Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK Kredit Inuestasi Kecil (KIK) dan Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP) adalah merupakan salah satu kebijaksanaan Pemerintah yang dimaksudkan untuk raencapai tujuan jalur keempat dan kelima dari delapan jalur pemerataan yang tercakup didalam Pelita Ketiga, yaitu pemerataan kesempatan kerja dan keserapatan berusaha. Bank Bumi Daya merupakan salah satu bank pelaksana dari KIK dan KMKP. Telaah hukum terutaraa dari Hukum Perjanjian terhadap hal ini, dapat raengungkapkan beberapa masalah yang msnyangkut perjanjian kre-dit itu sendiri. Untuk mendapatkan data sehubungan dengan masalah tersebut, dipergunakan metoda pehelitiah kepustakaan maupun lapangan yang terbatas pada wawancara.

Abstrak :
Pada dasarnya, prinsip rahasia Bank hanya mencakup segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Akan tetapi, prinsip ini kemudian meluas tidak hanya terbatas pada keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, akan tetapi juga meliputi kondisi suatu Bank sesungguhnya. Sepintas, hal ini tidak menjadi masalah, akan tetapi, permasalahan akan timbul apabila sebuah Bank menjadi perusahaan publik, karena Bank tersebut juga diwajibkan untuk memenuhi prinsip keterbukaan yang merupakan jiwa dari pasar modal. Persinggungan antara prinsip rahasia Bank yang telah meluas dan prinsip keterbukaan membawa dampak terhadap pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia dan Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) selaku otoritas bagi Bank yang juga merupakan perusahaan publik. Hal itu dapat dilihat dari tedapatnya perbedaan pandangan Bank Indonesia dan BAPEPAM terhadap penerapan prinsip keterbukaan bagi Bank yang juga merupakan perusahaan publik. Permasalahan ini, pada dasarnya dapat dipecahkan melalui mekanisme koordinasi yang secara normatif telah diamanatkan oleh Undang-undang Pasar Modal. Bentuk koordinasi yang bagaimanakah yang seharusnya dilakukan oleh Bank Indonesia dan BAPEPAMIn principle, the principle of Bank secrecy only covers any and all information related to deposit customers and their accounts. However, this principle has somewhat expanded not only restricted to any and all information related to a deposit customers and their account, but it has expanded to the information on the real condition of a Bank. At a glance, such expansion does not arise any problem; however, the problem will arise if the Bank becomes a public company (public listed Bank). The problem arises because such Bank is also required to implement the principle of disclosure which is believed as the soul of the capital market industry. The collision between the expanded principle of Bank secrecy and the principle of disclosure has affected supervisions being carried out by Bank Indonesia and the Indonesian Capital Market Agency as public listed Bank’s authorities. It can be seen from the difference of the Bank Indonesia and Indonesian Capital Market’s point of view in implementing the principle of disclosure to public listed Banks. In principle, this problem can be solved by creating coordination system as described in the Indonesia Capital Market Law. What kind of coordination should be carried out by Bank Indonesia and BAPEPAM to solve this problem. ......

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh tingkat leverage dan likuditas terhadap perilaku manajemen laba dan modal pada bank umum konvensional Indonesia tahun 2010 ndash;2014. Penelitian ini menggunakan tiga pengukuran manajemen laba dan modal, yaitu cadangan kerugian penurunan nilai, komponen abnormal cadangan kerugian penurunan nilai, dan hapus buku. Dengan menggunakan analisis data panel, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa leverage berpengaruh negatif terhadap perilaku manajemen laba dan modal yang diukur dengan cadangan kerugian penurunan nilai. Penelitian ini juga menemukan likuiditas berpengaruh positif terhadap perilaku manajemen laba dan modal yang diukur dengan hapus buku.

---

ABSTRACT
This study aims to identify the effect of leverage and liquidity levels on the behaviour of earnings and capital management in Indonesian conventional banks from 2010 ndash 2014. The study uses three measurements of earnings and capital management, namely loan loss provision, abnormal loan loss provision, and net charge off. Using panel data analysis, the study finds that leverage has a significant negative relationship with the behavior of earnings and capital management measured by loan loss provision. Furthermore, this study finds that liquidity has significant positive relationship with the behavior of earnings and capital management measured by net charge off.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari model bisnis, pengambilan risiko, profitabilitas, kekuatan modal dan kondisi krisis bank-bank umum terhadap Skala Ekonomi di Indonesia periode 2000-2016. Penelitian ini menggunakan metode Stochastic Frontier Analysis untuk memperoleh nilai Skala Ekonomi dari Bank-bank umum di Indonesia. Kemudian, pengujian selanjutnya menggunakan metode panel dengan jumlah 101 bank umum di Indonesia dengan periode 17 tahun untuk mengetahui pengaruh dari model bisnis, pengambilan risiko, profitabilitas, kekuatan modal dan kondisi krisis bank-bank umum terhadap skala ekonomi. Hasil penelitian ini menemukan bahwa model bisnis dan pengambilan risiko kredit tidak berpengaruh signifikan terhadap skala ekonomi. Pengambilan risiko likuiditas, profitabilitas, kekuatan modal dan kondisi krisis berpengaruh negatif terhadap skala ekonomi.

---

ABSTRACT
The purpose of this study is to observe the impact of business model, risk taking, profitability, capital strenght and crisis condition on economies of scale in Indonesian banking industry during 2000 2016. This study uses Stochastic Frontier Analysis to get Economies of Scale value of conventional banks in Indonesia. Furthermore, using panel data to know the impact of business model, risk taking, profitability, capital strenght and crisis condition on economies of scale in Indonesian banking industry. The results are busniness model and credit risk do not have correlation on economies of scale. Liquiity risk, profitability, capital strenght, and crisis condition have negative correlation on economies of scale. The researcher uses 17 years as the period of observation and 101 banks which is located in Indonesia as the sample.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai salah satu ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Republik Indonesia No. 6 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa Bank Indonesia diwajibkan untuk melepaskan seluruh penyertaan modalnya dalam badan hukum atau badan lainnya yang tidak terkait dengan pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Penelitian ini bersifat yuridis normatif. Hasil penelitian ini menyarankan agar Bank Indonesia dalam menjalankan kegiatannya harus senantiasa mengutamakan tercapainya tujuan dan tugas Bank Indonesia dengan sebaik-baiknya. Walaupun proses tersebut sampai mengharuskan Bank Indonesia melepaskan anak perusahaannya demi tercapainya pelaksanaan tujuan dan tugas Bank Indonesia yang optimal. Sehingga pada akhirnya dengan optimalnya pelaksanaan tujuan dan tugas Bank Indonesia akan meningkatkan perekonomian Indonesia. ......This paper discusses one of the provision in Indonesian Law Number 23 of 1999 cocerning Bank Indonesia as amended lastly with Indonesian Law Number 6 of 2009 which stated that Bank Indonesia is required to release the entire equity capital in a legal entity or other entities that is not related to the implementation of Bank Indonesia purpose and task. This is a juridical normative study. The result of this study suggest that Bank Indonesia in its activities should always give priority to the achievement of Bank Indonesia purpose and task as well as possible. Although Bank Indonesia in the process have to release its subsidiaries for the optimal achievement of the implementation of Bank Indonesia purpose and task. Ultimately the optimal implementation of Bank Indonesia purpose and task will boost the economy of Indonesia itself.

Abstrak :
Skripsi ini berisikan mengenai penelitian yang menganalisis pengaruh leverage dan likuiditas pada manajemen pendapatan dan modal pada bank umum yang terdaftar di bursa efek Indonesia (BEI) tahun 2010-2015, penelitian ini menggunakan sampel 29 bank umum yang terdaftar pada tahun 2009 di BEI serta mengacu pada peraturan yang ditetapkan dalam peraturan bank Indonesia yaitu Basel III. Loans Loss Provisions (LLP) mewakili perhitungan manajemen modal dan pendapatan, Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa leverage dan likuiditas berperan dalam manajemen modal dan pendapatan. Ketika leverage meningkat maka terdapat peningkatan terhadap nilai LLP, hal ini berlaku juga pada likuiditas hasil penelitian ini menungkapkan ketika likuiditas meningkat terdapat peningkatan terhadap LLP. Teknik pengujian yang terpilih dalam penelitian ini ialah Random Effect Model (REM). Kesimpulan penelitian ini dengan menjaga kestabilan leverage dan likuiditas yang ada pada perusahaan dapat berpengaruh pada modal dan pendapatannya. ......This reseach contains the study to analyze the effect of leverage and liquidity on eanings and capital management in commercial banks listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI) period 2010-2015. This study used a sample of 29 commercial banks listed on the Stock Exchange in 2009 and refers to the rules that laid down in the regulations, Basel III. Loans loss provisions (LLP) represents management's calculation of earnings and capital, results from this study demonstrate that leverage and liquidity play a role in the management of earnings and capital. When leverage increases, there is an increase in the value of LLP. It applies also to the results of liquidity, when liquidity increases there is an increase in the value of LLP. Random Effect Model (REM) is the chosen techinal testing in this study. The conclusion of this study is to maintain the stability of leverage and liquidity in the company because it affects to the earnings and capital.

Abstrak :
ABSTRAK
Meresponi semangat pembangunan infrastruktur yang diiringi kebutuhan dana yang signifikan pada era kepresidenan Joko Widodo dan Jusuf Kalla periode 2014-2019, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan aturan terkait produk Dana Investasi Infrastruktur Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif DINFRA . Sebuah wadah investasi kolektif berbasis pasar modal untuk pendanaan infrastruktur. Meski hadir dalam bentuk kontraktual, DINFRA dimungkinkan untuk memiliki kekayaan tersendiri yang terpisah dari organ-organnya selayaknya badan hukum. Hal ini menunjukan DINFRA sebagai suatu bentuk kontraktual dengan keunikan tersendiri yang layak untuk dikaji lebih lanjut dari segi hubungan hukum dan kedudukan para pihak didalamnya. Hingga saat ini, DINFRA belum terdapat pelaksanaannya. Sedangkan produk serupa telah diterapkan di India dan Brazil. Ditengah kebaruan ini, menjadi momentum yang pas untuk dilaksanakan tinjauan menyeluruh terkait mekanisme investasi, serta mencari masukan dalam aspek pengaturan dari India dan Brazil. Metode penelitian yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif melalui penelusuran peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menunjukan bahwa bentuk hukum DINFRA adalah perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga, dimana kedudukan investor adalah sebagai pihak ketiga yang kepentingannya dijalankan oleh manajer investasi dan bank kustodian. Hubungan hukum ini menyerupai lembaga trust pada sistem hukum Anglo-Saxon, dimana terdapat penerima manfaat yang kepentingannya dijalankan oleh pihak lainnya. Dalam pelaksanaan investasi masih terdapat aturan yang perlu diperjelas dan disinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan lain. Kemudian, ketika dibandingkan dengan India dan Brazil, DINFRA nampak masih dapat dikembangkan dari segi pengaturan, khususnya dalam hal perlindungan investor.

---

ABSTRACT
In response to the needs of significant funding for infrastructure development in Joko Widodo and Jusuf Kalla presidency era in 2014 2019, the Financial Services Authority issued a regulation related to the Infrastructure Investment Fund in the Form of Collective Investment Contract DINFRA . A capital market based collective investment platform designated for infrastructure funding. Although contractual in nature, DINFRA shares similar character to legal entities, i.e. the ability to own property which is being separated to its organ. This shows DINFRA possesses distinct natures from other contract which requires further analysis with regards to its legal relationship and position of the parties involved. At present, DINFRA has not been implemented in Indonesia. Meanawhile, in India and Brazil comparable products have been executed with commendable success. Amidst of this novelty, it is the right time to conduct comprehensive review on its rsquo investment mechanisms, as well as to draw insights from India and Brazil regarding the regulatory aspects. The research method to be used in this writing is normative juridical, by tracing to legislations. This study shows that DINFRA 39 s legal form is an agreement for the interests of third parties, where the position of the investor is as a third party whose interests are run by the investment manager and custodian bank. This legal relationship resembles a trust institution as acknowledged in the Anglo Saxon legal system, where there are beneficiaries whose interests are exercised by trustee. On the investment mechanism, there are still regulations that need to be clarified and synchronized with other laws and regulations. Upon comparison to India and Brazil, it was found that DINFRA still require improvement on its regulatory aspect, especially on the investor protection.

Abstrak :
Dalam penyelesaian penyertaan modal sementara Bank BUMN pada perusahaan debitur terdapat permasalahan adalah tidak dapat dilakukakannya penyelesaian dibawah nilai saham pada saat konversi karena dapat dianggap telah melakukan haircut hutang pokok dan merugikan keuangan Negara. Permasalahan ini diakibatkan karena piutang Bank BUMN sampai saat ini masih dianggap sebagai piutang Negara. Tidak sinkronnya beberapa Undang-Undang terkait keuangan Negara menyebabkan adanya pengertian yang berbeda mengenai kekayaan Negara yang dipisahkan pada BUMN, terutama pengertian kekayaan Negara yang dipisahkan menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN Dan Undang-Undang No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Metode Penelitian dalam penulisan tesis ini adalah Penelitian yuridis normatif dengan mengidentifikasi penyertaan modal sementara Bank BUMN pada perusahaan debitur sebagai kekayaan Negara yang dipisahkan berdasarkan Undang-Undang No.19 Tahun 2003 tentang BUMN dan Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Kesimpulan dari tesis ini adalah status hukum penyertaan modal sementara Bank BUMN pada perusahaan debitur berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN adalah bukan merupakan bagian dari keuangan Negara. Permasalahan adanya anggapan ldquo;merugikan negara rdquo; dalam penyelesaian penyertaan sementara bank bukan merupakan kerugian Negara tapi merupakan resiko/kerugian bisnis. Perlindungan hukum terhadap Direksi/Pejabat Bank BUMN dalam pelaksanaan penyertaan modal sementara pada perusahaan debitur adalah didasarkan pada doktrin Business Judgment Rule dan peranan Notaris dalam pelaksanaan penyertaan modal sementara Bank BUMN pada perusahaan debitur adalah memastikan keabsahan dari penyertaan saham bank pada perusahaan debitur, sehingga disarankan agar Bank BUMN hendaknya menambahkan persyaratan-persyaratan khusus dalam Perjanjian Penyertaan Modal Sementara yang dapat melindungi kepentingan Bank apabila terjadi penurunan nilai saham.

---

In the completion of Bank of State Owned Enterprise Debt to Equty Swap, the problem is that there is no settlement under the value of the shares at the time of conversion as it may be deemed to have carried out the principal debt haircut and harmed the State 39 s finances. This problem is caused by the receivable of Bank of State Owned Enterprise until now still considered as State receivable. The lack of synchronization of several laws relating to State finances causes a different understanding of the State 39 s wealth that is separated on state owned enterprises, particularly the definition of State property separated by Law no. 19 of 2003 on State Owned Enterprises and Law No.17 Year 2003 on State Finance. Research Methods in writing this thesis is a normative juridical research by identifying Bank of State Owned Enterprise Debt to Equty Swap as state assets separated under Law No.19 of 2003 on State Owned Enterprises and Law No.17 of 2003 on State Finance. The conclusion of this thesis is the legal status of Bank of State Owned Enterprise Debt to Equty Swap based on Law No. 19 Year 2003 concerning BUMN is not a part of State finance. The problem of the assumption of harm the state finance in the settlement of Bank of State Owned Enterprise Debt to Equty Swap is not a loss of the State but is a risk loss of business. Legal protection of Directors Officials of State Owned Banks in the implementation of Bank of State Owned Enterprise Debt to Equty Swap is based on the Business Judgment Rule doctrine and the role of Notary in the implementation of Bank of State Owned Enterprise Debt to Equty Swap is to ensure the validity of State Owned Enterprise Debt to Equty Swap, The BUMN Bank should add the special conditions in the Debt To Equty Swap Agreement which may protect the interests of the Bank in the event of a decline in the value of the shares.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh risiko kredit, risiko likuiditas, modal bank, dan efisiensi biaya terhadap profitabilitas bank di ASEAN 5 yang terdiri dari Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam. Profitabilitas bank diukur menggunakan return on average assets (ROAA), return on average equity (ROAE), dan net interest margin (NIM). Adapun sampel dari penelitian ini sebanyak 47 bank di ASEAN 5 pada periode pengamatan selama 10 tahun (2010-2019). Peneliti menggunakan metode two-step system generalized method of moment (GMM) dalam mengestimasi secara empiris variabel penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara bersamaan variabel independen, variabel kontrol, dan variabel makroekonomi berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank. Variabel risiko kredit dan efisiensi biaya memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas bank. Sedangkan variabel risiko likuiditas dan modal bank memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. ......This study aims to determine the effect of credit risk, liquidity risk, bank capital, and cost efficiency on the profitability of banks in ASEAN 5 consists of Indonesia, Malaysia, the Philippines, Thailand, and Vietnam. Bank profitability is measured using return on average assets (ROAA), return on average equity (ROAE), and net interest margin (NIM). The sample from this study was 47 banks in ASEAN 5 during the 10-year observation period (2010-2019). The researcher uses the two-step system generalized method of moment (GMM) method in estimating the research variables empirically. The results of this study indicate that simultaneously independent variables, control variables, and macroeconomic variables have a significant effect on bank profitability. The credit risk and cost efficiency variables have a negative and significant impact on bank profitability. Meanwhile, liquidity risk and bank capital variables have a positive and significant impact on bank profitability.