Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang membentuk satu negara, dengan lima pulau utama dan 30 kepulauan yang lebih kecil dengan total lebih dari 18.110 pulau dan pulau kecil, di mana sekitar 6.000 di antaranya berpenghuni. Oleh karena itu, Pelayaran melalui jalur laut merupakan moda transportasi utama antar pulau di Indonesia. Namun, hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam mewujudkan konektivitas antar pulau, terutama di daerah terpencil dan tertinggal. Pelayaran Perintis adalah layanan pelayaran publik yang didanai oleh pemerintah dengan tujuan utama untuk mendukung perekonomian di daerah terpencil dan tertinggal. Namun pada saat tulisan ini dibuat, kinerja pelayaran perintis dinilai masih belum memadai atau belum efisien untuk mencapai tujuan tersebut. Hal ini ditandai dengan lamanya round voyage pelayaran rute tersebut, yang dapat mencapai hingga 14 hari, dan rendahnya frekuensi pelayaran pelayaran perintis dapat menghambat pembangunan ekonomi. Akibatnya, efisiensi rute pelayaran perintis harus dievaluasi kembali. Re-routing dan mengoptimasi rute pelayaran perintis merupakan salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi rute pelayaran perintis. Penelitian ini direalisasikan dengan melakukan rerouting pelayaran perintis di wilayah Kepulauan Riau dengan terlebih dahulu melakukan clustering pelabuhan-pelabuhan menggunakan metode clustering DBSCAN (Density Based Spatial Clustering of Applications with Noise) dan optimalisasi dengan pendekatan metode penyelesaian TSP (Travelling Salesman Problem). Hasil yang diperoleh adalah terjadi penurunan rata-rata jarak tempuh pelayaran perintis sebesar 39,5% (dari 1.156,1 NM menjadi 699,5 NM) dan penurunan rata-rata lama durasi round voyage sebesar 66,9% (dari 12 hari menjadi 3,97 hari). Selain itu, terjadi penurunan ketimpangan antar rute yang terlihat dari nilai rentang jumlah pelabuhan, jarak tempuh, dan durasi round voyage pelayaran pada rute pelayaran perintis di Kepulauan Riau.

---

Indonesia is the world's biggest archipelago to constitute a single state, with five main islands and 30 smaller archipelagoes totaling over 18,110 islands and islets, of which approximately 6,000 are inhabited. Hence, Shipping through sea is the main mode of inter-island transport in Indonesia. However, this creates its own challenge in realizing inter-island connectivity, especially in remote and underdeveloped areas. Perintis shipping is a government-funded publicly available shipping service with a primary objective of supporting the economy in remote and underdeveloped areas. However, as of this writing, the performance of perintis shipping is still inadequate or inefficient to achieve this goal. This is characterized by the lengthy round voyage duration of the routes, which can reach up to 14 days, and the low frequency of perintis shipping voyages could hinder economic development. As a result, the efficiency of perintis shipping routes must be assessed. Re-routing the perintis shipping routes is one way to increase the efficiency of the perintis shipping routes. This research reroutes perintis shipping in the Riau Archipelago region by first clustering the ports using the DBSCAN (Density Based Spatial Clustering of Applications with Noise) clustering method and optimizing with the TSP (Travelling Salesman Problem) solving method approach. The results obtained were that there was a reduction in the average mileage of pioneer shipping routes by 39.5% (from 1,156.1 NM to 699.5 NM) and a reduction in the average length of round voyage routes by 66.9% (from 12 days to 3.97 days). In addition, there was a decrease in inequality between routes as seen from the value of the range of the number of ports, distance traveled, and round voyage duration on pioneer shipping routes in the Riau Archipelago."

"Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu pajak daerah yang paling potensial untuk dikembangkan. Sampai saat ini, basis pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor di Indonesia masih terbatas pada wealth tax base sehingga terdapat potensi perluasan basis perpajakan berdasarkan tingkat penggunaan kendaraan. Seiring dengan perkembangan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai diperlukan suatu kajian untuk mencegah potential loss atas Pendapatan Asli Daerah kedepannya serta mewujudkan equal treatment antara kendaraan bermotor listrik dengan kendaraan bermotor konvensional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk menganalisis potensi pengenaan mileage-based road user charge atas kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electric vehicle) di Provinsi DKI Jakarta. Teknik pengumpulan data yang digunakan mencakup studi literatur, studi komparatif, dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat potensi untuk mengenakan mileage-based road user charge pada kendaraan bermotor listrik berbasis baterai kedepannya dengan memperhatikan timing yang tepat yaitu ketika industri dan populasi kendaraan listrik di Indonesia sudah masif serta berada pada jumlah yang layak untuk dipajaki. Terdapat dua alternatif untuk mengenakan mileage-based road user charge atas kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Pertama, redefinisi bobot melalui penambahan unsur berupa kapasitas baterai yang linear dengan jarak. Kedua, reformulasi dasar pengenaan PKB dengan komponen tambahan berupa jumlah kilometer jarak tempuh. Secara keseluruhan, dibutuhkan penyusunan suatu roadmap pemajakan untuk menjadikan mileage-based road user charge sebagai suatu pilihan alternatif pemajakan.

---

Motor Vehicle Tax is one of the most potential local taxes to develop. Heretofore, the basis for the imposition of Motor Vehicle Tax in Indonesia is still limited to wealth tax based. Therefore, it could be a potential to expand tax based on the level of vehicle utilization. Along with the growth of battery electric vehicle, a study is needed to prevent the potential loss of local revenue in the future and to establish equal treatment between electric vehicle and conventional vehicle. This research uses a qualitative approach with the focus of analyzing the potential of mileage-based road user charge on battery electric vehicle in DKI Jakarta Province. The data collection methods used in this research are literature studies, comparative studies, and in-depth interview. The result of the research showed that in the future there is potential to impose mileage-based road user charge on battery electric vehicle by considering the right timing when the industry and population of battery electric vehicle in Indonesia is already massive and at a decent amount to be taxed. There are two alternatives to charging mileage-based road user charge on battery electric vehicle. First, redefine the weight through additional element in the form of battery capacity that is linear with the mileage. Second, tax base reformulation of Motor Vehicle Tax in the form of the number of kilometers traveled. Overall, the taxation roadmap arrangement is prominent to consider mileage-based road user charge as a taxation alternative choice."