Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak masih jauh dari harapan. Hal ini terbukti dari tingkat tax ratioyang masih rendah, yaitu sebesar 10.3%. Untuk itu, pemerintah melakukan reformasi perpajakan untuk perbaikan dan perubahan mendasar dalam penggunaan tekonologi dan informasi, serta memperbaiki kualitas sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Di samping itu, pemerintah juga menggalakkan beberapa program lain, seperti peningkatan kualitas pelayanan, sosialisasi pajak, dan pemberian sanksi bagi WP yang melanggar aturan perpajakan. Dengan adanya berbagai program pemerintah tersebut, penulis ingin mengetahui program mana sajakah yang berpengaruh secara signifikan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, program tersebut dapat menjadi fokus utama dalam menangani permasalahan perpajakan, khususnya dalam rangka peningkatan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan, kualitas pelayanan, sosialisasi pajak, pengetahuan mengenai pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian kuantitatif dilakukan pada 107wajib pajak se-Jabodetabek dengan menggunakan kuesioner yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Responden penelitian ini didominasi oleh laki-laki, dengan sebagian besar termasuk dalam kelompok usia remaja. Pendidikan terakhir responden didominasi oleh Sarjana dengan pekerjaan sebagai karyawan. Domisili responden terbanyak di Jakarta. Modernisasi sistem administrasi perpajakan, kualitas pelayanan, sosialisasi pajak, pengetahuan mengenai pajak, dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, baik sendiri maupun secara simultan. Modernisasi sistem administrasi perpajakan, kualitas pelayanan, sosialisasi pajak, pengetahuan mengenai pajak, dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. ......Taxpayers compliance is still far from expectations. This is proven by the tax ratio that is still low, which is 10.3%. To that end, the government has carried out tax reforms for fundamental improvements and changes in the use of technology and information, as well as improving the quality of human resources in order to increase the needs of taxpayers. In addition, the government also promotes several other programs, such as improving the quality of tax services, tax sosialization, and sanctions for taxpayers who require taxation rules. With the various government programs, the authors want to know which programs are important in increasing taxpayer obligations. Thus, the program can become the main focus in taxation settlement, specifically in the framework of increasing the taxpayers compliance. The aim of this research is to analyze the effect of the modernization of the tax administration system, service quality, tax socialization, tax knowledge, and tax sanction on taxpayer compliance. Quantitative research is conducted on 107 Jabodetabek taxpayers using a questionnaire that has been tested for validity and reliability. The respondents of this study were dominated by men, with most of them in the adolescent age group. The last education of the respondents was dominated by Bachelor with employment as an employee. Most of the respondents are in Jakarta. Modernization of the tax administration system, service quality, tax socialization, tax knowledge, and tax sanctions have a positive and significant effect on taxpayer compliance. Modernization of the tax administration system, service quality, tax socialization, tax knowledge, and tax are positive and significant to the taxpayers compliance.

Abstrak :
Rendahnya tingkat kepatuhan pajak di Indonesia yang dapat dilihat dari tax ratio, menjadi masalah yang harus diatasi oleh pemerintah. Di tahun 2020, pemerintah Indonesia melalui DJP menggagas dan menerapkan kebijakan pre-populated tax return dalam pelaporan Pajak Pertambahan Nilai. Skripsi ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana evaluasi dari penerapan kebijakan ini melalui tiga kriteria, yaitu tungkat kepatuhan, beban Wajib Pajak, dan efisiensi dengan menggunakan site penelitian yaitu KPP Wajib Pajak Besar Tiga. Selain itu, skripsi ini juga ditujukan untuk mengetahui penerapan kebijakan pre-populated tax return di Indonesia jika dibandingkan dengan negara lain. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, metode pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan wawancara mendalam. Hasil evaluasi di KPP Wajib Pajak Besar Tiga dapat memperlihatkan kebijakan ini dapat memberikan manfaat terhadap tingkat kepatuhan pajak, dapat meringankan beban Wajib Pajak, dan dapat memberikan efisiensi terhadap biaya yang dikeluarkan KPP Wajib Pajak Besar Tiga. Jika dibandingkan dengan penerapannya di negara lain, masih terdapat banyak kekurangan yang harus diatasi oleh Indonesia melalui DJP agar penerapan kebijakan ini dapat berjalan dengan lebih baik lagi dan dapat memberikan manfaat dengan maksimal. ......The low level of tax compliance in Indonesia that can be seen the tax ratio is a problem that must be overcome by the government. In 2020, Indonesian government through the Directorate General of Taxes (DGT) initiates and implements pre-populated tax return policies for Value Added Tax return. This thesis is intended to find out how the evaluation results from the implementation of this policy through three criteria, namely the level of compliance, the burden of the taxpayer, and efficiency by using LTO 3 as the research site. In addition, this thesis is also intended to determine the implementation of the pre-populated tax return policy in Indonesia when compared to other countries. This study used a qualitative approach, data collection through literature studies and in-depth interviews. The results of the evaluation at LTO 3 can show that this policy can provide benefits to the level of tax compliance, can ease the burden of the Taxpayer, and can provide efficiency to the costs incurred by LTO 3. When compared with its implementation in other countries, there are still many shortcomings that must be overcome by the Indonesian government through the DGT so that the implementation of this policy can run better and can provide maximum benefits.