Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTA Letter of Credit or called L/C as a banking instrument for making payments is a very well-known practice especially in international trade. The research of this thesis will discuss Law and Regulation concerning international trade using L/C and what legal issues arise related to the use of L/C at PT ANTAM (ANTAM) at Bank Mandiri. This research is library research based on normative juridical method, with data collection method focusing on literature studies and interview interviews. Data analysis conducted is qualitative. The conclusion of this study is first, the laws and regulations related to L/C are UCP 600, ISBP 745, Ministerial Decree of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia: 1952 K/84/Mem/2018. In practice the L/C at ANTAM shows that although L/C is considered as one of the safe instruments in international trade there are still problems both minor and major.

---

ABSTRAKLetter of Credit atau disebut L/C sebagai suatu instrumen perbankan untuk melakukan pembayaran merupakan praktek yang sangat dikenal khususnya dalam perdagangan internasional. Penelitian skripsi ini akan membahas tentang Hukum dan Regulasi tentang perdagangan internasional menggunakan L/C dan apa masalah hukum yang timbul terkait penggunaan L/C pada PT ANTAM (ANTAM) di Bank Mandiri. Penelitian ini merupakan penelitian berbasis studi kepustakaan (library research) yang bersifat yuridis normatif, dengan metode pengambilan data berfokus pada studi literatur dan wawancara narasumber. Analisa data yang dilakukan bersifat kualitatif. Kesimpulan penelitian ini adalah pertama, hukum dan regulasi terkait L/C adalah UCP 600, ISBP 745, Ministerial Decree of Energy And Mineral Resources of The Republic of Indonesia: 1952 K/84/Mem/2018. Dalam praktik L/C di ANTAM menunjukkan bahwa walaupun L/C dianggap sebagai salah satu intrumen yang aman dalam perdagangan internasional masih ada permasalahan baik minor maupun major."

"Unit Informasi Wilayah Pertambangan Direktorat Jenderal Geologi Sumber Daya Mineral menggunakan sistem informasi yang berbasiskan geografi dalam menata administrasi peta-peta yang selama ini tersebar dalam bentuk lembaran yang tidak seragam menjadi bentuk rupa digital. Manfaat menggunakan sistem tersebut diantaranya, dapat mempersingkat waktu dan proses dalam pengelolaan KK (Kontrak Karya), PKP2B (Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara) dan KP (Kuasa Pertambangan), mempermudah koordinasi dan integrasi data kewiiayahan serta informasi terkait lainnya, karena bereferensi geografis dengan sistem koordinat yang berlaku secara global. Sehingga pengguna jasa dapat mengoptimalkan sumberdaya informasi yang terdapat pada unit untuk kepentingan investasi di sektor pertambangan mineral dan batubara. Faktor yang mempengaruhi Kepuasan Pengguna Jasa Unit Informasi Wilayah Pertambangan, namun demikian keseluruhan dimensi pelayanan jasa Tangibility, Reliability, Responsiveness, Assurance dan Empathy, dapat diandalkan sebagai alat untuk menganalisa pelayanan jasa (Zeithaml,Valerie A.,et.at,1990). Dimensi tersebut cukup bermanfaat digunakan sebagai pisau analisis dalam menganalisa dan memperbaiki Kepuasan Pengguna Jasa Informasi Wilayah Pertambangan. Hasil analisis penelitian mengindikasikan, bahwa indikator rasa aman,bebas risiko terhadap kualitas informasi dalam dimensi Assurance berperan dalam menunjang kepuasan, dengan skor kepuasan tertinggi. Sedangkan pada kelompok sampel bahan galian mineral dan batubara, terdapat perbedaan tingkat kepuasan yang cukup signifikan, terutama sekali terhadap indikator sikap simpatik petugas, pelayanan pencetakan peta, ketanggapan petugas, kesiapan melayani, pemutakhiran data, knowledge petugas, perangkat sistem dan informasi serta kualitas informasi. Pada kelompok sampel tahapan kegiatan penambangan, terdapat perbedaan yang yang cukup signifikan terutama sekali terhadap indikator perangkat sistem informasi dan terhadap penerimaan personal yang mengindikasikan tahapan penyelidikan umum dan eksplorasi mempunyai tingkat kepuasan lebih baik, erat kaitannya dengan pencadangan wilayah. Pada kelompok sampel jenis ijin juga terdapat indikasi yang cukup ekstrim perbedaan tingkat kepuasannya seperti yang ditunjukkan oleh hasil analisis Uji Anova terhadap indikator pelayanan pencetakan peta, kesiapan melayani dan kualitas informasi. Secara keseluruhan dari dimensi pelayanan tersebut dimensi Assurance menunjukkan tingkat kepuasan tertinggi dan dimensi Responsiveness menunjukkan tingkat kepuasan yang paling rendah. Hasil analisis faktor dengan teknik principal components analysis mengkonfirmasikan kembali faktor yang mempengaruhi kualitas sistem informasi seperti kualitas sistem,kualitas informasi dan kualitas jasa (DeLone & Mc Lean;1993), yang implisit didalamnya kepuasan pengguna jasa informasi wilayah dimensi Tangibility, Reliability, Responsiveness, Assurance dan Empathy. Terbentuknya 3 faktor baru hasil konfirmasi tersebut adalah: Faktor 1 yang terbentuk dinamakan Kualitas Sistem (dimensi Tangibility dan Assurance), berkaitan dengan perangkat keras dan perangkat lunak yang mendukung sistem GIS pada UPIWP. Faktor 2 yang terbentuk dinamakan Kualitas Informasi (dimensi Responsiveness, Empathy dan Assurance) lebih kearah kelengkapan layer-layer data spatial dan a spatial, kualitas informasi sangat mendukung tingkat kepuasan pengguna jasa yang menginginkan informasi yang cepat, realtime dan akurat. Faktor 3 yang terbentuk dinamakan Kualitas Jasa (dimensi Reliability dan Assurance) yang erat kaitannya dengan pelayanan yang mudah, mudah, cepat dan transparan yang mampu menarik minat untuk berinvestasi dalam industri pertambangan mineral dan batubara di Indonesia."

"The book presents the results from the uranium mining and hydrogeology conference (UMH VI) held in September 2011, in Freiberg, Germany. The following subjects are emphasised, uranium mining, phosphate mining and uranium recovery. Cleaning up technologies for water and soil. Analysis and sensor for uranium and radon and modelling."

"This series of books are the output of the research project called "Sustainable Development in Asia (SDA)", which was initiated by the Association of Academies of Sciences in Asia (AASA). Four thematic reports on natural resources, energy, the environment and climate change, and culture from particular perspectives of agriculture.They aim to : 1) investigate common sustainability issues faced by all Asian countries, including population increase, poverty alleviation, pollution control, ecological restoration, as well as regional problems, such as water shortage in West and Central Asia, energy security in Northeast Asia, development model & transformation in East Asia, 2) analyze and summarize of best practices towards sustainable development in Asia; 3) bring forward suggestions and policy options for promoting green transition, system innovation and sustainable development of Asia."

"ABSTRAKPerlu disadari bahwa pembangunan nasional, termasuk sektor energi dan sumber daya mineral, merupakan proses tanpa henti (never-ending process) yang perlu dijaga kesinambungan dan arahnya menuju sasaran utama, yaitu mendukung dan berkontribusi demi terwujudnya Tujuan Nasional (masyarakat adil, makmur dan sejahtera) sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu, pendekatan Lima Pilar Program Pembangunan tsb masih sahih (valid) dan retevan dalam pembangunan sektor energi dan sumber daya mineral untuk kurun waktu 5 (Lima) tahun ke depan. Dalam Program Kerja pemerintah dalam 100 Hari Pertama dibagi atas 3 (tiga) subsektor utama, yaitu migas, ketenagalistrikan, dan mineral. Dalam hal ini penulis lebih memfokuskan pembahasan kepada program mineral yang didalamnya termasuk pertambangan umum. Kaitannya Usaha pemerintah di dalam meningkatnya investasi di bidang pertambangan umum seperti Batubara merupakan upaya strategis didalam pembangunan ekonomi diantaranya dengan merencanakan kembali pelaksanaan investasi di subsektor mineral yang melibatkan 13 (tigabelas) perusahaan pertambangan bahan mineral di 9 provinsi. Beberapa program lainnya yang mempunyai kaitannya dengan Otonomi Daerah adalah pemerintah berupaya menyelesaikan pembangunan 9 (sembilan) pabrik briket batubara yang berlokasi di Sumatera Barat, Bengkulu, Bangka, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Setatan, Jawa Barat, Jawa Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai upaya diversifikasi energi dalam mengantisipasi penghapusan subsidi harga BBM dan kelangkaan BBM untuk menggerakan pembangkit tenaga tistrik. Kebijakan diatas tidak terlepas dari UU Otonomi Daerah yang menginginkan adanya peningkatan PAD Daerah yang diharapkan dapat menyerap tenaga kerja langsung sekitar 32 ribu orang sehingga pada gilirannya akan dapat mensejahterakan masyarakat daerah itu sendiri. Untuk merealisasikan pembangunan ekonomi tersebut pemerintah perlu merencanakan roadmap Pertambangan Umum kepada pemerintah daerah, sehingga perlu adanya sosialisasi terhadap pemahaman UU Otonomi Daerah yang berkaitan dengan rencana pemerintah pusat. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasat 33 ayat (2) dan (3) bahwa sumber daya (kekayaan) alam dalam hal ini pertambangan umum dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kebijakan pemanfaatan sumber daya mineral sebetumnya tebih berorientasi pada kekuasaan Negara sehingga menciptakan kebijakan yang sentralistis dan monopolistis. Sejak era reformasi dan sesuai Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah. Daerah diberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab untuk mengelola secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan somber daya nasional yang berkeadiian. Di samping itu penyeLenggaraan Otonomi Daerah juga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. "

"Penelitian membahas mengenai implementasi konsep komunikasi pemasaran sosial di media sosial yang dilakukan oleh Lembaga Pemerintah melalui penggunaan elemen pemasaran media sosial Content, Context, Connectivity, dan Conversation. Tujuan penelitian ini ingin memahami secara mendalam bagaimana penerapan strategi Content, Context, Connectivity, dan Conversation pada komunikasi pemasaran sosial yang dilakukan oleh Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (Biro KLIK) Kementerian ESDM di Instagram @kesdm, dalam memasarkan produk sosial berupa penggunaan EBT. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan dianalisis dengan metode teknik analisis isi pada Instagram @kesdm dan diuji keabsahannya melalui wawancara informan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penerapan elemen Content, Context, Connectivity yang kuat pada komunikasi pemasaran sosial di Instagram @kesdm mampu mendorong keterjangkauan (reach) audiens lebih luas, bahkan jumlahnya lebih tinggi melebihi jumlah followers atau pengikut Instagram @kesdm. Namun keterjangkauan tersebut belum memperlihatkan interaksi yang tinggi sehingga keterlibatan (engagement) audiens tidak terbangun. Hal ini memberikan gambaran bahwa Lembaga Pemerintah masih berperan sebagai regulator atau operator tanpa memanfaatkan potensi media sosial sebagai platform untuk membangun interaksi yang lebih dalam dengan masyarakat sebagai audiens. Penelitian merekomendasikan penguatan elemen Conversation dengan sikap responsive yakni kemampuan dan kesediaan untuk merespons dengan cepat terhadap interaksi, pertanyaan, komentar, atau masukan audiens yang diterima. Akhirnya, penelitian ini dapat memberikan pandangan bahwa elemen pemasaran media sosial dengan pendekatan komersial, juga dapat diimplementasikan dalam aktivitas komunikasi pemasaran sosial di media sosial oleh Lembaga Pemerintah.

---

This study discusses the implementation of the concept of social marketing communication on social media carried out by Government Institutions through the use of social media marketing elements Content, Context, Connectivity, and Conversation. The purpose of this study is to understand in depth how the implementation of the Content, Context, Connectivity, and Conversation strategies in social marketing communications carried out by the Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (Biro KLIK) Kementerian ESDM of the Ministry of Energy and Mineral Resources on Instagram @kesdm, in marketing social products in the form of the use of EBT. The study was conducted using a qualitative approach and analyzed using the content analysis technique method on Instagram @kesdm and tested for validity through informant interviews. The results of the study concluded that the implementation of strong Content, Context, Connectivity elements in social marketing communications on Instagram @kesdm was able to encourage wider audience reach, even higher than the number of followers or followers of Instagram @kesdm. However, this reach has not shown high interaction so that audience engagement is not built. This provides an illustration that Government Institutions still act as regulators or operators without utilizing the potential of social media as a platform to build deeper interactions with the community as an audience. The study recommends strengthening the conversational element with a responsive attitude, namely the ability and willingness to respond quickly to interactions, questions, comments, or input received by the audience. Finally, this study can provide a view that social media marketing elements with a commercial approach can also be implemented in social marketing communication activities on social media by Government Institutions."