Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, dalam beberapa dekade terakhir mulai bermunculan tanda baru yang digunakan sebagai merek yang disebut sebagai merek non-tradisional. Dalam pendaftaran merek non-tradisional terdapat ketentuan mengenai representasi grafis. Skripsi ini akan membahas mengenai ketentuan representasi grafis dalam pendaftaran merek di Indonesia dan Amerika Serikat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan jenis data sekunder yang diperoleh dari bahan pustaka. Penelitian hukum pada skripsi ini dilakukan dengan perbandingan hukum. Pembahasan dalam skripsi ini mencakup pembahasan mengenai ketentuan representasi grafis dalam pendaftaran merek non-tradisional berdasarkan UU No. 20 Tahun 2016, berdasarkan Lanham Act, dan perbandingan ketentuan representasi grafis dari kedua undang-undang tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa persamaan dan perbedaan ketentuan dalam UU No. 20 Tahun 2016 dan Lanham Act. Selain itu, juga diperlukan adanya perubahan ketentuan representasi grafis dari merek non-tradisional dalam UU No. 20 Tahun 2016.

---

Along with the development of technology and information, in the last few decades a new sign has been used as a trademarks and known as non-traditional trademarks. In the registration of non-traditional trademarks there are provisions regarding graphical representation of the trademarks. This thesis will discuss the provisions of graphical representation in the registration of non-traditional trademarks in Indonesia and the United States. The research method used is juridical normative with secondary data types obtained from library materials. Legal research in this thesis is carried out with comparative laws. The discussion in this thesis includes discussion regarding the provisions of graphical representation in the registration of non-traditional trademarks based on the Law No. 20 of 2016, based on the Lanham Act, and a comparison of the graphical representation provisions of the two laws. The results showed that there are several similarities and differences in the provisions in the Law No. 20 of 2016 and the Lanham Act. In addition, it is also necessary to change the provisions for graphical representation of non-traditional trademarks in the Law no. 20 of 2016."

"Sengketa pelanggaran merek dalam dunia perdagangan tidak terlepas dari adanya itikad buruk dari pelaku usaha untuk memenangkan persaingan yang kadangkala dilakukan secara tidak jujur/ tidak fair. Salah satu tindakan tersebut adalah tindakan passing off. Indonesia yang menganut sistem first to file (adanya keharusan mendaftarkan merek untuk memperoleh perlindungan) sebagai sistem perlindungan merek, pada dasarnya tidak mengenal konsep passing off, karena passing off adalah bentuk perlindungan hukum bagi merek yang tidak terdaftar/ unregistered trademarks. Perkembangan teknologi menyebabkan merek juga mengalami perkembangan dengan munculnya non-traditional trademark seperti merek suara, hologram, tiga dimensi, aroma dan sebagainya yang walaupun belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek namun telah diakomodasi dalam Singapore Treaty on The Law of Trademarks. Tesis ini bertujuan menganalisis hal yang menarik dari Singapore Treaty apabila dikaitkan dengan bentuk perlindungan hukum merek dan konsep pendaftaran merek di Indonesia serta menganalisis perlu/ tidaknya Indonesia melakukan ratifikasi terhadap Singapore Treaty untuk mengembangkan konsep perlindungan hukum merek di Indonesia. Penelitian yang akan digunakan peneliti adalah bersifat eksploratif dan deskriptif, dengan pendekatan kualitatif. Metode yang peneliti gunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ratifikasi Singapore Treaty relevan dilakukan Indonesia bagi perkembangan hukum merek nasional. Adapun hasil ratifikasi sebaiknya dapat diakomodasi dalam Rancangan Undang-Undang tentang Merek.

---

Trademark infringement dispute in world trade cannot be separated from bad faith of entrepreneurs to win the competition which is sometimes done dishonestly/ unfair. One of such action is the act of passing off. Indonesia, which adopts a first to file system (registration is a must to gain protection of trademarks) as a trademark protection system, basically does not recognize the concept of passing off, because passing off is a common law tort which can be used to enforce unregistered trademark rights. Technological developments lead to the developing of trademarks with the emergence of non-traditional trademarks such as sound trademarks, holograms trademarks, three-dimensional trademarks, scent trademarks, etc. Although haven?t been regulated by Law Number 15 Year 2001 concerning Marks, those trademarks have been accommodated in Singapore Treaty on the Law of Trademarks.

This thesis aims to analyze the interesting case of the Singapore Treaty in associated with a form of legal protection of the trademarks and the concept of a trademark registration in Indonesia as well as to analyze the needs of Indonesia to ratify Singapore Treaty for development of the concept regarding trademarks protection in Indonesia. This research characters are exploratory and descriptive. Qualitative approach is used by researcher with normative legal research methods and conceptual approach.

The results shows that the ratification of the Singapore Treaty is relevant to be implemented in order to develop Indonesia trademarks law. The results of the ratification should be able to be accommodated in the Draft Law on Marks."

"Perlindungan merek tiga dimensi, suara dan hologram telah diatur di dalam UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Sejak lima tahun diadopsikannya tiga jenis merek nontradisional tersebut, ketentuan baru mengenai larangan bentuk yang bersifat fungsional baru diberlakukan pada tahun 2021. Berdasarkan statistik, selama lima tahun terakhir terdapat peningkatan permohonan pendaftaran. Oleh karenanya, perlu dilakukan penelitian mengenai bagaimana penerapan perlindungan merek tiga dimensi, suara dan hologram di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk meneliti rumusan permasalahan mengenai topik terkait yang didukung dengan bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan komparatif, yaitu membahas perlindungan merek tiga dimensi, suara dan hologram di Uni Eropa dan Amerika Serikat. Adapun selama lima tahun mengadopsi merek tiga dimensi, suara dan hologram di Indonesia, terdapat permasalahan yang dihadapi, yaitu mengenai representasi merek, penilaian daya pembedanya dan larangan fungsionalitas. Skripsi ini akan menyimpulkan mengenai perbandingan sistem hukum, penerapan di masing-masing negara. Serta memberikan saran berupa solusi dari permasalahan penerapan perlindungan merek tiga dimensi, suara dan hologram di Indonesia.

---

The protection of three-dimensional, sound and hologram brands has been regulated in Law no. 20 of 2016 concerning Trademark and Geographical Indications. Five years since Indonesian Government adopted the adoption the three types of non-traditional marks, new provisions regarding the prohibition of functional forms will only be enforced in 2021. Based on statistics, over the last five years there has been an increase in applications for registration. Therefore, it is necessary to conduct research on how Indonesian Government apply the protection of three-dimensional, sound and hologram marks. This research will use normative legal method to seek answers based on presented research questions that is supported by primary, secondary, and tertiary legal materials. This study also uses a comparative approach, which discusses the protection of three-dimensional, sound and hologram marks in the European Union and the United States. In adopting three-dimensional, sound and hologram marks in Indonesia, there have been problems faced, namely regarding the representation, assessing distinctiveness, and functionality exclusion. Furthermore, there will be a conclusion about the comparison of legal systems, their application in each country and solutions to the problems of implementing three-dimensional, sound and hologram marks protection in Indonesia. "

"Penulisan tesis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan atasmerek non-tradisional apabila dimuat ke dalam kerangka hukum nasionalIndonesia. Permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana pengaturan mengenaipendaftaran merek dalam Singapore Treaty On The Law Of Trademarks, bagaimana penerapan atas perlindungan merek non-tradisional yang ada dalamSingapore Treaty On The Law Of Trademarks pada negara-negara yang telahmelaksanakannya dan bagaimana penerapan perlindungan atas merek nontradisionaltersebut apabila diterapkan di Indonesia. Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan data sekunder sebagai sumber datanya. Pengaturan merek yang terdapat dalam Singapore Treaty On The Law Of Trademarks tidak jauh berbeda dengan pengaturan merek dalam Trademark Law Treaty, namun terdapat beberapa penambahan didalamnya yang bertujuan untuk menyempurnakan ketentuan pendaftaran di bidang merek. Salah satu hal yang baru diatur dalam Singapore Treaty On The Law Of Trademarks adalah mengenai merek non-tradisional. Merek non-tradisional ini telah diterapkan dibeberapa negara, baik negara anggota dari Singapore Treaty On The Law Of Trademarks, maupun yang tidak termasuk dalam anggotanya. Dalam penerapannya, diperlukan beberapa persyaratan dalam mengajukan permohonan pendaftaran merek nontradisional. Dalam mendaftarkan merek non-tradisional, diperlukan persyaratan representasi grafis dan deskripsi tertulis untuk menggambarkan serta mendeskripsikan merek non-tradisional tersebut. Indonesia sebagai negara berkembang, seharusnya melakukan perluasan pengertian merek yang juga akan selalu berkembang, dengan mengatur mengenai perlindungan merek non-tradisional dalam Peraturan Perundang-Undangannya, hal ini akan memberikan dampak positif bagi para pelaku usaha di Indonesia, karena dengan demikian, para pelaku usaha dapat lebih kreatif dalam memilih merek untuk kegiatan usahanya, yang tidak lagi hanya dibatasi dengan tanda-tanda yang dapat dilihat (visible signs).

---

This thesis aims to determine how the protection of non-traditional trademarks when applied into Indonesian legal framework. The research problems in this thesis are about the regulation under Singapore Treaty On The Law Of Trademarks in registering a trademark, the implementation of non-traditional trademark protection, conducted by The Singapore Treaty On The Law Of Trademarks contracting party and the implementation of that kind protection when applied in Indonesia.

This thesis uses the normative legal research method, and the secondary data is used as its source. The regulations in Singapore Treaty On The Law Of Trademarks do not have many differences with the Trademark Law Treaty, but there are some additions within the aims to enhance the requirements in registering a trademark. One new thing that sets in the Singapore Treaty On The Law Of Trademarks is about the non-traditional trademark. This non-traditional trademarks have been applied in several countries, both members and non-members of the Singapore Treaty On The Law Of Trademarks. In its implementation, it will take some requirements with respect to the non-traditional trademarks registration.

With respect to the non-traditional trademark registration, graphical representation and written descriptions are needed to illustrate and describe the non-traditional trademarks. Indonesia as a developing country, is supposed to expand the value of a trademark, which will also always evolving, by regulating the protection of nontraditional trademarks in its legislation, this will give positive impacts for Indonesian entrepreneurs, for then, the entrepreneurs might be more creative in choosing trademarks for its business activities, which are no longer only constrained by visible signs."