Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Menara telekomunikasi merupakan salah satu infrastruktur pendukung yang utama dalam penyelenggaraan telekomunikasi yang vital dan memerlukan ketersediaan lahan, bangunan dan ruang udara. Pemerintahan daerah dalam hal ini memberikan petunjuk pembangunan menara guna memenuhi persyaratan administratif, teknis, fungsi, tata bangunan, rencana tata ruang wilayah, lingkungan dan aspek yuridis. Pada daerah khusus Ibukota Jakarta, cellplan atau zona menara mengatur letak menara yang diperbolehkan untuk dibangunnya sebuah menara. Cellplan ini dibangun dengan hanya memperhitungkan aspek teknologi 3G dalam pembuatannya. Oleh karena itu, belum adanya perhitungan teknologi 4G dapat menjadi pertimbangan dalam mengevaluasi kembali peraturan yang ada terkait zona menara di Ibukota Jakarta ini.Pada Tesis ini, aturan zona penyelengaraan menara pada Pergub DKI Jakarta no 14 tahun 2014 di evaluasi dengan dilakukan studi kasus menara LTE PT.XYZ selaku operator 4G LTE pertama dan terbesar di Jakarta. Metode yang digunakan adalah RIA Regulatory Impact Analysis . Hasil penelitian terhadap evaluasi peraturan tersebut, menunjukan bahwa masih kurangnya pengawasan Pemerintah Daerah terlihat dari banyaknya menara yang berada diluar zona yang telah ditentukan, sehingga dibutuhkan usulan Zona Menara yang baru dengan melibatkan stakeholder yang terkait dalam perancangannya. Setelah dilakukan perhitungan, ada total 1821 zona yang diusulkan secara terperinci yang tersebar di berbagai wilayah DKI Jakarta.

---

ABSTRACT
Telecommunications tower is one of the main infrastructure supporters in telecommunications services, this towers are vital and require the availability of land, buildings and air space. Regional administration in this case giving the user the construction of the tower to meet the requirements of the administrative, technical, function, building structure, regional spatial planning, environment and juridical aspects. In special area of the capital Jakarta, cellplan zone or tower zone, is the place which allowed for the construction of a tower. Cellplan was built taking into account aspects of 3G technology in the making. Therefore, the new calculating presence of 4G technology could be a consideration in re evaluating existing regulations related to the zone 39 s tower in the capital Jakarta.In this thesis, the policy of telecommunication tower zone under Governor Regulation No.14 of 2014 is evaluated using case studies PT.XYZ LTE towers as the first and largest 4G LTE operator in Jakarta. The method used is the RIA Regulatory Impact Analysis . The results of the evaluation study of the regulation, shows that the lack of supervision of local government is still evident , since many towers are still beyond in the predetermined zone, it takes a new tower proposals zone by involving the relevant stakeholders in its design. After calculation, there are total 1821 proposed zones are detailed in the various areas of Jakarta.

Abstrak :
Penelitian ini didasarkan pada sebuah kasus yang terjadi di Kabupaten Badung, Propinsi Bali. Tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah dengan memberikan hak eksklusif kepada satu pelaku usaha untuk membangun dan mengelola menara telekomunikasi mengindikasikan praktik antipersaingan. Tindakan ini didasarkan pada peraturan pemerintah daerah yang diterbitkan guna mengatur pembangunan dan pengelolaan menara telekomunikasi di daerah ini. Tindakan semacam ini dilarang oleh hukum persaingan usaha dan menteri komunikasi dan informatika Indonesia juga telah mengeluarkan peraturan mengenai menara telekomunikasi yang berisikan prinsip persaingan usaha yang harus dikedepankan dalam pembangunan dan penggunaan menara telekomunikasi di Indonesia. Karena kedua peraturan ini tidak sejalan maka terjadilah benturan, namun peraturan menteri tidak memiliki kekuatan hukum diatas peraturan daerah sehingga pemerintah daerah terus menjalankan aksinya dan menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi pelaku usaha dan konsumen. Akhirnya, pemerintah pusat membuat Surat Kesepakatan Bersama (SKB) untuk mengatasi permasalah ini, SKB ini ditandatangani oleh 3 menteri dan seorang kepada badan penanaman modal. Salah satu menteri yang dimaksud adalah menteri dalam negeri yang dapat mengatur pemerintah daerah. SKB ini ditujukan untuk mengharmonisasi hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam hal pembangunan dan penggunaan menara telekomunikasi. ......This research based on a case occurred in Kabupaten Badung, Propinsi Bali. Actions taken by local government indicating an antitrust practice by giving a license to one sole company to build and maintain communication towers in this area, these actions taken based on local regulations that issued by the local government to manage establishment and utilization of commucation towers there. That kind of act forbidden by the antitrust law and also the Indonesia’s minister of Communicatons & Information has issued a regulations regarding to this matter in which contains a principle stated that all actions taken in establishment and utilization of communications towers shall come to attention that principles of antitrust must be put ahead. These two regulations collides because local government’s actions and regulations did not run according to the minister’s regulation. Since the minister’s regulation does not have enough power to overrule the local government’s regulation therefore the local government keep doing these actions and put quite a severe damage to businessman and consumers. Finally, the government made a pact of understanding signed by 3 minister and 1 Head Of Investment Market to handle the situation, one the minister is the minister of inferior which can overrule the local government. This pact intend to harmonize relation between government and local government in a matter of communicaton towers.

Abstrak :
Perkembangan bisnis telekomunikasi yang sangat pesat di Indonesia terlihat dari banyaknya jumlah pengguna layanan dan jumlah operator telekomunikasi. Pada akhir tahun 2009, sudah lebih dari 10 operator telekomunikasi yang beroperasi melayani masyarakat Indonesia. Masing-masing operator berusaha untuk mendapatkan pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan lamanya. Cakupan sinyal yang dikoordinasi oleh menara telekomunikasi menjadi salah satu tolak ukur mutu pelayanan operator telekomunikasi. Pihak operator telekomunikasi berlomba-lomba mendirikan menara miliknya agar dapat melayani dengan baik kebutuhan pelanggan dan akhirnya bisa mendapatkan lebih banyak lagi pelanggan baru. Lokasi menara yang tidak sesuai dengan tata ruang kota, risiko ancaman radiasi bagi warga masyarakat di sekitar menara, dan berbagai pertimbangan lainnya akhirnya membuat Pemerintah memaksa operator telekomunikasi untuk menggunakan menara telekomunikasi bersama. Operator telekomunikasi diminta untuk menyewa menara pihak lain dan atau menyewakan menara telekomunikasinya ke operator yang lain. Persewaan menara ini menimbulkan obyek perpajakan. Ada dua pendapat yang berbeda mengenai pemotongan pajak penghasilan persewaan menara telekomunikasi. Ada yang mengganggap menara sebagai bangunan sehingga persewaannya terutang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2), namun ada juga yang menganggap menara sebagai peralatan telekomunikasi sehingga atas persewaannya terutang Pajak Penghasilan Pasal 23. Sayangnya, Direktorat Jendral Pajak belum juga mengeluarkan penegasan mengenai Pajak penghasilan atas persewaan menara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menguraikan secara terperinci apa itu menara telekomunikasi, bagaimana perjanjian persewaan menara yang ada di PT XYZ sebagai tempat penelitian lapangan, dan akhirnya membandingkannya dengan teori perpajakan dan kebijakan publik yang digunakan dalam penelitian ini sehingga akan didapatkan kriteria yang jelas atas pemajakan persewaan menara telekomunikasi. Menara dibangun dengan desain dan konstruksi yang khusus sehingga nantinya menara telekomunikasi ini berfungsi sebagai sarana penunjang telekomunikasi. Dengan demikian menara telekomunikasi akan berfungsi apabila padanya dilekatkan peralatan telekomunikasi tertentu lainnya yang sudah disesuaikan sedemikian rupa dengan kepentingan operator telekomunikasi yang menyewanya.

Abstrak :
Benteng menara adalah salah satu jenis benteng yang dibangun oleh Belanda di Indonesia. Menurut Victor J. Enoch, ciri umum benteng menara adalah bentuk siluetnya yang menye_rupai tong kayu dan dinding-dindingnya berukuran tebal serta terbuat dari Bata. Di Indonesia, hanya terdapat empat buah benteng menara. Seluruhnya berada di Perairan Teluk Jakarta dan hanya tinggal tiga buah saja yang sisanya masih dapat dilihat saat ini. Benteng menara di Pulau Bidadari adalah salah satu dari ketiga benteng menara tersebut dan dijadikan obyek peneli_tian ini. Bentuknya sudah tidak utuh lagi. Salah satu tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk utuhnya. Se_dangkan tujuan lainnya adalah mengetahui fungsi dan peranan benteng menara tersebut. Kedua tujuan penelitian di atas dicoba dicapai melalui pendekatan komparatif dan analogi sejarah. Dua benteng menara lainnya, yang juga terdapat di Perairan Teluk Jakarta, dan beberapa benteng menara di Belanda dijadikan data banding dalam melakukan pendekatan komparatif. Data sejarah yang semuanya berupa data-data tertulis digunakan dalam penelitian ini sebagai data sekunder untuk kepentingan analogi sejarah_ Hasil dari pendekatan komparatif dan analogi sejarah tersebut kemudian digabungkan untuk dijadikan bahan dalam penarikan kesimpulan.Kedua tujuan penelitian ini dapat dicapai dan kesim_pulan yang dapat ditarik adalah bentuknya sebagai berikut ; (1) bentuk denahnya lingkaran, (2) bentuk siluetnya menyerupai tong kayu, (3) dindingnya berukuran tebal dan terbuat dari bata merah, (4) terdiri dari dua lantai dan pintu masuknya berada di lantai kedua sebelah barat, (5) masing-masing lantai terbagi menjadi tujuh bagian, (6) pada lantai pertama terdapat sebuah gudang amunisi dan sebuah bak penampung air, (7) permukaan lantai pertama dilapisi rowlock bata hitam dan bentuk langit-langitnya datar, (8) lantai pada lantai kedua terbuat dari papan kayu dan bentuk langit-langitnya lengkung, (9) tidak memiliki parit keliling dan kakus. Adapun fungsi dan peranannya adalah sebagai bagian dari suatu sistem pertahanan yang melindungi daerah perairan di sekitar Pulau Bidadari, Kelor, Onrust, dan Cipir. Sistem pertahanan tersebut dibangun antara tahun 1851-1853

Abstrak :
ABSTRAK
Lokasi dan situasi Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus terletak diantara 110_ 36 dan 110`50 Bujur Timur serta 6_ 51 dan 7_16 lintang Selatan, atau sekitar 50 km sebelah Timur Semarang .Dengan ketinggian 55 m dari permukaan air laut serta luas sekitar 422,21 km2. Kota Kudus secara geografis mempunyai batas yakni : - di sebelah Utara Kabupaten Dati II Jepara dan Kabupaten Dati II Pati.- di sebelah TimurKabupaten Dati II Pati.- di sebelah Selatan Kabupaten Dati II Grobogan dan Dati II Pati.- di sebelah Barat : Kabupaten Dati II Demak dan Kabupaten Dati II Jepara. Daerah Kudus bahagian Selatan merupakan dataran rendah dengan persawahan, bagian Utara adalah dataran tinggi ( pegunungan Muria ), sedangkan daerah Tengah merupakan dataran. Kota Kudus dibelah oleh Sungai Gelis yang mengalir ke Selatan dan membagi kota dua bahagian yaitu Kudus Kulon bagian kota yang terletak di sebelah Batay Sungai, dan Kudus Wetan bagian kota yang terletak di sebelah Timur Sungai_

---

Abstrak :
Dalam tulisan ini dilcetengahkan metode pemililmn bahan isian yang akan dignmakan dalam menara distilasi vakum jizels-piich. Proses pemilihan dilakukan deng-an memeriksa kinelja bebefapa bahan isian untuk menentukan bahan isian yang Iayal-c dig'u.na.kan dalam proses tersebut. Kemudian dilanjlrlkan dengan pembobotan terhadap bahan-bahan isian yang dikategorikan layak untuk dipakai sehingga dapat ditentukan bahan isian yang terbaik untuk digunakan.

Pemeriksann kinemja dilalmkan dengan meughitung penurunan tekanan Qvressure drop), titik pelimpahan (f7oo¢£ngpoin|‘) dan efisiensi bahan isian. Sedanglmn pembobotan dilakulum dengan menggunakan parameter tambahan yaitu diameter menara dan ketinggian bahan isian.

Metode yang dipalcai dalam penentuan kinelja bahan isian ini adalah metode dengan menginterpelasikan data-data hasil pefwbm (Metode mteqmlasay. Sedangkan dalam pembobotan dilakukan pembobotan dengan sistem pembobotan proporsional dengnn memberikan bobot yang kecil bagi bahan isian yang terbaik (bobot identik dengan kerugian).

Dengan menggunakan rnetode ini diperoleh bahwa bahan isian terbaik berdasarkan ldneljanya untuk digumkan pada menara distilasi va.k|.un fizels pitch adalah bahan isian Glitsch Grid EF-25A untuk bagian LVGO dan Koch Flemcigrid untuk bagiam HVGO dan Slap Wax.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan ISAK 31 terhadap perusahaan penyewaan menara Base Transceiver Station (BTS) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. ISAK 31 terbit karena di Indonesia terdapat perbedaan perlakuan akuntansi menara BTS yang dimiliki oleh perusahaan telekomunikasi dengan perusahaan penyewaan menara BTS sehingga laporan keuangan tidak dapat dibandingkan. ISAK 31 mengatur bahwa menara BTS merupakan aset tetap dengan memperjelas definisi dan memberikan batasan mengenai bangunan. Pada perusahaan yang tercatat pada BEI terdapat 1 dari 7 perusahaan yang belum menerapkan ISAK 31. Pada perusahaan yang diteliti juga terdapat 1 dari 7 perusahaan yang merubah metode pengukuran menara BTS. ......This research aims to analyze the impacts of implementation of ISAK 31 on tower Base Transceiver Station (BTS) rental listed companies on the Indonesia Stock Exchange. ISAK 31 is published because in Indonesia there are differences in accounting treatment of BTS towers owned by telecommunications companies with BTS tower rental companies so that financial statements are not comparable. ISAK 31 stipulates that BTS towers are fixed assets by clarifying the definition and providing limits on buildings. The result from this research found that 1 of 7 companies still haven’t implement ISAK 31. There’s also 1 of 7 companies changed their method on measuring BTS tower.