Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria telah mencabut Buku II KUHPerdata. Pencabutan tersebut menimbulkan penafsiran bahwa Hukum Tanah Nasional tidak mengenal lembaga daluarsa sebagai upaya memperoleh hak milik atas tanah. Adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2773.K/Sip/Pdt/2012, yang menetapkan sesorang memperoleh hak milik atas tanah karena daluarsa. Putusan MA tersebut mendorong penulis meneliti bagaimana peran dan konsekuensi cara memperoleh hak atas tanah yang didasarkan lampaunya waktu menurut Hukum Tanah Nasional dan pengaruh Putusan MA tersebut terhadap Hukum Tanah Nasional. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan alat pengumpulan data berupa studi dokumen untuk mendapatkan data sekunder melalui berbagai sumber hukum. Data yang diperoleh diolah dan dianalisa secara kwalitatif deduktif. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa UUPA tidak mengenal lembaga daluarsa. Lembaga daluarsa terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan dalam Hukum Adat.

---

Low No. 5 of 1960 about the Basic Regulation of Agrarian, revoke Book II Book of the Law of Civil. The revocation createtan the interpretation that the National Law Land does not recognice the institution expired in order abtain land titles. Supreme Court Decision No. 2773.K/Sip/Pdt/2012, estabilishes a person acquires the right to land because has expired. Supreme Court's decision prompted the authors to examine how the role and consequences of abtaining the right to land because has expired according to the National Land Law and how to influence the decision of the National Land Law. Form of research is normatife juridical study with dat collecting documents for abtaining secondary data through various sources of law. The data abtained were processed and anilyced by qualitatife deductive based on the results of the study concluded that the Basic Regulation of Agrarian does not recognize the institution expired. Institution expiry date contained in Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 about Land Registration and the customary law

Abstrak :
Tesis ini membahas putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris mengenai laporan seorang mantan direktur yang diberhentikan oleh perseroan tempat dia bekerja dan mantan direktur ini ingin meminta salinan akta risalah RUPS Luar Biasa yang menjadi dasar pemecatan dirinya akan tetapi tidak diberikan oleh notaris dan dia melaporkan notaris tersebut ke Majelis Pengawas. Dalam tesis ini akan dibahas apakah mantan direktur ini berhak meminta salinan akta risalah RUPS Luar Biasa tersebut, walau pasal 54 UUJN telah menegaskan bahwa hanya ada 3 (tiga) pihak yang berhak meminta salinan akta yaitu pihak yang berkepentingan langsung, ahli waris dan pihak yang memperoleh kepentingan. Akan dianalisis apakah mantan direktur ini termasuk kedalam ketiga kategori tersebut dan juga apakah pemecatan mantan direktur ini telah sesuai dengan UU Perseroan Terbatas dan apakah akta risalah RUPS Luar Biasa yang dibuat oleh notaris tersebut sah atau tidak menurut UU Perseroan Terbatas karena mantan direktur tersebut mendalilkan bahwa RUPS Luar Biasa tersebut tidak sah. Metode yang akan dipakai adalah metode penelitian normatif.Bahan-bahan yang digunakan adalah bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan kepustakaan yang didukung oleh wawancara dengan narasumber. Dari hasil penelitian bahan-bahan kepustakaan dan wawancara tersebut penulis berkesimpulan bahwa mantan direktur ini tidak berhak atas salinan akta Risalah RUPS Luar Biasa tersebut karena dia bukan pihak yang berkepentingan langsung, bukan ahli waris, bukan pula pihak yang memperoleh hak dan terutama bukan pula pemegang saham pada perseroan tersebut apabila merujuk pada UU Perseroan Terbatas. ......This thesis discusses about the decision of the Panel of the Central Examination deed on the report of a former director who dismissed by the company where he worked and former director wants to request a copy of the deed of Extraordinary General Meeting on which the dismissal itself, however not provided by the notary and reported to the Assembly Supervisors. In this thesis, whether the former director is entitled to request a copy of the deed of Extraordinary General Meeting, eventhough Article 54 UUJN have asserted only 3 (three) parties are entitled to request a copy of the deed that is directly interested parties, heirs and those who obtain interests. It will be analyzed whether these former directors including into three categories and also whether the dismissal of former director has been in accordance with the Limited Liability Company Act and whether the deed of Extraordinary General Meeting made by the notary is valid or not according to the Limited Liability Company Act as a former director of the postulate that the GMS Extraordinary is not valid. Method will be used normatif. Materials research methods used secondary legal materials from library materials that are supported by interviews with sources. From the research library materials and interview, the authors concluded that the former director is not entitled to a copy of the deed of the Minutes of the Extraordinary General Meeting Of Shareholders because he was not directly interested parties, not the heir, nor of those who acquire rights and especially not also shareholders of the company is when referring to the Limited Liability Company Act.

Abstrak :
Individu dalam Lapas juga memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi salah satunya kebutuhan informasi. Kebutuhan informasi ini perlu untuk dipenuhi agar mendukung tujuan Lembaga Pemasyarakatan yaitu menyiapkan individu dalam Lapas agar siap kembali hidup di dalam masyarakat. Dengan adanya pembatasan di dalam Lapas tentu akan mempengaruhi kebutuhan informasi tersebut. Penelitian ini berfokus pada perilaku informasi dengan mempelajari apa kebutuhan informasi, sumber informasi, dan hambatan narapidana dalam memperoleh informasi serta peran perpustakaan Lapas dalam memenuhi kebutuhan ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus terhadap 3 narapidana dan 1 kepala Lapas Kelas III Rangkasbitung. Hasil yang ditemukan yaitu 3 kebutuhan informasi utama narapidana adalah keluarga, kesehatan, dan kehidupan pasca masa tahanan. Sumber informasi utama narapidana yaitu teman dan keluarga, penghuni Lapas (termasuk petugas Lapas), dan perpustakaan. Hambatan utama untuk memenuhi kebutuhan informasi yaitu keterbatasan untuk menggunakan telepon atau video call dan keterbatasan koleksi perpustakaan. Perpustakaan Lapas juga turut berperan aktif untuk memenuhi kebutuhan informasi narapidana melalui skema kebijakan pengadaan koleksinya yang sesuai dengan kebutuhan dan minat narapidana. Berdasarkan temuan, Lapas Kelas III Rangkasbitung membantu narapidana untuk memenuhi kebutuhan informasinya. ......Individuals in prison also have needs that must be fulfilled, one of which is the need for information. This information need needs to be fulfilled in order to support the goals of the penitentiary’s, which is preparing individuals in prison so that they are ready to return to live in society. The existence of restrictions in prison will certainly affect the need for information. This research focuses on information behavior by studying what information needs, sources of information, and challenges prisoners have in obtaining information and the role of the prison library in fulfilled these needs. This study uses a qualitative approach with a case study method of 3 inmates and the warden. The results found that the main information needs of convicts are family, health, and post-detention life. The main sources of information for prisoners are friends and family, people in prison (include prison staff), and the library. The main challenges in fulfilling information needs are limitations to using telephones or video calls and limited library collections. The prison library also plays an active role in fulfilling the information needs of convicts through a policy scheme for procuring collections according to the needs and interests of immates. Based on the findings, Lapas Kelas III Rangkasbitung can help inmates so that their information needs are met.

Abstrak :
Serat Pustaka Raja Purwa jilid III ini diawali dengan kisah Prabu Basurata dan Dhasarata diberi makanan oleh Bathara Wisnu, yaitu makanan para dewa (payasa) yang diletakkan di atas jamur dipa. Maksudnya agar Basurata dan Dhasarata dapat memperoleh keturunan. Bagian akhir buku ini dikisahkan setelah selesai upacara Rajawedha Prabu Basupati mendapat petunjuk untuk melakukan penghormatan kepada leluhurnya. Setelah melakukan penghormatan Prabu Basupati menjadi raja yang dihormati.