Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"[ABSTRAKTuberkulosis Paru yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium Tuberculosis masih menjadi masalah kesehatan serius yang dialami oleh beberapa negara berkembang termasuk Indonesia.Global Report WHO 2010 mencatat Indonesia merupakan negara penyumbang kasus TB Paru terbesar kelima di dunia setelah India, Cina, Afrika Selatan dan Nigeria.Kepatuhan minum obat teratur merupakan faktor pendukung dalam mencapaikesembuhan.Tesis ini bertujuan untuk mengetahui Analisis Faktor-Faktor Yang Berhubungan Terhadap Kepatuhan Pasien Tuberculosis Paru Tahap Lanjutan Untuk Minum Obat Di RS Rumah Sehat Terpadu Tahun 2015.Penelitian ini merupakan penelitian mix methodsecara kuantitatif dengan desain cross sectional dan kualitatif. Sampel terdiri dari 70 penderita TB Paru yang berobat di Rumah Sakit Rumah Sehat Terpadu Dompet Dhuafa, dan informan yang terdiri dari kepala pelayanan medis, Dokter spesialis Paru, Dokter Umum penanggung jawab TB, dan perawat TB. Data dikumpulkan dengan wawancara menggunakan kuesionerHasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang berhubungan dengan kepatuhan pasien TB Paru minum obat adalahadalah persepsi tentang TB (OR=37,712) dan efek samping (OR= 22,339) terhadap Kepatuhan pasien TB Paru untuk minum obat di RS RST Dompet Dhuafa.

---

ABSTRACTPulmonary tuberculosis caused by the bacteria Mycobacterium Tuberculosis remains a serious public health problem experienced by several developing countries including Indonesia. WHO Global Report 2010 noted contributor to Indonesia is the country's fifthlargest pulmonary TB cases in the world after India, China, South Africa and Nigeria.This thesis aims to determine the factors that associated compliance patien lung Tuberculosis to swallowing drug at Rumah Sehat Terpadu Dompet Dhuafa Hospital 2015.This study used mix method approach with is quantitative analytic cross sectional design and qualitative indepth interviews. The sample consisted of 70 patient lung tuberculosis who treatment at Rumah Sakit Terpadu hospital. The results showed that the factors associated compliance lung Tuberculosis to swallowing drug Rumah Sehat Terpadu Dompet Dhuafa Hospital is percepsion about TB (OR = 37,712) and side effect (OR = 22,339), at Rumah Sakit Terpadu hospital;Pulmonary tuberculosis caused by the bacteria Mycobacterium Tuberculosis remains a serious public health problem experienced by several developing countries including Indonesia. WHO Global Report 2010 noted contributor to Indonesia is the country's fifthlargest pulmonary TB cases in the world after India, China, South Africa and Nigeria.This thesis aims to determine the factors that associated compliance patien lung Tuberculosis to swallowing drug at Rumah Sehat Terpadu Dompet Dhuafa Hospital 2015.This study used mix method approach with is quantitative analytic cross sectional design and qualitative indepth interviews. The sample consisted of 70 patient lung tuberculosis who treatment at Rumah Sakit Terpadu hospital. The results showed that the factors associated compliance lung Tuberculosis to swallowing drug Rumah Sehat Terpadu Dompet Dhuafa Hospital is percepsion about TB (OR = 37,712) and side effect (OR = 22,339), at Rumah Sakit Terpadu hospital, Pulmonary tuberculosis caused by the bacteria Mycobacterium Tuberculosis remains a serious public health problem experienced by several developing countries including Indonesia. WHO Global Report 2010 noted contributor to Indonesia is the country's fifthlargest pulmonary TB cases in the world after India, China, South Africa and Nigeria.This thesis aims to determine the factors that associated compliance patien lung Tuberculosis to swallowing drug at Rumah Sehat Terpadu Dompet Dhuafa Hospital 2015.This study used mix method approach with is quantitative analytic cross sectional design and qualitative indepth interviews. The sample consisted of 70 patient lung tuberculosis who treatment at Rumah Sakit Terpadu hospital. The results showed that the factors associated compliance lung Tuberculosis to swallowing drug Rumah Sehat Terpadu Dompet Dhuafa Hospital is percepsion about TB (OR = 37,712) and side effect (OR = 22,339), at Rumah Sakit Terpadu hospital]"

"ABSTRAKKondisi geografis dan akses yang sulit masih menjadi kendala dalam efektifitas pelayanan kesehatan ibu dan anak di NTT yang menyebabkan munculnya masalah 3T dan tingginya AKI dan AKB. Jalan keluar yang ditempuh antara lain adalah Revolusi KIA NTT dengan penyediaan rumah tunggu kelahiran (RTK). Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui efektivitas pemanfaatan RTK oleh ibu hamil di Manggarai Barat NTT tahun 2016. Pemanfaatan rumah tunggu berhubungan faktor predisposisi (predisposing factors), faktor pemungkin (enabling factors) dan faktor penguat (reinforcing factors). Metode penelitian ini adalah Mixed Method Research dengan desain eksplanatoris. Penelitian ini mengambil jumlah sampel survey sebanyak 100 responden dengan metode multistage random sampling jumlah responden wawancara mendalam 29 responden. Analisis data menggunakan program Statistical Product and Service Solutions (SPSS) program Nvivo 11 Plus. Analisis kuantittatif menggunakan metode Chi Square Test. Hasil penelitian terdapat 19% ibu hamil menggunakan RTK di Manggarai Barat tahun 2016. Wawancara mendalam menunjukkan bahwa keberadaan RTK berdampak positif bagi banyak ibu hamil dari geografis sulit dan ibu hamil yang beresiko tinggi. Hasil analisis kuantitaf dari faktor predisposisi (predisposing factors) menunjukkan bahwa umur (p=0.38), pendidikan (p=0.301), pengetahuan (p=0.201), pekerjaan (p=0.68), kondisi ekonomi (p=0.592), sikap (p=0.452) dan faktor sosial budaya tidak mempunyai hubungan yang bermakna dengan pemanfaatan RTK di Manggarai Barat. Faktor ketersediaan sarana dan tenaga kesehatan mempunyai hubungan bermakna (p=0.038) serta ketersediaan sarana transportasi juga bermakna (P=0.04). Faktor ketersediaan kendaraaan dijelaskan oleh faktor jarak dan faktor geografis. Faktor-faktor penguat (reinforcing factors) seperti keluarga (p=0.201), masyarakat (p=1), tenaga kesehatan (p=0.26) dan pemerintah (p=0.345) tidak bermakna terhadap pemanfaatan RTK di Manggarai Barat tahun 2016.

---

ABSTRACTBad goegraphic condition and bad access to health facility still remain to be the big problem in effectivity of maternity care in NTT Province, Indonesia. The bad access to the facility causes the problems of 3 Lates (Tiga Terlambat) and still high of MMR and IMR. One of the wayouts of the problems is the revoluiton of Mother dan Infant Health care in NTT since 2009 with providing maternity waiting houses (MWH) near facility of health care. The aim of the study is to determine the effectivity of using maternity waiting houses in district of Manggarai Barat, Province of NTT, in 2016. The use of MWH link to the factors of: predisposing factors, enabling factors and reinforcing factors. This research uses Mixed Method Research with explanatory design. Total survey samples are 100 respondents using multistage random sampling method and total indepth interview samples are 29 respondents. The analisys of data using the soft ware program of Statistical Product and Service Solutions (SPSS) and Nvivo 11 Plus. The result of the survey is 19% pregnant women used MWH in Manggarai Barat in 2016. Indepth Interview shows the fact that the use of MWH have a positive impact for many pregnant women from the villages with bad geographic conditions and the pregnant women with high risk maternity. The quantitative analysis showing the result that the predisposing factors: age (p=0.38), education (p=0.301), knowledge (p=0.201), work (p=0.68), socio-economic condition (p=0.592), attitude (p=0.452) and socio-cultural factors had no significant relation with the use of MWH in Manggarai Barat in 2016. The factors of heath facility and healt care provider (p=0.038) and the presence of transportation facility (car or vehicles) (p=0.04) have significat relation with the use of MWH. The reinforcing factors: family (p=0.201), public figures (p=1), health care provider (p=0.26) and government (p=0.345) had no significant relationship with the use of MWH in Manggarai Barat, 2016."

"Transportasi berperan penting dalam pertumbuhan kota dan mendukung aktivitas masyarakat serta perkembangan ekonomi dan sosial. Namun, peningkatan kebutuhan transportasi juga membawa dampak negatif seperti kurangnya efisiensi, peningkatan biaya dan waktu tempuh, tingkat kecelakaan yang meningkat, dan emisi gas rumah kaca. Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan konsep transportasi berkelanjutan yang sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Di Kota Bogor, permasalahan transportasi meliputi kurangnya integrasi antar moda, waktu tempuh yang lama, kapasitas angkutan yang terbatas, dan kurangnya sarana prasarana untuk pejalan kaki dan pengguna non-motor. Penelitian ini berhasil mengembangkan indikator transportasi berkelanjutan yang relevan untuk mengevaluasi atau menilai sistem transportasi di Kota Bogor. Melalui metode campuran dan uji validitas menggunakan depth interview, indikator yang dihasilkan penelitian ini meliputi aspek-aspek terkait konsep berkelanjutan, yaitu: aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar pengambilan keputusan dan pengembangan kebijakan yang mendukung transportasi berkelanjutan dan tujuan pembangunan berkelanjutan di Kota Bogor.

---

Transportation plays a crucial role in urban growth by supporting community activities as well as economic and social development. However, the increasing demand for transportation also brings negative impacts such as inefficiency, rising costs and travel time, increasing accident rates, and greenhouse gas emissions. To address these issues, the concept of sustainable transportation aligned with sustainable development goals is necessary. In the case of Bogor City, transportation challenges include limited intermodal integration, long travel times, limited transportation capacity, and inadequate infrastructure for pedestrians and non-motorized users. This research successfully developed relevant indicators for evaluating the transportation system in Bogor City within the framework of sustainable transportation. Through a mixed-method approach and validation using depth interviews, the research generated indicators encompassing the environmental, social, and economic aspects related to sustainable concepts. The findings of this study can serve as a basis for decision-making and policy development that supports sustainable transportation and the overall goals of sustainable development in Bogor City."

"Sejak tahun 2015 Pemerintah Indonesia berusaha mengembangkan Badan Usaha Milik Desa/BUMDesa (township and village enterprises/TVEs), sebagai bagian dari kebijakan Dana Desa untuk mempercepat pembangunan desa-desa di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana keberadaan BUMDesa memengaruhi perkembangan usaha kecil di 245 desa di 3 kabupaten di  Indonesia yaitu Bekasi, Wonogiri dan Bantul dalam jangka pendek berdasarkan laporan Kementerian Desa. Dengan pendekatan mix method, penelitian ini berusaha menganalisis efek dari keberadaan BUMDesa terhadap perkembangan usaha kecil di desa melalui pendekatan Difference-in-differences (DID) dan faktor-faktor yang memengaruhi pengaruh tersebut melalui in-depth interview dengan stakeholder terkait. Efek dari keberadaan BUMDesa terhadap usaha kecil diukur dengan membandingkan kelompok treatment, yaitu 75 desa yang memiliki BUMDesa yang berhasil  terhadap kelompok kontrolnya, yaitu desa-desa yang tidak memiliki BUMDesa, sebelum dan setelah adanya kebijakan BUMDesa. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan BUMDesa tidak berpengaruh secara signifikan terhadap perkembangan jumlah usaha kecil pada kelompok treatment. Hasil dari in-depth interview menunjukkan beberapa faktor yang menyebabkan BUMDesa sulit berkembang, yaitu BUMDesa tidak memiliki status badan hukum usaha (corporate legal entity) sehingga sulit melakukan kerja sama dengan pihak lain, pengelola BUMDesa yang umumnya adalah masyarakat atau tokoh desa kurang memiliki entrepreneurship, dan insentif yang tidak memadai bagi pengelola BUMDesa.

---

Since 2015 the Government of Indonesia has been trying to develop township and village enterprises, the so-calledBUMDesa, as a part of the Village Fund policy (Dana Desa) to accelerate the development of villages in Indonesia. This study aims to evaluate the existence of BUMDesa to influence the development of small businesses in 245 villages in 3 district in Indonesia namely Bekasi, Wonogiri and Bantul in the short term, which have successful BUMDesa cases based on the Village Ministry report. Using mix method approach, this study seeks to analyze the effect of the existence of BUMDesa on the development of small businesses in the village through the difference-in-differences (DID) approach and the factors that influence these effects through in-depth interviews with relevant stakeholders. The effect of BUMDesa on small businesses is measured by comparing the treatment group, which is 75 villages that have BUMDesa  to their control group, namely villages that do not have BUMDesa, before and after BUMDesa policy. The findings of this study indicate that the existence of BUMDesa does not significantly influence the development of the number of small business in the treatment group. The results of in-depth interview show several factors hamper the development of BUMDesa , the lack of business legal entity that limit BUMDesa to do business with, lack of entrepreneurships that limit the managers to develop the business , and inadequate incentives for the managers. "

"Pasar halal global telah tumbuh menjadi industri yang menjanjikan dalam perdagangan internasional. Pertumbuhan permintaan pada industri ini terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan The State of the Global Islamic Economy Report, tingkat konsumsi produk halal pada tahun 2017 sebesar $2 triliun dan terus mengalami pertumbuhan yang mencapai $2.30 triliun pada tahun 2020. Tingginya permintaan produk halal menyebabkan munculnya banyak lembaga sertifikasi halal di berbagai negara. Akan tetapi, standar halal internasional yang sudah ada belum diakuinya secara penuh sebagai satu standar halal global oleh seluruh negara anggota OKI. Perbedaan standar halal yang ditetapkan oleh berbagai negara menyebabkan munculnya hambatan pada perdagangan. Oleh karena itu, perlu dilakukan standardisasi dan harmonisasi standar halal secara global untuk dapat menghilangkan hambatan teknis perdagangan secara tidak langsung. Standards and Metrology Institute for Islamic Countries (SMIIC) merupakan lembaga yang berafiliasi dengan negara Organisasi Kerjasama Islam (OKI) memiliki tujuan utama agar produk halal dapat bergerak secara bebas di berbagai negara secara global. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak standardisasi halal yang dilakukan oleh SMIIC terhadap perdagangan pada negara OKI. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah menggabungkan antara metode kuantitatif dan kualitatif (mix method). Metode kuantitatif yang digunakan pada penelitian ini adalah Poisson Pseudo-Maximum Likelihood (PPML). Sedangkan pada metode kualitatif dilakukan dengan cara melakukan wawancara bersama dengan lembaga-lembaga terkait untuk memvalidasi temuan pada metode kuantitatif. Penelitian ini menemukan bahwa dengan adanya standardisasi standar halal global yang dilakukan oleh SMIIC dapat mendorong perdagangan produk halal antar negara OKI.

---

The global halal market has grown into a promising industry in international trade. Demand growth in this industry continues to increase from year to year. Based on The State of the Global Islamic Economy Report, the consumption level of halal products in 2017 was $2 trillion and continues to experience growth reaching $2.30 trillion in 2020. The high demand for halal products has led to many halal certification bodies in various countries. However, the existing international halal standards have not been fully recognized as global halal standards by all OIC member countries. Differences in halal standards set by various countries cause trade barriers. Therefore, it is necessary to harmonize halal standards globally to be able to eliminate technical barriers to trade indirectly. The Standards and Metrology Institute for Islamic Countries (SMIIC) is affiliated with the Organization of Islamic Cooperation (OIC), whose main goal is that halal products can move freely globally. Therefore, this study aims to analyze the impact of the harmonization of halal standards carried out by SMIIC on trade in the OIC countries. The method used in this research is to combine quantitative and qualitative methods (mix method). The quantitative method used in this study is the Poisson Pseudo-Maximum Likelihood (PPML). Meanwhile, the qualitative method is carried out by conducting in depth interviews with related institutions to validate the findings of the quantitative method. This study found that the standardization and harmonization of global halal standards carried out by SMIIC can encourage the trade of halal products between OIC countries."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak dari penerapan metode valuasi hasil teknologi penerbangan dan antariksa bagi Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN). Penelitian ini juga mendiskusikan nilai aset tak berwujud dan lisensi dari kekayaan intelektual yang dihitung melalui tiga pendekatan valuasi, seperti cost-based approach, income-based approach, dan market-based approach, dikaitkan dengan konsep dicounted cash flow. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa metode valuasi kekayaan intelektual yang paling tepat untuk diterapkan di LAPAN adalah cost-based approach dan income-based approach dengan memberikan mekanisme penghitungan nilai moneter kekayaan intelektual yang dibutuhkan LAPAN menuju komersialisasi hasil teknologinya.

---

This study aims to analyze the impact of the application of valuation methods on the results of aeronautics and space technology for the Indonesian National Institute Aeronautics and Space (LAPAN). This study also discusses the value of intangible assets and licenses from intellectual property that are calculated through three valuation approaches, such as cost-based approach, income-based approach, and market-based approach, associated with concepts cashed in cash flow. The results of this study indicate that the most appropriate intellectual property valuation method to be applied in LAPAN is cost-based approach and income-based approach by providing a mechanism for calculating the monetary value of intellectual property needed by LAPAN towards the commercialization of its results of technology."

"Pandemi virus Corona yang telah masuk di Indonesia menyebabkan terciptanya program pembatasan sosial dengan tujuan untuk mengurangi penyebaran virus sehingga menciptakan suatu keadaan baru yang harus dijalani masyarakat yang disebut dengan New Normal. Dengan adanya New Normal ini membuat masyarakat Indonesia memiliki keinginan untuk memiliki alternatif untuk berkonsultasi kesehatan yaitu dengan telekonsultasi menggunakan aplikasi Halodoc. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi niat beralih penggunaan layanan konsultasi kesehatan offline ke telekonsultasi dengan studi kasus aplikasi Halodoc menggunakan teori push pull mooring (PPM). Penelitian ini menggunakan metode analisis secara kuantitatif dan kualitatif (mix method). Metode analisis secara kuantitatif dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner online yang menghasilkan sebanyak 538 data valid. Hasil data kuantitatif diolah dan dianalisis menggunakan metode CB-SEM dengan bantuan software AMOS 26 dan SPSS 25. Metode analisis secara kualitatif dilakukan dengan memberikan wawancara ke 5 responden. Hasil analisis data kuantitatif menunjukkan bahwa terdapat 9 hipotesis yang diterima dan 2 hipotesis yang ditolak. Variabel perceived severity, perceived susceptibility, perceived usefulness, perceived ease of use, economic feasibility, perceived informativeness, subjective norm, switching cost, dan trust berpengaruh terhadap niat beralih masyarakat dari konsultasi kesehatan di rumah sakit ke telekonsultasi. Sedangkan variabel inconvenience dan ubiquitous care tidak berpengaruh terhadap niat beralih. Semua variabel yang dianalisis memiliki efek yang tidak signifikan terhadap niat beralih. Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat membantu Halodoc untuk menyesuaikan fitur telekonsultasinya agar meningkatkan niat beralih masyarakat Indonesia untuk menggunakan fitur telekonsultasi aplikasi Halodoc.

---

The Coronavirus pandemic that has entered Indonesia has led to creation of a social restriction program to reduce the spread of the virus to create a new situation that must be endured by the community called the New Normal. With this New Normal, Indonesian people desire an alternative for health consultations, namely teleconsultation using the Halodoc application. This study analyses the factors that influence the intention to switch offline health consulting services to teleconsultation with a case study of the Halodoc application using the push-pull mooring (PPM) theory. This research uses quantitative and qualitative analysis methods (mix method). The quantitative analysis method was carried out by distributing online questionnaires, which resulted in 538 valid data. The results of quantitative data were processed and analyzed using the CB-SEM method with the help of AMOS 26 and SPSS 25 software. The qualitative analysis method was carried out by giving interviews with five respondents. The results of quantitative data analysis show that there are nine accepted hypotheses and two rejected hypotheses. Variables perceived severity, perceived susceptibility, perceived usefulness, perceived ease of use, economic feasibility, perceived informativeness, subjective norm, switching cost, and trust affects on people's intention to switch from health consultations in hospitals to teleconsultation. Meanwhile, inconvenience and ubiquitous care variables do not affect switching intentions. Furthermore, all variables analyzed had no significant effect on switching intention. The researcher hopes that this study's results can help Halodoc adjust its teleconsultation feature to increase the intention of switching Indonesian people to use the teleconsultation feature of the Halodoc application."

"Bunuh diri merupakan salah satu masalah kesehatan global yang masih terjadi dan merupakan penyebab kematian ke-2 pada kelompok usia 15-29 tahun. Berdasarkan estimasi terakhir yang dilakukan oleh WHO, prevalensi kematian akibat bunuh diri yang terjadi di Indonesia pada tahun 2016 diperkirakan sebesar 3,4 per 100.000 penduduk. Berdasarkan sebuah pemodelan yang dilakukan oleh WHO, ditemukan bahwa dari setiap orang yang meninggal akibat bunuh diri, diperkirakan ada 20 orang lainnya yang melakukan percobaan dan merencanakan untuk bunuh diri yang kemudian dikenal sebagai perilaku bunuh diri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi perilaku bunuh diri pada pelajar SMP dan SMA di Indonesia dengan menggunakan desain studi campuran (mix method) kuantitatif potong lintang dan kualitatif wawancara mendalam. Analisis multivariat regresi logistik dilakukan terhadap 8.949 responden Global School Based Health Survey Indonesia Tahun 2015, sedangkan analisis kualitatif dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam terhadap pelajar SMP dan SMA di Kota Malang, guru bimbingan konseling sekolah terkait, dan pakar pencegahan bunuh diri di Indonesia, dengan jumlah informan sebanyak 11 orang. Hasil penelitian menunjukan prevalensi gangguan perilaku bunuh diri pada pelajar SMP dan SMA di Indonesia adalah sebesar 1,7%. Analisis risiko menunjukan bahwa menjadi perempuan, memiliki perilaku merokok, memiliki perilaku penyalahgunaan alkohol, memiliki perilaku penggunaan obat-obatan, sering atau selalu merasa cemas berlebihan dan kesepian, serta mengalami peristiwa perundungan, merupakan faktor risiko dari gangguan perilaku bunuh diri. Intervensi untuk mengurangi angka gangguan perilaku bunuh diri diantaranya adalah dengan mengintegrasikan usaha kesehatan jiwa pada tingkat sekolah secara lebih komprehensif.

---

Suicide remains as one of global public health problem and the second leading cause of mortality among 15-29 years old people. Based on WHO’s estimation, it is known that the prevalence of suicide death in Indonesia 2016 was 3.4 per 100,000 people. Furthermore, based on a modelling by WHO, it is stated that behind every suicide death, there are approximately 20 more people having suicide attempt or suicide plan that are further known as suicidal behavior. This study aimed to discover the associated factors of suicidal behavioral disorder among high school students in Indonesia by using mix method study design. Logistic regression analysis was done to 8,949 Global School Based Health Survey Indonesia 2015’s respondents and in-depth interview was done to high school students in Malang, related counselour teachers, and suicidologist in Indonesia. The study showed that the prevalence of suicidal behavior disorder was 1.7%, while risk analysis showed that being female, smokers, substance abuser, alcohol misuser, anxious most of the time, lonely most of the time, having no friends, and bullied were the risk factors for developing suicidal behavior disorder. One of the interventions that can be done to address this finding is by integrating mental health effort on school bases comprehensively."

"Sejak Tahun 2015 Pemerintah Indonesia menargetkan kebijakan pemberian akses legalterhadap pengelolaaan hutan negara seluas 12,7 hektar melalui program perhutanan sosial(Hutsos) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dan mencegahdeforestasi. Tulisan ini menelusuri desa-desa penerima Hutsos dan membandingkannyadengan desa-desa yang memiliki hutan yang tidak menerima Hutsos di tiga pulauSumatera, Kalimantan dan Sulawesi di Indonesia. Dengan pendekatan mixed method,penelitian ini berusaha menjawab pertanyaan apakah dengan memberikan akses legalkepada masyarakat yang dikelola oleh lembaga ekonomi lokal dalam program perhutanansosial dapat meningkatkan pertumbuhan usaha di desa dan menekan laju deforestasi.Analisis secara empiris mengunakan metode Instrumental variable dan untukmemperdalam faktor-faktor yang mempengaruhi outcome tersebut dilakukan in-depthinterview dengan stakeholder. Temuan studi ini menunjukkan bahwa keberadaan Hutsosbelum berdampak signifikan kepada pertumbuhan jumlah usaha dan deforestasi.Penyebab belum berdampaknya program Hutsos terhadap pertumbuhan usaha di desakarena lahan yang terbatas akibat restriksi peraturan pasca penetapan hutan sosial,kapasitas wirausaha sumber daya pengelola hutan, belum terintegrasi program hutansosial dengan program desa dan rendahnya modal dan pemanfaatan teknologi pengolahanhasil hutan. Sementara, Hutsos belum berdampak pada deforestasi karena rendahnyakualitas perencanaan pengelolaan hutan dan intervensi kebijakan terkait penanamanhutan di lahan kritis yang belum optimal.

---

Since 2015 the Government of Indonesia has targeted a policy of providing legal access

to the management of state forests covering an area of 12.7 hectares through the social

forestry program (SFP) to improve the welfare of forest communities and prevent

deforestation. This paper traces village SFP beneficiaries and compares them to villages

that have forests that did not receive SFP on the three islands of Sumatra, Kalimantan

and Sulawesi in Indonesia. With a mixed method approach, this study seeks to answer the

question whether providing legal access to communities managed by local economic

institutions in SFP can increase business growth in villages and reduce the rate of

deforestation. The empirical analysis used the Instrumental variable method and in-depth

interviews were conducted to deepen the factors that affect the outcome. The findings of

this study indicate that the existence of SFPs has not had a significant impact on the

growth in the number of businesses and deforestation in both protected and production

forests zone. The reason why the SFP has not yet had an impact on business growth in

villages is due to limited land due to restrictions on post-determination of social forests,

the entrepreneurial capacity of forest managers, not yet integrated SFP with village

programs and low capital and utilization of forest product processing technology.

Meanwhile, SFP has not yet had an impact on deforestation because of the low quality of

forest management planning and policy interventions related to forest planting in critical

land that has not yet optimal."