Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Dalam perkembangan pengendalian perubahan iklim di dunia muncul mekanisme fleksibel yang diatur dalam Protokol Kyoto. Dalam perkembangannya terbentuk mekanisme mitigasi baru yaitu JCM sebagai mekanisme mitigasi yang diajukan Jepang kepada UNFCCC di bawah framework for various approaches. JCM sendiri merupakan mekanisme carbon offsetting yang dimana Jepang memberikan bantuan kepada negara berkembang untuk mengurangi karbon dengan timbal balik pemberian kredit karbon kepada Jepang. Dalam tulisan ini Penulis mencoba menelusuri bagaimana JCM itu diletakkan dalam pengaturan perubahan iklim global dan melihat bagaimana JCM diatur dan diimplementasikan dalam mitigasi perubahan iklim di Indonesia. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif, dan menggunakan bahan- bahan kepustakaan serta data yang disediakan oleh instansi terkait. Temuan yang disampaikan dalam penelitian ini adalah aspek-aspek dari mitigasi perubahan iklim yang harus diperhatikan Indonesia jika ingin meningkatkan lagi kebermanfaatan dari mekanisme JCM atau ingin mengimplementasiken mekanisme mitigasi dengan bentuk carbon ofsetting lainnya. ......In the development of climate change mitigation in the world, flexible mechanisms are created under the Kyoto Protocol. In its development, a new mitigation mechanism was formed, namely JCM as a mitigation mechanism proposed by Japan to the UNFCCC under the framework for various approaches. JCM itself is a carbon offsetting mechanism in which Japan provides assistance to developing countries to reduce carbon in exchange for giving carbon credits to Japan. In this paper, the author tries to explore how the JCM is put into global climate change regulation and see how JCM is regulated and implemented in climate change mitigation in Indonesia. The research method in writing this thesis is juridical-normative research with a qualitative approach, and uses library materials and data made available by the relevant agencies. The findings presented in this study are aspects of climate change mitigation that Indonesia must pay attention to if it wants to increase the usefulness of the JCM mechanism or to implement mitigation mechanisms with other forms of carbon offsetting.

Abstrak :
ABSTRAK
Sub-sektor transportasi merupakan penyumbang emisi CO2 kedua terbesar di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh konsumsi energi final yang masih mengandalkan Bahan Bakar Minyak BBM serta volume kendaraan bermotor yang terus meningkat setiap tahunnya. Sebagai negara yang ikut mengesahkan Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-bangsa mengenai Perubahan Iklim UNFCCC , Indonesia terikat untuk turut berpartisipasi dalam mengurangi emisi gas rumah kaca. Penggunaan mekanisme insentif/disinsentif kerap dianggap dapat secara efektif mengurangi sumbangan emisi gas rumah kaca, dikarenakan dapat mendorong masyarakat untuk dengan sendirinya mengelola konsumsi mereka terhadap produk padat karbon. Salah satu bentuk penerapan mekanisme disinsentif adalah melalui pajak lingkungan. Pajak lingkungan dapat diterapkan dalam rangka mengubah kebiasaan yang berdampak negatif terhada lingkungan hidup. Pajak Baahan Bakar Kendaraan Bermotor PBBKB adalah pungutan yang dikenakan atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Mengingat urgensi yang ada untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, PBBKB seharusnya dapat berperan sebagai disinsentif untuk mengurangi emisi karbon di Indonesia.

---

ABSTRACT
Transportation is second largest CO2 emission contributor in Indonesia. This condition is majorly caused by two factors reliance on oil for final energy consumption and the increasing volume of motor vehicle. As a country who has ratified United Nations Framework Convention on Climate Change UNFCCC , Indonesia is bounded to participate in greenhouse gases emission reduction. Incentive disincentive mechanisms are often considered as an effective way to reduce greenhouse gases emission as it encourages people to manage their carbon products consumption on their own. Disincentive mechanism can be exercised through implementation of environmental tax. Environmental tax can be use in order to change negative behavior to the environment. Motor Fuel Tax PBBKB is a levy on motor fuel usage. Considering the urgency to reduce greenhouse gas emission, PBBKB should be able to play a role as a disincentive in order to reduce CO2 emission in Indonesia.

Abstrak :
[ABSTRAK
Tesis ini membahas optimalisasi revegetasi lahan bekas tambang dengan tanaman kemiri sunan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan sebagai upaya mitigasi perubahan iklim melalui peningkatan peran serta masyarakat. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode survei, studi literatur, dan observasi lapangan. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis upaya optimalisasi pemanfaatan lahan bekas tambang dengan pohon kemiri sunan ((Reutealis trisperma (Blanco) Airy Shaw) melalui pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan pendapatan dan mitigasi perubahan iklim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemiri sunan dan tanaman sisipannya berpotensi menyerap karbondioksida lebih besar dibandingkan tanaman reklamasi akasia. Pengembangan usaha kemiri sunan juga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat minimal 35% dari pendapatan saat ini. Keunggulan lain dari kemiri sunan adalah buah kemiri sunan dapat menghasilkan minyak yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku biodiesel. Biodiesel selain sebagai pengganti bahan bakar yang relatif lebih ramah lingkungan juga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat apabila masyarakat ikut berperan serta.

---

ABSTRACT
This thesis discussed about the optimization of revegetation in mined land with kemiri sunan ((Reutealis trisperma (Blanco) Airy Shaw) to impove the climate change mitigation and increase incomes if the community participates. This study was a qualitative research with survey method, literature and field observation. The aim of this study was to analyze the efforts to optimize the utilization of mined land with kemiri sunan ((Reutealis trisperma (Blanco) Airy Shaw) through community empowerment to increase incomes and climate change mitigation. The result of this study indicated that kemiri sunan and its inserts plant potentially absorb the carbon dioxide greater than reclamation plant with akasia. Kemiri sunan ((Reutealis trisperma (Blanco) Airy Shaw) bussines development can increase community incomes of at least 35% of current incomes. Another advantage of kemiri sunan is the fruit can produce oil that can be used as raw material for biodiesel which is more environmentally friendly.;This thesis discussed about the optimization of revegetation in mined land with kemiri sunan ((Reutealis trisperma (Blanco) Airy Shaw) to impove the climate change mitigation and increase incomes if the community participates. This study was a qualitative research with survey method, literature and field observation. The aim of this study was to analyze the efforts to optimize the utilization of mined land with kemiri sunan ((Reutealis trisperma (Blanco) Airy Shaw) through community empowerment to increase incomes and climate change mitigation. The result of this study indicated that kemiri sunan and its inserts plant potentially absorb the carbon dioxide greater than reclamation plant with akasia. Kemiri sunan ((Reutealis trisperma (Blanco) Airy Shaw) bussines development can increase community incomes of at least 35% of current incomes. Another advantage of kemiri sunan is the fruit can produce oil that can be used as raw material for biodiesel which is more environmentally friendly., This thesis discussed about the optimization of revegetation in mined land with kemiri sunan ((Reutealis trisperma (Blanco) Airy Shaw) to impove the climate change mitigation and increase incomes if the community participates. This study was a qualitative research with survey method, literature and field observation. The aim of this study was to analyze the efforts to optimize the utilization of mined land with kemiri sunan ((Reutealis trisperma (Blanco) Airy Shaw) through community empowerment to increase incomes and climate change mitigation. The result of this study indicated that kemiri sunan and its inserts plant potentially absorb the carbon dioxide greater than reclamation plant with akasia. Kemiri sunan ((Reutealis trisperma (Blanco) Airy Shaw) bussines development can increase community incomes of at least 35% of current incomes. Another advantage of kemiri sunan is the fruit can produce oil that can be used as raw material for biodiesel which is more environmentally friendly.]

Abstrak :
Isu perubahan iklim perlu segera ditangani secara serius. Di antara instrumen-instrumen kebijakan yang ada, instrumen yang tergolong baru adalah instrumen ekonomi. Instrumen ekonomi berusaha menginternalisasi biaya lingkungan yang selama ini tidak diperhitungkan. Salah satu jenis instrumen ekonomi yang dinilai cukup efisien adalah pajak karbon. Efisiensinya dapat melebihi instrumen command and control dan cap-and-trade. Pajak karbon merupakan pajak yang dikenakan terhadap segala kegiatan dan/atau barang yang menghasilkan dan melepaskan emisi karbon yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil ke atmosfer. Tujuan dari instrumen ini untuk memperbaiki kegagalan pasar akibat timbulnya eksternalitas negatif berupa perubahan iklim. Beberapa negara telah terlebih dahulu menerapkan pajak ini, di antaranya adalah Swedia dan India. Kedua negara ini dapat dijadikan pembelajaran bagi Indonesia yang juga berencana untuk menerapkan pajak ini. Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kelima Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengusulkan pengaturan mengenai pajak karbon, namun masih belum cukup mengakomodasi secara menyeluruh elemen-elemen pertimbangan yang penting dalam desain pajak karbon. Tidak semua senyawa emisi gas rumah kaca menurut Protokol Kyoto dan Amendemen Doha dikenai pajak karbon. Tarif pajak yang ditetapkan juga masih rendah dan belum ada jaminan penurunan emisi gas rumah kaca. Penggunaan pendapatan dari pajak karbon tidak hanya dialokasikan untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim saja, namun terbuka untuk penggunaan lain. Ketentuan terkait pajak karbon sebaiknya diatur di dalam undang-undang tersendiri agar dapat mengakomodasi pengaturan yang lebih komprehensif. ......The issue of climate change needs to be taken seriously. Among the existing policy instruments, the relatively new instrument is the economic instrument. Economic instruments try to internalize environmental costs that have not been taken into account so far. One type of economic instrument that is considered quite efficient is the carbon tax. Its efficiency can surpass command and control and cap-and-trade instruments. The carbon tax is a tax imposed on all activities and or goods that produce and release carbon emissions resulting from burning fossil fuels into the atmosphere. The purpose is to correct market failures due to the emergence of negative externalities in climate change. Several countries have already implemented this tax, among them Sweden and India. These two countries can be used as lessons for Indonesia, which is also planning to implement this tax. The Draft Law (RUU) concerning the Fifth Amendment to Law Number 6 of 1983 concerning General Provisions and Tax Procedures are set to regulate the carbon tax, but it is still not sufficient to fully accommodate the elements of consideration that are important in the design of the carbon tax. Not all greenhouse gas emission compounds under the Kyoto Protocol and the Doha Amendment are subject to a carbon tax. The tax rate set is also still low and there is no guarantee of reducing greenhouse gas emissions. The use of revenue from carbon taxes is not allocated only for climate change mitigation and adaptation, which is open for another use. Provisions related to carbon tax should be regulated in a separate act to accommodate a more comprehensive arrangement.