Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pelaksanaan Orasional Kepolisian dalarn rangka menanggulangi kejahatan yang semakin meningkat dapat dilakukan melalui penggunaan kekuatan Sat Brimobda. Pemanfaatan Sat Brimobda dalam kegiatan Operasional Kepolisian cukup beralasan, mengingat penggun an satuan ini merupakan suatu bentuk perkuatan. Namun dalam upaya memaduan satuan Reserse dan satuan Brimob tidak menutup kemungkinan timbulnya hambatan ber:upa ketidakselarasan pola tindak. Melalui penyempurnaan pola tindak Satuan Brimob dan Satuan Reserse pada Unit Resmob dan pemenuhan empat prasyarat fungsienal sebagai sistem Ke as maka akan tergambar dan terkategori struktur hubungan kerjasama, sekaligus berbagai kebutuhannya dapat terpenuhi. Adapun masalah penelitiannya adalah mengenai orientasi tindakan sosial antara Brimob dan Reserse pada Unit Resmob Dit Serse Polda Metm Jaya dan pemenuhan empat prasyarat fungsional yang dicapai sebagai sistem kerjasama yang seimbang. Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan pola tindak dan pemenuhan empat prasyarat fungsional Satuan Brimob dan Satuan Reserse. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitati , tekhnik pengumpulan data dengan cara pengamatan, wawancara terstruktur ataupun spontan dalam rangkaian pengamatan terlibat.

Abstrak :
Kota merupakan tempat bermukim warga kota, tempat bekerja, tempat hidup dan sebagal tempat berekreasi. Oleh karena itu kelangsungan dan kelestarian kofa harus didukung oleh prasarana clan sarana yang memadai untuk waktu yang selama mungkin. Dalam hubungan dntar kota dengan daerah hinterlandnya jelas kelihatan adanya hubungan yang sating membutuhkan. Dengan demikian dapat terjadi interaksi antara kota dengan daerah sekitarnya ternyata mengakibatkan adanya pengaruh anfara kota tersebut terhadap daerah sekitarnya. Pengaruh kota tersebut berbeda-beda untuk daerah yang ada disekitarnya. Pengaruh tersebuf mempunyai jangkauan clan fungsi tertentu misalnya : pengaruh mengenal angkutqn umum yang beredar dari suatu kota ke daerah sekitarnya, pengaruh mengenai anak-anak yang bersekolah ke suatu kota clan sebagainya. Wilayah penelitian adalah Kota Metro yang termasuk dalam Kecamatan Metro Raya clan seluruh kecamatan-kecamatan di Kabupafen Lampung Tengah. Yang menjadi masalah dalam penelitian ml adalah: 1. Bagaimana wilayah pengaruh Kota Metro terhadap daerah sekitarnya? 2. Apakah ada kesesualan antara wilayah pengaruh Kota Metro dan masing-masing varia bet terhadap teori gravitasi? Dalam penelitian mi wilciyah pengaruh Kota Metro terhadap daerah sekitarnya dibatasi pada varia bet angkutan umum, asal siswa SLTA dan pasien rawat map. Adapun satuan analisis yang digunakan adalah kecamatan. Untuk menjawab kedua permasalahan di atas, metode yang digunakan adalah tingkat, kemudahan pencapaian tempat tujuan dengan menggunakan peta jaringan jalan danjumlah angkutan urnum kemudian dibandingkan dengan perhitungan secara teoritis dengan model gravitasi. Hasil penelitian yang diperoleh adalah wilayah pengaruh Kota Metro terhadap angkutan umum, asal siswa SLTA clan pasien rawat map meliputi seluruh kecamatan yang ada di Kabupafen Lampung Tengah kecuali Kecamafan Kalirejo dalam pasien rawat map. Wilayah pengaruh Kota Metro terhadap kecamatan-kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah dalam angkutan umum, asal .siswa SLTA clan pasien rawat map ada kesesuaian dengan menggunakan perhitungan model gravifasi dimana pada daerah yang dekat dengan Kota Metro jumlah angkutan umum, asal siswa SLTA dan pasien rawat map jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan daerah yang lebih jauh dengan Kota Metro kecuali Kecamatan Metro Kibang.

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang perbandingan kedua teknologi jaringan pada jaringan Metro untuk masa mendatang. Kedua teknologi tersebut adalah : Metro ethernet, teknologi yang sekarang menjadi dasar implementasi jaringan, dan Next Generation SDH, teknologi yang diproyeksikan untuk digunakan berdampingan dengan Metro ethernet di jaringan Metro untuk masa mendatang. Ada beberapa aspek yang dibandingkan di antara kedua teknologi ini dan masing-masing teknologi memiliki kelebihan dan kekurangan pada aspek tertentu. Jaringan Ethernet menawarkan biaya instalasi dan pemeliharaan yang lebih murah serta memberikan layanan data yang lebih baik dibandingkan dengan jaringan network existing seperti SDH/SONET. Namun demikian, bukan berarti peranan jaringan SDH/SONET sudah habis, Saat ini telah dikembangkan teknologi baru yang berbasis SDH yang disebut Next Generation SDH, dimana menyediakan layanan-layanan Ethernet diatas jaringan SDH/SONET. Untuk saat ini, Ethernet masih mendominasi jaringan Metro sedangkan Next Generation SDH belum banyak diimplementasikan Namun melihat kebutuhan komunikasi di masa mendatang, bukan tak mungkin Next Generation SDH akan mulai banyak diimplementasikan.

---

This final project talks about the comparation between two technologies used on Metro network in the future. They are : Metro ethernet, a technologies which becomes a basic implementation on the Metro area network, and Next Generation SDH, a technologies planned to be used together with Metro ethernet on Metro area network in the future. There are several aspects compared between this two technologies and each of them has strengths and weaknesses in certain aspects. Ethernet network offers low installation and high quality data service than existing network like SDH/SONET. But, this doesn't mean that the role of SDH/SONET is over. Nowadays, we have a new technologies based on SDH network called Next Generation SDH. This new technology provides ethernet services on the SDH'SONET network. For today, ethernet still dominates Metro network , however, Next Generation SDH is still not implemented yet. However, considering the need of communication in the future, it is not impossible that Next Generation SDH will be considered as a new strategy for Metro area network.

Abstrak :
Pemberlakuan sistem peradilan umum merupakan babak baru dalam proses penegakan hukum bagi anggota Polri. Sebagai hal baru, masih perlu dilakukan pembenahan terhadap sistem pelaksanaannya. Melalui penulisan Tesis ini, penulis akan menggambarkan bagaimana implementasi sistem peradilan umum diterapkan terhadap pelanggaran hukum anggota Polri. Dalam penulisan tesis ini, pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan Cara pengamatan terlibat, wawancara, dan penelitian dokumen. Penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan penyidikan atas pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota Polri dan terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan sistem peradilan umum bagi anggota Polri telah diimplementasikan melalui penyidikan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana. Implementasi ketentuan ini juga diikuti dengan perubahan pola penanganan terhadap pelanggaran hukum yang terjadi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku bagi anggota Polri. Dalam kenyataannya, penyidikan yang dilakukan belum dapat mewujudkan tujuan dari sistem peradilan pidana, khususnya dalam menyelesaikan laporan/ pengaduan masyarakat yang terbukti dari masih rendahnya tingkat penyelesaian perkara. Hasil penelitian menunjukkan beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penyidikan antara lain adalah faktor pengorganisasian yang dilakukan terhadap tim penyidik; ketentuan hukum yang berlaku bagi anggota Polri; kebijakan pimpinan; dan budaya yang berkembang dalam organisasi Polri. Dalam rangka mencapai tujuan sistem peradilan pidana, diperlukan adanya organisasi penyidik yang khusus bertugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran hukum anggota Polri. Selain itu, diperlukan adanya prosedur pelaksanaan penegakan hukum yang dapat berfungsi sebagai suatu sistem dan dapat mengakomodasi pelaksanaan ketentuan hukum yang berlaku bagi anggota Polri. Daftar Kepustakaan : 43 buku dan 14 dokumen, kurun waktu tahun 1969-2002.

Abstrak :
Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang analisis penerbitan Surat Penghentian Penyidikan (SP3) dalam penyelesaian perkara pidana melalui diversi di Kepolisian Resor Metro Jakarta Selatan (Polres Metro Jaksel) ditinjau dari ketentuan Pasal 109 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif-kualitatif yang bersumber dari data primer dan sekunder dengan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara wawancara informan primer, observasi dan telaahan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan, pertama, Penerbitan SP3 sebagai surat ketetapan penghentian penyidikan dalam UUSPPA menjadi lembaga yang digunakan oleh penyidik Polrestro Jaksel untuk menghentikan penyidikan tindak pidana melalui proses diversi. Namun demikian penerbitan SP3 sebagai bentuk penyelesaian perkara AKH melalui diversi tetap merujuk pada ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHAP, yang menjadi lembaga penghentian penyidikan yang dilatarbelakangi secara limitatif dalam ketentuan pasal tersebut. Kedua, Dampak yang dapat terjadi apabila pelaksanaan diversi dinyatakan selesai dengan diterbitkannya SP3 yang merujuk pada Pasal 109 ayat (2) KUHAP sebagai surat ketetapan penghentian penyidikan tindak pidana sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24 PP Diversi maka memberikan ruang untuk dibuka kembali penyidikan atas perkara tersebut sehingga AKH tidak memperoleh kepastian hukum dalam penyelesaian perkaranya. Sejatinya, penerbitan SP3 pada penyelesaian perkara AKH dimaksudkan untuk menyatakan bahwa perkara AKH telah selesai diperiksa dan diadili (memiliki kekuatan hukum tetap) serta telah dilaksanakan hukumannya sehingga tidak dapat dituntut kembali (nebis in idem) pada masa mendatang. ......This thesis is the result of research on the analysis of the issuance of Letters of Termination of Investigation (SP3) in the settlement of criminal cases through diversion at the South Jakarta Metro Police (Polres Metro Jaksel) in terms of the provisions of Article 109 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code. This research was conducted using a descriptive-qualitative method, which was sourced from primary and secondary data. The data collection method was carried out by interviewing primary informants, observing and reviewing documents. The results of the study show, first, the issuance of SP3 as a decree on termination of investigations in UUSPPA is an institution used by South Jakarta Police investigators to stop criminal investigations through the diversion process. However, the issuance of SP3 as a form of settlement of AKH cases through diversion still refers to the provisions of Article 109 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code, which is an institution for ending investigations with a limited background in the provisions of that article. Second, the impact that can occur if the implementation of diversion is declared complete with the issuance of SP3 which refers to Article 109 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code as a decision letter to stop the investigation of criminal acts as mandated in Article 24 PP Diversion, thus providing space for the investigation of the case to be reopened so that AKH do not obtain legal certainty in the settlement of the case. In fact, the issuance of SP3 in the settlement of the AKH case is intended to state that the AKH case has been examined and tried (has permanent legal force) and the sentence has been carried out so that it cannot be prosecuted again (nebis in idem) in the future.

Abstrak :
Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang analisis penerapan diversi dalam tahap penyidikan tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh penyidik Satreskrim pada Kepolisian Resor Metro Jakarta Selatan (Polres Metro Jaksel) terhadap anak yang berkonflik dengan hukum (AKH) pada tahap penyidikan yang belum memberikan hasil maksimal dalam melindungi anak secara hukum. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif-kualitatif yang bersumber dari data primer dan sekunder dengan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara wawancara informan primer, observasi dan telaahan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan, pertama, pelaksanaan diversi di Satreskrim Polres Metro Jaksel belum sejalan dengan semangat diversi sebagaimana diatur dalam UU SPPA. Kedua, terdapat beberapa faktor yang mendorong terwujudnya pelaksanaan diversi di Satreskrim Polres Metro Jaksel yaitu: (1) adanya keinginan dari pelaku maupun korban untuk menyelesaikan perselisihan melalui musyawarah mufakat; (2) adanya kesediaan dari korban maupun keluarganya untuk bertemu dan bermusyawarah dengan pelaku dan atau keluarganya; dan (3) adanya kesepakatan yang dicapai antara pelaku dan korban dalam penyelesaian perselisihan melalui musyawarah. Ketiga, pada masa mendatang, penyidik Satreskrim Polres Metro Jaksel dapat menerapkan model diversi musyawarah masyarakat yang melibatkan polisi, pelaku dan/atau orangtua/ walinya, korban dan/atau orangtua/walinya, pembimbing kemasyarakatan dan masyarakat (tokoh masyarakat atau dari pihak sekolah) sebagaimana diamanatkan oleh UU SPPA. Model musyawarah mufakat memberikan kesempatan bagi seluruh pihak untuk memberikan pandangan mengenai pentingnya penyelesaian perselisihan melalui pendekatan keadilan restoratif bagi pelaku dan korban beserta keluarga maupun masyarakat agar hubungan kedua belah pihak dapat dipulihkan kembali seperti sedia kala. ......The thesis is a result of research on the analysis of the implementation of diversion in the investigation stage of a criminal act of physical violence carried out by investigators of the South Jakarta Metro Police (Polres Metro Jaksel) especially Satreskrim Branch against a child in conflict with the law (AKH) at the investigation stage which has not provided maximum results in protecting child legally. This research was conducted by descriptive-qualitative method sourced from primary and secondary data with data collection methods carried out by primary informant interviews, observation and document review. The results of the study show, first, that the implementation of diversion at the Satreskrim South Jakarta Metro Police is not in line with the spirit of diversion as regulated in the SPPA Law. Second, there are several factors that encourage the realization of the implementation of diversion at the Satreskrim South Jakarta Metro Police, namely: (1) the desire of the perpetrators and victims to resolve disputes through deliberation and consensus; (2) the willingness of the victim and his family to meet and discuss with the perpetrator and or his family; and (3) an agreement was reached between the perpetrator and the victim in the settlement of disputes through deliberation. Third, in the future, Satreskrim of South Jakarta Metro Police investigators can apply a community consultation diversion model involving the police, perpetrators and/or their parents/guardians, victims and/or their parents/guardians, community advisors and the community (community leaders or from the school) as mandated by the SPPA Act. The consensus deliberation model provides an opportunity for all parties to provide their views on the importance of resolving disputes through a restorative justice approach for perpetrators and victims and their families and communities so that the relationship between the two parties can be restored to stage previously.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk meneliti kondisi faktual pada penyidik anak terkait dengan kompetensi yang mereka miliki. Hal ini dikarenakan semakin meningkatnya kasus yang menimpa anak sebagai korban maupun sebagai pelaku tindak kejahatan. Sehingga penyidik anak baik dari segi jumlah maupun kompetensi menjadi suatu keniscayaan. Penelitian menggunakan konsep Kompetensi yang merujuk pada Zwell, yang diantaranya mencakup elemen task achievement (TA), managerial (M) dan leadership (L). Dengan pendekakatan kualitatif dan Teknik pengumpulan data wawancara dan studi dokumen, penelitian dilakukan dengan mewawancarai Penyidik Anak, Pimpinan Penyidik Anak, dan Bagian Sumber Daya Manusia di Polda Metro Jaya. Setelah melakukan triangulasi sebagai metode analisis dan verifikasi data, penelitian menunjukkan hasil bahwa kompetensi penyidik di PMJ dinilai kurang memadai dari segi task achievement (TA), managerial (M) dan leadership (L). Meskipun rasio jumlah penyidik dengan kasus masih dinilai memadai, akan tetapi kompetensi yang kurang mengakibatkan penyelesaian kasus berjalan lambat dan tidak efektif. Pelatihan yang kurang menjadi faktor penyebab. Untuk itu peneliti menyarankan agar POLRI melakukan pemberdayaan dengan pelatihan secara rutin dan melibatkan stakeholder eksternal, baik Kejaksaan, Hakim maupun lembaga professional di bidang psikologi anak. ......This study aims to examine the factual conditions of child investigators related to their competencies. This is due to the increasing number of cases that afflict children as victims and as perpetrators of crime. So that child investigators both in terms of numbers and competence are a necessity. This research uses the concept of competence which refers to Zwell, which includes elements of task achievement (TA), managerial (M) and leadership (L). With a qualitative approach and techniques for collecting interview data and document study, the research was conducted by interviewing child investigators, the head of child investigators, and the human resources division at Polda Metro Jaya. After triangulating as a method of data analysis and verification, the study showed that the competence of investigators at PMJ was considered inadequate in terms of task achievement (TA), managerial (M) and leadership (L). Although the ratio of the number of investigators to cases is still considered adequate, the lack of competence has resulted in slow and ineffective case resolution. Inadequate training is a contributing factor. For this reason, researchers suggest that POLRI conduct empowerment through regular training and involve external stakeholders, both the Attorney General's Office, Judges and professional institutions in the field of child psychology.

Abstrak :
Penelitian realisasi fonem /h/ bahasa Indonesia ini telah dilakukan pada bulan November 2004 sampai Mei 2005. Tujuan penelitian ini adalah melihat lingkungan bunyi yang dapat mempengaruhi realisasi fonem /h/ dalam siaran berita. Penelitian ini juga berusaha untuk melihat apakah yang dihadapi pembawa berita benar-benar berpengaruh terhadap pelesapan fonem /h/. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan perekaman siaran berita Metro Hari Ini di Metro TV pada tanggal 1 Desember 2004 sampai 31 Januari 2005. Rekaman tersebut kemudian ditranskripsikan ke dalam bentuk tulisan, lalu kata-kata yang mempunyai huruf h ditandai. Langkah selanjutnya adalah membandingkan rekaman dengan tulisan untuk memperoleh data berupa tulisan fonetis. Metode penelitian ini adalah metode kuantitatif. Dalam mengumpulkan data, penelitian ini menggunakan teknik observasi. Metode yang digunakan untuk menganalisis adalah metode deskriptif. Metode deskriptif adalah prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Penelitian sebelumnya yang turut memberi masukan adalah penelitian yang dilakukan oleh Adelaar, Hans Lapoliwa, Samsuri, dan Asmah Haji Omar. Fonem /h/ direalisasikan oleh bunyi-bunyi [h] dan [ ] di antara bunyi [a] dan [u]. Fonem /h/ dapat direalisasikan secara opsional oleh bunyi [w] dan [y] apabila berada di antara bunyi [u] dan [a]. Selain itu, /h/ direalisasikan oleh [?] di antara bunyi [i] dan [i]. Pada posisi awal, posisi tengah, posisi belakang, /h/ cenderung dipertahankan. Dalam tataran frase, /h/ dipertahankan pada frase nominal penyebut tempat. Pada situasi dialog, pembaca berita tidak mempertahankan /h/ pada kata-kata kebutuhan, tahu, tahun, dan pimilihan. Selain itu, realisasi fonem /h/ juga dapat ditinjau dari sudut morfologis dan historis

Abstrak :
Skripsi ini membahas pemindahan penduduk Jawa ke Metro Lampung pada periode 1935-1950. Berdasarkan hasil penghitungan yang diadakan pada tahun 1900 jumlah penduduk di Pulau Jawa pada saat itu sudah mencapai 28 juta jiwa, Sementara itu hasil sensus penduduk yang dilakukan pada tahun 1905 memperlihatkan bahwa sebanyak 30,1 juta jiwa tinggal di Pulau Jawa dan hanya 7,5 juta jiwa yang bermukim di luar Pulau Jawa. Oleh karenanya pemerintah kolonial Hindia Belanda yang berkuasa pada saat itu menyelenggarakan program kolonisasi, yakni suatu tindakan untuk menempatkan petani-petani Jawa yang berasal dari desa-desa di daerah-daerah yang padat di Pulau Jawa ke daerah-daerah yang masih jarang penduduknya dan belum tergarap lahan pertaniannya di luar Pulau Jawa. Salah satunya adalah Kota Metro yang terletak di Lampung. Selain sebagai tindak lanjut dari Politik Etis yang dicanangkan. Program kolonisasi ini juga bertujuan memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang besar dari perkebunan-perkebunan milik Belanda, dan mengurangi kepadatan penduduk di Pulau Jawa. Akan tetapi dampaknya sendiri menimbulkan perubahan yang signifikan dari berbagai aspek kehidupan di daerah tujuan.

---

This essay discusses the relocation of Javanese peoples to Metro Lampung in the period 1935-1950. Based on a calculation which was held in the year 1900 the population of the island of Java at the time had reached 28 million people, while the results of the population census conducted in 1905 showed that a total of 30.1 million people live on the island of Java and only 7.5 million peoples who reside outside the island of Java. Therefore the Dutch East Indies colonial government in power at that time arrangeed colonization program, which is an action to move the Javanese native farmers from crowded villages populattion counties on the island of Java to areas that are sparsely populated and undeveloped agricultural land outside the island of Java. One of these area are Metro City that located in Lampung. In addition as a follow up to the proclaimed Ethical Politics, colonization program also aims to meet the needs of a large workforce from plantation-estate owned Dutch, and reducing the density of population on the island of Java. But the impact itself poses a significant change from the various aspects of life in the destination county.

Abstrak :
This science comic presents the entire life cycle of the metro system in an accessible and fun way. Just like human beings, a metro system can get sick, and this book introduces its ailments, medical records along with experts’ diagnoses and available treatments. Using cartoons, it enables readers of all levels to quickly understand the scientific secrets behind the metro system. It is based on the results of China’s 973 program, which aims to promote and develop basic scientific research in China.