Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Direktorat Jenderal Bina Usaha Kementerian Kesehatan RI menyatakan bahwa tahun 2020 semua rumah sakit di Indonesia harus sudah menerapkan green hospital, namun di lapangan belum semua rumah sakit yang mengimplementasikan green hospital. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kesiapan RSIA Assalam dalam kesiapan menuju green hospital berdasarkan pedoman Kementerian Kesehatan tahun 2018. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif  dengan metode studi kasus. Penilaian kesiapan green hospital dilakukan dengan skoring self assessment green hospital Kementerian Kesehatan. Setelah dilakukan penelitian didapatkan hasil bahwa kesiapan green hospital di RSIA Assalam secara keseluruhan mencapai total 50%, dengan perincian kepemimpinan 50%, lokasi dan landscape 50%, bangunan RS 71%, pengelolaan bahan kimia dan B3 54%, pengelolaan limbah 71%, efisiensi energi 7%, efisiensi air 33%, kebersihan lingkungan dan sektor penyakit 80%, pengelolaan makanan 80%, kualitas udara 40%, inovasi lain terkait green hospital 0%, penghargaan bidang kesehatan lingkungan lainnya 0%. Elemen yang memiliki persentase paling tinggi adalah elemen kebersihan lingkungan dan sektor penyakit dan elemen pengelolaan makanan, sedangkan elemen yang memiliki persentase terendah adalah elemen inovasi lain terkait green hospital dan elemen penghargaan bidang kesehatan lingkungan lainnya. Berdasarkan status kesiapan green hospital maka RSIA Assalam berada di posisi brown hospital ......The Directorate General of Business Development of the Indonesian Ministry of Health stated that in 2020 all hospitals in Indonesia must have implemented a green hospital, but in the field not all hospitals have implemented a green hospital. The purpose of this study was to analyze the readiness of RSIA Assalam in readiness to go to a green hospital based on the Ministry of Health guidelines in 2018. This research uses a qualitative approach with a case study method. The assessment of green hospital readiness is carried out by scoring the Ministry of Health's green hospital self-assessment. After conducting research, it was found that the readiness of green hospitals at RSIA Assalam as a whole reached a total of 50%, with details of leadership 50%, location and landscape 50%, hospital buildings 71%, chemical and B3 management 54%, waste management 71%, energy efficiency 7%, water efficiency 33%, environmental cleanliness and disease sector 80%, food management 80%, air quality 40%, other innovations related to green hospital 0%,  Other Environmental Health Awards 0%. The elements that have the highest percentage are elements of environmental hygiene and the disease sector and food management elements, while the elements that have the lowest percentage are other innovation elements related to green hospitals and other environmental health appreciation elements. Based on the readiness status of the green hospital, RSIA Assalam is in the position of brown hospital.

Abstrak :
Jumlah tenaga kesehatan yang bekerja di lingkungan Departemen Kesehatan dan tenaga UPT Daerah dibawah Departemen Kesehatan di seluruh Indonesia menurut data hasil PUPNS tahun 2003 adalah sekitar 37.551 orang tenaga UPT dan 4.391 orang pegawai Departemen Kesehatan Pusat. Sistem informasi yang berisi tentang data kepegawaian Departemen Kesehatan diperlukan untuk menunjang kelancaran tugas-tugas kepegawaian di lingkungan Departemen Kesehatan. Sampai saat ini, keadaan pegawai yang berjumlah kurang lebih dari 40.000 pegawai tersebut belum sempurna keberadaannya, sehingga perlu pengolahan lebih lanjut agar menghasilkan data yang lebih baik dan akurat. Untuk itu Departemen Kesehatan telah menerapkan pelaksanaan program Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMKA). Dalam pelaksanaannya, terdapat perbedaan antara hasil analisis informasi yang tersedia dalam program SIMKA dengan informasi yang dibutuhkan penentu kebijakan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metodologi kualitatif untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang gambaran pelaksanaan program SIMKA di Kantor Pusat Departemen Kesehatan. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara mendalam dan observasi, sedangkan data sekunder didapatkan melalui laporan-laporan yang berhubungan dengan pelaksanaan program SIMKA. Penelitian dilakukan di Kantor Pusat Departemen Kesehatan dan bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan dan permasalahan pelaksanaan program SIMKA dalam pengambilan keputusan dibidang kepegawaian. Dari penelitian yang dilakukan di Kantor Pusat Departemen Kesehatan diperoleh bahwa Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian telah berjalan disebagian besar unit utama kecuali di Direktorat Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan, serta Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dengan alasan fasilitas software yang ada tidak dapat dipergunakan. Kebutuhan informasi bagi pengguna maupun para penentu kebijakan belum semuanya dapat terpenuhi karena di dalam program SIMKA ada beberapa materi informasi jabatan fungsional, angka kredit, psikotest, criteria penghargaan belum ada serta data yang masuk kurang lengkap. Ketersediaan sumber daya manusia dirasakan masih kurang baik dalam kuantitas maupun kualitas karena setiap unit utama hanya mempunyai 1 (satu) orang pelaksana SIMKA dengan latar pendidikan SLTA. Evaluasi belum pernah dilakukan karena belum adanya SOP yang berisi standar penilaian untuk melihat sejauh mana pelaksanaan program SIMKA telah mencapai tujuan yang diinginkan. Di masa yang akan datang, diperlukan peningkatan pelaksanaan program SIMKA dengan menambah jumlah tenaga dan memberikan pelatihan-pelatihan yang sesuai dengan pelaksana program SIMKA, mensosialisasikan akan manfaat dan pentingnya pelaksanaan program SIMKA ke seluruh pegawai, melakukan evaluasi pelaksanaan program SIMKA agar dapat memberikan kontribusi terhadap perencanaan dan pengembangan program SIMKA di masa mendatang. Daftar pustaka : 31 (1973 : 2002)

---

Analysis on Implementation of Personnel Management Information System in the Ministry of Health Year 2003There was 37 551 Local UPT personnel's all over Indonesia and 4 391 health personnel's in central office of Ministry of Health (MOH) according to PUPNS 2003 data. Information system contained data on personnel of MOH is needed to support the work effectiveness of MOH. Up to now, the existing system is not yet perfect and need more improvement to obtain better and more accurate data. Ministry of Health has implemented personnel management information system (SIMKA). In the implementation there was difference between the information analysis result available in SIMKA program and information needed by policy maker. This study used qualitative method to obtain rich information about the description of implementation of SIMKA in MOH central office. Primary data collection was conducted through in depth interview and observation, while secondary data was obtain through reports related to the implementation of SIMKA program. This study was conducted in MOH central office and aimed to understand the used of and problems of implementation of SIMKA in decision making regarding personnel management. The study showed that SIMKA has been implemented in most main units except in Directorate General of Infectious Diseases Eradication and Environment Health and Development and Empowerment of Human Resource Unit due to unavailability of appropriate software. Not all information needs could be supplied since SIMKA program had not yet incorporated several information on functional position, credit point, psycho test result, reward criteria, and incomplete entered data. Insufficiencies of human resource was still felt both in terms of quantity and quality because there was only one SIMKA person with high school background in each main unit. There was no evaluation had ever been conducted since there was no SOP to evaluate how far SIMKA program had reached its targeted objectives. In the future, it is necessal to improve the implementation of SIMKA program by adding extra personnel and to provide appropriate trainings, to socialize the benefit and importance of SIMKA program targeted to all personnel's, to conduct evaluation on the implementation of SIMKA program as to contribute more to planning and development of SIMKA program in the future. References: 29 (1973-2002)

Abstrak :
Pembiayaan pelayanan kesehatan pasien COVID-19 di rumah sakit dapat di klaimkan kepada Kementerian Kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis biaya pelayanan pasien rawat jalan COVID-19 di RSUD Matraman dan perbandingannya dengan tarif Kementerian Kesehatan. Desain penelitian ini adalah penelitian operasional dengan mengumpulkan data kuantitatif dan kualitatif. Variabel penelitian meliputi jenis kelamin, usia, diagnosa, komorbid pasien, dan biaya rata-rata pelayanan pasien rawat jalan. Kemudian dilakukan analisis perbandingan biaya pelayanan pasien di rumah sakit dan tarif Kementerian Kesehatan. Biaya pelayanan pasien COVID-19 ditinjau berdasarkan perspektif rumah sakit (health provider) dengan melihat komponen tagihan biaya konsultasi, bmhp, obat, tindakan medis dan pemeriksaan penunjang. Dari 84 berkas tagihan pasien didapatkan biaya rata-rata pelayanan pasien rawat jalan COVID-19 yang terbesar adalah Suspek COVID-19 dengan komorbid (Rp. 654.331) dan yang terkecil pada Terkonfirmasi COVID-19 dengan komorbid (Rp. 330.817). Komponen biaya terbesar adalah biaya tindakan medis dan penunjang (77%). Terdapat perbedaan rata-rata biaya yang signifikan antara variable usia, jenis kelamin, diagnosa, komorbid terhadap biaya pelayanan pasien rawat jalan COVID-19 (p <0.005). Selisih antara biaya pelayanan dengan tarif kementerian kesehatan terbesar adalah pada suspek COVID-19 dengan komorbid (-) Rp. 208.069/Pasien, Evaluasi biaya pada pelayanan pasien COVID-19 sangat perlukan untuk meningkatkan kendali mutu dan kendali biaya di rumah sakit. ......The cost of health services for COVID-19 patients in hospitals can be claimed to the Ministry of Health. This study aims to analyze the cost of outpatient services for COVID-19 at RSUD Matraman and its comparison with the Ministry of Health's rates. The design of this research is operational research by collecting quantitative and qualitative data. The research variables included gender, age, diagnosis, patient comorbidities, and the average cost of outpatient services. Then performed a comparative analysis of the cost of patient care at the hospital and the Ministry of Health rates. Covid-19 patient service costs are reviewed from the perspective of the hospital (health provider) by looking at the components of the bill for consultation fees, consumable medical cost, drugs, medical actions and supporting examinations. From 84 patient bill files, the largest average cost of outpatient services for COVID-19 was Suspect COVID-19 with comorbid (Rp. 654,331) and the smallest was Confirmed COVID-19 with comorbid (Rp. 330,817). The largest cost component was the cost of medical and supporting actions (77%). There was a significant difference in the average cost between age, sex, diagnosis, and comorbid variables on the cost of outpatient services for COVID-19 (p <0.005). The biggest difference between the service fee and the Ministry of Health's tariff is the suspected COVID-19 with comorbid (-) Rp. 208.069 / Patient, Evaluation of costs on COVID-19 patient services is urgently needed to improve quality control and cost control in hospitals.

Abstrak :
ABSTRAK
Dalam rangka mencapai tujuan nasional diselenggarakanlah upaya pembangunan yang berkesinambungan termasuk di antaranya pembangunan kesehatan. Praktik kerja profesi di Kementerian Kesehatan Periode Bulan Mei Tahun 2017 bertujuan untuk memahami tugas dan tanggung jawab apoteker di lembaga pemerintahan Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, memiliki wawasan, pengetahuan keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan praktek kefarmasian di lembaga pemerintahan, memiliki gambaran nyata tentang permasalahan praktek kefarmasian di lembaga pemerintahan seperti Kementerian Kesehatan, khususnya di Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Praktik kerja profesi di Kementerian Kesehatan dilakukan selama dua minggu dengan tugas khusus yaitu Perizinan Dan Klasifikasi Alat Kesehatan Diagnostik In Vitro. Tujuan dari tugas khusus ini untuk memberikan gambaran mengenai proses pemberian izin edar produk Alat Kesehatan Diagnostik In Vitro.

---

ABSTRACT
In order to achieve the national goals, sustainable development efforts was held, including the health developmemt. Internship at Directorate of Pharmaceutical and Medical Devices, Ministry of Health Republic of Indonesia Month Period May 2017 aims to understand the duties and responsibilities of pharmacists in government institutions of the Directorate of Pharmaceutical and Medical Devices, Ministry of Health Republic of Indonesia having the insight, knowledge, skills and practical experience to undertake pharmaceutical practice Government agencies, can also have the insight of pharmaceutical practice issues in government institutions such as the Ministry of Health Republic of Indonesia, particularly in the Directorate of Pharmaceutical and Medical Devices. Practice professional work in , Ministry of Health Republic of Indonesia conducted for two weeks with a special assignment is Licensing And Classification In Vitro Diagnostic of Medical Device. The purpose of this special asignment is to provide an overview of the process of licensing the In Vitro Diagnostic of Medical Device product.

Abstrak :
ABSTRAK Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sebagaimana yang tercantum dalam Pancasila dan Pembukaan UUD RI Tahun 1945. Pembangunan kesehatan diselenggarakan oleh pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia yang berlandaskan kesamaan hak asasi manusia, yaitu setiap orang berhak atas kesehatan. Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Pemerintah bertanggung jawab dalam pembangunan kesehatan yaitu dalam hal merancanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat. Selain itu, pemerintah juga bertanggung jawab atas ketersediaan lingkungan, tatanan, fasilitas kesehatan baik fisik maupun sosial bagi masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi ndash; tingginya. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Kemenkes RI merupakan badan pelaksana pemerintah di bidang kesehatan yang dipimpin oleh Menteri Kesehatan yang bertanggung jawab langsung kepada presiden. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan selalu berupaya agar pelayanan kesehatan semakin baik kualitasnya.Kata kunci : Apoteker, Praktik Kerja Profesi, Kementerian Kesehatan RIHalaman : x 38 halaman 1 tabel, 1 lampiran .Daftar Pustaka : 8 2009 ndash; 2016

---

Health is a human right and one of the elements of welfare that must be realized as stated in Pancasila and the Preamble of the 1945 Constitution. Health development is organized by the government and all the people of Indonesia based on the common human rights, that everyone has the right to health. Health development aims to increase awareness, willingness, and ability to live healthy for everyone to realize the highest level of public health. The government is responsible for health development in terms of planning, organizing, organizing, fostering and supervising the implementation of health efforts that are equitable and affordable by the community. In addition, the government is also responsible for the availability of environment, order, health facilities both physical and social for the community to achieve the highest degree of health. Ministry of Health Republic of Indonesia Kemenkes RI is a government implementing agency in the health sector led by the Minister of Health who is directly responsible to the president. The government through the Ministry of Health always strive for better quality health care.Keywords : Pharmacist, Praktik Kerja Profesi, Ministry of Health RIPages : x 38 pages 1 table, 1 appendices .Refferences : 8 2009 ndash; 2016

Abstrak :
The need estimate for the doctors at 2007-2010 is 70.782 person and dentist 25.953 persons. With than the amount to prepare until 2006 year the doctors was 44.584 person and dentist 11.289 person. So that the estimate until 2010 year to increasing necessary needs the doctor opinion 6500 persons, dentist 3500 persons every years (Development and influence Human Resources of Health Services, Departement of Health RI 2007). The want completed and consequence boundary the formation, the government in the distric for the research that the recruitment with the contract system. The aims for the research was to be analysis for the polyce the doctors and dentist placement in district: Sumenep, Bondowoso Badung, Kareangasem and Kediri town.

Abstrak :
Peningkatan pelayanan kesehatan selalu diupayakan oleh Pemerintah mengingat semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi dalam dunia kesehatan. Upaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dapat melalui pelayanan kefarmasian yang professional. Apoteker memiliki peran dan tanggung jawab dalam mendukung tercapainya sasaran program kesehatan, terutama dibidang kefarmasian. Melalui kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker PKPA ini diharapkan calon apoteker dapat lebih memahami peran dan tugas Apoteker dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, khususnya Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian. Praktek kerja profesi ini dilaksanakan mulai dari tanggal 22 Mei ndash; 2 Juni 2017. Berdasarkan PKPA yang telah dilakukan, Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian merupakan tempat bagi seorang apoteker untuk dapat menjalankan profesi apoteker yang berkaitan dengan kepentingan perikemanusiaan terutama dalam bidang kesehatan. Apoteker di lingkup pemerintahan, khususnya Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian dapat memberikan perannya di bidang regulasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan yang berkaitan dengan produk dan distribusi produk farmasi, kosmetika dan makanan. ...... Improving health services is always strived by the government given the growing development of science and technology in the world of health. Efforts to improve health services can be through professional pharmaceutical services. Pharmacists have a role and responsibility in supporting the achievement of health program targets, especially in the field of pharmaceuticals. Through this internship activity, the pharmacist candidate can better understand the role and duty of pharmacist in performing pharmaceutical work in Directorate General of Pharmaceutical and Medical Device Ministry of Health of the Republic of Indonesia, especially the Directorate of Pharmaceutical Production and Distribution. This internship is carried out from May 22nd to June 2nd, 2017. Based on internship that has been done, the Directorate of Pharmaceutical Production and Distribution is a place for a pharmacist to be able to run the pharmacist profession related to the interests of humanity, especially in the field of health. Pharmacists in the scope of government, especially the Directorate of Pharmaceutical Production and Distribution can provide its role in the field of regulation, compilation of norms, standards, procedures and criteria, as well as providing guidance related to the product and distribution of pharmaceutical products, cosmetics and foods.

Abstrak :
Jurusan Teknik Radiodiagnostik Politeknik Kesehatan Jakarta II merupakan institusi yang mencetak insan profesi di bidang radiografi yang lulusannya dituntut mempunyai kualitas dan profesionalisme yang tinggi menghadapi era globalisasi. Pada realitasnya menunjukkan bahwa nilai prestasi belajar mahasiswanya rata-rata hanya 2,58 belum mencapai pada tingkat prestasi yang baik, demikian pula hasil nilai ujian masuk mahasiswanya rata-rata hanya 33,18 masih sangat rendah. Penelitian ini membahas tentang hubungan nilai ujian masuk terhadap prestasi belajar mahasiswa dengan berbagai faktor konfoundingnya dan hubungan motivasi belajar terhadap prestasi belajar dengan berbagai faktor konfoundingnya. Metode penelitian menggunakan cross sectional, dengan analisis statistik menggunakan uji korelasi, uji T, uji Anova, dan Regresi linier ganda. Hasil analisis statistik multivariat regresi linier ganda menunjukkan adanya hubungan positif dan linier antara nilai ujian masuk dengan prestasi belajar mahasiswa setelah dikontrol oleh variabel konfounding jenis kelamin dan interaksi (nilai ujian masuk, jenis kelamin). Nilai R= 0,697, nilai R2 0,486, nilai R2 adjusted = 0,477. Model Regresi Linier yang diperoleh dengan persamaan matematis sebagai berikut : Prestasi Belajar = 2,047 + 0,01211 Nilai Ujian Masuk - 2,039 Jenis Kelamin - 0,835 Nilai Ujian Masuk Jenis Kelamin. Hasil analisis statistik multivariat regresi liner ganda motivasi dengan prestasi belajar mahasiswa (P value= 0,793) tidak mempunyai hubungan bermakna setelah dikontrol oleh variabel konfounding pembagian kelas, sikap, sekolah menengah jurusan(1), tingkat(l), status mahasiswa, jenis kelamin, sekolah menengah jurusan(2), dan nilai ujian masuk. Nilai R-- 0,639, nilai R2 = 0,408, nilai R2 adjusted = 0,377. Dengan persamaan matematis : Prestasi Belajar = 2,242 + 0,000877 Motivasi + 0,05591 Kelas - 0,00215 Sikap - 0,126 Jurusan SMU(2) - 0,0732 tingkat(l) - 0,14 status mahasiswa + 0,221 jenis kelamin - 0,42 Jurusan SMU(1) + 0,01398 nilai ujian masuk. Nilai Ujian Masuk mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap prestasi belajar mahasiswa setelah dikontrol oleh variabel jenis kelamin dan interaksinya (nilai ujian masuk jenis kelamin). Untuk memperoleh calon mahasiswa Teknik Radiodiagnostik yang berkualitas maka harus menetapkan hasil ujian masuk yang terbaik dengan menentukan nilai batas lulus minimal 50 dengan kategori lulus 4 mata uji atau 3 mata uji. Walaupun hubungan motivasi dengan prestasi belajar berdasarkan analisis statistik tidak signifikan, ada faktor lain yang berpengaruh terhadap prestasi belajar mahasiswa yang harus menjadi perhatian penting bagi institusi pendidikan Teknik Radiodiagnostik dalam merancang kegiatan belajar mengajar guna menghasilkan mutu mahasiswa yang berprestasi baik. Daftar bacaan : 65 (1984 -- 2003)

---

The Relationship Between the Score of Admission Test and Motivation with Learning Achievement of the Students of Radiodiagnostic Technic of Health Polytechnic Jakarta II, Ministry Of Health in 2003Department of Radio diagnostic Technic of Health Polytechnic Jakarta II is an institution which produce the professional of radiographers and high qualified graduation facing the globalization. The evidence show the mean of student score during study only 2.58. That score mean the achievement grade is still not good enough, while the mean score of admission test only 33.18. This research study about relationship between the score of admission test with the learning achievement and the various confounding factor and also the relationship between motivation with the learning achievement and the various confounding factor. The study design is cross sectional, with statistical analysis using Correlation test, T-tes, ANOVA test, and Multiple Linear Regression. The result of bivariate analysis showed that the variable that correlate with the learning achievement of student were sex, the major of high school background, type of class, status of student, grade, and the score of admission test, while the variable that has not correlation with the learning achievement of student were age, allowance, attitude, perception about lecturer, body mass index (the nutritional status), education level of father, education level of mother, residence, motivation, and the background of high school region. The result analysis of multivariate using multiple linear regression indicate positive correlation between the score of admission test with the learning achievement of the student after controlled by confounding variable of sex and interaction (the score of admission test and sex), the significance value is 0,000. R value = 0,697. R2 value = 0,486, R2 adjusted value = 0,477. The mathematic model of multiple linear regression: the learning achievement = 2.047 + 0,01211 the score of admission test - 2.039 sex - 0,835 sex*the score of admission test. The result analysis of multivariate using multiple linear regression indicate correlation between motivation with the learning achievement of the student not significant (P value = 0,793) after controlled by confounding variable type of class, attitude, major of high school(2), grade(1), status of student, sex, major of high school(1), and the score of admission test. R. value = 0,639 R2 value = 0,408, and R2 adjusted = 0,377. The mathematic model of multiple linear regression is the learning achievement = 2,242 + 0,0008775 Motivation + 0,05591 type of class - 0,00215 Attitude - 0,126 Major of Highschool(2) - 0,0732 grade(l) - 0,140 status + 0,221 sex - 0,420 Major ofHlghschool(1) + 0,01398 the score of admission test. The score of admission test had influence to the learning achievement of the student after controlled by variable sex and interaction (sex *the score of admission test). To recruite the best candidates of students, so the departement must recomended the best of qualification with the passing grade of 50 or the condition pass in 4 or 3 examination subject. Although, with statistic analysis showed there is no relationship between motivation with the learning achievement, some another factor have influence the learning achievement of student, so it is important to Departement of Radiodiagnostic Technic to design educational process to produce the qualified graduation. Refferences: 65 (1984 -2003)

Abstrak :
Penyusunan perencanaan strategis lima tahun kedepan (2007 - 2011) pada Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Departemen Kesehatan R.I. merupakan suatu kebutuhan yang didorong oleh komitmen pimpinan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi untuk menjamin ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat dan perbekalan kesehatan serta meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian yang didukung oleh tenaga farmasi yang profesional.

Perencanaan Strategis disusun melalui penelitian operasional yang diawali dengan analisis situasi lingkungan eksternal dan internal untuk mengidentifikasi faktor peluang dan ancaman serta faktor kekuatan dan kelemahan Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan.

Dari hasil penelitian ini ditetapkan strategi peningkatan sosialisasi pedoman¬pedoman dan juknis, pengembangan kapasitas organisasi, peningkatan advokasi, peningkatan kompetensi tenaga pengelola obat, peningkatan sistem informasi pencatatan dan pelaporan, peningkatan pemanfaatan obat esensial, dan peningkatan efisiensi pemanfaatan dana pengadaan obat. Strategi yang telah ditetapkan secara konsesnsus selanjutnya dilakukan pemetaan strategi dengan pendekatan Ballance Scorecard (BSC) agar dapat diimplementasikan ke dalam langkah-langkah kegiatan yang komprehensif dan berkesinambangan melalui pendekatan empat perspektif sasaran strategik: 1) keuangan, 2) pelanggan, 3) proses bisnis internal, dan 4) pembelajaran dan pertumbuhan.

Pada tahap implementasi dilakukan upaya tindak lanjut dengan menyusun Rencana Aksi (Plan of Action/POA) pada pelaksanaan kegiatan pokok dan kegiatan indikatif untuk pencapaian tujuan jangka panjang dan penilaian pencapaian kinerja

---

To develop further five years strategic planning (2007 - 2011) at Directorate of Public Drug and Medical Device Ministry of Health (MoH) Republic of Indonesia was a demand which to be supported by managerial commitment in performing task and functions of assuring availability, equity, affordability of medicines and medical devices and promoting pharmaceutical care which supported by professional pharmacy staff.

Strategic Planning was developed through operational research initiated by situational analysis of external and internal environment in identifying opportunity - threat factors and strength - weakness factors of Directorate of Public Drug and Medical Device.

Regarding to research results, it was defined strategies of strengthening socialization of guidelines and standardized procedures, developing organization capacity, strengthening advocacy, escalating pharmacy staff competency, revitalizing reporting and recording system, expanding essential drug utilization, and increasing efficiency of drug funding. A set of strategies decided consensually followed by strategy mapping with Balance Scorecard (BSC) approaches for better implementations into comprehensive and sustained steps in perspectives of finance, customer, internal process and grow-build.

Follow up actions on implementation stage articulated in developing Plan of ActionlPOA at Main Activities and streamlined by indicative actions toward long term objective achievement and performance assessment.