Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Usaha Mikro dan Kecil (UMK) memiliki peran strategis terhadap percepatan pemulihan kondisi nasional dan menjaga ketahanan nasional, mengingat jumlahnya menempati posisi terbesar dalam dunla usaha di Indonesia, dan menyerap hampir 90 persen dari jumlah tenaga kerja yang ada. Dengan demikian, keberpihakan dan penciptaan iklim kondusif pada UMK akan memberikan nilai manfaat langsung terhadap mayoritas masyarakat Indonesia.Telah diakui secara nasional maupun internasional bahwa, LKM adalah institusi yang paling tepat untuk menjadi kendaraan utama dalam upaya pemberdayaan UMK, yang pada sisi lain juga mendukung upaya penanggulangan kemiskinan dan penggangguran sebagai permasalahan utama nasional. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Garut, dimana dalam propinsi Jawa Barat, termasuk yang kesejahteraan masyarakatnya belum beruntung dibandingkan wilayah lain, namun ada upaya sistemik dari pemerintah kabupaten untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan UMK.Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :1. Dukungan LKM dalam memenuhi kebutuhan permodalan bagi UMK2. Dukungan LKM dalam meningkatkan kapasitas usaha UMK3. Peran LKM dalam meningkatkan ketahanan daerahPenelitian dilaksanakan sebagai penelitian kuantitatif menggunakan metode deskritif analitis. Disiapkan kuisioner sebagai pedoman wawancara terbuka untuk mendapatkan data nominal berkaitan dengan masalah penelitian kepada UMK dan LKM di Kabupaten Garut. Sedangkan data pendukung, didapat dari studi pustaka berbagai literatur dan dokumentasi yang diterbitkan dari berbagai lembaga, khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Garut dan beberapa instansi di tingkat pusat. Sehingga pada akhirnya, tergambar secara obyektif dukungan LKM terhadap UMK untuk meningkatkan ketahanan daerah Kabupaten Garut.Penelitian di Kabupaten Garut ini dibatasi, dengan tiga permasalahan yang diharapkan jawabannya, yaitu : bagaimana dukungan LKM untuk memenuhi kebutuhan permodalan UMK di Kabupaten Garut ?; bagaimana dukungan LKM untuk meningkatkan kapasitas usaha UMK ?; dan bagaimana peran LKM dalam meningkatkan ketahanan daerah Kabupaten Garut ?.Berdasarkan hasil penelitian, maka diketahui bahwa LKM sangat dibutuhkan dan membantu UMK untuk meningkatkan kapasitas usaha, dan meningkatkan pendapatan. Demikian pula terhadap peningkatan ketahanan daerah Kabupaten Garut, peran LKM dapat dilihat atas tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, dan tingkat pendapatan UMK yang juga rata-rata meningkat setelah mendapatkan fasilitas pinjaman dari LKM. Ketiga indikator tersebut menjadi ukuran bagi peningkatan kesejahteraan yang menjadi salah satu faktor utama yang mernpengaruhi ketahanan daerah.

---

Micro and Small-scale Enterprises (MSE) has strategic function to accelerate national revitalization and resilience. They have significant part in the whole business in Indonesia and provide almost 90% of employment. Therefore support and building conducive climate for MSE will directly create added value for majority Indonesian society.

Micro Finance Institution (MFI) have been acknowledging in national and international that they are the perfect institution to become main vehicle in order to empowered MSE, which in the other hand they will also support the eradication of poverty and unemployment as a nation problem. The Research has taken place in Garut Regencycy in West Java Province that has the least prosperity, which the local government has systematic effort to increase the prosperity by empowering MSE.

The result of this research is to observe:

1. MFI supports on fulfillment the capital needs of MSE

2. MFI supports on increasing the MSE capabilities

3. MFI roles on increasing the local preservation

The Research conducted as quantitative research with analytical descriptive methods. Questionnaires have been made as an open interview guideline to gather the nominal data that related with MFI and MSE research problematic in Garut Regency. The research has been supported also by several literature and documentation published by various institute and local government at Garut Regency. Therefore in the end the MFI supports for MSE to increase the local resilience can be described objectively.

The research has been limited for 3 problems which suppose to be resolved, : "How do MFI supports on fulfillment the capital needs of MSE, How do MFI supports on increasing the MSE capabilities and how do MFI take part on increasing the local resilience.

The research result's has shown that MFI are really needed on helping MSE to increase their capacities and earnings. Local resilience increase as well as can be shown by improvement of education, health and earnings in average level after receiving MFI loan facilities. These 3 indicators turns into parameter measured for welfare and also as a key factor which affect the local resilience."

"Kesulitan keuangan telah diidentifikasi sebagai salah satu kendala utama dalam pengembangan usaha mikro dan kecil. Keterbatasan dalam memperoleh sumber modal eksternal, untuk membiayai kegiatan usahanya, membuat mereka sulit berkembang. Jika dilihat dari struktur permodalan, sebagian besar perusahaan menggunakan sumber modal secara internal, dan sebagian kecil menggunakan pembiayaan eksternal. Menggunakan regresi OLS dan Tobit pada data industri mikro dan kecil Indonesia yang disurvei pada tahun 2015 menemukan bahwa skala industri, jenis industri, status hukum perusahaan, jenis kelamin dan pendidikan pemilik, subsidi pinjaman, kesulitan utama, keuntungan, penjualan, jumlah hari kerja, rasio pekerja laki-laki yang dibayar, dan rasio bunga terhadap pendapatan, merupakan faktor penting yang mempengaruhi perusahaan dalam mengambil sumber modal eksternal. Berdasarkan temuan ini dapat disarankan dalam menyusun kebijakan pengembangan industri mikro dan kecil ke depan dapat dilakukan dalam dua tahap berturut-turut, dimulai dari pengembangan kapasitas dan kapabilitas, kemudian hingga fasilitasi keuangan.

---

Financial difficulties have been identified as one of the main obstacles in the development of micro and small enterprises. Limitations in obtaining external capital sources, to finance their business activities, make it difficult for them to develop. When viewed from the capital structure, most companies use sources of capital internally, and a small portion uses external finance. Using OLS and Tobit regressions on Indonesian micro and small industry data surveyed in 2015 found that industry scale, industry type, corporate legal status, owners gender and education, loan subsidies, main difficulties, profits, sales, number of working days, ratio of male paid workers, and the ratio of interest to earnings, are essential factors that influence companies in taking external sources of capital. Based on these findings it can be suggested that in developing future micro and small industry development policies, it can be done in two consecutive stages, starting from capacity and capability development, then to financial facilitation."

"Kemitraan adalah salah satu bentuk kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam meningkatkan kapasitas dan kapabilitas usaha tertentu. Skripsi ini mengkaji pelaksanaan perjanjian dan pengawasan terhadap perjanjian kemitraan antara PT. Grab Teknologi Indonesia dengan mitranya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalar yuridis normatif. Has?l penelitian menemukan bahwa perjanjian kemitraan pada prinsipnya tunduk pada ketentuan perjanjian pada umumnya berdasarkan KUHPerdata. Namun selain dari pada itu tunduk juga pada ketentuan Kemitraan sebagaimana diatur dalam UU No. 20 Tahun 2008 dan PP No. 17 Tahun 2013 yang mensyaratkan bahwa usaha besar tidak boleh memiliki dan/atau menguasasi usaha menengah, mikro dan kecil atar saha menengah tidak boleh memiliki dan/atau menguasasi saha mikro dan kecil. Penelitian ini juga menemukan bahwa pengawasan kemitraan belum berjalan dengan baik dikarenakan keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia yang ada pada KPPU. Oleh karenanya perlu adanya kerjasama antar instansi pemerintah terkait dalam pengawasan kemitraan

---

Partnership is a form of cooperation based on agreement and to meet mutual needs in increasing the capacity and capability of certain businesses. This thesis analyzes the implementation of the agreement and the supervision of the partnership agreement between PT Grab Teknologi Indonesia and its partners. The method used in this research is juridical normative. The research found that the partnership agreement in principle is subject to the terms of the agreement in general based on the Indonesian Civil Code. However, apart from the foregoing, it is also subject to the provisions of the Partnership provisions as regulated under Law No. 20 of 2008 and PP. 17 of 2013, which set out that large-scale businesses may not own and / or control medium, micro and small-scale businesses or medium-scale businesses may not own and / or control micro and small-scale businesses. This study also found that the supervision of partnerships has not been going well due to the limited budget and human resources at KPPU. Therefore, cooperation between the relevant government agencies in monitoring partnerships is necessary"

"Studi ini mengkaji tentang produktivitas usaha mikro dan kecil di Indonesia yang dipengaruhi oleh keterlibatan keluarga melalui kepemilikan usaha dan keterlibatan anggota keluarga sebagai pekerja keluarga pekerja tidak dibayar . Analisis model estimasi fungsi produksi pada level perusahaan digunakan untuk mendapatkan nilai prediksi Total Factor Productivity TFP . Kami menemukan bahwa TFP pada masing-masing perusahaan relatif rendah. Metode estimasi Ordinary Least Square OLS digunakan untuk mengetahui pengaruh pekerja keluarga dan peran inovasi terhadap produktivitas, dengan 57.974 data sampel perusahaan.Hasilnya menunjukkan bahwa perusahaan dengan rasio pekerja keluarga yang lebih tinggi akan membuat produktivitasnya cenderung menurun. Hal tersebut dikarenakan kurangnya hubungan timbal balik antara pekerja keluarga dengan pengusaha. Peran inovasi melalui bimbingan/pelatihan BIMTEK dengan melibatkan pekerja keluarga terbukti mampu meningkatkan produktivitas. Karena melalui informasi dan pengetahuan pekerja keluarga setelah mengikuti BIMTEK, perusahaan akan membuat keputusan yang cenderung mengambil resiko untuk melakukan perubahan, dan selanjutnya dapat meningkatkan produktivitas.

---

This study investigate the productivity of micro and small enterprises in Indonesia that are affected by family involvement through firm rsquo s ownership and family members rsquo as family workers unpaid workers . Analysis of estimastion model of production function at firm level is used to get predicted value of total factor productivity TFP. We found that TFP in each firm is relatively low. The Ordinary Least Square OLS estimation method was used to determine the effect of family workers and the role of innovation on productivity, with 57,974 sampled firms data.The results show that firms with a higher family worker ratio will make their productivity less than other firms. The role of innovation through counseling training BIMTEK by involving family workers has proven to increse productivity. Because through the information and knowledge sharing of family workers after BIMTEK activity, the firms will make decisions that thend to take risks to make changes, and further improve productivity."

"Usaha Mikro dan Kecil (UMK) merupakan pelaku ekonomi yang mendominasi di Provinsi DKI Jakarta. Namun, UMK masih menemukan kendala terkait permodalan. Kredit Usaha Rakyat hadir sebagai solusi atas kendala permodalan serta memberdayakan pelaku UMK. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan KUR dalam rangka pemberdayaan usaha mikro dan kecil (UMK) di Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan. Penelitian ini menggunakan teori Integrated Implementation Model yang dikemukakan oleh Winter. Teori tersebut bersifat hybrid sehingga analisis dilakukan secara top-down dan bottom-up. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist. Data yang diperoleh berasal dari data primer berupa wawancara mendalam bersama beberapa narasumber dan data sekunder berupa studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan KUR dalam rangka pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan belum berjalan secara optimal. Implementasi KUR sudah mencakup koordinasi dan komitmen dalam perilaku organisasi dan antarorganisasi yang terlibat; bentuk manajemen berupa sosialisasi serta pelatihan kompetensi serta pola kerja penyalur KUR; serta birokrat level bawah sudah berkompetensi. Kelompok target kebijakan, yaitu pelaku UMK, menunjukkan respon positif dan negatif yang dilandasi oleh faktor internal pelaku UMK serta faktor eksternal yaitu kondisi pandemi COVID-19 di Indonesia. Namun, implementasi KUR masih belum bersinergi terkait data dengan bantuan permodalan lain serta penggunaan KUR yang belum sepenuhnya tepat guna

---

The Micro and Small Enterprises (MSEs) are the dominant economic actors in DKI Jakarta Province. However, The MSEs still encounter obstacles related to capital. Micro Business Credit (Kredit Usaha Rakyat) came as a solution to capital constraints and empowers MSEs. This study aims to fing out how is the implementation of Micro Business Credit Policy in the framework for empowering The Micro and Small Enterprises (UMK) in Setiabudi District, South Jakarta. This study uses the theory of The Integrated Implementation Model that proposed by Winter. The theory is a hybrid and make its analysis done with top-down and bottom-up perspective. This study uses post-positivist approach. The data used in this study comes from deep interview with several interviewees as primary data and library research as secondary data. The result of the study says that the implementation of The Micro Business Credit (KUR) policy in the context of empowering MSEs in Setiabudi District, South Jakarta City has not run optimally. The implementation already includes with coordination and commitment in organizational behaviour and among the organizations involved; form of management such as socialization and competency training as well as the work pattern of KUR distributors; and the lower-level bureaucrats are already competent. The target group of policy, the MSEs, showed positive and negative responses based on the internal factors of the MSEs and external factors such as the situation of COVID-19 pandemic in Indonesia. However, the implementation of The Micro Business Credit (KUR) has not been synergized related to data with another capital assistance and The Micro Business Credit (KUR) is not yet fully appropriate with its purpose."

"Artikel ini membahas jaringan sosial dan kelekatan sosial yang ada pada UMKM rendang di Kota Payakumbuh. Studi sebelumnya membahas jaringan sosial menjadi aspek penting dalam promosi sebagai salah satu upaya untuk mengembangkan UMKM. Tidak hanya dalam aspek promosi, jaringan sosial juga menjadi bagian penting dalam menentukan hasil ekonomi. Artikel ini menggunakan istilah hasil ekonomi dari Granovetter yang meliputi pasar tenaga kerja, harga, produktifitas dan inovasi. Artikel ini menggunakan analisis jaringan sosial untuk melihat banyaknya aktor yang berperan serta posisi aktor tersebut dalam jaringan sosial. Data didapatkan melalui wawancara dan menggunakan perangkat lunak Gephi untuk olah data analisis jaringan sosial.

---

This article discusses social networks and social attachments that exist in rendang MSMEs in Payakumbuh City. Previous studies found that social networks became an important aspect of promotion as an effort to develop MSMEs. Not only in the aspect of promotion, social networks are also an important part in determining economic results. This article uses the term of economic results from Granovetter which includes the labor market, price, productivity and innovation. This study uses social network analysis to see the number of actors who play the role and position of the actor in social networks. Data was obtained through interviews and analyzed using Gephi on social network analysis."

"Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara, termasuk di Indonesia. Namun karena masalah administrasi, UMKM kesulitan untuk mendapatkan akses pembiayaan dengan cara konvensional, seperti pinjaman bank. Untuk itu, Fintech Peer-to-Peer Lending hadir sebagai alternatif baru bagi UMKM untuk mengakses pembiayaan. Dengan demikian, perlu untuk menganalisis peraturan dan implementasi Peer-to-Peer Lending untuk pembiayaan UMKM di Indonesia. Skripsi ini memiliki dua rumusan permasalahan yaitu 1) bagaimana regulasi Peer-to-Peer Lending untuk pembiayaan UMKM?  dan 2) bagaimana implementasi Peer-to-Peer Lending untuk pembiayaan UMKM dan kesesuaiannya terhadap regulasi Peer-to-Peer Lending Skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif Penelitian ini menunjukkan bahwa Peer-to-Peer Lending untuk pembiayaan UMKM diatur berdasarkan POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Sayangnya, peraturan tersebut ternyata belum cukup mampu  mengakomodasi pembiayaan untuk sektor produktif atau UMKM secara optimal. Terlepas dari itu, sebagai salah satu Penyedia Peer-to-Peer Lending yang memberikan pembiayaan untuk UMKM, PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia telah berhasil melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi ketentuan sebagaimana termuat dalam POJK No. 77/POJK.01/2016. Dalam rangka mendukung akses pendanaan bagi UMKM melalui layanan Peer-to-Peer Lending, OJK diharapkan dapat memperbaiki peraturan tersebut sehingga dapat mempercepat literasi dan inklusi keuangan. Selain itu, pemerintah Indonesia disarankan agar mempercepat pengesahan RUU tentang Teknologi Finansial agar menjamin kepastian hukum para pihak dalam Peer-to-Peer Lending.

---

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) has an important role in the economy of a country, including in Indonesia. Due to administrative issues, they fail to gain access to finance by conventional means, such as bank loans. For this reason, Peer-to-Peer Lending exist as an important alternative for MSMEs to access funds. Therefore, it is necessary to analyze the regulation and implementation of Peer-to-Peer Lending in Indonesia. This thesis has two research questions namely 1) how are the regulations on Peer-to-Peer Lending Service for MSMEs financing? and 2) how are the implementation of Peer-to-Peer Lending for MSMEs financing and its compliance to Peer-to-Peer Lending regulations? This thesis is a normative legal research. This study shows that Peer-to-Peer Lending for MSMEs financing is regulated under POJK No. 77/POJK.01/2016 on Information Technology-Based Lending Service. Unfortunately, the regulation is not considered sufficient to accommodate financing for the productive sector or MSMEs. Regardless, as one of the Provider of Peer-to-Peer Lending who provide financing for MSMEs, PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia has succeeded in carrying out its obligations to fulfil the provisions as stated in POJK No. 77/POJK.01/2016. In order to better support access to funding for MSMEs by Peer-to-Peer Lending, OJK is expected to be able to improve the regulations so as to accelerate financial literacy and inclusion. In addition, the Indonesian government is suggested to accelerate the validation of the Bill on Financial Technology in order to ensure legal certainty for the parties in Peer-to-Peer Lending."

"ABSTRAK

Usaha mikro dan kecil mempunyai peran penting dalam perekonomian Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah Kota Kendari dalam

pemberdayaan usaha mikro kecil melalui akses informasi, partisipasi, akuntabilitas,

kapasitas organisasi lokal, serta peran pemerintah Kota Kendari terhadap kapabilitas

sumber daya usaha mikro kecil. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.

Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara kepada pemerintah daerah dan

stakeholder yang terlibat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah Kota Kendari dilihat dari

akses informasi dilakukan melalui sosialisasi program, partisipasi melalui keikutsertaan

dalam pelatihan, akuntabilitas pembiayaan melalui kehadiran BLUD, dan kapasitas

organisasi lokal melalui maksimalisasi peran asosiasi UMKM. Sementara peran

pemerintah Kota Kendari terhadap kapabilitas sumber daya usaha mikro kecil pada tujuh

aspek yaitu aspek material melalui program sertifikasi tanah, aspek manusia melalui

peningkatan wawasan kreativitas usaha, aspek sosial melalui fasilitasi jaringan kemitraan,

aspek politik melalui bimbingan cara memperoleh hak merk dagang, aspek voice melalui

pembentukan koperasi, aspek organisasi melalui pelatihan pembukuan, dan aspek

representasi melalui fungsi pengawasan dan pembinaan

---

ABSTRACT

Micro and small enterprises play an important role on the Indonesian economy.

This study aims at analyzing the role of Kendari city of government in empowerinng micro

small enterprises through access to information, participation, accountability, capacity of

local organizations, as well as the role of Kendari city government to resource capabilities

of micro small enterprises. This study uses qualitative approach. The collection of data is

done using interviews to local governments and stakeholders involved

The results showed that the role of Kendari city government viewed at information

access through socialization program, participation through participation in training,

financing through the presence BLUDs accountability, and local organizational capacity

through maximizing the role of SME associations. While the role of Kendari city

government to the resource capabilities of micro small enterprises in seven aspects: the

material aspect through land titling program, humans aspect through increased insight into

business creativity, social aspect skills through facilitation of partnership network, politics

aspect through the guidance of obtaining the right trademark, voice aspect through the

formation of cooperatives, the organization aspect through training bookkeeping, and

representation aspect through supervision and oversight functions"

"This paper reveals that West Sumatera banking sector are more likely using the availability of collateral for the credit to micro, small and medium enterprises (MSME). Using 384 sample size from MSME in West Sumatera, if a MSME have enough collateral, the probability of their credit application to be rejected by banks will fall from 59.9% to 11.7% comparing to they don?t have enough collateral. This finding proved a credit guarantee scheme is needed, and for the further study it is recommended to conduct research on the characteristic of the potentials of MSME as a credit scoring model for banks.Penelitian ini membuktikan bahwa perbankan di Sumatera Barat cenderung untuk menggunakan jaminan yang cukup sebagai dasar penolakan dan pemberian kredit yang diajukan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Menggunakan data hasil survei dengan ukuran sampel sebanyak 384 UMKM di Sumatera Barat, penulis menemukan bahwa peluang sebuah aplikasi kredit yang diajukan UMKM ditolak akan berkurang dari 59,9% menjadi 11,7% jika UMKM tersebut memiliki jaminan yang cukup. Hasil penelitian ini merekomendasikan pentingnya sistem penjaminan kredit untuk UMKM dan sekaligusmerekomendasikan untuk melakukan penelitian lanjutan untuk mengindentifikasi karakteristik UMKM yang memiliki potensi yang baik dan pembuatan model kredit scoring."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Baitul Maal Wat Tamwil Husnayain Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Dalam penelitian menggunakan metode survei dengan mengambil sampel dari populasi. Sampel dalam penelitian ini adalah nasabah Baitul Maal Wat Tamwil Husnayain, dengan jumlah responden sebanyak 65 orang nasabah. Teknik pengolahan data dan analisis data yang digunakan adalah uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, uji hipotesis, dan koefisien determinasi. Berdasarkan hasil pembahasan pembiayaan al-qardhul al-hasan berpengaruh positif terhadap perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah kecil dan menengah."