Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Koperasi adalah sebuah badan usaha yang diciptakan untuk membantu rakyat indonesia dalam mencapai tujuan . Koperasi sampai sekarang masih dipilih oleh masyarakat Indonesia sebagai sarana untuk meningkatkan taraf hidup dengan memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut. Namun pemahaman masyarakat akan bentuk usaha koperasi menyebabkan permasalahan, salah satunya adalah tentang dana hibah yang diberikan kepada koperasi sebagai modal yang dapat menyebabkan ketergantungan atau tidak berkembangnya koperasi. Banyaknya kasus koperasi yang tidak dapat mengolah modal dan pengaruh dari dana hibah tersebut yang merugikan koperasi. Padahal koperasi merupakan sebuah perusahaan dan sebagai badan usaha mandiri, bukan sebagai organisasi sosial yang membutuhkan bantuan berupa hibah. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif, dan menggunakan bahan-bahan kepustakaan. Berdasarkan hal tersebut, skripsi ini membahas dan berkesimpulan bahwa koperasi merupakan sebuah perusahaan yang berbadan hukum dan mandiri dalam menjalankan usahanya dan memiliki metode tersendiri dalam mencapai tujuannya yang pengaturannya berbeda dengan perusahaan ndash; perusahaan lain namun memiliki status yang sama sebagai perusahaan karena merencanakan dan menjalankan usaha dan mencari keuntungan walau dalam bentuk yang berbeda sehingga tidak membutuhkan bantuan berupa hibah karena hibah tidak memiliki tanggung jawab dan berdampak buruk terhadap keberlansungan usaha koperasi.

---

ABSTRACT
Cooperative is a business entity created to help the people of Indonesia in achieving goals. Until now, cooperatives still selected by the people of Indonesia as a means to improve living standards by meeting the needs of these communities. However, people 39 s understanding of the form of cooperative business causes problems, one of which is about grant funds given to cooperatives as capital that can cause dependence or not development of cooperatives. The number of cases of cooperatives that cannot cultivate capital and the influence of the grant funds are detrimental to the cooperative. Though the cooperative is a company and as an independent business entity, not as a social organization that needs assistance in the form of grants. Research method in writing this thesis is juridical normative research with qualitative approach, and using library materials. Based on that, this thesis discusses and concludes that the cooperative is a company that is legal and independent in running its business and has its own method in achieving its objectives that the arrangement is different from other companies but has the same status as the company for planning and running the business and looking for profit in different forms so that why it does not require grant aid because grant has no responsibility and adversely affects the sustainability of the cooperative 39 s business.

Abstrak :
ABSTRAK
Dewasa ini, perkembangan perekonomian Indonesia memasuki era globalisasi dengan persaingan yang menitikberatkan pada invididualisme dan peningkatan modal tanpa mengenal batas, sehingga berdampak pada ruang gerak terbatas bagi koperasi. Kegiatan ini menuntut pelaku usaha kecil seperti koperasi dapat menyusun strategi yang tepat untuk mempertahankan eksistensinya. Tumbuh dan berkembangnya koperasi, tidak akan terlepas dari peran pemerintah sebagai pihak yang memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan terhadap kepada koperasi. Dengan adanya peran dari pemerintah, diharapkan dapat membantu mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh koperasi, sehingga koperasi dapat meningkatkan eksistensinya dalam perekonomian nasional. Penelitian ini bersifat yuridis empiris, melalui wawancara kepada responden dan studi dokumen untuk dapat memberikan gambaran terhadap permasalahan yang diteliti.

---

ABSTRACT
Nowadays, the development of Indonesia?s economy has entered the globalization era with competition that emphasizes on individualism and capital increase without limitation, hence affecting the room for movement which becomes limited for cooperatives. The activities currently demand small business enactors such as cooperative to form a strong strategy to be able to survive. The growth and development of the cooperative cannot be separated from the government?s role as the party who has the obligation to founding the cooperatives. With the role of the government, it is hoped that it could help overcome problems faced by cooperatives, hence the cooperatives can increase its existence in the national economy. This research is juridical empirical, using interview towards respondents and document study to be able to give a depiction towards the issues researched.

Abstrak :
Modal pada koperasi digolongkan menjadi dua jenis, yakni modal sendiri dan modal pinjaman. Selain itu, untuk memperkuat struktur modal, koperasi dapat pula melakukan pemupukan modal melalui penyertaan modal. Modal penyertaan dapat diberikan oleh siapa saja, dari dalam maupun luar negeri, baik pemerintah, anggota koperasi, masyarakat, badan usaha berbadan hukum dan badan usaha tidak berbadan hukum, serta badan-badan hukum lainnya, melalui perjanjian penyertaan modal antara koperasi dengan pemodal. Atas modal yang disertakannya pada koperasi tersebut, Pemodal tentunya perlu diberikan perlindungan hukum, terutama apabila koperasi kelak mengalami kerugian yang dapat merugikan pemodal. Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada mengalami kerugian yang mengakibatkan Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada wanprestasi terhadap pemodal. Untuk memperoleh kesimpulan atas perlindungan hukum yang diberikan Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada, dilakukan penelitian dengan bentuk yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif. Pada akhirnya, tidak ada perlindungan hukum yang diberikan Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada karena hal tersebut tidak diatur dalam perjanjian penyertaan modal. Selain itu, peraturan perundang- undangan tentang penyertaan modal pada koperasi juga tidak mengatur adanya perlindungan hukum. Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada selanjutnya menyelesaikan kewajibannya melalui perjanjian perdamaian antara pemodal dan Koperasi Cipaganti Karya Persada yang termuat dalam putusan homologasi antara Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada dengan pemodal yang mewajibkan Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada untuk memenuhi kewajibannya terhadap pemodal. ...... Cooperative Capital is classified by two types, i.e. equity capital and debt capital. To maintain a solid structure of capital, Cooperative might have an equity participation. Equity participation may be given by anyone from national or international parties, whether government, members of cooperatives, community, legal entity and unincorporated business entities, and other legal entities, through a cooperative equity participation agreement between cooperative and investor. Therefore, investors would need to be given protection by the law, especially when the cooperative suffered an economic loss that could harm the investors. This condition happened to Cipaganti Karya Guna Persada Cooperative. To obtain the conclusion on legal protection which might be given by Cipaganti Karya Guna Persada Cooperatives, normative juridical approach with a descriptive typology research is used. In the end, there is no legal protection for investor provided by Cipaganti Karya Guna Persada Cooperative. Moreover, there is also no legal protection for investor provided by any regulation especially about equity participation in cooperative. Cipaganti Karya Guna Persada Cooperative only settle its obligations to investors after a peace agreement between the investors and Cipaganti Karya Guna Persada Cooperative, which requires Cipaganti Guna Karya Persada Cooperative to settle its obligations to investors.