Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas representasi Islam pada suatu media, dalam hal ini, pada dua artikel berita pada Situs Jurnal Perempuan dengan analisis wacana kritis (AWK). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan desain deskriptif dan metode AWK Norman Fairclough yang menitikberatkan analisis pada teks, praktik wacana, dan praktik sosiokultural. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat penggambaran yang negatif dan tidak benar (misrepresentasi) terhadap Islam, yakni terdapat distorsi dalam pemberitaan tentang Islam oleh media tersebut. Dengan demikian, disarankan bahwa dalam memberi pemberitaan, media seharusnya jujur, seimbang, netral, serta memihak kepada kebenaran.

---

This thesis discusses representation of Islam in a media, specifically in some news articles on website of Jurnal Perempuan with critical discourse analysis (CDA). This research uses qualitative research method with descriptive design and method of CDA by Norman Fairclough. There is misrepresentation of Islam in the result of the research. There is distortion in that news articles. So, there is advice: news on each media, need the honesty, the balance, the neutral, also the right."

"Penelitian ini membahas mengenai rangkaian perbuatan seperti apa yang dapat dikatakan dengan Penipuan dengan membahas definisi Penipuan menurut para ahli dan pertimbangan hakim. Penipuan dalam perjanjian sering terjadi dan menjadi permasalahan hukum antara dua pihak yang saling mengikatkan diri namun adanya fakta yang telah disembunyikan sehingga mempengaruhi keputusan untuk mengikatkan diri dalam perjanjian. Tujuan khusus dari penulisan ini untuk mengklarifikasi rangkaian perbuatan yang dapat dikatakan sebagai penipuan berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana serta menganalisa putusan putusan pengadilan mengenai perbuatan perbuatan salah satu pihak yang didalilkan melakukan penipuan dan bagaimana hakim mempertimbangkan suatu penipuan perjanjian tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif dan tipe penelitian yang dilakukan dengan menggunakan deskriptif analitis. Kesimpulan dari penulisan ini menjabarkan bahwa penipuan memiliki definisi yang beragam karena dibahas dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Penipuan menurut Common Law, dan penipuan menurut para ahli. Rangkaian perbuatan penipuan adalah perbuatan yang dapat menggerakkan orang lain/ membujuk orang lain dengan alat penggerak seperti akal/ tipu muslihat, karangan perkataan bohong, nama palsu dan keadaan palsu. Serta adanya macam macam pertimbangan hakim mengenai pembuktian dan definisi dari penipuan. Penerapn definisi penipuan dalam hubungan kontraktual dapat diterapkan dalam rancangan Kitab Undang Undang Hukum perdata dan pengadilan dapat memiliki konsep dan pemahaman yang sama mengenai definisi penipuan dan rangkaian perbuatan penipuan.

---

This thesis discussed about a series of fraudulent acts that define as a misrepresentation by defining definition according to the experts and judges considerations. Misrepresentation in agreements often occurs and becomes a legal problem between two parties that mutually binding but there are facts that has been hidden which affect the decision to binding themselves in agreement. The specific purpose of this thesis is to clarify a series of fraudulent acts that can be regarded as a misrepresentation according to the Civil Code and Criminal Law and analysed court decisions which discussed about one of the parties that perform a series of fraudulent acts and how the judges considered a fraud agreement. This research was conducted using the form of normative juridical research and the type of research carried out using analytical descriptive. The conclusion of this thesis was, misrepresentation has a many definitions because it is discussed in the Civil Code, Criminal Code, Fraud based on Common Law, and Fraud based on experts. A series of fraudulent acts are actions that can persuade others with false statement of fact, false representations, false names and false conditions. Moreover, there were a various kinds of judges' considerations regarding proof and definition of misrepresentation. The use of misrepresentation definition in contractual relationships can be applied in the draft Civil Code. Therefore, the court can have the same concept and understanding of the misrepresentation definition and a series of fraudulent acts."

"Skripsi ini membahas mengenai sejarah perkembangan konsep kekhilafan dalam hukum perdata Indonesia dan Inggris, konsep kekhilafan dalam perjanjian menurut hukum perdata Indonesia, konsep misrepresentation dalam hukum perdata Inggris serta perbandingannya dengan konsep kekhilafan dalam perjanjian di Indonesia. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa terdapat persamaan antara kekhilafan dengan misrepresentation yaitu karakteristiknya dapat membatalkan suatu perjanjian. Sedangkan, perbedaannya yaitu dalam pembagian macam-macam bentuknya. Penelitian ini menggunakan metode perbandingan hukum yang menghasilkan bentuk penelitian yuridis-normatif. Saran yang dapat disampaikan penulis dari penelitian ini adalah dengan perkembangan model perjanjian, maka konsep kekhilafan pun perlu untuk mengalami perkembangan juga dengan merinci lebih lanjut ketentuan mengenai kekhilafan di hukum perjanjian Indonesia sebagaimana hukum Inggris sehingga  menjadi efektif karena dapat mencakup bentuk-bentuk perkembangan kekhilafan yang lebih luas.

---

This thesis discusses about the development history and also the comparison of misrepresentation concept in Indonesia Civil Law and England Civil Law. Within this research, it is found that there is a similarity between misrepresentation known in Indonesia civil Law and England civil law, which is where both characteristic that may terminate an agreement, whereas for the difference, is about the division of all form of misrepresentations. This research uses law comparison method that made a juridical-normative research as an output. Within this research, the author has a suggestion that within development of varying agreements model, then misrepresentation concept also need to be equally developed by putting detailed provisions about misrepresenation in Indonesia regulations that regulate indonesia contract law as how it is implemented in England therefore the regulations can be clearer and effective because of the extension of misrepresentation on the regarded provisions."

"Skripsi ini membahas mengenai bagaimana penerapan prinsip utmost good faith pada praktiknya dalam kegiatan asuransi kebakaran. Dalam skripsi ini, pembahasan mengenai penerapan prinsip utmost good faith ditinjau berdasarkan sengketa perjanjian asuransi antara Samrida selaku tertanggung dan PT Asuransi Adira Dinamika selaku penanggung. Berdasarkan sengketa antara Samrida melawan PT Asuransi Adira Dinamika tersebut, yang menjadi pokok permasalahan adalah bagaimana penerapan prinsip utmost good faith dalam sengketa klaim asuransi antara Samrida melawan PT Asuransi Adira Dinamika, dan apakah pertimbangan hukum dari Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Tinggi Jakarta, dan Mahkamah Agung dalam sengketa klaim asuransi antara Samrida melawan PT Asuransi Adira Dinamika sudah tepat ditinjau dari hukum asuransi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang meneliti hukum sebagai norma positif dalam sistem perundang-undangan. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa Samrida selaku tertanggung telah melakukan pelanggaran terhadap prinsip utmost good faith dengan melakukan material misrepresentation terhadap PT Asuransi Adira Dinamika selaku penanggung. Selain itu, hakim pada Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkara Samrida melawan PT Asuransi Adira Dinamika telah salah menerapkan prinsip utmost good faith dalam putusannya.

---

This thesis discusses about how utmost good faith principle is applied in fire insurance practice. In this thesis, studies about the application of utmost good faith principle is discussed based on a dispute over the insurance agreement between Samrida as insured versus PT Asuransi Adira Dinamika as insurer. According todispute between Samrida versus PT Asuransi Adira Dinamika, the research questions that will be discussed in this thesis are about how utmost good faith principle is applied in dispute over the insurance claim between Samrida versus PT Asuransi Adira Dinamika, and whether the district court, court of appeals, and supreme court judges have appropriately applied the insurance law in their decisionon dispute over insurance claim between Samrida versus PT Asuransi Adira Dinamika. This thesis uses yuridis normative method of studies, which studies lawas positive norm in systems of law.

The result of this study concludes that Samrida as insured has violated utmost good faith principle by doing material misrepresentation against PT Asuransi Adira Dinamika as insurer. Furthermore, the judges in supreme court who adjudicate dispute between Samrida versus PT Asuransi Adira Dinamika have incorrectly applied utmost good faith principle intheir decision."

"Penulisan ini hadir karena keberadaan asuransi jiwa kredit sebagai bentuk proteksi bagi debitur dan kreditur dalam skema bancassurance yang mana kerap kali terjadi permasalahan dimana klaim pembayaran ditolak ditolak dengan berbagai dalil utamanya utmost good faith. Penulisan ini disusun dengan metode hukum doktrinal yang mana akan dibahas terkait Putusan No. 37/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel dan akan dilakukan analisis sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku. Dengan mengacu kepada studi kasus, penulisan ini membahas dasar hukum yang digunakan oleh perusahaan asuransi dalam menolak pembayaran klaim asuransi jiwa kredit. Dalam kasus ini, alasan penolakan klaim oleh perusahaan asuransi adalah pelanggaran prinsip utmost good faith dengan adanya misrepresentasi dan pelanggaran masa tunggu (waiting period) oleh tertanggung. Dari penelitian ini, penulis memperoleh kesimpulan bahwa alasan penolakan klaim harus memenuhi prinsip keadilan dan kepastian hukum, yang mana didasarkan juga pada pembuktian yang kuat. Oleh karenanya, pengawasan dalam wujud regulasi Otoritas Jasa Keuangan sebagai pihak berwenang perlu diperkuat dalam praktik asuransi dengan tidak hanya memikirkan tertanggung saja, tetapi juga dari sisi penanggung.

---

This writing is present because of the existence of credit life insurance as a form of protection for debtors and creditors in the bancassurance scheme, which often has problems where payment claims are rejected with various reasons, especially utmost good faith. This writing is compiled using the doctrinal legal method which will be discussed in relation to Decision No. 37/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel and will be analyzed in accordance with applicable legal regulations. By referring to the case study, this writing discusses the legal basis used by insurance companies in rejecting payment of credit life insurance claims. In this case, the reason for the rejection of the claim by the insurance company is a violation of the principle of utmost good faith with misrepresentation and violation of the waiting period by the insured. From this study, the author concludes that the reason for rejecting the claim must meet the principles of justice and legal certainty, which are also based on strong evidence. Therefore, supervision in the form of regulations needs to be strengthened in insurance practices by not only thinking about the insured, but also from the side of the insurer."