABSTRAK
Kerjasama Notaris dengan Bank bermula dari adanya permintaan bank karena kebutuhannya akan jasa dalam hal kepastian hukum dan Notaris melakukan penawaran sebagai pihak yang mempunyai keahlian yang dibutuhkan bank. Permintaan dan penawaran menimbulkan kerjasama antarakeduanya, bahkan dengan cara yang tidak diatur oleh undang-undang. Permasalahan yang terjadi yaitu belum ada peraturan yang mengatur spesifik mengenai kerjasama notaris dengan bank. Sehingga kerjasama ini bisa diindikasikan melanggar ketentuan persaingan usaha tidak sehat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan tipologi penelitian adalah fact finding dan eksplanatoris yaitu menggambarkan atau menjelaskan lebih dalam suatu gejala. Hasil penelitian menerangkan bahwa belum ada satupun peraturan yang mengatur spesifik tentang kerjasama notaris dengan bank. Kerjasama yang ada diikuti dengan Perjanjian kerjasama secara tertulis dan itu tidak melanggar ketentuan perundang-undangan berlaku, Namun dalam praktek ada perjanjian tidak tertulis, yaitu perjanjian secara lisan antara notaris dengan bank yang sudah dianggap sebagai living law hukum kebiasaan dalam kerjasama ini, tidak dapat diketahui isi perjanjiannya apakah melanggar ketentuan perundang-undangan atau tidak. Simpulan bahwa perjanjian lisan antara notaris dengan bank selalu terjadi, dengan tujuan untuk menguntungkan kedua belah pihak. Hal ini bisa termasuk ke dalam perjanjian tertutup dan kegiatan yang dilarang sebagaimana dilarang dalam UU No.5 Tahun 1999.

---

ABSTRACT
Partnership beetween Notary and Bank was starting from the need for services, in terms of legal certainty in the bank demand and supply lead to cooperation between the two, even in ways that are not regulated by law. The problems that occur are no specific regulations governing notaries regarding cooperation with the bank. So that this cooperation can be indicated in violation of the provisions of unfair competition. The method used is a normative juridical research with research typology is fact finding and explanatory that describe or explain a phenomenon. The results of the study explained that not one of the specific regulations governing partnership beetween Notary and Bank. Cooperation that is followed by a cooperation agreement in writing and it does not violate the statutory provisions in force, but in practice there are unwritten agreements, namely the oral agreement between the notary and the bank that has been regarded as a living law customary law in this cooperation, not can know the contents of the agreement is in violation of statutory provisions or not. The inference that an oral agreement between the notary with the bank always the case, with the aim to benefit both parties. It could be included in agreements covered and prohibited activities as prohibited under Law No.5 of 1999.

Abstrak :
Praktek monopoli merupakan kegiatan anti persaingan yang dilarang berdasarkan Pasal 17 UU Anti Praktek Monopoli dikarenakan sangat merugikan kepentingan umum, sehingga terhadap pelaku usaha yang terbukti melakukan praktek monopoli harus dijatuhkan sanksi administratif guna menegakkan hukum persaingan usaha, namun pada Putusan KPPU Perkara Nomor: 04/KPPU-I/2021 terdapat adanya kondisi dimana pelaku usaha yang terbukti melakukan praktek monopoli tidak memiliki kemampuan untuk membayar denda sehinga Majelis Komisi memutus dengan tidak menjatuhkan denda administratif pada amar putusan sehingga perlu dianalisis apakah pertimbangan demikian sudah tepat menurut hukum, dan pertanggungjawaban atas membayar denda tersebut apakah dapat dibebankan terhadap Organ-Organ Perseroan sampai harta pribadinya. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pertimbangan Majelis Komisi dengan analisis pendekatan teori keadilan tidak tepat dikarenakan tidak mencerminkan keadilan yang menyangkut kepentingan umum secara luas karena dampak tindakan antipersaingan sangat merugikan, namun dengan analisis pendekatan teori kemanfaatan, pertimbangan Majelis Komisi telah tepat dikarenakan apabila denda dijatuhkan tidak memiliki sisi kemanfaatan dikarenakan kasus ini berkaitan dengan kasus tindak pidana korupsi, kemudian terkait pertanggungjawaban, baik terhadap Direksi, Dewan Komisaris, Pemegang Saham, dan Beneficial Owner secara teori dapat dimintakan pertanggungjawaban sampai dengan harta pribadi sesuai dengan porsinya masing-masing karena telah terbukti bahwa pada PT ACK, Direksi dalam pengurusannya dan Komisaris dalam pengawasannya tidak menjalankan fiduciary duty, serta Pemegang Saham dan Beneficial Owner menjadikan Perseroan sebagai Alter Ego guna kepentingan pribadi yang mengakibatkan Perseroan menjadi berada pada kondisi ketidakmampuan membayar denda administratif, sehingga berdasarkan prinsip piercing the corporate veil, dari yang semula pertanggungjawabannya masing-masing Organ Perseroan secara terbatas berubah menjadi tidak terbatas sampai harta pribadi masing-masing. ......Monopolistic practice is an anti-competitive activity that is prohibited under Article 17 of the Law Against Monopolistic Practice because it is very detrimental to the public interest, so business actors who are proven to have committed monopolistic practice must be subject to administrative sanctions in order to enforce business competition law, but in KPPU's Decision Number: 04/KPPU- I/2021 there are conditions where Business Actors who are proven to have committed monopolistic practice do not have the ability to pay fines so that the Commission Council decides not to impose administrative fines on the verdict so that it is necessary to analyze whether such considerations are appropriate according to law, and whether the responsibility for paying these fines is can be charged to the Company's Organs up to personal assets. The research method in this study is normative juridical. The results of the study show that the consideration of the Commission Council with the analysis of the theory of justice approach is inappropriate because it does not reflect justice that concerns the public interest at large because the impact of anti-competitive actions is very detrimental, but with the analysis of the theory of benefit approach, the considerations of the Commission Council are appropriate because if a fine is imposed there is no side benefit because this case is related to a criminal act of corruption, then related to accountability, both to the Board of Directors, Board of Commissioners, Shareholders, and Beneficial Owners in theory can be held accountable up to personal assets in accordance with their respective portions because it has been proven that PT ACK, Directors in their management and Commissioners under their supervision do not carry out fiduciary duties, and Shareholders and Beneficial Owners make the Company an Alter Ego for personal gain which causes the Company to be in a condition of inability to pay administrative fines, so that it is based on the principle of piercing the corporate veil, from the beginning the responsibilities of each Company Organ are limited to unlimited up to their respective personal assets.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai Pengaturan Mengenai Non-Independent Leasing Company di Indonesia, Untuk Mengetahui praktek bisnis yang dijalankan oleh Non-Independent Leasing Company bertentangan dengan Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Metode penulisan ini adalah deskriptif analitis, dengan pendekatan yuridis normatif dalam memperoleh data sekunder dari hasil studi kepustakaan yang mempunyai hubungan dengan pembahasan di dalam penulisan skripsi ini. Hasil penelitian membuktikan bahwa di Indonesia tidak ada aturan yang secara khusus mengatur mengenai Non-Independent Leasing Company, dan Non-Independent Leasing Company tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sepanjang tidak bertentangan dengan perjanjian yang dilarang dan kegiatan yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. ......This thesis proved about Non-Independent Leasing Company i n Indonesian Law and Non-Independent Leasing Company is contrary with Indonesian Law No 5/ 1999 on Prohibitions Of Monopolistic Practice And Unfair Business Competition. This research is a normative juridical research and analytical descriptive . The Results of research is suggest that it needs to be well regulated, especially for Non-Independent Leasing Company and Non Independent Leasing Company is suitable with Indonesian Law No 5/1999 on Prohibition Of Monopolistic Practice And Unfair Business Competition as long as it is not contradicted with Indonesian Law Number 5/1999 on Prohibition Of Monopolistic And Unfair Business Competition.

Abstrak :
Industri minyak dan gas bumi di tanah air memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Pada tahun 2018 Pemerintah sebagai wakil dari negara mengambil andil mengatur sektor ini dengan menerbitkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indoneisa Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Gas Bumi Pada Kegiatan Usaha Hillir Minyak dan Gas Bumi. Permen ini mengatur kegiatan usaha gas bumi yang meliputi usaha pengangkutan gas bumi, kegiatan usaha niaga gas bumi, dan kegiatan usaha penyimpanan gas bumi. Terkait kegiatan usaha gas bumi melalui pipa pada ruas transmisi, permen ini mengatur bahwa kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa pada ruas transmisi hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) badan usaha serta konsumen gas bumi pada Wilayah Niaga Tertentu (WNT) yang wilayahnya sama dengan Wilayah Jaringan Distribusi (WJD) hanya dapat dipasok oleh 1 (satu) badan usaha pemegang izin usaha niaga minyak dan gas bumi sesuai dengan pasal 14 ayat (7). Pengaturan 1 (satu) Badan Usaha dalam satu Ruas Transmisi dan Wilayah Jaringan Distribusi pada suatu Wilayah Niaga Tertentu, mengarah kepada praktek monopoli yang menciptakan persaingan usaha tidak sehat. Pada akhirnya, Penulis memiliki kesimpulan yaitu pengaturan terkait pengusahaan migas dalam Permen ESDM No. 4/2018 dapat mengarah kepada praktek monopoli, serta pelaksanaan berdasarkan Permen ESDM No. 4/2018 tidak dapat dikecualikan sesuai UU No. 5/1999 karena hanya bersifat peraturan pelaksana dan tidak mendapatkan pendelegasian dari peraturan diatasnya. Selain itu, perlu pembuatan payung hukum yang lebih tinggi seperti Undang-Undang untuk memenuhi asas kepastian hukum di sektor ini.

---

Oil and gas industry in Indonesia has a vital role in Indonesia for economic development. In 2018 government regulate oil and gas sector by issued Regulation of Ministry of Energy and Mineral Resources No. 4/2018 about Natural Gas Business On Downstream Oil And Gas Business Activities. This regulation control natural gas business which includes natural gas transportation, natural gas trading, and natural gas storage. In related to natural gas business through the pipe on Transmission Segment, this regulation obliges that there is only 1 (one) licensed business entity that could operate and natural gas consumers in Certain Commercial Areas whose territory is the same as the Distribution Network Area can only be supplied by 1 (one) licensed business entity according to article 14 paragraph 7. This limitation can lead to monopolistic that endorsed unfair business competition. Eventually, Author has a conclusion that Regulation of Ministry of Energy and Mineral Resources No. 4/2018 about Natural Gas Business On Downstream Oil And Gas Business Activities could lead to unfair business competition, and its implementation cannot be concluded by Law No. 5/1999 about Antitrust. Because Regulation of Ministry of Energy and Mineral Resources No. 4/2018 only a subordinate legislation and doesnt have a direct delegation from Law No.5/1999. Beside of that, it is essential to have higher legislation to fulfilled legal certainty on this sector.

Abstrak :
Abstract Indonesia is among the few countries that adopts dual banking system where Islamic banks run in parallel and compete with conventional banks. Although under such a system banking competition would be expected to be high, data tend to show the opposite case, as three Islamics banks acquired 65 percent of market share in Indonesia. This study, therefore, attempts to determine the degree of banking competition in Indonesia by employing the Panzar-Rosse Model for 2003-2008 period. The study also analyses the competitive behaviors of Islamic banks and compares it with those of its conventional counterparts. The estimated model suggests that monopolistic competition exists in the overall banking industry?the degree is even slightly higher for Islamic banking, where the market is characterized by aggressive competition for funding, quality human resources, and financing. Such competition occurs due to, among others, small market size, low consumer base, lack of product variations, and lack of competent human resources. These should be a major concern for all Islamics banking stakeholders for developing a better Islamic banking industry, particularly in Indonesia.

Abstrak :
Monopoli tidak otomatis dilarang dalam perspektif persaingan usaha. Hal ini disebabkan pembuktian praktek monopoli menganut prinsip rule of reason. Benarkah praktek monopoli tersebut menimbulkan pencegahan, pembatasan, dan pengurangan persaingan, serta eksploitasi konsumen? Apakah praktek monopoli menyebabkan menyebabkan inefisiensi ekonomi, terciptanya harga yang tidak wajar, eksploitasi konsumen dari sisi non-harga, ekses profit hanya dapat dinikmati monopolis, terciptanya hambatan masuk, dan lain-lain. Selain itu, perlu dianalisa penyebab perilaku monopoli dari pemegang posisi monopoli di pasar. Apakah monopoli tersebut merupakan hasil dari kondisi pasar yang menyebabkan hanya ada satu pelaku usaha di pasar (monopoli alamiah); karena adanya peran pemerintah melalui peraturan perundang-undangan dalam rangka melindungi kepentingan umum; atau merupakan hasil dari hambatan masuk yang disengaja dari sebuah regulasi pemerintah yang berdampak mengganggu persaingan. Tesis ini membahas potensi praktek monopoli dalam penyediaan TKBM di Pelabuhan Tanjung Priok berdasarkan hak monopoli yang dimiliki Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Pelabuhan Tanjung Priok melalui SKB tahun 2011 tentang Pembinaan dan Penataan Koperasi TKBM. Selain itu, juga membahas potensi dampak peraturan tersebut terhadap persaingan usaha di industri jasa penyediaan TKBM di Pelabuhan Tanjung Priok. Penelitian tesis ini menggunakan metode deskriptif-analitis dengan hasilnya menyimpulkan bahwa SKB tahun 2011 tersebut berpotensi menimbulkan praktek monopoli oleh pemegang hak monopoli. Hal ini dapat dilihat dari terciptanya eksploitasi konsumen dari sisi non-harga yaitu rendahnya produktivitas TKBM, dan sisi harga (tidak langsung) melalui terciptanya pengeluaran biaya tinggi tanpa diiringi dengan kinerja yang sepadan. SKB juga memiliki potensi dampak negatif terhadap persaingan usaha. Dampak tersebut berupa diskriminasi terhadap calon kompetitor melalui pembatasan/pengurangan pelaku usaha di pasar (hambatan masuk bagi pesaing potensial untuk menggarap pasar penyediaan jasa TKB), menghilangkan kesempatan bagi konsumen untuk mendapatkan alternatif produk dengan kualitas dan harga yang bersaing, serta tidak adanya insentif bagi incumbent untuk meningkatkan kualitas produk yang dimiliki.

---

Monopoly is not something that is automatically prohibited under competition perspective. This is due to evidence of monopolistic practices under the principle of the rule of reason. Is it true that the monopolistic practice lead to prevention, restriction, and lessening of competition as well as the consumer exploitation? Are monopolistic practices causing economic inefficiency, creating unreasonable prices, consumer exploitation from non - price side, excess profit of monopolist, barrier to entry, and others? It is also necessary to analyze the causes of monopoly behavior of the holder of a monopoly position. Is the monopoly the result of market conditions so there is only one business actor in the market (natural monopoly); or because of the government role through legislation in order to protect the public interest; or monopolist in the market is the result of a deliberate barriers to entry that come from government regulation to lessening competition. This thesis discusses the potential of monopolistic practices because of monopoly held by Cooperative of Stevedore (TKBM) at Tanjung Priok Port by Joint Decree (SKB) of 2011 concerning Management and Structuring of Stevedore Cooperative. It was also discuses about the potential impact of the regulation on competition in the stevedore providing industry in Port Tanjung Priok. This thesis uses descriptive - analytical method with the results concluded that the SKB of 2011 potentially create monopolistic practices by the holder of the monopoly that are the creation of non - price consumer exploitation in the form of low productivity of stevedore, the creation of higher expenses without being accompanied by commensurate performance. SKB also has the potential negative impacts on competition that are discrimination against potential competitors through limiting/lessening business actors in the market (barrier to entry for potential competitors to work on the market of stevedore providing services), the opportunity loss for consumers to get an alternative product under competitive quality and price, and the absence of incentives for the incumbent to improve the quality of their products.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang aplikasi pendekatan structure-conduct performance untuk menganalisis kinerja industri AB. Tahapan-tahapan penelitian dilakukan dengan melakukan pengolahan dan analisa data sekunder yakni Laporan Keuangan dan data Transaksi Efek. Pengukuran structure (struktur pasar) dilakukan dengan menggunakan metode rasio konsentrasi (CRn) dan Herfindahl Hirschman Index (HHI), dan Panzar & Rosse. Perilaku (conduct) dilakukan pengukuran melalui analisa penetapan harga produk,analisa kegiatan di luar bidang usaha, dan kasus. Sedangkan performance (kinerja) diukur menggunakan profit marjin, BOPO, asset turnover, ROA, dan ROE. Selanjutnya hasil analisa data sekunder, dijadikan bahan utama untuk melaksanakan interview (Bursa Efek Indonesia) dan survey (Anggota Bursa), yang bertujuan untuk mengetahui persepsi dari masing-masing pihak terkait fenomena keuangan yang terjadi di industri dan usulan regulasi yang disimpulkan. Berdasarkan hasil analisa diketahui bahwa struktur pasar industri AB adalah Pasar Persaiangan Sempurna (CRn dan HHI) atau Persaingan Monopolistik (Panzar-rosse), untuk tingkat kompetisi industri sangat ketat (overcompetition), excessive dan mengarah ke cut throat competition yang ditandai dengan kompetisi penetapan harga produk (fee Transaksi), adanya pelaku industri yang mengandalkan pendapatan di luar bidang usaha, dan terjadinya kasus pelanggaran ketentuan. Analisis kinerja industri juga menunjukan tren yang cenderung menurun dan lebih rendah dibandingkan dengan industri keuangan lainnya (asuransi). Berkenaan dengan hal tersebut diusulkan untuk dikeluarkan pengaturan terkait besaran minimum tarif fee Transaksi Efek sebagai solusi jangka pendek untuk membuat iklim kompetisi yang sehat dan kesempatan bagi AB untuk memperkuat diri, dan penerbitan produk-produk yang menarik bagi investor sehingga dapat meningkatkan nilai Transaksi Efek yang berujung pada kenaikan nilai pendapatan dari AB.

---

ABSTRACT
This thesis discusses about application Structure-Conduct-Performance approach in analyzing the performance Exchange Member's industry. The stages of research is done by the processing and analysis of secondary data that Financial Statements and Transaction Data. Measurements structure (structure of the market) were calculated using the concentration ratio (CRn) and the Herfindahl - Hirschman Index (HHI), and using Panzar-rosse. Understanding the conduct by analysis of product pricing, analysis activities outside the core business, and the case, while the performance using the profit marjin, BOPO, assets turnover, ROA, and ROE. Furthermore, secondary data analysis, become the main topic to carry out the interview (with Indonesia Stock Exchange) and the survey (with Exchange Member), which aims to determine the perception of each party related financial phenomena that occur in the industry and the proposed regulations are concluded. Based on the analysis known that the industry market structure AB is a market of Perfect competition (CRN and HHI) or Monopolistic Competition (Panzar-rosse), and the level of industry competition is very tight (overcompetition), excessive and leads to cut-throat competition which is characterized by competition product pricing (transaction fee), industry players rely on their income outside the field of business, and the occurrence of cases of violation. Analysis of industry performance also shows that trends tend to decline and was lower as compared to other financial industries (insurance). In this regard proposed to be issued the regulations related to the amount of minimum fees Transaction as a short-term solution to create a climate of healthy competition and opportunities for AB to strengthen themselves, and publishing products that are attractive to investors so as to increase the value of the transaction was led to increase in revenue from AB