Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"DJP melakukan reformasi administrasi perpajakan untuk meningkatkan pelayanan perpajakan, antara lain melalui pembentukan KPP WP Besar (Large Taxpayer Office, LTO), KPP Madya (Medium Taxpayer Ojice, MT O) dan KPP Pratama (Small Taxpayer Office, STO). Penelitian ini dilakukan di KPP Madya Jakarta Pusat dengan responden para Wajib Pajak yang diambil secara acak. Data dari kuesioner dianalisis untuk mengetahui pengaruh modernisasi administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak dan persepsi Wajib Pajak atas pelaksanaan modernisasi administrasi perpajakan, menggunakan uji beda yang dilanjutkan dengan analisis diskriminan. Hasii uji beda menunjukkan bahwa modernisasi administrasi perpajakan mempunyai pengaruh signifikan terhadap pola kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah modernisasi dilaksanakan, sedangkan hasil analisis diskriminan menunjukkan adanya perbedaan persepsi antar kelompok Wajib Pajak di KPP Madya Jakarta Pusat atas pemisahan fungsi pemeriksaan dengan keberatan dan penambahan fasilitas TPT.

---

The Directorate General of Tax has reformed the tax administration in order to ir/rorove services in the taxation by among others, Forming Large Taxpayer Office (LTO), Medium Taxpayer Office (MTO), and Small Taxpayer Office (STO). This study is conducted at the Tax Service Office for Medium Companies in the Central Jakarta, whose respondents are any tax payers taken at random. Data resulted from the questioners is then analyzed in order to find out the effect between tax administrative reform to the tax payer compliance and analyzed if tax payer perception by using Sign Test, and continued with Analysis of Discriminant. The results of Sign Test show that reforming the tax administrative will significantly affectly the tax payer compliance before and after reforming. The results of analysis discriminant show that there was difference perception between two group of tax payer at the Medium Taxpayer Office at Central Jakarta for separated function between tax audit and objection, and added facilitation on TPT."

"Perjalanan pelaksanaan reformasi perpajakan di Indonesia tidak hanya terjadi pada tahun 1985 tetapi juga dilanjutkan dengan reformasi perpajakan dalam bidang organisasi Direktorat Jenderal Pajak. Pada dasarnya reformasi administrasi perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 1985, 1994, 1997 dan 2000 ternyata belum mengubah struktur organisasi yang lebih ramping tetapi hanya melakukan penambahan seksi dan sub seksi. Kelemahan administrasi perpajakan tersebut disebabkan oleh belum optimalnya upaya reformasi administrasi yang dilakukan khususnya berkaitan dengan reformasi struktur, prosedur, strategi dan budaya sehingga reformasi administrasi yang dilakukan selama ini masih terfokus pada reformasi administrasi dari aspek reorganisasi dengan memperbesar struktur organisasi, memperbanyak jumlah pegawai dan memperbesar jalur prosedur. Untuk menindaklanjuti hal tersebut di atas, pada awal tahun 2002 Direktorat Jenderal Pajak membentuk Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wajib Pajak Besar (Large Taxpayer Office) yang merupakan prototype Kantor Wilayah dan KPP yang modern di masa mendatang. Hal ini menjadi pokok permasalahan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis.Tujuan penelitian ini yaitu menjelaskan dan menguraikan peran sistem administrasi perpajakan modern pada Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu dalam upaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode deskriptif analisis, dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis yang dilakukan bersifat analisis kualitatif dan kuantitatif. Dari analisis diketahui pada tahun 2004 telah ditetapkan 9 (sembilan) Wajib Pajak patuh yang berhak memperoleh pengembalian pajak melalui penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak. SPPP Selesai yang telah dilaksanakan oleh KPP Wajib Pajak Besar Satu sebanyak 200 atau sebesar 61,7% dibandingkan dengan SPT yang masuk. Persentase SPPP yang terbit dengan SPPP yang selesai sebanyak 82,6% (200 berbanding 242). Hal ini cukup efektif mengingat penyelesaiannya sangat besar yaitu di atas 70%. Petugas Pemeriksa Pajak atau Fiscal dapat menyelesaikan maksimal 15 SPPP dalam satu tahunnya. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap bulannya minimal setiap Petugas Pemeriksa Pajak dapat menyelesaikan 1 laporan hasil pemeriksaan pajak. Hasil tambahan penerimaan dari pemeriksaan terhadap kepatuhan Wajib Pajak KPP Wajib Pajak Besar Satu Tahun 2003 adalah sebesar 9,2% dibandingkan dengan total penerimaan pajak.Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah Pelaksanaan sistem administrasi perpajakan modern mempunyai keunggulan dan perbedaan yang sangat besar. Adanya pemisahan fungsi yang jelas antara fungsi pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, keberatan dan pembinaan.Saran dalam penelitian ini adalah dengan adanya penyesuaian terhadap struktur dan fungsi organisasi pada KPP Wajib Pajak Besar Satu, peran sistem administrasi perpajakan modern perlu ditingkatkan lebih optimal tanpa melupakan aspek penegakan hukum disertai dengan peningkatan sumber daya pemeriksa baik dari segi kuantitas dan kualitas.

---

Tax reform application period in Indonesia is not only held in 1985 but also continued by tax reform in organization section of tax directorate general. Basically, tax administration reform executed by Tax Directorate General in 1985, 1994, 1997 and 2000, in fact, it has not been changed to make simpler of organization structure but just adding sections and sub sections. Those tax administration weaknesses because of not optimizing effort of administration reform execution, especially relating to structure reform, procedure, strategy and culture, there for administration reform recently still focusing on administration reform from reorganization aspects and enlarging organization, structure, enlarging quantity of employees, and enlarging procedure line.

To follow the up at beginning of year 2002 tax directorate general formed district office tax service office (ISO) of large taxpayer office as prototype of modem district office and tax service office (TSO) in the future. It becomes a prime case in the research, which is being done by the author. The aim of research is explaining and analyzing the role of modern tax administration system at large taxpayer office one in the way of improving taxpayer compliance.

Research methodology used in writing the thesis is analysis descriptive method, by data collecting technique through bibliography study and field study. Analysis characteristics are qualitative and quantitative analysis.

From the analysis is known that in 2004, the LTD One has determined 9 golden Taxpayers who are given an exclusive right to claim tax refund without prior audit by the issuance of Decision Letter on Prepayment of Refund. Completed SPPP, which has done by large taxpayer office one, is 2000 or equal to 61,7% compared with in coming SPT. SPPP percentage issued with SPPP completed is 82,6% (200 compared with 242). It is quite effective reminding that is a very big finalization to reach above 70% tax audit officer or Fiscal could finish maximum 15 SPPP in each year. It identifies that each month of each tax audit office could finish minimum I report of tax audit result. Revenue additional result from auditing to tax payer compliance at large taxpayer office one in 2003 is 9,2% compared with total of tax revenue.

The summary of research is about implementing modem tax administration system has very big superiorities and differences. There are very clear function separations among service function, controlling, auditing, complaining and developing.

Suggestion in the research one by adjusting to structure and organization function to tax service office of large tax payer office one, role of modem taxpayer administration system need to improve more optimum without eliminating law. Upholding aspects as long with audit human resources improvement, withes at quantity and quality side."

"Direktorat Jenderal Pajak mencoba menghapus citra negatif yang selama ini terbentuk di masyarakat dengan melakukan reformasi pada bidang perpajakan yang dicanangkan sejak tahun 2002. Reformasi ini ditandai dengan dilakukannya pembaharuan pada sistem perpajakan yang dikenal dengan nama Sistem Administrasi Perpajakan Modern. Pada sistem ini pelayanan terhadap seluruh kebutuhan perpajakan Wajib Pajak akan dilakukan oleh seorang petugas Account Representatif yang hanya melayani sejumlah Wajib Pajak tertentu.Petugas Account Representatif dipilih melalui seleksi yang ketat melalui beberapa tahapan ujian. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan petugas Acoount Representatif yang handal dan dapat memberikan pelayanan yang berkualitas bagi Wajib Pajak. Kepuasan Wajib Pajak selaku penerima jasa layanan dengan sendirinya akan bermuara pada perbaikan citra Direktorat Jenderal Pajak di mata Wajib Pajak pada khususnya dan di mata Masyarakat pada umumnya.Beberapa penelitian tentang kepuasan Wajib Pajak terhadap kualitas pelayanan petugas Account Representatif yang telah dilakukan pada kantor pelayanan pajak yang berada di lingkungan kanwil khusus, baik oleh Direktorat Jenderal Pajak sendiri yang diwakilkan kepada lembaga peneliti independen maupun oleh peneliti-peneliti perorangan memperlihatkan hasil yang positif terhadap peningkatan kepuasan Wajib Pajak, tetapi sebaliknya belum pernah dilakukan penelitian dari kacamata Petugas Account Representatif sebagai si pemberi pelayanan. Oleh karena itu penulis mencoba melakukan penelitian terhadap dua faktor yang menurut Keith Davis dalam Riduwan (2004:250) dapat mempengaruhi kualitas pelayanan tersebut, yaitu faktor kemampuan (ability)penyedia jasa layanan dan faktor motivasi (motivation) yang ada pada dirinya, sehingga orang tersebut mau melakukan sesuatu dalam rangka memuaskan keinginan, kebutuhan atau harapan tadi. Kualitas pelayanan sendiri diukur dengan menggunakan metode SERVQUAL.Penelitian ini merupakan penelitian eksplanasi yang berusaha menjelaskan hubungan antara kemampuan dan motivasi kerja petugas Account Representatif terhadap kualitas pelayanan yang diberikan kepada Wajib Pajak selaku pengguna jasa. Adapun analisis dilakukan dengan menggunakan metode linear regresi sederhana dan ganda berdasarkan data yang didapat melalui penyebaran questioner kepada seluruh petugas Account Representatif yang bertugas di Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Pusat Dari hasil penelitian terlihat bahwa faktor yang paling besar pengaruhnya terhadap kualitas pelayanan adalah faktor motivasi, baru kemudian diikuti dengan faktor kemampuan kerja. Dimana faktor motivasi mempengaruhi kualitas kerja sebesar 46,50%, sedangkan faktor kemampuan hanya sebesar 43,60%. Sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.Untuk itu disarankan agar Direktorat Jenderal Pajak mempertimbangkan untuk menerapkan berbagai kebijaksanaan yang dapat meningkatkan motivasi (misalnya dengan cara lebih meningkatkan kesejahteraan petugas, pemberian hadiah, penghargaan, dll) dan kemampuan kerja dari petugas Account Representatif (misalnya dengan memberikan pelatihan, penyuluhan, dll) sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan dan pada akhirnya dapat meningkatkan citra Direktorat Jenderal Pajak di mata masyarakat sebagaimana yang dicita-citakan bersama.Perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk mengetahui kemungkinan adanya faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kualitas pelayanan selain kedua faktor yang telah disebutkan tadii. Dapat pula dilakukan penelitian pembanding dengan meneliti kualitas pelayanan dari persepsi Wajib Pajak selaku pihak yang menggunakan jasa pelayanan tersebut karena belum pernah dilakukan pada kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Pusat.

---

Directorate General for Tax has removed negative image that has been shaped thus far in the society by doing tax reformation as arranged since 2002. The tax reformation was marked with a taxation system renewal well known as Modern Tax Administration System. In the system, Account Representatives that only served a certain number of taxpayers would provide services to all the taxation needs of taxpayers.Account Representatives were selected through a tight selection process with some test stages. The selection was purposed to get Account Representatives that were reliable and capable of giving quality services to taxpayers. Satisfaction of taxpayers as the users of taxation services would automatically increase the image of Directorate General of Tax from the perspectives of taxpayers in particular and public in general. Some of researches on satisfaction of taxpayer with service quality provided Account Representative at tax service offices within the environment of Special Regional Office, by both Directorate General of Tax itself represented by independent research institutions and by individual researchers, showed positive result in form of an increased taxpayer satisfaction; however, there were no any researches carried out from the point of view of Account Representative as the service provider. Thus, author tried to do a research on two factors that, according to Keith Davis in Riduwan (2004:250), can influence such a service quality, namely, work ability and work motivation of service provider, so that such a person is willing to do something in order to satisfy the want, need or expectation. Service quality itself was measured using a SERVQUAL method.The research is explanatory that tried to explain the relationship between work ability and work motivation of Account Representative as service provider and service quality of taxpayer as service user. The analysis was performed using both simple and multiple linear regression methods based on data taken from questionnaire distributed to all Account Representatives working with Central Jakarta Madya Tax Office.The results of the research indicated the factor mostly influencing service quality was work motivation, with work ability following behind. Work motivation factor influenced service quality by 46.50% and work ability factor only by 43.60%. The rest was affected by other factors.It is suggested for the Directorate General of Tax to consider an implementation of various policies that can increase work motivation (for example, by increasing prosperity of Account Representatives in form of rewards, gifts, etc) and their work ability (by training, counseling, etc) in order to improve service quality and, at last, to raise the image of Directorate General of Tax from a point of view of the community as expected collectively.It is necessary to undertake further researches to know other possible factors that may influence the quality service other than the two factors previously mentioned. Also, comparative researches can be carried out by investigating service quality from a point of view of the taxpayer as service user by remembering that Central Jakarta Madya Tax Service has never performed such a type of research."

"Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Pusat, dibentuk dalam kerangka modernisasi administrasi perpajakan dengan sasaran terjadinya peningkatan kepatuhan sukarela Wajib Pajak dan peningkatan kepercayaan Wajib Pajak kepada fiskus. Tujuan akhirnya adalah pengamanan penerimaan negara dalam arti proses pemungutan pajak dapat memajaki obyek pajak mendekati potensi yang sebenarnya dengan tetap memperhatikan faktor keadilan bagi Wajib Pajak. Sasaran dan Tujuan diharapkan dapat dicapai melalui strategi utama: peningkatan pelayanan dan pengawasan terhadap Wajib Pajak.Secara operasional dilakukan beberapa modifikasi dalam struktur organisasi menjadi lebih fungsional yang mengakibatkan perubahan pada desain pekerjaan, modernisasi sistem informasi yang didukung dengan teknologi tinggi, peningkatan kompetensi pegawai melalui uji kemampuan dan integritas, dan peningkatan kompensasi pegawai diimbangi dengan penegakan kode etik.Salah satu kendala utama modernisasi administrasi perpajakan adalah sulitnya mengubah perilaku pegawai sebagai bagian dari birokrasi yang telah terkondisi sekian lama dan menjadi ciri umum birokrat di Indonesia seperti arogansi, penyalahgunaan wewenang dan fasilitas, korupsi, korupsi dan nepotisme, serta perilaku yang kurang berorientasi pada kinerja. Beberapa ahli berpendapat bahwa tanpa adanya revolusi dalam attitude dan behavior aparat pajak, tujuan modernisasi administrasi tidak akan tercapai. Harus ada suatu perubahan.Penelitian merupakan penelitian diskriptif korelasional dengan tujuan untuk mernberi gambaran mengenai pola perilaku kerja pegawai KPP Madya Jakarta Pusat pasca implementasi Sistem Administrasi Perpajakan Modern. Selain itu diteliti juga mengenai pengaruh dua variabel utama yang dimodifikasi yaitu desain pekerjaan dan sistem kompensasi terhadap perilaku kerja pegawai. Pengujian statistik dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier sederhana dan berganda. Sebelumnya, konstruk dan instrumen penelitian dilakukan uji validitas dengan menggunakan rumus Pearson Product Moment dan uji reliabilitas dengan tehnik beiah dua dilanjutkan dengan rumus Sperman Brown. Desain pekerjaan dan sistem kompensasi adalah dua dari beberapa variabel yang dalam model Meyer et al (1997) dan Gibson et al (1996) mempengaruhi perilaku kerja individu dalam organisasi. Hasil penelitian Melcher (1995) juga mendukung pendapat bahwa sistem kompensasi berpengaruh terhadap perilaku kerja. Sementara Hackman et al (1976) memperkuat pendapat mengenai pengaruh desain pekerjaan terhadap perilaku kerja dengan teorinya yang terkenal dengan sebutan teori karakteristik pekerjaan.Berdasarkan persepsi responden, yaitu 73 orang pegawai KPP Madya Jakarta Pusat, dapat diprediksi bahwa telah terjadi perubahan perilaku pegawai khususnya perilaku disfungsional seperti korupsi, kolusi, nepotisme, arogansi, serta adanya perubahan persepsi mengenai hubungan Fiskus dan Wajib Pajak. Namun demikian masih terdapat perilaku yang harus diperbaiki seperti penyalahgunaan waktu kerja dan fasilitas kantor, serta kurangnya semangat berkompetisi untuk mencapai kinerja tertinggi.Hasil uji statistik terhadap hubungan antar variabel menunjukkan bahwa desain pekerjaan dan sistem kompensasi mempunyai korelasi positif dan signifikan terhadap perilaku kerja. Secara parsial koefisien korelasi desain pekerjaan terhadap perilaku kerja adalah kuat, sedangkan sistem kompensasi terhadap perilaku kerja adalah sedang. Sedangkan secara bersama-sama koefisien korelasi menunjukkan hubungan yang kuat terhadap perilaku kerja.Implikasi dari hasil penelitian ini, diusulkan untuk memodifikasi sistem kompensasi dengan menyertakan unsur kinerja sebagai salah satu basis utama. Untuk itu perlu DJP perlu segera menyusun dan menyelesaikan sistem penilaian kinerja individual yang akan menjadi dasarnya. Selain itu perlu dilakukan identifikasi ulang seluruh tugas, tanggung jawab dan wewenang yang belum tercakup dalam uraian jabatan, memodifikasi Sistem Informasi DJP agar semakin banyak arus pekerjaan yang tercakup di dalamnya, dan segera menerbitkan petunjuk teknis untuk pelaksanaan pekerjaan.

---

Medium Tax Payer Office (KPP Madya) of Central Jakarta is established in the frame of modern tax administration with the aim to increase taxpayer's compliance and trust in fiscal. The final purpose is to secure state revenue, i.e. tax collection can be conducted on tax object in more realistic manner by considering taxpayer's fairness. Aim and purpose are achieved through the increase in service and supervision on the taxpayer.

In the operational context, modifications of organizational structure are made resulting in modifications of work design, modem information and high technology, increase in personnel's behavior through competency and integrity evaluation, and increase in compensation being offset by code of conduct enforcement.

One of main restrictions encountered in the modem tax administration is difficulty to change personnel' behavior as part of long standing bad bureaucracy and being characteristics of such Indonesian bureaucrats as arrogance, authority and facility misuse, corruption, collusion and nepotism and performance disoriented. Some experts argue that modern tax administration will mat be achieved unless revolution in tax personnel's attitude and behavior. So, there should be a change.

This is a descriptive co relational study, and therefore it aimed at describing behavior of personnel at KPP Madya of Central Jakarta as one of Model Tax Office having adopted modem tax administration. Besides, the study also focuses on two modified key variables, namely work design and compensation on personnel's behavior. To analyze the influence of independent variables to the dependent one, single and multiple linear regression analysis are chooses for the statistical test method. The questionnaire and the construct have been pass trough the validity test (Pearson Product Moment formula) and reliability test (Split Half Method and Spearman Brown formula).

Job design and compensation system are two of several variables in Meyer et al (1997) and Gibson et al (1996) model's that influence work place behavior. Moreover, Melcher's result study (1995) also proved that compensation system has strong influence the work place behavior. Another theory which describes the correlation between job design and workplace behavior is The Characteristic Job Theory by Hackman et al (1976).

From 73 personnel at KPP Madya of Central Jakarta inquired as respondents, it is predicted that there has been change in personnel's behavior, especially dysfunctional one such as corruption, collusion, nepotism, arrogance, changed perception on relationship between Fiscus and taxpayer. Moreover, there are other behaviors requiring improvement such as working hours and facility misuse and lack of competition spirit to achieve best performance.

The result of statistical test on correlation among variables showed that work design and compensation have positive and significant correlation against personnel behavior. Partially, correlation coefficient of work design against behavior is strong, while that of compensation against behavior is medium. Collectively, correlation coefficient indicates strong correlation against behavior.

From this study, I recommend to modify compensation system by involving performance as the main basis. Therefore, DJP should establish and accomplish individual behavior assessment as well as re-identification of overall roles, responsibilities and authorities, which are not covered under functional details, modification of DJP information system to allow involvement of more works, and issuing technical directive."

"Establishment of modern tax office is part of efforts to increase tax revenues through increase in publics' trust to the tax administration system. Meanwhile tax audit is carried to identify whether the Taxpayer has performed their taxes obligation according to legislation. This research will test the effect of establishment of modern tax office. The test is to identify whether the effect of both independent variables are carried out jointly or partially. This research adopted survey method, carried out by disseminating questionnaires to three respondent groups namely: Taxpayer, tax consultant and tax officer. Sampling method used was non-probability sampling, namely incidental sampling technique. Data gained were analyzed by using double regression. Data analysis already carried out indicates that there is significant effect of variable of establishment of modem tax office and tax audit on tax revenues attainment program, both jointly and partially. Comparison of both independent variables of this research indicates that the establishment of modern tax office has greater effect than the tax audit.Based on this research finding, it is recommended that in the subsequent research, test should be made other variables that may affect variables of tax revenues attainment program. Other variables presumably having effect are among others: macro economic situation, socialization by the Directorate General of Taxes, perception to benefit of paying taxes etc. Based on this research finding, it is also recommended that in application at field, it is necessary to pay greater attention to aspects of increase in tax audit effectiveness. This recommendation is based on the research revealing that tax audit's contribution is not yet as great as that provided by the establishment of modern tax office. There should be greater attention to tax audit aspect, to increase compliance of the Taxpayer in performing their taxes obligation. Increase in compliance of Taxpayers will provide more optimum implementation of tax revenues attainment program."