Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuan penelitian ini adalah untuk mencoba mengumpulkan bukti empiris terkait komponen APBD yaitu dana perimbangan, belanja modal, dan pinjaman daerah untuk dinilai pengaruhnya terhadap tingkat kemandirian daerah. Tingkat kemandirian daerah menunjukan seberapa besar daerah dapat mengelola keuangannya sendiri tanpa bergantung pada bantuan Pemerintah pusat terutama pada era otonomi daerah. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia yang melaporkan secara rutin Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari tahun 2006 hingga tahun 2010.Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data panel dimana metode yang digunakan adalah Random Effect Method. Hasil pengujian menyatakan bahwa dana perimbangan berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian daerah sementara belanja modal dan pinjaman daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian daerah.

---

The purpose of this study is to try to collect empirical evidence related components of local budget which are intergovernmental transfer, capital expenditures, and regional loans its effect on the level of local independence. Degree of independence of the region shows how large an area can manage its own finances without relying on the help of the central government, especially in the era of regional autonomy. The sample used in this study is the Regency / City in Indonesia who regularly report Budget Realization Reports (APBD) from 2006 until 2010.

This research is a quantitative research using panel data where the method used is the Random Effect Method. The test results stated that the intergovernmental transfer positive influence on the level of local independence while capital spending and regional loan has no effect on the level of local independence."

"ABSTRAKSelain melalui modal sendiri serta modal penyertaan, koperasi juga ditentukan untuk dapat memupuk modalnya melalui modal pinjaman. Pengaturan mengenai perkoperasian di Indonesia, termasuk pengaturan mengenai modal pinjaman koperasi haruslah selaras dengan ketentuan yang terdapat di dalam UUD 1945. UUD 1945 melalui Pasal 33-nya, menentukan prinsip-prinsip ekonomi yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan perekonomian di Indonesia, yang di antaranya adalah prinsip usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan prinsip kemandirian. Penelitian ini membahas mengenai peran dan kedudukan modal di dalam koperasi, pengaturan mengenai modal pinjaman pada koperasi di Indonesia, serta selaras atau tidaknya pengaturan mengenai modal pinjaman pada koperasi dengan prinsip-prinsip ekonomi pada Pasal 33 UUD 1945. Adapun metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, dengan data yang berasal dari data sekunder.

---

ABSTRACTAside from equity capital and participation capital, cooperative can also collects fund from debt capital. The regulation towards cooperatives in Indonesia, including regulation towards cooperative debt capital must be consistent with the provisions of UUD 1945. UUD 1945 through Article 33, stipulated the principles of economics that become the legal basis of economic conduct in Indonesia, among others are the principle of mutual cooperation based on brotherhood and the principle of independent. This research will examine the capital rsquo s role and position in cooperative, cooperative debt capital regulation in Indonesia, and the consistency or inconsistency of debt capital regulation on cooperative with the principles of economics in Article 33 of UUD 1945. Besides that, this research uses document research as its research methods, with data that originated from secondary data."