Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuan penelitian Tesis ini adalah untuk menganalisis kebijakan pungutan Negara untuk mendukung pembangunanan Minapolitan di Indonesia. Peneliti memetakan kebijakan pungutan Negara yang terkait dengan program-program minapolitan , baik yang bersifat insentif maupun disinsentif serta upaya-upaya yang dilakukan untuk meminimalisir beban pungutan Negara yang bersifat disinsentif. Hasil penelitian disimpulkan Pemerintah cukup mendukung untuk pengembangan Minapolitan dengan beberapa fasilitas insentif perpajakan yaitu antara lain Fasilitas PPh dan PPN.Tetapi terdapat pula kebijakan pungutan Negara yang bersifat disinsentif seperti retribusi dan pungutan Negara yang memberatkan nelayan yang mengakibatkan biaya ekonomi tinggi.

---

The aim of the research is to analyze the state retribution policy in supporting the Minapolitan development in Indonesia. The researchers make the state retribution policy related to the incentive and disincentive minapolitan programs and efforts done to minimize the disincentive state retribution.

From the research results, it is concluded that the Government sufficiently supports the Minapolitan development with several tax incentive facilities, such as Income Tax and Added Value Tax facility. However, there is also a disincentive state retribution policy, such as state retributions and fees which burden fishermen, causing high economic costs."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai perencanaan pengembangan kawasanminapolitan di Kabupaten Sukabumi, dimana kawasan minapolitan masih belumoptimal karena masyarakat nelayan yang masih banyak miskin. Penelitian inidigunakan dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancaramendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwaperencanaan secara menyeluruh dibuat dalam dokumen perencanaan masterplanyang melibatkan pihak Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, PemerintahKabupaten, Swasta, dan masyarakat dan menunjukkan adanya koordinasi vertikaldan horizontal dalam perencanaannya. Terdapat permasalah dalam perencanaantersebut yaitu partisipasi masyarakat nelayan khusunya nelayan buruh yang masihkurang dan terdapat ketidaksesuaian terkait dengan rencana pembangunan jalantol Jakata ? Bogor ? Ciawi dan Palabuhanratu. Pengembangan yang dilakukanmengarah pada industrialisasi dengan pembangunan melalui zona inti dan zonapendukung. Namun pembangunan masih belum maksimal karena masih terdapatkendala seperti infrastruktur yang belum maksimal, akses peminjaman modalyang masih sulit dan budaya masyarakat nelayan yang tidak disiplin

---

ABSTRACTThis paper discusses about the development planning of Minapolitan area inSukabumi, which Minapolitan still not optimal because many fishermen are stillpoor. This study uses a qualitative approach with in-depth interviews andliterature study. The results showed that the plans are made in the master planwhich involves the central government, provincial government, local government,private, and society. it shows that there are vertical and horizontal coordination inplanning. There are problems in the planning that is about participation offishermen is still less, especially fishermen who work to other fishermen and thereis a mismatch between the master plan and the RTRW of provincial and districtrelated to the plan construction of toll roads Jakata - Bogor - Ciawi andPalabuhanratu. Development conducted with a focus on industrialization, withthe construction of the core zone and the supporting zone. But development is stillnot maximal because there is some constraints like infrastructure is still notmaximal, access to capital lending is still difficult and fishermans cultureundisciplined"

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai kebijakan Pemerintah DaerahKabupaten Bogor terkait dengan spending policy untuk mendukung terciptanya akselerasi kawasan minapolitan berbasis budidaya ikan lele di Kabupaten Bogor serta upaya untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi para pembudidaya ikan lele di Desa Putat Nutug, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor selama berjalannya program ini. Metode penelitian yang digunakan adalah wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil dari penelitian ini adalah pengalokasian DAK dan APBD Kabupaten Bogor yangmemperlambat terciptanya akselerasi kawasan minapolitan Kabupaten Bogor karena kurangnya anggaran dan penurunan anggaran dari tahun 2011 ke tahun 2012.

---

ABSTRACTThis research discuss about Government Of Bogor Regency's Policy

which is related to spending policy for support the creation of acceleration minapolitan's area based on catfish cultivation in Bogor Regency and solution to finishing many problems which is faced by many catfish cultivators in Putat Nutug Village, Ciseeng Subdistrict, Bogor Regency and Governmet of Bogor Regency during this program. A method of this research that is used are an interview and the study of literature The results of this research are the allocation of DAK and

APBD which is delay the creation of acceleration minapolitan's area in Bogor Regency because lack of budget and decreasing of budget from years of 2011 to 2012."

"Kebijakan Kawasan Minapolitan merupakan konsep pembangunan ekonomi lokal berbasis manajemen wilayah dengan motor pengerak sektor kelautan dan perikanan dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi nasional. Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.32/MEN/2010 tentang Penetapan kawasan Minapolitan, ditetapkanlah salah satu kawasan minapolitan yaitu Kebupaten Bintan, akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak adanya peningkatan prekonomian dari sektor perikanan dan penggunaan lahan yang masih sedikit. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi dan menganalisa efektivitas implementasi kebijakan pengembangan kawasan Minapolitan di Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau. Fokus penelitian ini adalah pada implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan pengembangan kawasan Minapolitan di Kabupaten Bintan berlum berjalan secara efektif hal itu disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi jalannya kebijakan antara lain yaitu Pelaksana Kebijakan, Sumber daya, masih banyaknya kepentingan kekuasaan yang terlibat, Karakteristik lembaga pelaksana, faktor fisik dan non fisik.

---

Minapolitan Area policy is the local economic development concept based on regional management with marine and fisheries industrial sectors in order to support national economic growth. Indonesia's Minister of Maritime Affairs and Fisheries decree number KEP.32/MEN/2010 concerning Stipulation Minapolitan region, decided Bintan regency as one of the minapolitan area, but in practice there are no significant economic increase in fisheries industrial sector and the number of land used for it.

This research aimed to analyze the factors that influence and the effectiveness of area development policy implementation for Minapolitan regency in Bintan, Riau Archipelago Province. This research is focused on the implementation of the policy with using the qualitative.

Results showed that the implementation of the Minapolitan regional development policy in Bintan regency is not run effectively. It is caused by several factors that influence the implementation, among others, Implementers Policy, Resources, there are many powerful interests are involved, the implementing agency characteristics, physical and non-physical factors."

"Minapolitan atau kota berbasis sektor perikanan merupakan salah satu program utama Kementerian Kelautan dan Perikanan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup nelayan dan produktivitas kawasan pesisir. Saat ini pemerintah sebatas menentukan definisi dan kriteria secara umum kawasan Minapolitan. Bagaimana elemen-elemen spasial pembentuk Minapolitan dapat terimplementasikan di Palabuhanratu sebagai pilot project. Pengamatan terhadap Palabuhanratu perlu dilakukan untuk mengetahui elemen-elemen spasial kota dan Minapolitan perikanan tangkap. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah pengamatan langsung di wilayah studi guna mengetahui kegiatan perikanan masyarakat Palabuhanratu. Berdasarkan hasil pengamatan, diketahui bahwa pola spasial Minapolitan kawasan Palabuhanratu sangat tergantung dengan kondisi geografis serta eksisting wilayah dan perbedaan kondisi terbangun di bagian Selatan dan Utara di Palabuhanratu. Keberadaan laut dan kegiatan perikanan tradisional masyarakat nelayan maupun kegiatan perikanan skala besar dipengaruhi oleh Pelabuhan Perikanan Nusantara sebagai kawasan inti Minapolitan. Perbedaan kondisi terbangun bagian utara dan selatan Palabuhanratu dapat menciptakan kesenjangan pengembangan kawasan dan menghambat berkembangnya Minapolitan. Hal ini memunculkan kebutuhan akan sinergitas pembangunan dibagian utara dan selatan Palabuhanratu.

---

Minapolitan or fisheries-based city sector is one of the main program of the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries aimed to improve the quality of fishermen life and productivity of coastal zone. The government is currently determining the definition and criteria of Minapolitan in larger scope. This research tend to find how the spatial elements of Minapolitan can be implemented in Palabuhanratu as pilot projects. Observation of Palabuhanratu, Sukabumi needs to be done to determine the spatial elements of Minapolitan Palabuhanratu capture fisheries. The methods are direct observation in the study area to determine Palabuhanratu community fisheries activities. Based on observation, it is known that the spatial pattern of Minapolitan Palabuhanratu region depends on the geographic conditions and existing territories. The existence of ocean, traditional fishing activities of fishermen and large-scale fishing activity is influenced by the Pelabuhan Perikanan Nusantara as the core area of Minapolitan. Differences of northern and southern in Palabuhanratu can create gaps inhibit the development of the region and the development of Minapolitan. This condition raises the need for synergy development in the north and south Palabuhanratu."

"ABSTRAKIndonesia has a potential fishery resources around 6.4 million tons per year. Nonetheless, fishery resources that can be caught are limited in the amount of 5.2 million tons per year, because the rest of it still have to be maintained at the sea for continuous proliferation and scarcity prevention. In fact, fishery production is only collecting 4.7 million tons per year. Consequently, it remains 0.5 million tons per year, which is a good potential. This condition indicates that fishery resources have not been used optimally. Facing this challenges, government try to create regulations and policies. One of those things is blue revolution which is implemented by running Minapolitan policy, that is based on blue economy principle. The thing that has to be emphasized about this policy iscentral and local government are suggested to build synergy between each other to make the realization of this policy is successful. Actually, there is a region that has applied the Minapolitan policy, namely Cilacap Regency (Kabupaten Cilacap). Unfortunately, the fishery resources have not been used maximally as if it has become an old problem waiting for being solved. Based on the problem, this writing attempt to explain the implementation of Minapolitan policy and obstacles that may be faced during theprocess, in particular at Cilacap Regency, as a result of comprehensive research and study. The research method used is Sosio-Legal with qualitative approach and presented descriptively."

"There has been no research that particularly and comprehensively analyzes state levies policy on fishery sector in Indonesia, although this is very important. The minapolitan (fisheries cities) program will support food sovereignty, at the same time functions as economic growth center in the regions. High state levies will impede fishery sector productivity, however on the other side, there must be state protection to maintain environmental sustainability and prevent excessive exploitations of natural resources. The state must also keep fishery product ruling in its own country by protecting it from the invasion of fishery product imports. Therefore state levies must be put in a balance position between budgetair (source of state finance) and regulerend (tools to manage state policy in the economic and social field) functions. Another newness offered by this research is the development of ?the cost of taxation? concept into ?the cost of state levies? concept. The development is grounded by an analysis that Non-Tax State Revenue (PNBP) has similar characteristics with taxation. In addition, the various state levies eventually cause compliance costs, in the form of direct money cost, time cost as well as psychological cost.

---

Abstrak. Belum ada penelitian yang secara khusus dan komprehensif menganalisis kebijakan pungutan negara atas sektor perikanan di Indonesia. Padahal, hal ini sangat penting karena program minapolitan akan mendukung kedaulatan pangan, sekaligus sebagai growth economic center di daerah. Biaya pungutan negara yang tinggi akan mendistorsi produktivitas sektor perikanan, namun di sisi lainnya, harus ada proteksi negara untuk melindungi kelestarian lingkungan serta menghindari eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Negara juga harus menjadikan produk perikanan berdaulat di negara sendiri dengan menjaga serbuan impor produk-produk perikanan. Karena itulah, kebijakan pungutan negara harus ditempatkan dalam posisi yang selaras antara fungsi budgetair dan regulerend. Kebaharuan lain dari penelitian ini adalah pengembangan konsepsi cost of taxation menjadi cost of state levies yang dilatari analisis bahwa terdapat Penerimaan Negara Bukan pajak (PNBP) yang menyerupai karakteristik pajak. Selain itu, beragamnya pungutan negara pada akhirnya juga akan menimbulkan compliance cost, baik dalam bentuk direct money cost, time cost maupun psycological cost."

"Penelitian ini bertujuan untuk (1) menilai kinerja kelompok nelayan yang telah menerima bantuan modal usaha perikanan; (2) menganalisis dampak bantuan modal usaha perikanan di kawasan minapolitan terhadap peningkatan hari kerja dan peningkatan pendapatan nelayan serta (3) mengukur dampak bantuan modal usaha perikanan di kawasan minapolitan terhadap penyerapan tenaga kerja. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey melalui kuisioner dengan populasi adalah rumah tangga perikanan yang termasuk klasifikasi miskin, dengan jumlah sampel sebanyak 99 responden yang terbagi dalam kelompok aksi, (66 sampel) dan kelompok kontrol (33 sampel). Analisis dalam penelitian ini dibagi menjadi dua bagian, yakni analisis dampak kebijakan terhadap perubahan hari kerja dan pendapatan responden pada sebelum dan setelah berlakunya kebijakan dengan menggunakan serangkaian pengujian statistik serta analisis kinerja kelompok nelayan dengan menggunakan metode IPA (Importance Performance Analysis). Berdasarkan hasil pengujian statistik, diperoleh hasil bahwa pelaksanaan kegiatan bantuan modal usaha perikanan berdampak positif terhadap pengembangan kegiatan usaha minabisnis di kawasan minapolitan, hal ini dapat terlihat dari adanya peningkatan hari kerja nelayan sebesar 50,4 % (peningkatan hari kerja selama 8 hari), peningkatan penyerapan tenaga kerja rata-rata berjumlah 2 orang serta peningkatan pendapatan nelayan pada kelompok aksi sebesar 76% (Rp. 896.555) pasca pemberlakukan bantuan modal usaha perikanan. Berdasarkan analisis tingkat kepentingan dan performa kinerja kelompok, terdapat beberapa indikator dalam aspek kinerja yang masih perlu ditingkatkan kembali terutama peningkatan modal usaha, pembukuan biaya operasional dan hasil produksi, dan keberlanjutan usaha, serta penerapan hasil pembinaan dan pelatihan. Untuk pengembangan kawasan minapolitan di masa mendatang, diperlukan dukungan pemerintah dalam menyediakan industri penunjang kegiatan perikanan, terutama industri yang dapat menyediakan produksi pakan dan bibit unggulan.

---

The purpose of this research is to (1) assess the performance of fishermen groups who have received capital supports from the government; (2) analyze the impact of fisheries capital grants to the number of working days and income of fishermen, and (3) measure the impact of fisheries capital grants to the rate of employment in minapolitan area.

The research method is done by conducting survey through questioners to the fishermen household as its population; 99 respondents as the sample of surveys, which is then divided to action group which is the group who accepted the capital grants (66 respondents) and control groups who didn`t accept the capital grants (33 respondents). The analysis technique that is used in this research is divided into two parts, which the first, is the policy impact analysis of the changes of the numbers of working days, and the income of respondents, before and after the grant is given, by using a series of statistical test; the second is performance-group analysis by using IPA (Importance Performance Analysis).

Based on statistic test results, it is known that the implementation of minapolitan region development has given positive impact to the economic growth of the fishermen. This can be known by the fact that there is an increase of fishermen`s working days up tp 50,4% (equal to 8 days), increase of employment rate, and also the increase of fishermen`s income up to 76% (equal to Rp 896.550).

Based on the performance analysis of the fishermen`s group, some indicators that needs to be improved are: the increases of capital, administrations of operational charges and productions fee, and the continuations of economic activities, and the applications of trainings and knowledge. To improve the development of minapolitan region in the future, government supports in providing the complementary industry for fishery activities is needed, especially the ones which provides fisheries seeds and foods."