Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Untuk dapat mengetahui biaya manufaktur komponen produk secara akurat, maka PT XYZ bermaksud untuk mengubah sistem kalkulasi biaya manufaktur yang selama ini diterapkan karena tidak dapat memenuhi kebutuhan penetapan harga jual produk dan perhitungan biaya manufalctur aktual komponen kendaraan yang bervariasi. Selama ini perhitungan biaya hanya dilakukan terhadap unit kendaraan dcngan menggimakan koeiisien konsumsi biaya manufaktur satu jenis kenclaraan yang memiliki volmne produksi terbesar. Biaya manufalcmr komponen kendaraan diperkirakan berdasarkan persentase bagian komponen terhadap total unit kendaraan.

Skripsi ini dimaksudkan untuk mengembangkan metode perhitungan biaya manufaktur pada proyek percontohan perbaikan sistem perhitungan biaya manufaktur dengan menggunakan metodologi statistik, penelusuran biaya, identifikasi driver biaya dan alokasi biaya dua tahap- Penelitian untuk pengembangan metode perhitungan biaya manufaktur dilakukan pada proyek percontohan perbaikan sistem kalkulasi biaya manufaktur di PTXYZ dilakukan pada salah satu bagian dari Shell Body Sub Assy Welding I/Issembly Plant. Pada bagian ini di produksi pintu depan, pintu belakang, pintu tengah, kap mesin, dan penutup tangki bahan bakar kendaraan bermotorjenis KF.

Metode penelusuran biaya dilakukan dengan 2 cara, yaitu penelusuran langsung dan penelusuran faktor penggerak biaya (driver biaya). Biaya dikelompokkan ke dalam cost pool dan untuk setiap cost pool diidentifikasi driver biaya yang paling tepat sebagai basis alokasi biaya. Penelusuran basis alokasi biaya dilakukan dengan menggunakan metode regresi dan analisis hubungan sebab akibat dengan pertimbangan biaya pengukuran dan efek perilaku. Setelah basis alokasi biaya diidentifikasi, dilakukan pembebanan biaya manufaktur ke setiap cost center dan setiap produk dengan menggunakan basis alokasi tersebut. Dengan mengunakan alokasi biaya dua tahap, dihasilkan suatu usulan metode perhitungan biaya manufaktur komponen produk yang dapat digunakan untuk kebutuhan perhitungan biaya manufaktur aktual, penetapan harga produk, sert alat kontrol fluktuasi biaya.

---

Abstrak :
Dengan meningkatnya persaingan dalam industri furniture akhir-akhir ini pihak industri dituntut untuk melakukan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang diiperlukan agar dapat bersaing dengan perusahaan lain yang sejenis, salah satu upaya yang yang akan ditempuh adalah melakukan evaluasi terhadap penentuan harga jual produk yang dihasilkan. PT. X merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang interior kontraktor dan produsen furniture dan kini telah menangani fungsi pekeijaan proyek yang mencangkup job order interior dan furniture serta fungsi pekerjaan industri yang mencakup furniture mass product & wood working/furniture companent yang produksinya bersifat massal. Harga jual produk terutama ditentukan oleh besarnya harga pokok produksi. Untuk dapat mengetahui harga pokok produksi dari satu jenis produk diperlukan suatu metode perhitungan harga pokok produksi per unit dari produk-produk yang dihasilkan, khususnya untuk furniture mass product dan penerapannya pada salah satu jenis furniture mass product tersebut serta merancang suatu program aplikasi komputer untuk membantu perhitungan. Dengan menetapkan harga pokok produksi perunit yang dapat digunakan untuk menetapkan harga dan laba perunit produk yang dibuat.

Abstrak :
Sektor konstruksi merupakan salah satu sektor yang berkontribusi besar terhadap PDB nasional, hal ini diimbangi dengan pernyataan Kementerian PUPR bahwa setiap tahunnya pertumbuhan bisa mencapai 6-7%. Pertumbuhan ini harus sebanding dengan efektivitas dari SMKK yang semakin penting. Di sisi lain, laporan dari JKK BPJS Ketenagakerjaan bahwa di sepanjang tahun 2019-2021 terdapat lebih dari 400 ribu pekerja mengalami kecelakaan kerja (KK) dan penyakit akibat kerja (PAK). Hal-hal ini dapat dihindari, salah satunya dengan mematuhi rambu keselamatan yang tersedia di area kerja konstruksi. Sampai saat ini belum terdapat kepastian detail dalam merencanakan pengadaan jumlah rambu keselamatan di proyek konstruksi, meskipun sebelumnya pemerintah sudah merilis Permen PUPR No. 8 Tahun 2023. Oleh karena itu, untuk mengatasi keresahan tersebut penelitian ini dilakukan. yaitu untuk menyusun metode perhitungan jumlah kebutuhan rambu-rambu keselamatan pada proyek konstruksi dengan mempertimbangkan fungsi tiap-tiap rambu keselamatan dan faktor yang memengaruhi jumlah kebutuhan rambu keselamatan di proyek konstruksi. ......The construction sector is one of the sectors that contributes greatly to the national GDP, this is matched by the statement of the Ministry of PUPR that every year the growth can reach 6-7%. This growth must be proportional to the effectiveness of SMKK which is increasingly important. On the other hand, a report from JKK BPJS Employment that throughout 2019-2021 there were more than 400 thousand workers experiencing work accidents (KK) and occupational diseases (PAK). These things can be avoided, one of which is by complying with the safety signs available in the construction work area. Until now, there is no detailed certainty in planning the procurement of the number of safety signs in construction projects, even though the government has previously released PUPR Regulation No. 8 of 2023. Therefore, to overcome this unrest, this research was conducted. namely to develop a method for calculating the number of safety signs needed in construction projects by considering the function of each safety sign and factors that affect the number of safety signs needed in construction projects.

Abstrak :
ABSTRAK
Meningkatnya penggunaan telepon pintar, layanan akses video dan dengan ditetapkannya Rencana Pitalebar Indonesia yang salah satu sasarannya adalah kecepatan akses minimum akan berimplikasi pada meningkatnya kebutuhan kapasitas total dari pelanggan. Untuk mengakomodasinya, para operator seluler berupaya meningkatkan ketersediaan kapasitas total melalui peningkatan jumlah site, penggunaan teknologi dengan efisiensi spektrum tinggi dan tambahan alokasi spektrum frekuensi radio dari regulator. Namun demikian, adanya keterbatasan spektrum frekuensi radio menjadi hambatan dalam meningkatkan ketersediaan kapasitas tersebut. Hal inilah yang mengakibatkan terjadinya defisit spektrum yang diderita oleh para operator seluler sehingga pada akhirnya akan memperburuk kualitas layanan mobile broadband di Indonesia. Permasalahan defisit spektrum tersebut dapat diatasi melalui konsolidasi antar operator seluler. Namun demikian, praktik konsolidasi yang terjadi secara alamiah selama ini hanya didasari untuk memperoleh tambahan alokasi spektrum frekuensi radio dan kepentingan bisnis semata dengan mengabaikan norma akan kelayakan layanan mobile broadband demi kepentingan pelanggan. Pelaksanaan konsolidasi hendaknya didorong oleh adanya defisit spektrum namun tetap memenuhi norma yang ditetapkan. Oleh karena itu, diperlukan penelitian model dan desain konsolidasi operator seluler di Indonesia untuk memperoleh hasil yang menjadi solusi terhadap permasalahan tersebut. Pelaksanaan konsolidasi dalam penelitian terbatas dilakukan pada operator seluler yang beroperasi pada pita frekuensi 900 MHz, 1800 MHz dan 2100 MHz yang terdiri dari Telkomsel, XL, Indosat dan H3I yang diamati dalam enam regional layanan yaitu Sumatera, Jawa, Bali Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi dan Maluku Papua. Desain konsolidasi dilakukan dengan ketentuan yaitu tiap konsolidasi maksimum terdiri dari dua operator, proses migrasi paling sedikit, alokasi kanal berdampingan dan tidak ada divestasi spektrum frekuensi radio. Melalui desain yang telah ditentukan, diperoleh tiga skenario konsolidasi yaitu skenario konsolidasi I terdiri dari konsolidasi H3I dengan Indosat, XL dan Telkomsel, skenario konsolidasi II terdiri dari konsolidasi H3I dengan XL dan konsolidasi Indosat dengan Telkomsel, dan skenario konsolidasi III terdiri dari konsolidasi Indosat dengan XL dan konsolidasi H3I dengan Telkomsel. Adapun untuk perhitungan dan analisis dilakukan dengan menggunakan metode perhitungan INS melalui pengamatan hasil perhitungan spektrum rata-rata tiap operator seluler pada regional bersangkutan saat sebelum dan sesudah konsolidasi dilakukan sehingga dapat diperoleh adanya profil surplus atau defisit spektrum. Sesuai tujuan penelitian, hasil perhitungan menunjukkan bahwa dengan adanya konsolidasi dapat menurunkan defisit spektrum secara signifikan dan skenario konsolidasi II memberikan hasil perhitungan defisit spektrum yang paling kecil.

---

ABSTRACT
The increasing use of smartphones, video access and the stipulated Indonesia Broadband Plan whose target for the minimum access speed, will have implications for the increase of total capacity requirement of subscribers. To accommodate the requirement, the mobile operators attempt to increase total available capacity by increasing in the number of sites, the implementation of advanced technology offering high spectrum efficiency and acquiring an additional allocation of radio frequency spectrum from regulator. Whereas, there is a constraint of the radio frequency spectrum limitation for adequate allocation of radio frequency spectrum requirement for the mobile operators. This will result in spectrum deficit suffered by mobile operators which in turn will worsen the quality of mobile broadband services in Indonesia. The spectrum deficit problem can be solved through the consolidation among mobile operators. However, today?s consolidation practice that occured naturally by far is constituted to acquire additional allocation of radio frequency spectrum and business interests simply by ignoring the norms of mobile broadband services feasibility for the subscribers. Implementation of the consolidation should be encouraged by the spectrum deficit but still fulfilling the stipulated norms. It is therefore required in-depth research of consolidation models and designs among mobile operators in Indonesia to obtain proper results as a solution to combat those problems. The implementation of consolidation in research is conducted on mobile operators, whose operation at the frequency band of 900 MHz, 1800 MHz and 2100 MHz, comprising of Telkomsel, XL, Indosat and H3I by which observed in six regional services of Sumatera, Jawa, Bali Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, and Maluku Papua. The consolidation design is done by the pre-determined encompassing as follows each consolidation consists of two operators at the most, the least migration process, the contiguous bandwidth allocation and no radio frequency spectrum divest. Through the pre-determined, it can be obtained three consolidation scenarios i.e the consolidation scenario I comprises of consolidation among H3I with Indosat, XL and Telkomsel, consolidation scenario II comprises of consolidation among H3I with XL and consolidation among Indosat with Telkomsel, and consolidation scenario III comprises of consolidation among Indosat with XL and consolidation among H3I with Telkomsel. As for the estimation and analysis are conducted by using the INS estimation method by observation of average spectrum results on each mobile operator throughout the relevant regional services at the moment before and after the consolidation process to obtain its surplus or deficit spectrum profile. By the research perimeter accordingly, the results of those estimations yield that the consolidation can reduce the deficit spectrum significantly less than that of without consolidation, whereas the consolidation scenario II obtains the least spectrum deficit.

Abstrak :
ABSTRAK
Laporan ini membahas tentang perhitungan zakat perusahaan dengan beberapa metode yang direkomendasikan beberapa ahli dan perlakuan akuntansi untuk pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat. Metode ndash; metode perhitungan zakat perusahaan yang dijabarkan adalah metode aset bersih, metode dana investasi, metode modal kerja bersih dan metode pertumbuhan modal. Penjabaran berisikan definisi dan contoh perhitungan dari masing ndash; masing metode. Selain itu juga dijabarkan bagaimana perlakuan akuntansi terkait pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK Nomor 109 tentang zakat. Hasil penjabaran menunjukkan bahwa perhitungan zakat perusahaan dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai metode sesuai dengan kondisi masing ndash; masing perusahaan namun laporan keuangannya harus dilaporkan sesuai dengan standar yang berlaku.

---

ABSTRACT
This report discuss about calculation of coporate zakat using some methods that recommended by some experts and accounting treatment for zakat management on zakat institutions. The methods are Net Assets Method, Net Investment Funds Method, Net Working Capital Method and Growing Capital Method. The study mentions definition and the example of the calculation from each methods. Also, the study mentions the accounting treatment for zakat management on zakat institutions based on PSAK 109. The study shows that corporation can choose the zakat calculation method that suitable for them but they must report their financial reports according to the aplicable standards.

Abstrak :
Indonesia terus melakukan pembangunan di berbagai sektor termasuk sektor jasa konstruksi, guna meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mendorong pertumbuhan ekonomi serta daya saing bangsa global. Hal ini meningkatkan kecelakaan kerja konstruksi karena kurangnya penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK). Salah satu aspek penting pendukung SMKK yaitu pengadaan Alat Pelindung Kerja (APK). Pemerintah telah mengeluarkan Permen PUPR No. 8 Tahun 2023 yang di dalamnya telah mengatur tentang biaya penerapan SMKK, tetapi masih terbilang kurang terhadap pendetailan perhitungan jumlah dari setiap APK yang diperlukan. Penelitian ini bertujuan untuk menyusun suatu metode perhitungan efektif yang akan dijadikan pedoman untuk menentukan jumlah kebutuhan APK pada proyek konstruksi. Pendekatan ini dilakukan dengan memanfaatkan kuesioner dan teknik Delphi untuk memperoleh pandangan para ahli di bidang keselamatan konstruksi. Hasil penelitian ini berupa susunan tabel pedoman dalam menghitung kebutuhan APK pada proyek konstruksi yang tersusun dari jenis, komponen, fungsi, indikator memengaruhi, dan metode perhitungan jumlah kebutuhan APK pada proyek konstruksi. Hasil tersebut diharapkan dapat memberikan landasan yang kokoh bagi para profesional dan praktisi proyek dalam mengestimasi kebutuhan APK dengan presisi, sehingga dapat meningkatkan kinerja keselamatan konstruksi. ......The Indonesian government continues to carry out development in various sectors, including construction sector, in order to improve people's welfare and encourage economic growth and global national competitiveness. This causes an increase in construction work accidents due to the lack of implementation of the Construction Safety Management System (SMKK). One important aspect supporting SMKK is the procurement of Work Protective Equipment (WPE). The government has issued PUPR Ministerial Regulation No. 8 of 2023 which regulates the costs of implementing SMKK, but is still lacking in detailed calculations of quantity of each WPE required. This research aims to develop an effective calculation method that will be used as a guideline for determining the amount of WPE required on construction projects. This approach was carried out with questionnaires and Delphi technique to obtain views from experts in the field of construction safety. The result of this research is a guideline table for calculating WPE required on construction projects which consists of types, components, functions, indicators that affects, and methods for calculating the quantitiy of WPE required on construction projects. These results are expected to provide a solid foundation for project professionals and practitioners in estimating WPE needs with more precision, so as to improve construction safety performance.

Abstrak :
Sektor konstruksi merupakan salah satu sektor yang strategis dan krusial dalam perkembangan ekonomi dan infrastruktur di Indonesia. Dalam pelaksanaannya, penerapan SMKK dalam proyek sangatlah penting, dimana rendahnya penerapan SMKK dapat berdampak pada peningkatan angka kecelakaan kerja di sektor kosntruksi. Rendahnya penerapan SMKK dapat berdampak pada penundaan pelaksanaan proyek, penambahan biaya proyek, rusaknya reputasi Perusahaan, dan berkurangnya produktivitas kerja. Pada penerapan SMKK, alat pelindung diri merupakan salah satu komponen krusial. Pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 8 Tahun 2023, pemerintah memerintahkan perhitungan biaya SMKK untuk setiap jenis pekerjaan pada proyek konstruksi. Namun, tidak tersedia metode perhitungan APD yang merupakan salah satu komponen biaya SMKK. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan merumuskan metode perhitungan jumlah kebutuhan APD pada proyek konstruksi. Pada penelitian ini, penulis memfokuskan perumusan metode perhitungan jumlah kebutuhan APD pada APD jenis full body protection yang mencakup perlengkapan selam, rubber safety shoes, toe cap shoes, penunjang seluruh tubuh, jaket pelampung, ban pelampung, rompi keselamatan, sabuk pengaman, celemek, dan pelindung jatuh. ......The construction sector is one of the strategic and crucial sectors in the development of the economy and infrastructure in Indonesia. In its implementation, the application of Occupational Health and Safety Management (SMKK) in projects is extremely important, where the low implementation of SMKK can impact the increase in workplace accidents in the construction sector. The low application of SMKK can result in project delays, increased project costs, damage to the company's reputation, and reduced work productivity. In the application of SMKK, personal protective equipment (PPE) is one of the crucial components. In Regulation of the Minister of Public Works and Public Housing Number 8 of 2023, the government mandated the calculation of SMKK costs for each type of work in construction projects. However, there is no available method for calculating PPE, which is one of the components of SMKK costs. Therefore, this research aims to formulate a method for calculating the required quantity of PPE in construction projects. In this study, the author focuses on formulating a method for calculating the quantity of PPE needed for full-body protection, including diving equipment, rubber safety shoes, toe cap shoes, full-body harness, life jackets, floaters, safety vests, safety belts, aprons, and fall protection.

Abstrak :

Pertumbuhan kegiatan konstruksi di Indonesia terus mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Sektor konstruksi menjadi penyumbang terbanyak dari total kasus kecelakaan kerja di Indonesia setiap tahunnya, yaitu sebesar 32 persen. Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) merupakan satu hal yang sangat penting untuk meminimalisasikan permasalahan tersebut. Hingga saat ini, sering terjadi ketidakpastian dalam perencanaan dan pengadaan APD pada proyek konstruksi terutama dalam menghitung jumlah kebutuhan APD yang diperlukan pada setiap proyek. Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan tersebut penelitian ini bertujuan untuk menyusun metode perhitungan jumlah kebutuhan Alat Pelindung Diri (APD) tubuh bagian atas pada proyek konstruksi. Dalam penyusunannya, dipertimbangkan fungsi penggunaan dari masing-masing APD beserta faktor-faktor yang memengaruhi jumlah kebutuhannya pada proyek konstruksi.

---

The growth of construction activities in Indonesia continues to increase every year. The construction sector contributes the most to the total number of work accidents in Indonesia each year, at 32 percent. The use of Personal Protective Equipment (PPE) is crucial to minimize these issues. However, there is often uncertainty in planning and procuring PPE for construction projects, especially in calculating the required quantity for each project. Therefore, this research aims to develop a method for calculating the quantity of upper body PPE needed for construction projects, taking into account the usage functions of each PPE and the factors that influence their quantity requirements on construction projects.

Abstrak :
Sektor konstruksi di Indonesia memiliki peran penting dalam pembangunan infrastruktur nasional, tetapi juga diwarnai oleh risiko tinggi kecelakaan kerja. Kurang diperhatikannya aspek-aspek Keselamatan Konstruksi (K2) dalam proyek konstruksi dapat memberikan dampak yang buruk bagi sektor konstruksi. Sektor konstruksi merupakan penyumbang angka kecelakaan kerja terbesar di dunia. Menurut International Labour Organization (ILO), sektor konstruksi melaporkan sedikitnya 60.000 kecelakaan fatal terjadi di sektor konstruksi setiap tahunnya. Kemudian, di Amerika Serikat dilaporkan bahwa industri konstruksi hanya menyumbang 5% dari tenaga kerja di Amerika Serikat, namun secara tidak proporsional menyumbang 20,2% dari kematian di antara semua industri dari tahun 2003 hingga 2012 (BLS, 2023). Di Indonesia sendiri menurut data dari BPJS Ketenagakerjaan, angka kecelakaan kerja di Indonesia pada tahun 2017 mencapai 123.040 kasus dan pada tahun 2022 angka kecelakaan kerja meningkat drastis menjadi 265.334 kasus kecelakaan kerja. Salah satu upaya untuk meningkatkan K2 adalah dengan pemasangan rambu-rambu dan perlengkapan lalu lintas pada proyek konstruksi. Perlengkapan lalu lintas merupakan salah satu komponen yang harus diperhitungkan dalam penyusunan anggaran biaya SMKK berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2021.Perlengkapan lalu lintas ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pekerja terhadap aturan keselamatan kerja, sehingga dapat mengurangi risiko kecelakaan kerja. Namun, kurangnya penerapan perlengkapan lalu lintas dapat meningkatkan risiko kecelakaan, mengakibatkan ketidaknyamanan, kebingungan, dan potensi kesalahan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk  mempermudah penentuan jumlah kebutuhan perlengkapan lalu lintas pada proyek konstruksi dengan Menyusun sebuah metode perhitungan yang akurat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah  metode delphi atau validasi pakar dan melakukan analisa arsip.  Hasil dari penelitian ini akan disusun menjadi sebuah pedoman perhitungan  kebutuhan peralatan lalu lintas pada proyek konstruksi. ......The construction sector in Indonesia has an important role in the development of national infrastructure, but it is also characterized by a high risk of work accidents. The lack of attention to Construction Safety ("K2") aspects in construction projects can have a devastating impact on the construction sector. The construction sector is the largest contributor to the number of work accidents in the world. According to the International Labor Organization (ILO), the construction sector reports at least 60,000 fatal accidents occur in the construction sector each year. Then, in the United States it is reported that the construction industry accounts for only 5% of the workforce in the United States, but disproportionately accounts for 20.2% of fatalities among all industries from 2003 to 2012 (BLS, 2023). In Indonesia itself, according to data from BPJS Ketenagakerjaan, the number of work accidents in Indonesia in 2017 reached 123,040 cases and in 2022 the number of work accidents increased dramatically to 265,334 cases of work accidents. One of the efforts to improve K2 is by installing signs and traffic equipment on construction projects.Traffic equipment is one of the components that must be taken into account in the preparation of the SMKK cost budget based on the Minister of PUPR Regulation Number 10 of 2021. This traffic equipment aims to increase workers' awareness and compliance with work safety rules, thereby reducing the risk of work accidents. However, the lack of implementation of traffic equipment can increase the risk of accidents, resulting in inconvenience, confusion, and potential errors. Therefore, this research aims to simplify the determination of the number of traffic equipment needs in construction projects by developing an accurate calculation method. The research method used in this research is the delphi method or expert validation and archival analysis.  The results of this research will be compiled into a guideline for calculating traffic equipment needs in construction projects.