Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRACT
A Letter of Credit or called L/C as a banking instrument for making payments is a very well-known practice especially in international trade. The research of this thesis will discuss Law and Regulation concerning international trade using L/C and what legal issues arise related to the use of L/C at PT ANTAM (ANTAM) at Bank Mandiri. This research is library research based on normative juridical method, with data collection method focusing on literature studies and interview interviews. Data analysis conducted is qualitative. The conclusion of this study is first, the laws and regulations related to L/C are UCP 600, ISBP 745, Ministerial Decree of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia: 1952 K/84/Mem/2018. In practice the L/C at ANTAM shows that although L/C is considered as one of the safe instruments in international trade there are still problems both minor and major.

---

ABSTRAK
Letter of Credit atau disebut L/C sebagai suatu instrumen perbankan untuk melakukan pembayaran merupakan praktek yang sangat dikenal khususnya dalam perdagangan internasional. Penelitian skripsi ini akan membahas tentang Hukum dan Regulasi tentang perdagangan internasional menggunakan L/C dan apa masalah hukum yang timbul terkait penggunaan L/C pada PT ANTAM (ANTAM) di Bank Mandiri. Penelitian ini merupakan penelitian berbasis studi kepustakaan (library research) yang bersifat yuridis normatif, dengan metode pengambilan data berfokus pada studi literatur dan wawancara narasumber. Analisa data yang dilakukan bersifat kualitatif. Kesimpulan penelitian ini adalah pertama, hukum dan regulasi terkait L/C adalah UCP 600, ISBP 745, Ministerial Decree of Energy And Mineral Resources of The Republic of Indonesia: 1952 K/84/Mem/2018. Dalam praktik L/C di ANTAM menunjukkan bahwa walaupun L/C dianggap sebagai salah satu intrumen yang aman dalam perdagangan internasional masih ada permasalahan baik minor maupun major.

Abstrak :
Unit Informasi Wilayah Pertambangan Direktorat Jenderal Geologi Sumber Daya Mineral menggunakan sistem informasi yang berbasiskan geografi dalam menata administrasi peta-peta yang selama ini tersebar dalam bentuk lembaran yang tidak seragam menjadi bentuk rupa digital. Manfaat menggunakan sistem tersebut diantaranya, dapat mempersingkat waktu dan proses dalam pengelolaan KK (Kontrak Karya), PKP2B (Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara) dan KP (Kuasa Pertambangan), mempermudah koordinasi dan integrasi data kewiiayahan serta informasi terkait lainnya, karena bereferensi geografis dengan sistem koordinat yang berlaku secara global. Sehingga pengguna jasa dapat mengoptimalkan sumberdaya informasi yang terdapat pada unit untuk kepentingan investasi di sektor pertambangan mineral dan batubara. Faktor yang mempengaruhi Kepuasan Pengguna Jasa Unit Informasi Wilayah Pertambangan, namun demikian keseluruhan dimensi pelayanan jasa Tangibility, Reliability, Responsiveness, Assurance dan Empathy, dapat diandalkan sebagai alat untuk menganalisa pelayanan jasa (Zeithaml,Valerie A.,et.at,1990). Dimensi tersebut cukup bermanfaat digunakan sebagai pisau analisis dalam menganalisa dan memperbaiki Kepuasan Pengguna Jasa Informasi Wilayah Pertambangan. Hasil analisis penelitian mengindikasikan, bahwa indikator rasa aman,bebas risiko terhadap kualitas informasi dalam dimensi Assurance berperan dalam menunjang kepuasan, dengan skor kepuasan tertinggi. Sedangkan pada kelompok sampel bahan galian mineral dan batubara, terdapat perbedaan tingkat kepuasan yang cukup signifikan, terutama sekali terhadap indikator sikap simpatik petugas, pelayanan pencetakan peta, ketanggapan petugas, kesiapan melayani, pemutakhiran data, knowledge petugas, perangkat sistem dan informasi serta kualitas informasi. Pada kelompok sampel tahapan kegiatan penambangan, terdapat perbedaan yang yang cukup signifikan terutama sekali terhadap indikator perangkat sistem informasi dan terhadap penerimaan personal yang mengindikasikan tahapan penyelidikan umum dan eksplorasi mempunyai tingkat kepuasan lebih baik, erat kaitannya dengan pencadangan wilayah. Pada kelompok sampel jenis ijin juga terdapat indikasi yang cukup ekstrim perbedaan tingkat kepuasannya seperti yang ditunjukkan oleh hasil analisis Uji Anova terhadap indikator pelayanan pencetakan peta, kesiapan melayani dan kualitas informasi. Secara keseluruhan dari dimensi pelayanan tersebut dimensi Assurance menunjukkan tingkat kepuasan tertinggi dan dimensi Responsiveness menunjukkan tingkat kepuasan yang paling rendah. Hasil analisis faktor dengan teknik principal components analysis mengkonfirmasikan kembali faktor yang mempengaruhi kualitas sistem informasi seperti kualitas sistem,kualitas informasi dan kualitas jasa (DeLone & Mc Lean;1993), yang implisit didalamnya kepuasan pengguna jasa informasi wilayah dimensi Tangibility, Reliability, Responsiveness, Assurance dan Empathy. Terbentuknya 3 faktor baru hasil konfirmasi tersebut adalah: Faktor 1 yang terbentuk dinamakan Kualitas Sistem (dimensi Tangibility dan Assurance), berkaitan dengan perangkat keras dan perangkat lunak yang mendukung sistem GIS pada UPIWP. Faktor 2 yang terbentuk dinamakan Kualitas Informasi (dimensi Responsiveness, Empathy dan Assurance) lebih kearah kelengkapan layer-layer data spatial dan a spatial, kualitas informasi sangat mendukung tingkat kepuasan pengguna jasa yang menginginkan informasi yang cepat, realtime dan akurat. Faktor 3 yang terbentuk dinamakan Kualitas Jasa (dimensi Reliability dan Assurance) yang erat kaitannya dengan pelayanan yang mudah, mudah, cepat dan transparan yang mampu menarik minat untuk berinvestasi dalam industri pertambangan mineral dan batubara di Indonesia.

Abstrak :
The book presents the results from the uranium mining and hydrogeology conference (UMH VI) held in September 2011, in Freiberg, Germany. The following subjects are emphasised, uranium mining, phosphate mining and uranium recovery. Cleaning up technologies for water and soil. Analysis and sensor for uranium and radon and modelling.

Abstrak :
This series of books are the output of the research project called "Sustainable Development in Asia (SDA)", which was initiated by the Association of Academies of Sciences in Asia (AASA). Four thematic reports on natural resources, energy, the environment and climate change, and culture from particular perspectives of agriculture. They aim to : 1) investigate common sustainability issues faced by all Asian countries, including population increase, poverty alleviation, pollution control, ecological restoration, as well as regional problems, such as water shortage in West and Central Asia, energy security in Northeast Asia, development model & transformation in East Asia, 2) analyze and summarize of best practices towards sustainable development in Asia; 3) bring forward suggestions and policy options for promoting green transition, system innovation and sustainable development of Asia.

Abstrak :
ABSTRAK
Perlu disadari bahwa pembangunan nasional, termasuk sektor energi dan sumber daya mineral, merupakan proses tanpa henti (never-ending process) yang perlu dijaga kesinambungan dan arahnya menuju sasaran utama, yaitu mendukung dan berkontribusi demi terwujudnya Tujuan Nasional (masyarakat adil, makmur dan sejahtera) sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu, pendekatan Lima Pilar Program Pembangunan tsb masih sahih (valid) dan retevan dalam pembangunan sektor energi dan sumber daya mineral untuk kurun waktu 5 (Lima) tahun ke depan. Dalam Program Kerja pemerintah dalam 100 Hari Pertama dibagi atas 3 (tiga) subsektor utama, yaitu migas, ketenagalistrikan, dan mineral. Dalam hal ini penulis lebih memfokuskan pembahasan kepada program mineral yang didalamnya termasuk pertambangan umum. Kaitannya Usaha pemerintah di dalam meningkatnya investasi di bidang pertambangan umum seperti Batubara merupakan upaya strategis didalam pembangunan ekonomi diantaranya dengan merencanakan kembali pelaksanaan investasi di subsektor mineral yang melibatkan 13 (tigabelas) perusahaan pertambangan bahan mineral di 9 provinsi. Beberapa program lainnya yang mempunyai kaitannya dengan Otonomi Daerah adalah pemerintah berupaya menyelesaikan pembangunan 9 (sembilan) pabrik briket batubara yang berlokasi di Sumatera Barat, Bengkulu, Bangka, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Setatan, Jawa Barat, Jawa Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai upaya diversifikasi energi dalam mengantisipasi penghapusan subsidi harga BBM dan kelangkaan BBM untuk menggerakan pembangkit tenaga tistrik. Kebijakan diatas tidak terlepas dari UU Otonomi Daerah yang menginginkan adanya peningkatan PAD Daerah yang diharapkan dapat menyerap tenaga kerja langsung sekitar 32 ribu orang sehingga pada gilirannya akan dapat mensejahterakan masyarakat daerah itu sendiri. Untuk merealisasikan pembangunan ekonomi tersebut pemerintah perlu merencanakan roadmap Pertambangan Umum kepada pemerintah daerah, sehingga perlu adanya sosialisasi terhadap pemahaman UU Otonomi Daerah yang berkaitan dengan rencana pemerintah pusat. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasat 33 ayat (2) dan (3) bahwa sumber daya (kekayaan) alam dalam hal ini pertambangan umum dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kebijakan pemanfaatan sumber daya mineral sebetumnya tebih berorientasi pada kekuasaan Negara sehingga menciptakan kebijakan yang sentralistis dan monopolistis. Sejak era reformasi dan sesuai Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah. Daerah diberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab untuk mengelola secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan somber daya nasional yang berkeadiian. Di samping itu penyeLenggaraan Otonomi Daerah juga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Abstrak :
Pengelolaan sub urusan mineral dan batubara pada masa otonomi daerah yang berjalan lebih dari 2 (dua) dekade, telah mengalami beberapa perubahan terkait kewenangan penyelenggarannya oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berbagai permasalahan timbul dalam pelaksanaan kewenangan dimaksud, yaitu adanya pencabutan ribuan perizinan dan tingginya perkara yang diputus pengadilan terkait dengan dipengaruhi oleh pembinaan dan pengawasan yang dilakukan, sehingga perlu diteliti lebih lanjut mengenai pengaturan dan implementasi pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah bidang energi dan sumber daya mineral pada sub urusan mineral dan batubara tersebut. Bentuk penelitian ini adalah penelitian doktrinal yang memerlukan jenis data sekunder, dengan hasil penelitian bersifat deskriptif preskriptif analitis yang hasil akhirnya memberikan saran perbaikan yang ditujukan kepada pemangku kepentingan  dengan berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan. Hasil penelitian adalah pengaturan mengenai pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah bidang energi dan sumber daya mineral pada sub urusan mineral dan batubara diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pemerintahan daerah dan pertambangan mineral dan batubara sesuai dengan pemberlakuannya, perubahan perolehan kewenangan pemerintah daerah yang semula berupa atribusi menjadi delegasi tidak mempengaruhi kewajiban pemerintah pusat untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan tersebut. Implementasi pembinaan dan pengawasan pada sub urusan mineral dan batubara, khususnya yang terkait dengan pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, belum sesuai dengan  peraturan yang berlaku. Peraturan yang ada belum mengatur penugasan kepada APIP untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan sub urusan mineral dan batubara yang dibagi atau didelegasikan kepada pemerintah daerah. ......The management of mineral and coal sub-affairs during the regional autonomy period which lasted for more than 2 (two) decades, has undergone several changes regarding the authority for implementation by the central government and regional governments. Various problems arise in the implementation of this authority, namely the revocation of thousands of permits and the high number of cases decided by courts related to mineral and coal mining. The effectiveness of the implementation of regional autonomy is influenced by the guidance and supervision carried out, so further research is needed regarding the regulation and implementation of guidance and supervision of the implementation of regional government authority in the field of energy and mineral resources in the mineral and coal sub-affairs. This form of research is doctrinal research which requires secondary types of data, with the research results being descriptive, prescriptive analytical, the final results of which provide suggestions for improvement aimed at stakeholders based on the results of the research conducted. The results of the research are that arrangements regarding guidance and supervision in the implementation of regional government authority in the field of energy and mineral resources in the mineral and coal sub-affairs are regulated in statutory regulations regarding regional government and mineral and coal mining in accordance with their enactment, changes in the acquisition of regional government authority from the original in the form of attribution as a delegate does not affect the central government's obligation to provide guidance and supervision over the implementation of this authority. The implementation of guidance and supervision in mineral and coal sub-affairs, especially those related to the implementation of regional government authority, is not in accordance with applicable regulations. Existing regulations do not yet regulate the assignment of APIP to carry out supervision over the implementation of the authority of the mineral and coal sub-affairs which is divided or delegated to regional governments.