Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan badan hukum hasil merger atau penggabungan dari 3 (tiga) Bank Syariah, yaitu Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah dan Bank BRI Syariah. Dalam dunia perbankan syariah, akad yang paling banyak diminati nasabah debitur adalah akad pembiayaan murabahah, yang merupakan salah satu jenis transaksi yang digunakan bank syariah dalam menyalurkan produk pembiayaan. Pasca terjadinya merger, terdapat hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang beralih dan harus dilanjutkan oleh Bank Syariah Indonesia terhadap nasabah debitur sebelum dilakukan merger. Bagaimana akibat hukum dan bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah debitur dalam akad murabahah tersebut sesudah terjadinya merger merupakan pokok masalah dari penelitian ini. Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan menggunakan tipologi penelitian kualitatif. Kesimpulan dari analisis penelitian ini, akibat hukum terhadap peralihan status akad, jaminan dan resiko gagal bayar terhadap akad murabahah tersebut setelah dilakukannya merger Bank Syariah mengakibatkan aktiva dan pasiva beralih karena hukum sehingga tidak dibutuhkan akta peralihan untuk mengalihkan hak dan kewajiban tersebut. Perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah adalah perlindungan hukum Preventif dengan cara melakukan pembinaan kepada nasabah dan perlindungan represif melakukan penindakan dan pemberian sanksi sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur.

---

Bank Syariah Indonesia (BSI) is a legal entity resulting from a merger or amalgamation of 3 (three) Syariah Banks, namely Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah and Bank BRI Syariah. In the world of Islamic banking, the contract that is most in demand by debtor customers is a murabahah financing agreement, which is one type of transaction used by Islamic banks in distributing financing products. After the merger occurs, there are rights and obligations that are transferred and must be continued by the debtor's Indonesian Sharia Bank before the merger is carried out. What are the legal consequences and forms of legal protection for debtor customers in the murabahah contract prior to the merger, which is the main problem of this research. The method that the author uses in this thesis is a normative legal research method and using a qualitative research typology. The conclusion of this research analysis, the legal consequences of the transfer of contract status, guarantees and the risk of default on the murabahah contract after the merger of Sharia Banks resulted in assets and pasiva being transferred due to the law so that no deed of transition was needed to transfer these rights and obligations. The legal protection provided to customers is Preventive legal protection by providing guidance to customers and repressive protection in carrying out enforcement and sanctions in accordance with the governing law."

"

Sebagai salah satu usaha pemerintah untuk meningkatkan perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan peraturan dengan nomor regulasi  28/POJK.03/2019 mengenai Sinergi Perbankan dalam Satu Kepemilikan untuk Pengembangan Perbankan Syariah. Pengaturan tersebut mengatur bahwa terhadap bank Umum dan Bank Umum Syariah yang memiliki satu kepemilikan dapat dilakukan sinergi satu sama lain. POJK ini juga mengatur bahwa implementasi terhadap konsep Sinergi ini hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari OJK. Selanjutnya, berhubungan dengan rencana merger bank Syariah milik Badan Usaha Milik Negara, skripsi ini akan menjelaskan dan menganalisis mengenai regulasi dalam Peraturan OJK 28/POJK.03/2019 dan membandingkannya dengan rencana merger Badan Usaha Milik Negara Syariah untuk perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dan memberikan tinjauan yuridis tentang implementasi POJK No. 28 tahun 2019, yang mensinergikan karya bank konvensional dan bank syariah untuk pengembangan bank syariah di Indonesia. Penerbitan POJK 28/2019 juga memiliki dampak positif yang disambut baik oleh industri perbankan Syariah. Dalam pandangan penulis, bahwa keberadaan POJK 28/2019 dan rencana merger bank Syariah milik BUMN sebenarnya tidak saling bertentangan, melainkan kebijakan yang saling mendukung. POJK 28/2019 sangat penting dan diperlukan untuk mengembangkan industri perbankan Syariah secara keseluruhan, sementara secara bersamaan pemerintah harus terus mempersiapkan rencana merger bank syariah milik BUMN dan merealisasikannya sesegera mungkin.

---

As one of the government's efforts to improve the development of Islamic Banking in Indonesia, the Financial Services Authority issued a regulation with regulation number 28/POJK.03/2019 concerning Banking Synergy in One Ownership for the Development of Islamic Banking. The regulation stipulates that synergy with one another can be done with commercial banks and Sharia Commercial Banks. The POJK also stipulates that the implementation of the Synergy concept can only be done after obtaining approval from the OJK. Furthermore, related to the planned merger of Sharia banks owned by State-Owned Enterprises, this thesis will explain and analyze the  OJK Regulation 28/POJK.03/2019 and compare with the planned merger of Business Entities State Owned Sharia for the development of Islamic Banking in Indonesia This research uses the normative research method, which means that the legal research is conducted by examining or reviewing library materials or secondary data.  This research provides a juridical review on the implementation of POJK No. 28 of 2019, which synergize the works of conventional banks and sharia banks for the development of sharia banks in Indonesia. The issuance of POJK 28/2019 also had a positive impact which was welcomed by the Sharia banking industry. In the author’s view, that the existence of POJK 28/2019 and the merger plan of SOE-owned Sharia banks are actually not in conflict with each other, instead they are policies that support each other. The POJK 28/2019 is crucial and needed to develop the Sharia banking industry as a whole, while simultaneously the government must continue to prepare the SOE-owned Sharia bank merger plan and realize it as soon as possible.

"