Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas kegagalan Partai Republik untuk meloloskan rancangan undang-undang yang menghapus dan mengganti Obamacare pada 2017. Partai Republik memiliki agenda menghapus dan mengganti Obamacare semenjak disahkan pada 2010. Pada 2017-2018, Partai Republik menguasai legislatif dan eksekutif, tetapi Partai Republik gagal untuk meloloskan rancangan undang-undang menghapus dan mengganti Obamacare di Senat. Skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif eksplanatif. Data skripsi didapat dari data sekunder seperti tinjauan literatur, data statistik, berita daring dan naskah kebijakan. Data dianalisis menggunakan teori multiple stream framework. Hasil temuan menunjukkan Partai Republik gagal dalam arus permasalahan dan arus kebijakan karena kegagalan dalam menyusun rancangan undang-undang sesuai dengan permasalahan Obamacare. Selain itu, Partai Republik gagal dalam arus politik karena kurangnya dukungan politik di Senat dan publik dalam meloloskan rancangan undang-undang menghapus dan mengganti Obamacare.

---

This study aims to examine the Republican Party failure to pass repeal and replace Obamacare legislation in 2017. Republican Party is the party with repeal and replace Obamacare agenda since Obamacare enactment in 2010. In 2017-2018, Republican Party ruled legislative and executive, but Republican Party failed to pass repeal and replace Obamacare legislation with the failure to pass legislation in Senate. This research is qualitative explanative. The data were collected from secondary data such as literature review, statistic data, online news and legislation paper. The data analysed by multiple stream framework. The results of this study suggest Republican Party fails in problems and policy stream because the failure to formulate legislation according to Obamacare problems. Furthermore, Republican Party fails in political stream because lack of political support in Senate and public opinion to pass repeal and replace Obamacare legislation."

"Penelitian ini membahas mengenai motif pelaksanaan Reforma Agraria Jepang oleh SCAP yang terjadi pada masa pemerintahan SCAP tahun 1946 – 1950. Pembahasan tersebut meliputi latar belakang sejarah terjadinya pelaksanaan Reforma Agraria Jepang, pelaksanaan Reforma Agraria Jepang, serta dampak dari pelaksanaan reforma agraria terhadap Jepang. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan penjelasan disajikan dengan deskriptif. Pengumpulan data bersumber pada buku dan jurnal yang khusus membahas mengenai Reforma Agraria Jepang. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teori pelaksanaan reforma agraria oleh Warriner (1969). Hasil pembahasan dalam penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan Reforma Agraria Jepang berhasil menghapus kekuatan tuan tanah dalam menguasai lahan, meredam konflik antara tuan tanah dengan petani penyewa, usaha dalam menciptakan kesetaraan sosial dan ekonomi bagi masyarakat, dan pelaksanaan reforma yang sesuai dengan UU Reforma Agraria Jepang tahun 1946. Lebih lanjut, Reforma Agraria Jepang pada masa pendudukan SCAP dinilai sebagai salah satu pelaksanaan reforma agraria yang berhasil mengapuskan kekuatan tuan tanah dalam menguasai lahan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah keberhasilan pelaksanaan Reforma Agraria Jepang tahun 1946-1950 merupakan kolaborasi dari keempat motif pelaksanaan reforma agraria dari Warriner (1969).

---

This research discusses about the motives behind the Japan Agrarian Reform occurred during the SCAP administration in 1946-1950. The discussion covers the historical backgrounds, the implementation, and also the impact from the Japan Agricultural Land Reform. This research uses qualitative research method with the explanation presented descriptively. The data obtained from books and jounals that spesifically discuss Japan’s 1946 Agrarian Reform. The collected data is then analyzed using Warriner’s (1969) theory of agrarian reform implementing motives. The results of this study show that the implementation of Japan’s Agrarian Reform succeeded in eradicating the power of landlords in controlling land, reducing conflicts between landlords and tenant farmers, creating efforts to establish social and economic equality for the society, and implementing reforms in accordance with the Japanese Agrarian Reform Law of 1946. Moreover, Japan’s Agrarian Reform by SCAP is considered as one of the agrarian reform implementations that succeeded in eliminating landlord’s power in controlling land. This study concludes that the success of agrarian reform in Japan during 1946 up to 1950 is a collaboration of Warriner’s (1969) four motives of implementing agrarian reform"