Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Artikel ini mengkaji tentang bagaimana karyawan melakukan mobilitas sosial ke atas di perusahaan perbankan X. Studi-studi sebelumnya memperlihatkan bahwa seseorang melakukan mobilitas sosial ke atas melalui cara pendidikan formal, jaringan sosial, latar belakang keluarga, lamanya berorganisasi, dan status sosial orang tua. Argumentasi dalam tulisan ini bahwa selain cara-cara tersebut terdapat cara lain yaitu mutasi dan pelatihan sebagai alat mobilitas sosial ke atas. Artikel ini dilakukan pada karyawan di perusahaan perbankan X karena tingkat kompetisi yang cukup ketat untuk menjadi manager dan eksekutif. Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan kriteria informan pernah mengikuti pelatihan, serta dimutasi oleh perusahaan dan mengalami peningkatan tingkat jabatan. Studi ini akan mencari informasi tambahan mengenai aktor yang memutasi guna triangulasi data.

---

ABSTRACT
This article discuss about how employees perform upward social mobility in X banking companies . The Previous studies discuss formal education, social networking, family background, ever organise, and social status of parents as a tools of social mobility. Argument in this article beside those factors there are another tools that mutation and training as a tools of social mobility. This article was conducted on employees at X banking companies because the level of competition that is tight enough to become manager and executive. This article uses a qualitative method with the criteria of informants who have atended in training, as well as mutated by the company and already has a social mobility increase the job level . This study will seek for additional information about the actors who did mutation in X banking companies to triangulation data.

Abstrak :
MaaS (Mobility as a Service) diinterpretasikan sebagai sebuah konsep yang menawarkan solusi mobilitas yang dapat diimplementasikan di perkotaan Indonesia dengan angkutan umum sebagai fundamental utama. Penelitian ini akan mengembangkan suatu framework indikator baru yang komprehensif dan dapat digunakan untuk melihat kesiapan suatu kota terhadap implementasi MaaS berdasarkan perspektif pemerintah di wilayah perkotaan di Indonesia. Pengembangan framework ini dilakukan dengan menyusun framework dari berbagai studi literatur kemudian menguji kelayakan framework dilakukan dengan analisis pre-sampling dan sampling. Analisis pre-sampling dilakukan untuk menguji validitas suatu framework dengan para ahli melalui pengujian Content Validity Index sehingga terbentuk instrumen yang dapat digunakan sehingga dapat dilakukan analisis sampling. Sebanyak 20 (dua puluh) variabel framework dari analisis pre-sampling kemudian diujicobakan di wilayah Joglosemar. Tahap selanjutnya, pada analisis sampling dibagi menjadi 2 (dua) analisis yaitu deskriptif dan SEM-PLS. Data kemudian diolah dan diperoleh 11 (sebelas) variabel yang memenuhi uji SEM-PLS. Berdasarkan analisis SEM-PLS diketahui pengaruh variabel eksogen yang paling berpengaruh baik langsung dan pengaruh tidak langsung terhadap "Ketersediaan Dana" (variabel endogen) melalui variabel "Familiarisasi" (variabel mediasi) adalah variabel Regulasi dan Peraturan. Oleh karena itu, kebijakan untuk menjalankan perencanaan implementasi MaaS di Indonesia, harus didukung dengan ketersediaan dana dan diperlukan regulasi dan peraturan yang kuat melalui familiarisasi MaaS kepada stakeholder terkait. ......MaaS (Mobility as a Service) is interpreted as a concept that offers mobility solutions that can be implemented in Indonesian cities with public transportation as the main fundamental. This research will develop a new, comprehensive indicator framework that can be used to see a city's readiness for MaaS implementation based on the government's perspective in urban areas in Indonesia. The development of this framework is carried out by compiling frameworks from various literature studies and then testing the feasibility of the framework is carried out by pre-sampling and sampling analysis. A pre-sampling analysis is carried out to test the validity of a framework with experts by testing the Content Validity Index so that an instrument is formed that can be used so that a sampling analysis can be carried out. A total of 20 (twenty) framework variables from the pre-sampling analysis were then tested in the Joglosemar area. In the next stage, the sampling analysis is divided into 2 (two) analyzes, namely descriptive and SEM-PLS. The data was then processed and 11 (eleven) variables were obtained that fulfilled the SEM-PLS test. Based on the SEM-PLS analysis, it is known that the exogenous variables that have the most direct and indirect influence on the "Availability of Funds" (endogenous variable) through the "Familiarization" variable (mediation variable) are Regulatory and Regulatory variables. Therefore, policies to carry out MaaS implementation plans in Indonesia must be supported by the availability of funds and strong regulations and rules are needed through familiarization of MaaS to relevant stakeholders.

Abstrak :
Tesis ini bertujuan untuk mengetahui gerak sosial dalam struktur vertikal yang dialami oleh anggota DPR Fraksi Reformasi, yang merupakan dinamika mobilitas sosial dan stratifikasi sosial. Gerak sosial tcrsebut bisa terlihat dari sisi anggota DPR itu sendiri dengan cara melihat pergerakan karis mereka dan juga bisa terlihat dengan memperbandingkan status responden sekarang dengan sosial ayahnya. Dengan demikian akan tergambar terjadinya mobilitas sosial dari satu strata ke strata yang lain dalam masyarakat sehingga nantinya dapat diketahui proporsi anak dan ayahnya berasal dari strate yang lebih rendah ke strata yang lebih tinggi. Penelitian mengenai mobilitas vertikal ini juga ingin mengetahui pengaruh latar belakang keluarga dalam hal ini status dan posisi sosial pekerjaan orang tua (ayah), terhadap pencapaian status sosial responden. Untuk terjadinya pencapaian status sosial tersebut variabel tingkat pendidikan, latar belakang status sosial orang tua dan lamanya berorganisasi dianggap mempunyai peran yang sangat penting terhadap terjadinya mobilitas sosial anggota DPR. Penelitian ini didasarkan pada kerangka pemikiran Teori Mobilitas Sosial dan Teori Stratifikasi Sosial. Dengan obhjek penelitiannya adalah anggota DPR Fraksi Reformasi. Penelitian ini cenderung bersifat kualitatif yang pada prakteknya didukung kuat oleh data-data survey dan data lainnya dengan jumlah responden sebanyak 42 orang (populasi). Data lapangan didapat dengan cara penyebaran kuisioner dengan ditambah wawancara singkat pada waktu pengisian kuisioner oleh responden. Dari hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa anggota DPR Fraksi Reformasi mempunyai tingkat pendidikan yang tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan prosentase tingkat pendidikan merka yang rata-rata setingkat Diploma dan SI ke atas (97.6 %). Sementara dari sisi latar belakang status sosial ekonomi orang tua ternyata anggota DPR dari fraksi Reformasi datangg dari kelas sosia atau strate menengah-bawah (83 %), dan menengah-atas (I7 %). Sedangkan dari sisi lamanya dan pengalaman organisasi, rata-rata anggota FrakSi Reformasi menghabiskan waktu sekitar 20 tahun ke atas (63.4 %). Sementara untuk mengetahui pengaruh masing-masing varialbel dilakukam uji statistik regresi dan uji beda t studen dengan menggunakan program SPSS l0.0l. Dengan demikian, kesimpulan dari studi ini adalah bahwa terdapat bukti yang kuat telah terjadi mobilitas sosial anggota Fraksi Reformusi, baik dari sisi intragenerasional dan intrrgenerasional. Faktor-faktor yang menyebabkan mobilitas mereka tersebut lebih didasarkam pada achievement, dan bukan ascription.

Abstrak :
This paper discusses mobility pricing concepts from viewpoint of ecological targets and sustainable development. The current Finnish mobility pricing system is used as a starting point, and then proceeding along the lines of discussion towards its strengths and weaknesses with regard to environmental policy agenda. Since the Finnish practice has a long tradition of internalizing the external costs of ecological and environmental costs, it serves as a good spring board towards eco-pricing. If eco-pricing would be adopted, there would be necessary economic trade-offs. Hence, the question turns into political and social one: how much are we willing to pay for ecological mobility? The technological issues are considered in the end, as eco-pricing will require the employment of different technologies. However, the technological challenges are probably easier to tackle than the political, social and institutional ones. Finally, some aspects of advanced vs. developing economies are discussed.