Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menjawab bagaimana agar kredit yang sudah disalurkan oleh Bank kepada perusahaan yang sedang dalam kesulitan dana, dapat kembali dengan aman. Di samping itu, penelitian ini juga mencari jalan keluar agar perusahaan (debitur) dapat membayar hutangnya kepada Bank dan tidak mengalami kebangkrutan di dalam situasi krisis moneter dan bisa bangkit kembali. Salah satu cara yang jadi obyek penelitian untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan memerger perusahaan debitur yang memiliki kredit bermasalah, namun masih prospektif. Aspek-aspek yang diteliti meliputi : aspek keuangan dan aspek hukum dan aspek terkait lainnya yang berhubungan dengan proses merger. Data diperoleh melalui wawancara dan pengumpulan data dari dalam maupun dari luar perusahaan yang diteliti. Penelitian dalam tesis ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analitis dengan cara mendeskripsikan bagaimana merger dapat dilakukan terhadap kedua perusahaan tersebut. Selain itu penelitian ini juga menganalisis faktor-faktor apa saja yang harus diperhatikan untuk dapat terlaksananya merger. Hasil penilaian masing-masing perusahaan, penghitungan biaya merger dan merger dilakukan secara tunai atau saham menunjukkan bahwa PT XYZ dan PT ABC dapat melakukan merger. Namun mengacu kepada pasal 107 UU No. 1 tahun 1995 ditentukan bahwa pemegang saham yang digabungkan menjadi pemegang saham perseroan hasil penggabungan, maka merger yang dapat dilakukan untuk PT XYZ dan PT ABC adalah dengan cara saham. Dari hasil penilaian terhadap kemungkinan merger dengan berbagai aspeknya (biaya dan manfaat merger bagi masing-masing perusahaan), terlihat bahwa merger dapat dilakukan kedua perusahaan ini, karena membawa manfaat baik bagi PT XYZ maupun PT ABC, selain dapat dijadikan jalan keluar bagi kedua perusahaan dari kesulitan yang dihadapi. Di samping itu juga dapat dijadikan jalan keluar bagi masalah kredit macet perbankan. Selain itu, dengan dilakukannya merger diharapkan dapat memberikan manfaat, baik kepada bank sehingga kreditnya dapat dibayar kembali, kepada PT ABC sehingga hutangnya dapat dibayar dan untuk PT XYZ dapat memperluas pangsa pasar. Demikian hasil penelitian ini, diharapkan dapat dijadikan salah satu cara untuk mengatasi masalah penyelamatan kredit perbankan.

Abstrak :
Krisis perbankan yang terjadi di tanah air, disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah lemahnya sistem pengawasan perbankan dari Bank Indonesia terhadap system perbankan nasional, dan faktor eksternal adalah liberalisasi jasa sektor keuangan oleh GATS/WTO. Banyak para sarjana berpendapat bahwa terdapat hubungan dan pengaruh yang kuat antara liberalisasi jasa keuangan (financial service liberalization) dalam kerangka GATS/WTO dengan reformasi perbankan di negara-negara berkembang. Beberapa sarjana mencoba melihat bahwa negara berkembang dapat meningkatkan pertumbuhan dan simpanan domestik, dan mengurangi ketergantungan terhadap aliran modal luar negeri, melalui liberalisasi keuangan. Beberapa sarjana berpendat lain, mereka berpendapat bahwa liberalisasi keuangan semakin menciptakan krises perbankan bagi negara-negara berkembang dan berpotensi memunculkan bahaya yang lebih besar bagi institusi-institusi negara yang berfungsi mendukung pasar keuangan (financial market). Para sarjana yang menyambut positif liberalisasi keuangan melakukan penelitian lebih lanjut dan menyatakan bahwa krisis perbankan bukan karena liberalisasi perbankan, namun sistem insitusi perbankan yang lemah yang menggiring suatu negara kepada krisis perbankan, yaitu suatu negara dimana penegakan hukumnya masih lemah, korupsi yang tersebar luas, birokrasi yang tidak efesien dan mekanisme penegakan hukum yang tidak efesien. Berdasarkan pendapat-pendapat para sarjana tersebut, maka penulis berusaha untuk melihat bahwa lebih jauh upaya-upaya Bank Indonesia untuk menciptakan system perbankan yang kuat dan transparan, melalui pemberdayaan fungsi pengawasan (supervision) di dalam menghadapi liberalisasi jasa sektor keuangan sebagaimana diatur di dalam General Agreemenef on Trade and Services.

Abstrak :
Krisis ekonomi yang diawali dengan krisis moneter yang terjadi di pertengahan tahun 1997, memberikan pelajaran amat berharga bagi bangsa Indonesia. Pelajaran ini merupakan modal dalam membenahi sistem perekonomian yang ada selama ini. Salah satu pembenahan yang dilakukan adalah di sektor perbankan, dengan melakukan merger bank-bank yang sakit. Terdapat beberapa permasalahan dalam merger bank yang menyangkut Pajak Penghasilannya antara lain menyangkut : peraturan perpajakan yang ada, kebijakan perpajakan, pelaksanaan peraturan, dan upaya tax planning yang dilakukan. Pembahasan atas permasalahan ini difokuskan pada kasus merger Bank Mandiri. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan antara lain : Mempelajari implikasi peraturan PPh terhadap terjadinya proses merger ; Mempelajari dan menganaiisis unsur kepastian hukum pada peraturan pajak penghasilan; Membandingkan peraturan-peraturan perpajakan yang ada dengan praktek di lapangan dan pengaruhnya terhadap motivasi merger dan revenue kas negara; Mempelajari pelaksanaan merger di Bank Mandiri yang dikaitkan dengan peraturan PPh yang berlaku ; dan meneliti proses tax planning yang ada pada merger Bank Mandiri. Pada Merger Bank Mandiri terdapat proses pengalihan asset dari keempat bank bergabung menjadi asset Bank Mandiri. Pengalihan asset ini bisa merupakan peristiwa kena pajak apabila muncul penghasilan yang menurut UU PPh merupakan Objek Pajak. Namun demikian sudah merupakan teori yang umum bahwa merger yang merupakan penyatuan kepemilikan merupakan peristiwa merger yang bebas pajak penghasilan, karena tidak muncul penghasilan pada proses pengalihan asetnya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tipe penelitian deskriptif analitis. Data-data yang dikumpulkan dengan bersandarkan pada studi pustaka dan observasi lapangan. Kemudian penelitian juga dilakukan atas dasar artikel-artikel dan berita-berita di media masa juga melalui ketentuan-ketentuan perpajakannya. Dari hasil penelitian dapat ditarik beberapa kesimpulan antara lain bahwa merger Bank Mandiri menggunakan metode penyatuan kepentingan sehingga bebas pajak dilihat dari sisi pajak penghasilan, bahwa pajak penghasilan atas merger bank relatif tidak berdampak secara signifikan terhadap motivasi untuk melakukan merger, bahwa peraturan perpajakan masih bersifat umum sehingga disarankan dibuat Iebih Iengkap dan rinci supaya lebih memberikan kepastian hukum.