Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Peningkatan prevalensi penyakit tidak menular di Indonesia dan tren konsumsi minuman bergula dalam kemasan menjadi perhatian Pemerintah sehingga muncul usulan rencana kebijakan cukai minuman bergula dalam kemasan. Usulan ini telah disampaikan oleh Menteri Keuangan pada rapat bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tahun 2020 namun belum mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia hingga saat ini sehingga perlu dilakukan analisis atas faktor yang dipertimbangkan oleh pemangku kepentingan dalam merealisasikan kebijakan cukai minuman bergula dalam kemasan, baik dari tahap problem streams, policy streams, maupun politics streams. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis proses kebijakan cukai minuman bergula dalam kemasan ditinjau dari perspektif teori multiple streams Kingdon. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma post-positivist dengan pengumpulan data secara studi kepustakaan dan studi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat faktor yang dipertimbangkan sehingga kebijakan cukai minuman bergula dalam kemasan belum dapat diterapkan pada tahun 2022. Pada tahap problem streams, kebijakan cukai lainnya yaitu cukai plastik lebih diprioritaskan untuk diterapkan, pada tahap policy streams, keterlibatan pemangku kepentingan belum terintegrasi. Pada tahap politics stream, pemangku kepentingan lebih berpihak pada pihak industri mengingat kondisi perekonomian yang terdampak akibat Pandemi Covid-19 dan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia belum menyetujui kebijakan cukai minuman bergula dalam kemasan.

---

The increasing prevalence of non-communicable diseases in Indonesia and the consumption trend of sugar-sweetened beverages have become a concern for the government, so a proposal on the excise policy plan has emerged. This plan has been communicated by the Minister of Finance at a joint meeting with Commission XI of The House of Representatives of the Republic of Indonesia in 2020. Still, it has not been approved by the legislator until now. Hence, it is necessary to analyze the factors considered by stakeholders in realizing the policy of sugar-sweetened beverages excise, both from the problem streams, policy streams, and politics streams. This study aims to analyze the excise policy process for sugar-sweetened beverages from the perspective of Kingdon's multiple streams theory. The approach used in this study is a  post-positivist paradigm with data collection in library research and field research. The results showed that factors were considered so that the sugar-sweetened beverages excise policy could not be implemented in 2022. In problem streams, other excise policies, plastic excise, are prioritized to be implemented. In policy streams, stakeholder involvement has not been integrated. In the politics stream, stakeholders are more partial to the industry considering the economic conditions affected by the Covid-19 Pandemic and Commission XI of The House of Representatives of the Republic of Indonesia has not approved the sugar-sweetened beverages excise policy.

Abstrak :
Prevalensi penyakit tidak menular khususnya diabetes mellitus di Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta) terus meningkat setiap tahunnya. Hal tersebut dapat dipicu karena pola hidup yang gemar mengonsumsi Minuman Bergula Dalam Kemasan (MBDK). Dalam rangka merespons permasalahan tersebut, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai merencanakan kebijakan cukai MBDK. Namun, kebijakan tersebut belum diimplementasikan hingga saat ini, padahal sejumlah negara di Asia Tenggara sudah menerapkan kebijakan cukai MBDK. Salah satu faktor keberhasilan dalam menetapkan kebijakan adalah pandangan atau persepsi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi masyarakat DKI Jakarta atas rencana kebijakan cukai MBDK. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan pengumpulan data melalui survei berupa kuesioner dan wawancara sebagai pelengkap. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat DKI Jakarta memiliki persepsi yang positif atas rencana kebijakan cukai MBDK. Persepsi positif didukung karena masyakarat DKI Jakarta memiliki sikap, motif, kepentingan, dan harapan yang positif atas rencana kebijakan cukai MBDK. Namun, agar kebijakan cukai MBDK dapat diterima masyarakat, peneliti menyarankan agar penyuluhan atau edukasi mengenai kebijakan cukai MBDK dan dampak konsumsi MBDK dilakukan secara rutin dan menarik, serta melakukan kajian mengenai elastisitas produk MBDK agar dapat mengetahui dampak kenaikan harga terhadap penurunan konsumsi. ......The prevalence of non-communicable diseases, particularly diabetes mellitus, in DKI Jakarta continues to increase each year. This can be attributed to a lifestyle that involves a high consumption of Sugar Sweetened Beverages (SSB). In response to this issue, the government, through the Directorate General of Customs and Excise, is planning a SSB excise policy. However, the policy has not been implemented yet, even though several countries in Southeast Asia have already implemented SSB excise policies. One of the key factors in successful policy implementation is the perception of the society. This study aims to analyze the perception of DKI Jakarta society regarding the planned SSB excise policy. The research adopts a quantitative approach, collecting data through surveys in the form of questionnaires and complementary interviews. The results of this study indicate that the DKI Jakarta society has a positive perception of the planned SSB excise policy. The positive perception is supported by the fact that the DKI Jakarta society has positive attitudes, motives, interests, and expectations towards the planned SSB excise policy. However, to ensure the acceptance of the SSB excise policy by the public, the researchers suggest conducting regular and engaging education and awareness campaigns about the SSB excise policy and its impact on consumption. Additionally, studying the elasticity of SSB products is recommended to understand the impact of price increases on consumption reduction.