Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuan dari skripsi ini adalah meneliti mengenai pengaruh dari faktor fundamental perusahaan yang digambarkan dengan book-to-market ratio, kebijakan pendanaan perusahaan, dan ukuran perusahaan, serta kondisi makroekonomi yang digambarkan oleh inflasi, tingkat suku bunga SBI, dan pertumbuhan PDB sektor tambang terhadap imbal hasil saham perusahaan pertambangan pada periode 2004-2008 dengan rentang data tahunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa book-to-market ratio, ukuran perusahaan, tingkat inflasi, tingkat suku bunga SBI, dan pertumbuhan PDB sektor tambang memiliki pengaruh yang signifikan.. Sedangkan kebijakan pendanaan perusahaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat imbal hasil saham pertambangan. Penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi investor dalam mengambil keputusan-keputusan berinvestasi terutama pada saham-saham pertambangan.

---

The purpose of this thesis is to analyze the effects of book-to-market ratio, corporate financing decision, size, inflation rate, risk-free rate (SBI rate), and the growth of Mining Sector GDP for the period of 2004-2008. The range of data used in this research paper is yearly data. The result shows that book-to-market ratio, size, inflation rate, risk-free rate (SBI rate), and growth of Mining sector GDP have a significant effect on the mining companies stock return. Nevertheless, corporate financing decision don?t have a significant effect on mining companies? stock return. This result can be utilized as a reference for investors in order to determine the best investment decisions especially in mining sector stocks."

"Di era industri 4.0 dan perkembangan teknologi ini, seluruh sektor industri dituntut untuk memastikan perusahaannya memiliki suatu konsep ketahanan sistem dari segala macam potensi terjadinya variabilitas pada proses bisnis yang kemudian disebut sebagai konsep resilience. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan konsep safety resilience pada perusahaan industri pertambangan guna mengetahui tingkat kemampuan perusahaan tersebut dalam menghadapi kondisi tidak terduga. Desain studi penelitian ini berjenis deskriptif dengan metode semi kuantitatif dan menggunakan tools Resilience Assessment Grid (RAG) sebagai panduan wawancara. Pengambilan data dilakukan dengan meninjau dokumen perusahaan dan melakukan wawancara dengan teknik purposive sampling. Berdasarkan hasil analisis, PT X memiliki unsur resilience dengan membandingkan reliabilitas perusahaan dengan besaran risiko. Tingkat implementasi konsep safety resilience pada PT X rata-rata memiliki persentase sebesar 87.9% yang termasuk tahap menuju resilience dengan rincian kemampuan respon (88.9%), kemampuan monitoring (89.2%), kemampuan belajar (86.1%), dan kemampuan antisipasi (87.6%). Pendekatan teknologi, baiknya kemampuan respon, dan komitmen dari petinggi perusahaan menjadi aspek pendukung tingginya tingkat implementasi konsep safety resilience pada PT X. Sedangkan, adanya ketimpangan tingkat persepsi risiko pada pekerja dan dasar pembelajaran perusahaan yang masih mengedepankan paradigma safety-I menjadi penghambat perusahaan dalam mengimplementasikan konsep safety resilience secara maksimal.

---

In the industrial era 4.0 and technological developments, all industrial sectors are required to ensure that their companies have a concept of system resilience from all kinds of potential for variability in business processes, which is then referred to as the concept of resilience. This study aims to analyze the application of the concept of safety resilience in mining industry companies to determine the level of the company's ability to deal with unexpected conditions. The design of this research study is descriptive with a semi-quantitative method and uses the Resilience Assessment Grid (RAG) tools as an interview guide. Data were collected by reviewing company documents and conducting interviews using the purposive sampling technique. Based on the results of the analysis, PT X has an element of resilience by comparing the company's reliability with the amount of risk. In addition, the level of implementation of the safety resilience concept at PT X has an average percentage of 87.9% which is included in the stage towards resilience with details on response-ability (88.9%), monitoring ability (89.2%), learning ability (86.1%), and anticipation (87.6%). The technological approach, good response-ability, and commitment from company officials are aspects that support the high level of implementation of the safety resilience concept at PT X. Meanwhile, the imbalance in the level of risk perception among workers and the company's learning base that still prioritizes the safety-I paradigm is an obstacle for companies to implement maximum safety resilience concept."

"ABSTRAKIndustri pertambangan emas di Kawasan Tumpang Pitu diharapkan dapat membawa kesejahteraan masyarakat dan memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi. Namun, pada praktiknya kehadiran industri pertambangan justru mengancam kehidupan masyarakat yang tinggal dekat lokasi pertambangan. Hal ini ditandai oleh kehancuran dan kerusakan ekologis, hilangnya lahan pekerjaan, mengancam keberlangsungan sistem ruang budaya, dan kriminalisasi di Kawasan Tumpang Pitu. Tugas Karya Akhir ini mengidentifikasi masalah ini sebagai kajian kekerasan menggunakan teori State Corporate-Crime, untuk menganalisis bagaimana negara dan perusahaan turut serta menimbulkan korban dalam aktivitas pertambangan di Kawasan Tumpang Pitu. Pada akhirnya, penelitian ini menemukan bahwa telah terjadi berbagai bentuk kekerasan yaitu kekerasan langsung, kekerasan struktural, dan kekerasan lambat. Tidak terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan terjadinya berbagai bentuk kekerasan merupakan sebuah kejahatan negara-perusahaan.

---

ABSTRACT

The gold mining industry in the Tumpang Pitu area is expected to bring prosperity to the community and contribute to economic growth. However, in practice the presence of the mining industry actually threatens the lives of people who live near mining sites. This is marked by ecological destruction and damage, loss of employment, threatening the sustainability of the cultural space system, and criminalization in the Overlapping Area. This Final Project identifies this problem as a study of violence using the theory of State Corporate-Crime, to analyze how countries and corporate participate in causing casualties in mining activities in the Overlapping Area. In the end, this research found that various forms of violence have occurred, namely direct violence, structural violence, and slow violence. The absence of public welfare and the occurrence of various forms of violence is a state-corporate crime.

"

"Industri pertambangan batubara yang melakukan kegiatan pengolahan dan pencucian batubara cenderung menggunakan rawa sebagai tempat pembuangan limbah batubara yang berasal dari proses pencuciannya. Walaupun di dalam dokumen AMDAL diharuskan melakukan pengelolaan limbah dengan membuat kolam pengendap secara berseri sesuai dengan kapasitas yang dibutuhkan dan pengendapannya dilakukan secara periodik.

Batubara hasil penambangan (Run of Mine) dari tambang sebelum dipasarkan terlebih dahulu diproses di Instalasi Pengolahan dan Pencucian. Di Instalasi dilakukan proses pengecilan ukuran (antara 0,125 mm s.d. 50 mm) dan selanjutnya dilakukan pencucian dengan menggunakan air supaya partikel pengotornya lepas dari batubara. Partikel-pertikel halus tersebut terdiri dari batubara berukuran < 0,125 mm, batuan lempung, batuan lanau, batuan pasiran dan batuan lainnya yang disebut limbah batubara, dibuang ke Rawa Beloro yang berada di sekitar lnstalasi Pengolahan dan Pencucian.

Tujuan penelitian ini adalah a) Mengetahui parameter kualitas air yang tercemar akibat pembuangan limbah batubara ke dalam Rawa Beloro; b) Mengetahui tingkat pencemaran yang terjadi di Rawa Beloro akibat pembuangan limbah batubara; c) Mengetahui penyebab utama terjadinya degradasi ekosistem perairan Rawa Beloro; d) Mengetahui pengaruh limbah batubara terhadap struktur komunitas pada perairan Rawa Beloro; e) Mengetahui pengaruh limbah batubara terhadap degradasilsuksesi rawa. Penelitian secara ilmiah untuk mengetahui hal.tersebut di atas belum pernah dilakukan, untuk itu perlu dilakukan penelitian. Setelah diketahuinya pengaruh pembuangan limbah batubara ke dalam rawa maka basil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pembuatan peraturan atau kebijakan pemerintah di bidang industri pertambangan batubara.

Penekananan pada hipotesis ini bahwa limbah batubara akan mempengaruhi beberapa aspek: a) Parameter fisika (kecerahan, suhu, kecerahan dan padatan tersuspensi) dan kimia (Fe dan pH) dapat menurunkan kualitas perairan akibat pembuangan limbah batubara; b) Rawa Beloro dikategorikan tercemar jika parameter fisika dan kimia perairan melebihi standar Indeks Mutu Kualitas Air (U. S. STORET EPA); c) Dalam penentuan kualitas perairan beberapa parameter fisika dan kimia penyebab utama dapat berkorelasi negatif dengan parameter pendukung lainnya; d) Pembuangan limbah batubara memberi darnpak pada kualitas biota perairan; e) Pembuangan limbah batubara secara terns menerus dapat mengakibatkan suksesi rawa menjadi darat.

Penelitian dilakukan secara survey lapangan dan pengambilan sampel dari Rawa Beloro yang merupakan rawa yang terganggu lingkungannya akibat pembuangan limbah batubara (10 titik stasiun) dan perairan Rawa Ngandang sebagai rawa yang tidak terganggu akibat pembuangan limbah batubara yang merupakan mewakili rona awal (6 titik stasiun).

Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari pengambilan sampel dari lapangan yang kemudian dianalisis di laboratorium: Balai Penelitian dan Pengembangan Industri Samarinda (analisis kualitas air), PT. Geoservices (Ltd) Bandung (sedimea) dan Laboratorium 1PB Bogor (plankton dan benthos). Data sekunder diperoleh dari studi pustaka, perusahaan, Pemda setempat, dsb. Untuk mengetahui tingkat pencemaran perairan Rawa Beloro dan Rawa Ngandang mengacu pada Indek Mutu Kualitas Air menurut U. S. STORET-EPA dan PP No. 82 Tabun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air . Untuk mengetahui parameter utama dari kualitas perairan yang mengganggu ekosistem Rawa Beloro dengan cara Analisis Komponen Utama (PCA) serta untuk mengetahui kelompok dari masing-masing stasiun yang mempunyai karakteristik sama atau mendekati digunakan cara Uji Koresponden Analisis. Parameter air yang dianalisis adalah kecerahan, kekeruhan, padatan tersuspensi (TSS), suhu, pH, oksigen terlarut (DO), CO2 terlarut, bahan organik (BOD dan COD), nutrient (NO2, N03 , NH3 dan P04), sulfat (S042-), besi (Fe) dan logam berat (Cd dan Zn).

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa a) Parameter air yang tercemar akibat pembuangan limbah batubara ke dalam rawa yaitu kecerahan, suhu, kekeruhan, Fe, padatan tersuspensi (TSS) dan derajat keasaman (pH). b) Kualitas air Rawa Beloro sangat buruk dengan skor -45 c) Penyebab utama degradasi Rawa Beloro adalah TSS, kadar Fe, kekeruhan dan pH.yang berkorelasi negatif dengan suhu dan kecerahan. d) Kegiatan pembuangan limbah batubara mengakibatkan kualitas biota perairan (fitoplankton, zooplankton dan makrozoobenthos) sangat rendah. e) Rawa Beloro akan berubah menjadi daratan dalam waktu 15 tahun lagi (2016) akibat dibuangnya limbah batubara sebanyak 140,000 ton/tahun dengan laju sedimentasi 4,6 x 10‾4 m3/m2/hari atau 0,1656 m3/m2/tahun.

Dalam rangka mempertahankan fungsi Rawa Beloro (Rawa R1 dan Rawa R2) sebagai rawa disarankan agar Rawa Belor (R2) direhabilitasi dan ditingkatkan fungsinya sebagai indikator kualitas air limbah batubara dengan cara limbah batubara yang mengendap di Rawa Rl supaya dikeruk dan diiimbun ke bekas tambang. Selanjutnya air yang keluar dari Rawa Rl ke Rawa R2 terlebih dahulu diolah sebingga parameter kualitas air yang masuk ke Rawa R2 memenuhi kualitas air untuk perikanan sesuai dengan Baku Mutu Limbah kelas EI dari (PP No. 82 Tahun 2001). Pada rawa R2 dapat ditanami tanaman air dan di budidayakan ikan rawa. Limbah batubara yang terdiri dari batubara halus dan material yang terendap di Rawa Beloro (R1) supaya dikeruk secara berkala dan dtimbun ke bekas tambang serta batubaranya dimanfaatkan sebagai bahan briket karena jumlah batubara yang dibuang ke Rawa Beloro setiap tahunnya sebanyak 70.000 ton.

---

Coal mining industries which include processing and washing activities tend to use swamp as place for dumping waste in the process. Although in EIA document the project is obligated to perform management of waste by making a series of precipitation pond with certain capacity and its dredging conducted periodically.

Coal product of mining (Run of Mine Coal) prior to be marketed should be processed first in the processing and washing plant. In washing plant performed granulation (between 0,125 mm to 50 mm) and then will be processed in the washing plant by using water in order that dirt particles detached from the coal sized < 0,125 mm, clay, silt stone, sand stone and other kind of rock called waste, dumping to Rawa Beloro which is located surround of washing plant.

The purposes of this research are (a) to measure water quality parameter which is polluted caused by dumping waste at Rawa Beloro; (b) to measure pollution grade at Rawa Beloro caused by dumping waste; (c) to determine what is the main factor for ecosystem degradation at Rawa Beloro; (d) to determine what is the impact of dumping waste disposal on communities structure at Rawa Beloro; (e) to determine what is the impact of dumping waste on degradation of swamp. Scientific research of the above items has never been conducted yet, therefore it is necessary to be performed. By knowing the impact of dumping waste disposal into the swamp as key point of this research and so far could be used as regulation making material or government policies in coal mining industry.

The stressing of this hypothesis that dumping waste will impact some aspects as follows: (a) A physic parameters (transparent, temperature, turbidity and total suspension solid) and chemistry parameters (Fe and pH) can decrease water quality caused by dumping waste disposal; (b) swamp quality of Rawa Beloro could be categorized polluted when physics and chemist parameters on swamp is higher than Water Quality Index based on U. S. STORET EPA; (c) in determining water quality some physics and chemistry parameter as the main factor can also correlated into negative impact with its support parameter; (d) dumping waste can also impact the quality of swamp biota; (e) sustainable of dumping waste will cause swamp succession become land. Research is conducted by field surveying and sampling from Rawa Beloro where its environment disturbed by dumping waste (10 station coordinates) and Rawa Ngandang as the undisturbed swamp which represent initial color (6 station coordinates).

The data from this research included primary and secondary data. Primary data obtained from field sampling which then analyzed in the Laboratory of Industry research and development Bureau of Samarinda (water quality analysis), PT. Geoservices (Ltd) Bandung (sediment) and Laboratory of IPB Bogor (plankton and benthos). Secondary data obtained from library study, company, local government, etc. To determine the grade of swamp polluted at Rawa Beloro and Rawa Ngandang, applied on Water Quality Index by U. S. STORET EPA and Government Regulation No. 8212001 concerning Water Quality Management and Water Pollution Control. To determine dominant parameter of swamp quality which is impact the ecosystem of Rawa Beloro is by done Principal Component Analysis (PCA) and so far to know group of each station which has the same characteristic or approximately is done by using Correspondent Assessment Analysis. Water parameters which is to be analyzed are the transparent and turbidity, suspension solid (TSS), temperature, pH, diluted oxygen (DO), diluted CO2, organic material (BOD and COD), nutrient (NO2, NO3, NH3, and PO4), sulfate (SO42'), iron (Fe) and heavy metal (Cd and Zn).

Based on this research conclusion that: (a) polluted water parameters caused by dumping waste into swamp as follows: temperature, transparent, turbidity, total suspension solid (TSS), Fe and pH; (b) the water quality at Rawa Beloro is very polluted and the score is -45; (c) the main factor of Rawa Beloro' degradation are total suspended solid (TSS), Fe, turbidity negative correlation to temperature and transparent; (d) dumping waste disposal activity causes the quality of swamp biota (phytoplankton, zooplankton and makrozoobenthos) is very low; (e) the swamp of Rawa Beloro will change to be land within 14 years causing by dumping waste of capacity 140.000 ton annually with the grade of sediment 4,6 x 10‾4 m3/m2/hari atau 0,1656 m3/m2/year.

In order to maintain the function of Rawa Beloro (Swamp R1 and Swamp R2) as swamp it is suggested that Rawa Beloro (R2) should be rehabilitated and increased its function as waste water quality indicator by dredging the waste in Swamp R1 and piled to the ex-mined area. And then the outlet of Swamp (R1) to Swamp (R2) firstly processed so that water quality parameter incoming to swamp (R2) (inlet), meet water quality to fishery in accordance with Standard III class of Government Regulation No. 821200I concerning Water Quality Management and Water Pollution Control. In Swamp R2 could be planted with water plant and bred swamp fish. The waste contains of fine coal and material precipitated in Rawa Seloro (R1) should be dredged periodically, dumping into ex-mined area and fine coal of approximately 70.000 ton per year can be used as coal briquette material."

"Kontrak Karya sebagai pintu masuk Penanaman Modal Asing Mineral di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1967, dengan diterbitkannya UU No. 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan UU No. 11 tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan Umum.Dalam perjalanannya, subsektor Pertambangan Umum melalui Kontrak Karya telah memberikan kontribusi yang cukup besar bagi perekonomian Indonesia, terutama pada periode Orde Baru, dimana pada saat itu Negara Indonesia sangat diminati oleh investor Kontrak Karya, karena Pemerintah berhasil menciptakan iklim investasi yang sangat kondusif dari segi regulasinya maupun stabilitas politiknya. Namun tidak dapat disangkal, hampir seluruh kewenangan pembinaan, pengelolaan, pengawasan dan pengembangan sub sektor Pertambangan Umum ada pada Pemerintah Pusat, sehingga partisipasi Pemerintah Daerah terbatas pada hal-hal yang kecil saja.Sejak diberlakukannya Desentralisasi sumberdaya mineral terhitung murai tanggal 1 Januari 2001, terjadi perubahan paradigma yang sangat mendasar dalam pengelolaan sumberdaya mineral. Hampir seluruh wewenang pengelolaan sumberdaya mineral diserahkan pada daerah. Wewenang Pemerintah Pusat hanya yang bersifat strategis saja, antara lain menetapkan standar, prosedur, ataupun kebijakan kebijakan yang makro.Perubahan pengelolaan sumberdaya mineral tersebut membawa dampak yang besar bagi investasi Kontrak Karya di Indonesia, dimana sejak kebijakan tersebut diberlakukan investasi baru Kontrak Karya tidak ada.Tesis ini menyusun prioritas kriteria Otonomi Daerah terhadap peluang investasi Kontrak Karya di Indoneia dengan metode Analytical Hierarchy Process (AHP)."

"Saat ini industri pertambangan di Indonesia telah berkembang dengan pesat, balk dari segi jumlah investasi dan produksinya. Perkembangan ini disatu sisi merefleksikan semakin besarnya manfaat ekonomi industri pertambangan bagi pemerintah pusat maupun daerah. Disisi lain, keadaan ini meningkatkan resiko kerusakan lingkungan hidup karena dampak lingkungan hidup melekat dalam setiap kegiatan industri pertambangan. Dampak industri pertambangan terhadap lingkungan hidup mencakup dampak terhadap lingkungan flsik/alamiah maupun lingkungan sosial. Dampak pada lingkungan sosial acapkali bersifat negatif bagi masyarakat lokal. Sekarang ink untuk mengatasi dampak-dampak sosial tersebut, perusahaan pertambangan menaruh perhatian Iebih besar pada upaya pengelolaan lingkungan sosial melalui pendekatan community development. Namun beberapa penelitian menunjukkan community development yang dilakukan perusahaan pertambangan masih kurang memadai, karena cenderung reaktif, bersifat jangka pendek dan ditekankan pada program-program fisik. Sedangkan program yang bersifat non fisik, kuhususnya pengembangan kapasitas masyarakat kurang mendapat perhatian. Padahal pengembangan kapasitas masyarakat adalah faktor yang sangat panting untuk mempersiapkan masyarakat menuju ke arah yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Disisi lain, karakter utama dari industri pertambangan adalah sifatnya yang tidak dapat diperbaharui (non renewable industry, sehingga industri tersebut hanya bersifat sementara. Jika ketergantungan masyarakat lokal pada perusahaan masih sangat besar, pada saat aktivitas industri pertambangan berakhir, maka pembangunan masyarakat lingkar tambang akan mengalami proses deindustrialisasi yang ditandai dengan berhentinya seluruh aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Mengacu dari penjelasan-penjelasan diatas, tesis ini akan mencoba membahas upaya pengelolaan lingkungan sosial dalam meningkatkan kapasitas masyarakat lingkar tambang melalui community development yang dilakukan oleh perusahaan tambang. Tujuan Penelitian ini adalah: pertama, mendeskripsikan pengelolaan lingkungan sosial yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan. Deskripsi mengenai hal tersebut ditekankan corporate social responsibility perusahaan dan community development yang dijalankan oleh perusahaan pertambangan. Kedua, mendeskripsikan dampak atau implikasi pengelolaan lingkungan sosial yang pada kapasitas masyarakat Iokal. Ketiga, Memberikan penilaian mengenai peningkatan kapasitas masyarakat lokal dikaitkan dengan kesiapan mereka untuk membangun secara mandiri dan berkelanjutan. Sedangkan hipotesis kerja penelitian ini adalah: pertama, Pengelolaan lingkungan sosial yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan dalam derajat tertentu ditentukan oleh corporate social responsibility perusahaan dan community development yang dilakukan perusahaan pertambangan. Kedua, pengelolaan lingkungan sosial yang selama ini dilakukan oleh perusahaan pertambangan, dalam derajat tertentu dapat meningkatan kapasitas masyarakat lokal. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian studi kasus dan dengan menggunakan metode pengumpulan data pengamatan, wawancara mendalam dan penggunaan dokumen. Studi kasus dilakukan d PT Newmont Nusa Tenggara (PTNNT), sebuah perusahaan pertambangan multinasional yang sedang mengusahakan penambangan bijih tembanga di Batu Hijau, kabupaten Subawa Barat, Nusa Tenggara Barat. Dari hasil penelitian ini diperoleh temuan bahwa perhatian PTNNT pada upaya pengelolaan Iingkungan sosial masyarakat lingkar tambang cukup besar. Hal ini terlihat dari komitmen dan kebijakan Social Lisence To Operate (SLTO) dan Corporate Social Responsibility PTNNT yang memandang penting kedudukan masyarakat lingkar tambang dalam kegiatan perusahaan. Selain itu, dari penelitian ini diperoleh temuan bahwa mekanisme pengelolaan lingkungan sosial PTNNT telah berjalan secara sistematis, berdasarkan konsep dan strategi community development yang cukup jelas, melalui perencanaan jangka panjang dan secara relatif telah melibatan partisipasi masyarakat serta dukungan sumberdaya yang cukup besar dari perusahaan, balk dukungan dalam bentuk organisasi maupun dana atau anggaran. Dalam community developmen nya, PTNNT tidak saja melakukan pembangunan fisik namun juga pembangunan non fisisk, atau pembangunan kapasitas. Cakupan program pengelolaan lingkungan sosial PTNNT juga sangat luas, meliputi program pengembangan infrastruktur fisik, kesehatan masyarakat, pengembangan pendidikan, pengembangan pertanian dan pengembangan usaha (bisnis) lokal. Walaupun demikian, konsep pengembangan kapasitas dalam community development cenderung dipersepsikan secara terbatas, pelibatan partisipasi masyarakat lingkar tambang pada program tahunan community development cenderung masih rendah dan pengelolaan lingkungan sosial cenderung dilakukan secara sektoral oleh masing-masing divisi dan program yang terdapat dalam Seksi Community Development PTNNT. Bertolak dari hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa pengelolaan sosial yang dilakukan PTNNT telah mampu meningkatkan kapasitas di tingkat individu. berupa peningkatan pengetahuan dan ketrampilan, sedangkan peningkatan kapasitas di tingkat organisasi dan komunitas rnasih kurang terlihat. Berdasarkan hasil tersebut maka, hingga saat penelitian ini dilakukan, peningkatan kapasitas yang terjadi pada masyarakat lingkar tambang dinilai masih belum cukup untuk mempersiapkan masyarakat lingkar tambang untuk membangun secara mandiri dan berkelanjutan. Akan tetapi, upaya pengelolaan lingkungan sosial yang dilakukan oleh Seksi Community Development PTNNT dalam jangka panjang cukup menjanjikan bag peningkatkan kapasitas masyarakat lingkar tambang, bila: a) PTNNT memperluas konsep pengembangan kapasitasnya, b) PTNNT mempertimbangkan program-program yang berkaitan dengan pembentukan, penguatan visi dan kemampuan untuk memerintah serta program-program yang berkaitan dengan peningkatan dan perluasan keterlibatan anggota dalam komunitas, dan c) PT. NNT meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar divisi dan program yang terdapat di dalam Seksi Community Development PT. NNT ataupun antar Community Organizer ketika merealisasikan program-program community development.

---

Indonesian mining industry today is growing at a fast pace, both in terms of investments and production. Such progress on the one hand reflects increasing economic benefits generated by the industry for central and local governments; on the other hand, it poses greater risks to the environment because the environmental impact is inherent in every mining activity.

The mining industry affects both the physical/natural and social environments. It is local people that suffer the mostly negative impacts of mining activities on the social environment. In order to deal with these social impacts, mining companies give greater attention to social environment management efforts through a community development approach.

A number of researches, however, show that community development programs run by mining companies are considered not satisfactory as they tend to be reactive, short-term and physical programs. Non-physical programs, e.g. one that develops the community's capacities, are not given proper attention despite the fact that community capacity development is an important factor in preparing people to lead a more independent and sustained life.

Mining is a non renewable industry, and it is only temporary. If local people are highly dependent on mining companies, no more mining activities will result in de-industrialization, marked by stoppages of all social and economic activities of the local communities.

Referring to the above statements, this thesis discusses social environment management applied by mining companies to build the capacities of local communities through their community development programs.

This research used a case study method as well as data collection, observations, in-depth interviews and documents. The company studied in the research was PT Newmont Nusa Tenggara (PTNNT), a multi-national company mining copper ores in Batu Hijau in the regency of West Sumbawa, West Nusa Tenggara.

Research results show that PTNNT is highly concerned about social environment management as seen from its commitment to and policy on social environment management that respects the community living around the mining areas. Social Lisence To Operate and Corporate Social Responsibility are the basis on which the company makes its commitment and policy. PT NNT has been managing the social environment systematically, with sufficiently clear community development concept and strategy, long-term planning, community engagement and adequate organizational support and funds. The concept of community development applied by the company does not only address physical development but the capacity building of the community as well. The company's social environment management has an extremely wide coverage: infrastructure development, community health care as well as educational, agricultural and local business developments.

It can be concluded that the social environment management programs run by PTNNT are capable of building the capacities of the communities living around mines. However, in the case of, the company focused its social environment management on building the capacity of the community at individual level by promoting the knowledge and skills of community members, leaving their capacities at organizational and community levels not sufficiently attended to. By the time this research was on-going, the company had not been able to make appropriate capacity building efforts to prepare people living around mining areas to carry on with independent and sustainable development.

However, social environment management efforts taken by the Community Development Division of PT NNT are highly promising in the long run for building the capacities of people living around mining areas provided that the company a) develops a better capacity-building concept; b) considers to implement programs related to the establishing and strengthening of a proper vision and instructing capabilities as well as programs concerned with improving the involvement of community members; and c) enhances coordination and communication between sections within the Community Development Section or between Community Organizer to get its community development programs on track."

"ABSTRACTPenelitian ini membahas mengenai evaluasi atas ketentuan pajak nail down yang diterapkan pada industri pertambangan mineral dan batubara di Indonesia. Tujuan penelitian adalah untuk mengevaluasi penerapan ketentuan pajak nail down pada sektor pertambangan dengan menggunakan dua asas pemungutan pajak yaitu asas certainty dan asas neutrality. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan pajak nail down telah memenuhi asas certainty namun terdapat beberapa faktor yang dapat menghambat pemenuhan asas tersebut. Sedangkan, ketentuan pajak nail down tidak memenuhi asas neutrality karena mempengaruhi pengambilan keputusan yang dilakukan oleh investor.

---

ABSTRACTThis research focused on the evaluation of nail down tax system on the mining industry in Indonesia. The purpose of this research is to analyze the application of nail down tax system on the mining industry by using two principles of tax collection which are certainty and neutrality. This research used a qualitative approach with field research and literature data collection methods. The results showed that the nail down tax system has fulfilled the principle of certainty but there are several factors that can inhibit the fulfillment of these principles. However, the nail down tax system does not meet the principle of neutrality because it affects decision making by investors. "