Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Money laundering is a crime which categorises as an a economic ciminal law, some as of illegal logging crime. Financial losses and damages of Indonesian state and nation caused by the illegal logging were gigantic in size....

Abstrak :
Penerbitan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) ternyata belum dapat membatasi ruang gerak peredaran uang haram melalui perbankan yang beroperasi di Indonesia. Semua pihak masih pesimis apakah undang-undang ini akan mampu mengurangi praktik pencucian uang di Indonesia, sebab penegakan hukum di negara ini masih sangat lemah. Pokok permasalahan dalam penulisan ini adalah apa pengertian dari pencucian uang dan transaksi keuangan mencurigakan, peranan perbankan dalam rangka mencegah dan memberantas TPPU dan peranan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. dalam rangka mencegah dan memberantas TPPU. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengembangkan wawasan studi hukum tentang kegiatan pencucian uang (money laundering) dan menyebarluaskan pengetahuan tentang pencucian uang dan penanggulangannya kepada masyarakat luas. Penulisan ini dilakukan dengan metode penelitian yang bertitik tolak pada penulisan secara deskriptif analitis. Data yang diperoleh meliputi berhagai macam literatur hukum, pendapat ahli hukum yang ditulis dalam buku ataupun majalah serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah ini, khususnya Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan peraturanperaturan mengenai prinsip mengenal nasabah. Selain itu data juga diperoleh dengan melakukan wawancara dengan pejabat yang berwenang dan ahli di bidangnya di Bank Indonesia dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Transaksi keuangan mencurigakan adalah transaksi yang menyimpang dari profit dan karakteristik serta kebiasaan pola transaksi dan nasabah yang bersangkutan, termasuk transaksi keuangan oleh nasabah yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Abstrak :
Kemajuan teknologi informasi dan globalisasi keuangan mengakibatkan makin mendunianya perdagangan barang dan jasa serta ants finansial yang mengikutinya. Kemajuan tersebut justru memberikan kesempatan bagi berkembangnya kejahatan, khususnya kejahatan kerah putih (white collar crime). Kejahatan kerah putih sudah berkembang pada taraf trans-national dan terorganisir secara rapih, sehingga sulit untuk dideteksi. Pelaku kejahatan selalu berusaha menyelamatkan uang hasil kejahatannya melalui berbagai cara, salah satunya dengan melakukan pencucian uang (money laundering). Dengan cara ini mereka mencoba untuk mencuci sesuatu yang didapat secara illegal menjadi suatu bentuk yang terlihat legal. Salah satu teknik pencucian uang yang kerap dilakukan adalah melalui industri perbankan. Hal itu disebabkan karena bank banyak menawarkan jasa jasa dalam lalu lintas keuangan yang dapat menyembunyikan atau menyamarkan asal usul suatu dana, yaitu private banking dan electronic banking (wire transfer system). Untuk mencegah praktek pencucian uang melalui industri perbankan, maka bank mempunyai beberapa kewajiban yang harus dipatuhinya, yaitu laporan atas transaksi mencurigakan, penerapan prinsip Know Your Customer (KYC), larangan melakukan tipping of serta larangan merahasiakan dokumen dan keterangan lainnya. Pasai 6 Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 adalah pasal yang mengkriminalisasi perbuatan pencucian uang oleh penyedia jasa keuangan. Ketentuan Pasal 6 tersebut memang tidak hanya terbatas bagi penyedia jasa keuangan saja, akan tetapi berlaku pula bagi setiap orang yang menerima penempatan atau melaksanakan pentransferan uang basil kejahatan, namun dalam kehidupan sehari-hari yang iaaim melakukan penerimaan, penempatan danlatau pentransferan uang adalah penyedia jasa keuangan, khususnya bank. Dari rumusan Pasal 4 dan 5 UU No. 15 Tabun 2002, dapat disimpulkan bahwa bank (korporasi) yang terbukti melakukan tindak pidan pencucian uang, maka pemidanaannya dapat dijatuhkan balk terhadap bank (korporasi) itu sendiri maupun terhadap pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi danlatau kuasa pengurus atas nama korporasi. Mengenai pidana yang dapat dijatuhkan terhadap bank (korporasi) adalah pidana denda, dan juga pidana tambahan berupa pencabutan usaha danlatau pembubaran korporasi yang diikuti dengan likuidasi.

Abstrak :
ABSTRAK
Bank memiliki peranan sebagai penghimpun dana dari masyarakat memberikan sumbangan yang sangat besar bagi penyediaan dana sebagai modal pembangunan. Usaha pokok dari bank sebagai lembaga keuangan adalah memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaraan uang. Salah satu bagian yang penting dalam kehidupan perbankan adalah pemberian kredit. Sebab bank dapat hidup dari usaha penyaluran dana berupa pemberian kredit tersebut. Bank sebagai badan hukum yang bergerak di bidang finansial mempunyai hak dan kewajiban terhadap lingkungan. berdasarkan UU no. 23 Tahun 1997 tentang UU Pengelolaan Lingkungan Hidup atau yang disebut dengan UUPLH merupakan UU pokok bagi kalangan lingkungan hidup untuk melaksanakan kegiataan yang berhubungan dengan lingkungan hidup. Dalam penjelasan UU no 10 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang no. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Paragraf 5 disebutkan bahwa prinsip kehati-hatian harus dipegang teguh sedangkan ketentuan mengenai kegiatan usaha bank perlu disempurnakan terutama yang berkaitan dengan penyaluran dana, termasuk di dalamnya peningkatan peranan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi perusahaan berskala besar dan/atau beresiko tinggi. Kredit yang telah diterima nasabah debitur tetapi tidak dipergunakan sesuai perjanjian kredit yang mengharuskan adanya penerapan AMDAL maka nasabah debitur itu memperoleh keuntungan/laba dari dana tersebut. Hal ini dapat dikategorikan sebagai penyamaran relokasi dana kredit itu. Sehingga mempunyai dampak yang besar dan merusak bagi lingkungan tempat nasabah debitur melakukan usahanya dan nasabah debitur itu dapat dikenakan sanksi pidana Pasal 3-Pasal 4 UU no. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang untuk kategori pengusaha perorangan serta Pasal 5-Pasal 6 untuk kategori pengusaha korporasi.

---

ABSTRACT
Banking holds key role in accumulating funds from community members as well as providing financing/capital fund for development activities. One of the banking?s key businesses is to provide credit and services in facilitating payment / money transfer. Credit facility is crucial for bank, since from the credit interest, the bank gets the profit. Pursuant to Law No.23/1997 on Environmental Management (UUPLH), Bank also has their obligation for involvement in environmental management. The explanatory section of Law No.10/2008 regarding Amendment on Law No.7/1992 regarding Banking, Paragraph 5, demands an enhancement of the principle of prudence particularly in banking?s credit channeling mechanism, including requirement to submit Environmental Impact Analysis (AMDAL) for large-scale and/or high-risk companies applying for bank?s credit. When the credit is disbursed but found not to be used in accordance to the credit provision agreement, as supported by the AMDAL document, and that the debtor company has gained benefit of the capital, then it can be categorized as deception scheme on the credit allocation. Such fraud may also pose great and damaging environmental hazard as the debtor company?s business may no longer be done in accordance to their initial AMDAL. In such case, the debtor is subject to criminal charges pursuant to Article 3 & 4 of Law No.15/2002 on Money Laundering Illegal Practices for individual business person and Article 3 & 4 of the same Law for corporate entity.

Abstrak :
ABSTRAK
Perkembangan teknologi informasi menyebabkan produk dan jasa yang ditawarkan perbankan semakin kompleks dan beragam sehingga mempermudah pemanfaatan bank untuk pencucian uang. Disisi lain, perkembangan teknologi yang dipadukan dengan pengendalian internal yang efektif dapat membantu bank mencegah pencucian uang. Oleh karena itu, Bank Indonesia mengeluarkan PBI Nomor 14/27/PBI/2012 sebagai bentuk keseriusan bank melakukan pencegahan pencucian uang. Pemetaan COBIT dan COSO diharapkan dapat membantu bank umum di Indonesia mencegah pencucian uang. Hasil analisis kesesuaian PBI Nomor 14/27/PBI/2012 dengan kerangka modifikasi menunjukkan adanya kesesuaian antara peraturan yang berlaku dengan kerangka modifikasi

---

ABSTRACT
Technological developments have been used by banks to create more complex banking products and services and to improve regular banking activities. Nonetheless, it also creates opportunity for perpetrator to perform money laundering. Banks can prevent money laundering by performing effective internal control and IT governance. Bank Indonesia has issued Regulation No. 14/27/PBI/2012 about preventing money laundering and terrorist financing. The mapped framework is expected to be useful for preventing money laundering in commercial banks in Indonesia. The suitability analysis shows a good suitability between PBI 14/27/PBI/2012 with mapped framework.

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang metode penerapan sistem pencegahan anti pencucian uang pada sektor perbankan di Indonesia dan Korea Selatan. Melalui identifikasi sistem hukum yang mengontrol dan mencegah kegiatan pencucian uang di Indonesia dan Korea Selatan. Kemudian menganalisis efektivitas dan proses pelaksanaan tindakan pencegahan pencucian uang. Ini termasuk Financial Action Tasks Force (FATF) yang memiliki tanggung jawab dan wewenang untuk memantau perkembangan tren dan teknik pencucian uang, menganalisis kasus yang telah terjadi baik di tingkat nasional maupun internasional, dan mengembangkan kerangka dasar untuk tindakan dalam memerangi pencucian uang. Tujuan skripsi ini adalah untuk memberikan wawasan bagi pembaca, sehingga pembaca dapat mengetahui dan memahami peran dan posisi bank dalam upaya pencegahan pencucian uang serta pendekatan hukum terhadap berbagai tafsir yang berbeda atas prinsip kehati-hatian bank dalam pencegahan pencucian uang. Dalam pembuatan skripsi ini digunakan metode penulisan yuridis normatif, yaitu metode penulisan hukum dengan meneliti dan mengkaji peraturan perundang-undangan baik berupa bahan buku maupun bahan pustaka yang ada. Penelitian ini menemukan kesamaan regulasi yang membantu lembaga keuangan untuk mengontrol dan mencegah aktivitas mencurigakan yang dapat mengarah pada pencucian uang. Penerapan peraturan ini dilakukan secara sistematis dan sangat teliti di kedua negara. Melalui kemajuan teknologi, baik Indonesia dan Korea Selatan mengadaptasi berbagai teknologi untuk membantu mengintegrasikan transaksi ini dan mempelajari lebih lanjut perilaku setiap pelanggan melalui transaksi ini, yang membantu lembaga keuangan untuk mengantisipasi perubahan perilaku atau transaksi yang tidak biasa. ......This thesis discusses the implementation methods on anti-money laundering prevention system in banking sector in Indonesia and South Korea. Through identifying the legal systems that controls and prevents money-laundering activities in both Indonesia and South Korea. Then, analyses the effectiveness and implementation process of the money laundering prevention acts. These includes the Financial Action Tasks Force (FATF) which has the responsibility and authority to monitor developments in money laundering trends and techniques, analyze cases that have occurred both at the national and international levels, and develop a basic framework for action in the fight against money laundering. The purpose of this paper is to provide insights for readers, so that readers can know and understand the role and position of banks in efforts to prevent money laundering as well as the legal approaches to various different interpretations of bank prudential principles in preventing money laundering. In making this thesis the writing method is used juridical normative, legal writing method by researching and reviewing laws and regulations in the form of materials existing books or library materials. This research has discovered distinctive similarities of the regulation that helps financial institution to control and to prevent any suspicious activities that could lead to money laundering. The implementation of these regulations is systematic and very much thorough on both countries. Trough the advancement of technologies both Indonesia and South Korea adapted multiple technologies to help integrate these transactions and to further learn the behavior of each customer through these transactions, which help the financial institution to anticipate any behavioral changes or any unusual transaction.