Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini mengkaji tentang masalah-masalah yang dihadapi oleh mahasiswa anggota Menwa UI yang berasal dari luar Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) dalam proses adaptasi yang mereka alami di lingkungan kampus UI. Dalam proses adaptasi tersebut Menwa UI berperan sebagai sarana yang memberikan coping option bagi mereka dalam menghadapi masalah-masalah yang ditemui. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode etnografi yang mencakup observasi partisipasi, wawancara mendalam, dan pengumpulan data sekunder. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa mahasiswa anggota Menwa UI yang berasal dari luar Jabodetabek menemui masalah-masalah dalam proses adaptasi yang mereka alami di lingkungan kampus UI. Masalah-masalah tersebut mencakup kesulitan dalam berintegrasi, permasalahan ekonomi, dan terjadinya suatu pandemi. Dalam upaya menghadapi masalah-masalah tersebut mereka memanfaatkan coping option yang tersedia di lingkungan Menwa UI. ......This research examines the problems faced by Menwa UI member students who come from outside Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) in the adaptation process they experience in the Kampus UI environment. In the adaptation process, Menwa UI acts as a means that provides coping options for them in dealing with the problems encountered. The method used in this study is an ethnographic method that includes participation observation, in-depth interviews, and secondary data collection. The findings of this study show that Menwa UI member students who come from outside Jabodetabek encounter problems in the adaptation process they experience in the Kampus UI environment. These problems include difficulties in integrating, economic problems, and the occurrence of a pandemic. In an effort to deal with these problems they take advantage of the coping options available in the Menwa UI environment.

Abstrak :
Di tingkat universitas, wadah partisipasi mahasiswa dalam bidang pertahanan keamanan dan olah keprajuritan adalah Resimen Mahasiswa Menwa . Pasca diberlakukannya SKB Tiga Menteri Tahun 2000 sebagai dasar hukum, pengembangan potensi Menwa menjadi kurang maksimal. Di bawah SKB Tiga Menteri Tahun 2000, kewenangan pembinaan Menwa direduksi dari pembinaan sebelumnya di bawah tiga Kementerian secara langsung menjadi dikembalikan ke univesitas-universitas masing-masing. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk memaparkan status dan fungsi kelembagaan Menwa Indonesia pasca berlakunya SKB Tiga Menteri Tahun 2000 serta menganalisis status pembiayaan pembinaan Menwa dari sisi teori hukum administrasi negara dan keuangan negara. Analisis skripsi dibuat dengan metode yuridis normatif. Pasca berlakunya SKB Tiga Menteri, status Resimen Mahasiswa adalah 1 UKM sebagai wadah untuk mengembangkan wawasan kebangsaan dan bela negara mahasiswa di bawah pembiayaan dan pembinaan universitas masing-masing, 2 Dalam fungsinya bidang pertahanan negara, berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2002 juncto Kebijakan Umum Pertahanan Negara Indonesia 2015-2019, status Menwa adalah Komponen Pendukung Komduk dimana pembiayaan pembinaan dan pemberdayaannya dilakukan oleh Kementerian Pertahanan melalui APBN mekanisme dana dekonsentrasi, 3 Dari segi fungsi perlindungan masyarakat, status Menwa sebagai wadah partisipasi mahasiswa dalam hal tanggap bencana dimana pembiayaan pembinaan dan pemberdayaannya dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui APBN mekanisme dana dekonsentrasi dan APBD.

---

At university level, there is a student organization named rdquo Resimen Mahasiswa rdquo Menwa for sake of students rsquo participation in national defense and security. Post enactment of Indonesian Joint Decree of Three Ministries Year 2000 as Menwa rsquo s legal basis, the potential developing Menwa has been lesser and the guidance has been reduced from previously under three Ministries into under each universities rsquo guidance. The purpose of this study is to describe status and functions of Menwa after enactment of that Ministerial Decree Year 2000 and to analyze status of financing Menwa with theories of administrative law and public finance. Thesis has been done with method of judicial normative. In the analysis, post enactment of SKB three Ministers, author finds 1 Menwa as a university student rsquo s organization with function of developing students rsquo nationalism under guidance and financial scheme of each respective universities, 2 In its function for national defense, based on Indonesia Law No. 3 of 2002 juncto Indonesia Defence Policy year 2015 2019, Menwa has status as part of rsquo Komponen Pendukung rsquo which the coaching and empowerment financing will be conducted by Ministry of Defence through APBN deconcentration fund , 3 For function of public protection, Menwa participates in helping disaster emergency response which the coaching and empowerment financing will be conducted by Ministry of Home Affairs through APBN deconcentration fund and APBD.

Abstrak :
Tesis ini menganalisis bagaimana hukum agraria nasional mengatur mengenai aspek penguasaan fisik, yang dipersyaratkan dalam prosedur untuk melakukan pendaftaran tanah menjadi hal yang dikecualikan, sebagaimana sengketa tanah yang dimaksud dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 978 K/PDT/2014, tanggal 26 Agustus 2014. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau studi kepustakaan dengan menggunakan sumber data berupa data sekunder. Hasil penelitian yang diperoleh menyimpulkan bahwa penguasaan fisik atas tanah harus beralaskan hak atas tanah. Perolehan hak atas tanah harus dilakukan berdasarkan hukum sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan melindungi pihak yang menjadi pemegang hak. Adapun sengketa Tanah Surapati 29/33 di Kota Bandung, suatu bidang tanah yang telah terdaftar berdasarkan UUPA pada SHGB No. 43/Ds. Balubur, dimulai sejak peristiwa G.30.S/PKI yang berdampak suatu penguasaan fisik atau okupasi militer yang mengambilalih tanah berikut bangunan milik perserorangan. Pada putusan tersebut, majelis hakim memutuskan bahwa penguasa fisik yang saat ini menempati tanah tersebut tidak berdasarkan hukum dan merupakan suatu perbuatan melwan hukum, sekalipun sudah beritikad baik dengan merawat dan membayar kewajiban pajak atas tanah tersebut yang telah dikuasai sejak 1966 hingga sekarang. Sementara Badan Pertanahan Nasional diperintahkan untuk memberikan suatu rekomendasi atas hak prioritas kepada ahli waris pemegang hak sebelumnya yang terdaftar untuk melakukan permohonan pendaftaran hak atas tanah. Sehingga demikian demi keadilan dan kemanusiaan, dinamika politik tidak menghapus hak-hak keperdataan seseorang. ......This thesis analyzing how the national agrarian law (land law) regulates the aspect of physical tenure of land, which is required in relation to register the land, become the matter that being expected, as the land dispute that mentioned in Supreme Court Decision No. 978 K/PDT/2014, dated 26 August 2014. This research includes legal normative study or bibliography study using secondary data source. The result shows that physical tenure of land needs to have the legal rights of such land. The procedure to obtain the rights of land must comply with the prevailing law, so with its legal certainty to secure the rights of the subject that act as the right holder. While the land dispute of Tanah Surapati 29/33 located in Kota Bandung, an area of land that registered under national land law (Law No. 5/1960, known as UUPA) on Guna Bangunan certificate No. 43/Ds. Balubur, has started on the accident of G.30S/PKI that resulted in physical tenure or military occupancy that took over the land with its building which eventually belongs to private person. On the abovementioned Supreme Court decision, the judges panel had decided that the current physical tenure are not duly the law therefore such act must conclude as unlawful act, despite the good will to take care and paid the tax for such land since their tenure on 1966 until now. While the National Land Bureau (BPN) are ordered to give recommendation of "priority right" for the heirs of the registered rights holder to apply for land rights for such land. Therefore, in matter of justice and humanity, the dynamic political situation are not degrading the private rights of any person.