Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Manajemen perawatan merupakan hal yang critical bagi setiap perusahaan yang menggunakan mesin sebagai alat bantu kegiatan operasional, terlebih bagi perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan yang sebagian besar menggunakan alat berat dalam kegiatan operasional. Demi menjaga keterandalan kinerja alat berat tersebut, banyak perusahaan tambang yang menjalin kerja sama dengan Trakindo Utama, tempat dimana penelitian ini dilakukan, dalam hal manajemen perawatan. Kegiatan perawatan yang selalu dilakukan secara rutin membutuhkan tenaga mekanik yang handal dan ketersediaan suku cadang. Ketersediaan suku cadang ini yang menjadi dasar permasalahan dalam penelitian ini. Untuk mengantisipasi kekurangan suku cadang dalam kegiatan perawatan, maka dibutuhkan kegiatan lain yaitu forecasting atau peramalan. Forecasting atau peramalan adalah kegiatan yang dapat memperkirakan jumlah dan saat yang tepat dalam memesan suatu suku cadang. Dari sisi manajemen perawatan, forecasting atau peramalan ini sangat membantu menjaga ketersediaan suku cadang, tetapi di lain pihak, tingkat akurasi yang rendah dapat menyebabkan kelebihan ataupun kekurangan suku cadang. Kelebihan ataupun kekurangan persediaan dapat berdampak terhadap biaya persediaan. Sehingga secara garis besar, tingkat akurasi peramalan merupakan fungsi dari waktu penjualan dan jumlah persediaan yang diramal akan terpakai. Tingkat akurasi tersebut akan mempengaruhi besar kecil biaya persediaan, baik biaya pengadaan maupun biaya penyimpanan. Dengan melihat hal tersebut diatas, maka penelitian ini akan membahas mengenai apakah tinggi rendah akurasi forecasting atau peramalan mempengaruhi biaya persediaan yang harus ditanggung perusahaan, apakah harga suku cadang dapat mempengaruhi biaya persediaan yang harus ditanggung perusahaan, apakah waktu penjualan mempengaruhi biaya persediaan yang harus ditanggung perusahaan, dan mengapa terjadi ketidakakuratan forecasting atau peramalan. Teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori mengenai manajemen perawatan, teori peramalan atau forecasting, teori manajemen persediaan dan biaya persediaan, serta bagaimana keseluruhan teori itu dapat saling berhubungan. Sehingga secara garis besar dapat ditarik suatu hubungan atau benang merah dari setiap variable tersebut. Manajemen perawatan yang menjadi dasar alasan dilakukan kegiatan peramalan atau forecasting, dan bagaimana hasil peramalan yang tidak akurat akan menyebabkan penumpukan barang persediaan yang akhirnya mempengaruhi biaya persediaan yang harus ditanggung perusahaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dimana penelitian ini bersifat deduktif. Penelitian ini dikatakan bersifat deduktif karena penelitian dilakukan dengan berdasarkan teori-teori yang sudah ada sebelumnya. Data-data yang dipakai selain data kuantitatif yang berupa data mengenai daftar harga dan biaya, juga data kualitatif yang berupa hasil wawancara dengan team yang secara langsung terlibat dengan kegiatan peramalan dan team yang terlibat dalam kegiatan operasional manajemen persediaan. Pengolahan data dilakukan dengan membandingkan biaya persediaan dengan setiap tingkat akurasi. Hasil analisa penelitian ini menunjukkan bahwa tinggi rendah tingkat akurasi mempengaruhi biaya persediaan yang harus ditanggung perusahaan. Semakin tinggi tingkat akurasi, maka akan semakin kecil biaya persediaan yang harus ditanggung perusahaan, dan sebaliknya semakin rendah tingkat akurasi maka akan semakin besar biaya persediaan yang harus ditanggung perusahaan. Dari segi harga, hasil analisa penelitian menunjukkan bahwa harga suku cadang yang merupakan barang persediaan dapat mempengaruhi biaya persediaan yang harus ditanggung perusahaan. Semakin mahal harga suku cadang yang merupakan barang persediaan, maka akan semakin tinggi biaya persediaan yang harus ditanggung perusahaan. Sebaliknya, semakin murah harga suku cadang yang merupakan barang persediaan, maka akan semakin rendah biaya persediaan yang harus ditanggung perusahaan. Dari segi waktu penjualan, hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin cepat terjadi penjualan atau semakin cepat barang persediaan itu terpakai, maka akan semakin kecil biaya persediaan yang ditanggung perusahaan. Sebaliknya, semakin lama terjadi penjualan atau semakin lama barang persediaan itu terpakai makan akan semakin besar biaya persediaan yang ditanggung perusahaan. Sedangkan berdasarkan hasil wawancara, dapat dianalisa bahwa faktor penyebab data tidak akurat adalah kondisi lapangan yang dinamis tidak diimbangi dengan system manajemen persediaan yang dinamis juga. Hal ini menyebabkan ketika kondisi sudah berubah, kondisi manajemen persediaan tidak dapat dengan mudah menyesuaikan dengan kondisi tersebut.

---

ABSTRACT
Maintenance management is a critical thing for every company which use machine as a tool for operational activity, especially to mining company which use heavy equipment. To keep the performance of heavy equipment, many mining companies build cooperation with Trakindo Utama in maintenance management. Maintenance activities which are implemented continuously, need reliable mechanic and spare part availability. Spare part availability will be the initial problem of this study. To anticipate shortage of spare part in maintenance activity, forecasting activity is needed. Forecasting is an activity to estimate the right time and quantity in ordering spare part. From maintenance management perspective, this activity is helpful to keep spare part availability, but in the reverse side, the low accuracy of forecasting can cause shortage or surplus of inventory. Surplus or shortage of inventory can affect to inventory cost. The level of forecasting accuracy is function of time of selling and quantity of forecast. This level accuracy can affect to inventory cost, including ordering cost and carrying cost. Inventory cost is percentage of inventory value. Inventory value is accumulation of quantity and price of inventory. By considering that situation, this study will investigate whether the level of forecasting accuracy can affect to inventory cost, whether the price of inventory (spare part) can affect to inventory cost, whether time of selling can affect to inventory cost, and why inaccurate forecasting can occur. Theory that used in this study is maintenance management theory, forecasting theory, inventory management theory and inventory cost theory, also how those theory can be connected. So every theory can have relationship with another theory. Maintenance management will be the main reason company do forecasting activity, and how this inaccurate forecast can affect to surplus inventory and finally affect to inventory cost. This study uses quantitative approach which has deductive characteristic. It is said has deductive characteristic because this study is done based on previous theory. The data that used in this study is quantitative and qualitative. Quantitative data is data about price and cost formulation, and qualitative data is data which is got from interview with related team. Data processing is done by comparing inventory cost with every level of accuracy. The result of this study shows that level of accuracy can affect to inventory cost that must be paid by company. The higher level of accuracy, the lower inventory cost. From the price perspective, this study shows that price of inventory (spare part) can affect to inventory cost. The more expensive of the price, the higher inventory cost. From the the perspective of time selling, this study shows that time of selling can affect to inventory cost. The faster of time of selling, the lower inventory cost. Based on interview, it can be analyzed that factors that affect to inaccurate data is actual field condition. The dynamic of field condition is unpredictable. It can cause inventory management can?t adapt to every changing of field condition.

Abstrak :
This paper discusses about the backdoor listing as an attempt of a PT in order to be listed on the Indonesian Stock Exchange (BEI) without going through the process of an initial public offering in the Indonesian capital market regulations and how it impacts the ratification of the Indonesia Stock Exchange Regulation No. I-A.1. on Registration of Shares and Equity In addition Shares Issued by the Company in the Field of Mineral and Coal Mining, which is intended to facilitate the endorsement of mining companies to be listed on the Stock Exchange. By using normative juridical research method, this study shows that implementation of backdoor listing rules associated with the passing of the BEI No. I-A.1 regulation by mining companies is still regarded as a compelling alternative to be listed because backdoor listing has certain advantages compared to the initial public offering (IPO). Besides superior in terms of cost, time, as well as no dependency on market conditions, also because there has been no special regulations associated with backdoor listing in Indonesia that lead to the absence of apparent restrictions and sanctions that can be applied when there are irregularities in connection with doing backdoor listing. It can then be considered as a loophole for mining companies to be listed on the stock exchange without having to pass through the same level of scrutiny like doing an IPO. Consequently, there is urgency for Indonesian capital market regulators to pass specific rules or regulations or guidelines that specifically apply to backdoor listing in order to enhance legal certainty surrounding the implementation of backdoor listing in Indonesia’s capital market.

---

Skripsi ini membahas mengenai backdoor listing sebagai upaya suatu PT agar menjadi tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) tanpa melalui proses penawaran umum perdana dalam ketentuan pasar modal Indonesia dan bagaimana dampaknya terhadap pengesahan Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-A.1. tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang mana pengesahannya tersebut dimaksudkan untuk mempermudah perusahaan pertambangan agar dapat tercatat di bursa. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan backdoor listing terkait dengan disahkannya peraturan BEI Nomor I-A.1. tersebut oleh perusahaan pertambangan tetap dianggap sebagai alternatif listing yang memikat dikarenakan backdoor listing mempunyai keunggulan-keunggulan tertentu apabila dibandingkan dengan penawaran umum perdana (IPO). Selain unggul dalam hal biaya, waktu, serta tidak ada ketergantungan terhadap kondisi pasar, juga dikarenakan belum terdapat pengaturan khusus terkait backdoor listing di Indonesia yang mengakibatkan tidak adanya pembatasan yang jelas maupun sanksi yang dapat diterapkan ketika terjadinya penyimpangan sehubungan dengan dilakukannya backdoor listing. Hal ini kemudian dapat dianggap sebagai celah bagi perusahaan pertambangan untuk dapat tercatat di bursa tanpa harus melewati tingkat pengawasan yang sama ketatnya layaknya hendak melakukan IPO. Konsekuensinya, terdapat urgensi bagi regulator pasar modal Indonesia untuk mengesahkan suatu peraturan yang secara khusus ataupun pedoman yang mengatur mengenai backdoor listing agar terciptanya suatu kepastian hukum dalam pelaksanaannya di pasar modal Indonesia.

Abstrak :
Berbagai model prediksi kebangkrutan telah digunakan untuk mengukur pergerakan harga saham dan sekaligus kinerja perusahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksploitasi secara empiris kegunaan model olhson, Almant Modification, Grover, Springate, dan Zmijewski dalam memprediksi kebangkrutan terhadap harga saham perusahaan pertambangan batubara di Indonesia. Teknik analisis yang dipergunakan oleh penelitian ini ialah teknik regresi panel. Hasil penelitian ini menemukan bukti bahwa model prediksi ohlson dan modifikasi ALmant merupakan model prediksi dominan yang mempengaruhi harga saham perusahaan batubara di Indonesia. Hal ini megindikasikan bahwa model prediksi kebangkrutan dapat digunakan untuk memprediksikan pergerakan harga saham dan sekaligus kinerja keuangan industri batubara di Indonesia.

Abstrak :
Pemerintah Indonesia mengeluarkan undang-undang Pertambangan yang baru No.4 tahun 2009, Undang-undang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) di tanggal 12 Januari 2009. Undang-undang yang baru tersebut untuk mengganti Undang-undang Pertambangan No. 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan yang dianggap tidak lagi sesuai dengan perkembangan praktek Pertambangan di dalam negeri dan luar negeri. Pasal 169 dari UU Minerba yang baru, menyebutkan bahwa semua Kontrak Karya Pertambangan Batubara (PKP2B) harus mengikuti perubahan regulasi pertambangan yang baru dalam waktu satu tahun semenjak UU Minerba yang baru diundangkan. Mengacu kepada pasal tersebut, Pemerintah selanjutnya meminta negosisasi ulang PKP2B sehingga ketentuan-ketentuan dalam UU Minerba yang baru diakomodasi kedalam semua PKP2B. Setelah memerlukan waktu bertahun-tahun dalam proses negoisasi ulang PKP2B, Pemerintah Indonesia berhasil menerapkan amandement tersebut terhadapa semua PKP2B yang ada mulai 1 Januari 2018. Terdapat 6 isu strategis yang timbul selama proses negosiasi ulang tersebut, yaitu pertama, lisensi operasi tambang batubara yang berkaitan dengan keberlangsungan usaha pertambanganan batubara setelah konsensi PKP2B berakhir; kedua, kewajiban untuk pemrosesan barang tambang didalam negeri; ketiga, kewajiban untuk melakukan pembelian dalam negeri untuk material dan jasa; keempat, kewajiban divestasi yang sesuai dengan jumlah tahun operasi; kelima, luasan area konsesi mengikuti UU Minerba yang baru; keenam, penerimaan Negara dimana UU Minerba yang baru menyatakan PKP2B harus mengikuti peraturan Pajak yang sedang berlaku dengan segala konsekwensinya. Studi ini melakukan pengujian untuk melihat bilamana amandemen kontrak karya memiliki pengaruh yang merugikan terhadap performa Keuangan perusahaan-perusahan tambang barubara. Studi ini membanding performa Keuangan perusahaan-perusahaan tersebut untuk periode 3 tahun sebelum dan 2 tahun setelah amendmen tersebut diberlakukan. Mengambil sampel Perusahaan-perusahaan yang terdaftar di bursa effek Jakarta untuk dianalisa performa keuangannya selama 5 tahun terakhir dari 2015 hingga 2019. Kesimpulan dari studi ini menunjukkan bagaimana perusahaan-perusahaan tambang batubara merespon atas perubahan kebijakan Pemerintah tersebut dan selanjutnya memberikan saran kepada Pemerintah dalam melakukan perubahan kebijakan. ......Government Indonesia issued new mining law No. 4 tahun 2009, Undang-undang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) on 12 January 2009. This new mining law is to overrule Undang-undang Pertambangan No. 11 Year 1967 about Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan which was considered no longer compatible with development of mining practices both domestic and international. Article 169 of new UU Minerba, cites that any existing Coal Contract of Work (CCoW) has to follow the new mining regulation within one year after UU Minerba issuance date. By referring to the article Government then called out for CCoW renegotiation so clauses in new UU Minerba accommodated into all CCoW. After taking several years in CCoW renegotiation, Government Indonesia has managed to impose the amendment to all CCoW by 1 January 2018. There are six strategic issues called out during the renegotiation consist of 1st. mining operation license which dealing with business continuity after CCoW period expired, 2nd. Domestic processing obligation to where Coal mining company has to establish coal processing in country, 3rd. Domestic purchase obligation for material and services, 4th. Percentage divestment obligation to fulfil according years of operation, 5th. Size of area concession where coal mining company only allow much lesser area concession for mining operation, 6th. State revenue under new UU Minerba required to follow prevailing tax law and its consequences. This study is to examine whether the amendment has significant unfavourable impact toward coal mining companies’ performance. The study compares their financial performance for the period of 3 years before and 2 years after coal contract of work applied. Taking sample from coal mining companies listed in Jakarta stock exchange to analysis financial performance for the period from 2015 to 2019. The finding from this study shows how coal industry responding the change in government regulation and further provides suggestion to Government in changing regulation.