Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam kehidupan sehari-hari penerapan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), masih sering diabaikan karena pencatatan perkawinan hanya dianggap sebagai suatu tindakan administratif belaka, sehingga banyak pasangan yang tidak melakukan pencatatan perkawinan mereka, baik perkawinan biasa maupun perkawinan campuran yang dilakukan di dalam negeri maupun yang dilakukan di luar negeri. Apakah akibat hukum bagi perkawinan campuran yang telah lalai dicatatkan terhadap status istri dan anak? Bagaimanakah konsekuensi atas perkawinan tersebut apabila salah satu pihak akan mengajukan perceraian? Metode penelitian penulisan tesis ini bersifat yuridis normatif, dengan mempelajari, membaca, menelusuri kepustakaan tentang pencatatan perkawinan, keputusan pengadilan dan sumber relevan lainnya untuk mendapatkan landasan teori dan implementasinya. Akibat hukum bagi perkawinan campuran yang telah lalai dicatatkan pada lembaga pencatatan perkawinan terutama pada status istri dan anak yaitu: bahwa perkawinan tersebut dianggap belum sah dimata negara; apabila lahir anak-anak dalam perkawinan tersebut, mereka hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu (Pasal 42 dan 43 UU Perkawinan) baik istri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya. Konsekuensi atas perkawinan tersebut apabila salah satu pihak akan mengajukan gugat perceraian adalah harus mencatatkan terlebih dahulu perkawinan yang dilakukan di luar negeri tersebut dengan tunduk kepada hukum positif Negara Kesatuan Republik Indonesia di lembaga pencatatan perkawinan diwilayah dimana ia melaksanakan perkawinannya saat itu, atau di wilayah Indonesia dimana ia berdomisili. Perlu dilakukan revisi terhadap Pasal 2 UU Perkawinan, yaitu agar ayat (1) dan (2) dijadikan satu pasal, sehingga tidak ada dua perbuatan hukum yang terpisah; diadakan sosialisasi kepada masyarakat luas di Indonesia tentang adanya Undang-undang lain selain UU Perkawinan yang mengatur pencatatan perkawinan, yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan agar ada keseragaman dalam prosedur pencatatan perkawinan.

---

In everyday activities, the implementation of Article 2 paragraph (2) of Law

No.1 Year 1974 regarding Marriage (Marriage Law), is quite often being ignored

because the registration of marriage is merely considered as an administrative

process, therefore there are many couples who do not register their marriage, both

normal marriage and mixed marriage which was performed in Indonesia as well as

abroad. What would be the legal aspect of a mixed marriage which is not registered

toward the status of the wife and the children? What consequences on such marriage

if one of the spouses would file a divorce? The writing method of this thesis is

normative jurisdiction by reviewing, reading and observing literatures of marriage

registration, court rulings and other relevant reading materials to obtain the

theoretical background and its implementation. The legal consequence of the mixed

marriage which was not registered in the registration institution especially to the

status of the wife and children is that such marriage is not considered valid by the

state; the children from such marriage are only considered as only having a

relationship with the mother and the mother's family (Articles 42 and 43 Marriage

Law),and the wife and children borne do not have the right to ask for financial

support or being the heirs of the father. The consequences of such marriage should

one of the spouses want to file a divorce is to first register their marriage performed

abroad in the country where the marriage is performed shall be bound to Indonesian

positive law in the registration institution where she/he he/her domiciles. A revision

to Article 2 of the Marriage Law must be carried out in which paragraph (1) and

paragraph (2) should be merged into one article, therefore there will be no two

separate legal actions; a socialization should be held for the general public regarding

other law, apart from the Marriage Law, that stipulates marriage registration, which

is Law No. 23 Year 2006 regarding Population Administration so there will be a

uniformity on the procedure of marriage registration."

"Would Europeans prefer to work more or less ? how do they rate the importance of work in society? surveys suggest that they attach great importance to work, yet a proportion of them would like to like to see work take up less space in their lives...."

"Skripsi ini membahas hubungan yang dapat terjadi dari pembangunan kawasan mixed use dalam potensinya mencapai keberlanjutan sosial di kawasan perkotaan. Untuk membahas potensi tersebut, dilakukan kajian teori tentang kawasan mixed use, melingkupi definisi, sejarah, faktor-faktor yang mempengaruhi, dampak yang dihasilkan, dan contoh penerapan dan isu yang muncul dari kawasan mixed use di berbagai negara. Setelah itu, dilakukan kajian teori keberlanjutan sosial melingkupi definisi, indikator dalam mengukur keberlanjutan sosial, serta peran faktor fisik dan non fisik dalam mencapai keberlanjutan sosial. Merujuk pada kajian kedua teori tersebut, kemudian dilakukan analisis kawasan mixed use dengan potensinya dalam mencapai keberlanjutan sosial, hal ini melingkupi hubungan antara kawasan mixed use dan keberlanjutan sosial, keuntungan sosial dari kawasan mixed use, dan mengukur keberhasilan kawasan mixed use dalam mencapai keberlanjutan sosial. Berdasarkan kajian teori dan analisis yang dilakukan, ditemukan bahwa pembangunan kawasan mixed use berpotensi dalam mencapai keberlanjutan sosial di perkotaan. Hal ini ditunjukkan dari hasil analisis bahwa manfaat yang dihasilkan oleh kawasan mixed use merupakan faktor-faktor yang dapat membangun keberlanjutan sosial di perkotaan.

---

This study discusses the relation that may happen between mixed use area development in its potential to achieve social sustainability in urban context. To examine that potential, the way is by doing theoretical study about mixed use area, including the definition, the history, factors influencing it, the impacts that may happen, and precedent studies with their issues coming from mixed use area implementations in various countries. Afterwards, theoretical study about social sustainability is done, including the definition, indicators used to measure social sustainability, and the role of physical and non physical factors in achieving social sustainability. Referring to those studies, the next thing done is to analyze mixed use area in its potential to achieve social sustainability, this analysis includes the relation between mixed use area and social sustainability, the social advantages from mixed use area development, and measuring the success of mixed use area development in achieving social sustainability. Based upon the studies and analysis done, it is found that mixed use area development is potential to achieve social sustainability in urban context. This is shown by the analysis that shows mixed use area development generates advantages that are the factors to achieve social sustainability in urban context."

"Liposomes are used for drug carriers meaning that drugs are incorporated in the membrance or the vesicle of the liposomes. In this study, liposomes were prepared from mixed micelles, consisting of phosphatidylcholone, without or with cholesterol and sodium cholate was added in several ratios namely 0.44; 0.55; 0.63; 0.70; 0.90 and 1.10. After the preparation, the sodium cholate has been removed by a dialysis membrance, using the Hemoflow High Flux, which is generally used for haemodialysis. The Hemoflow High Flux is a tool an effort to obtain a simple, quick, effective method for removing sodium cholate in the process of preparing liposomes. The effectiveness of this tool was proved by the particle size of the liposome which was measured by the Malvern Particle Sizer. The particle size of the liposome consisting of phosphatidycholine (PC) without cholesterol and with cholesterol was 63-68 nm at all ratios andapproximately 125 nm at the ratio of 0.55; 0.63; 0.70, respectively. The particle size of the liposome tended to be smaller after dialyzing although the concentration of lipids tended to increase. However, a larger amount of buffer solution has to be used with this method."

"Bio-deinking as one of the alternatives has many advantages if compared wid conventional deinking method.It might reduce time of pulping,the chemical consumption,the environmental pollution and keep better quality of paper produced...."