Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan perhitungan PPh secara proporsional bagi suami isteri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan terpisah serta menganalisis faktor penghambat dalam pengimplementasiannya.  Kondisi saat ini, masih banyak WP dengan status Memilih Terpisah yang belum menjalankan perhitungan dan pelaporan PPh sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penelitian ini dilakukan metode post-positifisme dan dengan studi pustaka dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan pertama, belum terpenuhinya indikator implementasi dengan kriteria evaluasi kebijakan William N. Dunn terkait efektivitas, efisiensi, perataan, kecukupan, responsivitas dan ketepatan pada kebijakan PPh atas penghasilan OP bagi suami isteri yang menjalankan hak dan kewajiban perpajakan terpisah. Hal ini dikarenakan masih terdapat gap antara teori terkait perhitungan PPh dengan kebijakan perhitungan PPh secara proporsional untuk WP suami isteri yang memiliki NPWP terpisah. Kebijakan tersebut justru membuat WP harus mengeluarkan biaya tambahan karena terdapat potensi kurang bayar pada perhitungan PPh secara proporsional. Selain itu kebijakan tersebut juga memberatkan WP untuk melakukan perhitungan PPh kembali secara proporsional meskipun setiap bulannya pemberi kerja sudah melakukan pemotongan PPh 21. Kedua, faktor penghambat yang dihadapi oleh WP dan fiskus dalam implementasi ketentuan perhitungan PPh secara proporsional untuk WP suami isteri yang menjalankan kewajiban perpajakan sendiri-sendiri yaitu terbatasnya pengetahuan WP terkait kebijakan perhitungan PPh secara proporsional, keraguan untuk mengajukan penghapusan karena adanya konsekwensi penelitian, dan adanya tambahan biaya kepatuhan untuk menjalankan ketentuan tersebut. Sementara itu, faktor penghambat dari sisi fiskus yaitu keterbatasan sistem IT untuk mengawasi dan mengintegrasikan data suami isteri, jumlah SDM yang tidak sebanding dengan jumlah WP serta penyelarasan ketentuan di setiap KPP. ......This research aims to evaluate income tax calculation policy regarding maried filing separately and to analyze the obstacles in its implementation. At the present time, there are still many maried filing separately taxpayers that have not conduct their tax payment and submission based on the prevailing regulations. This research is post-positivisme method and conducted through literature review and in-depth interview. The results show that first, the indicator of implementation with evaluation criteria by William Dunn related to Effectiveness, Efficiency, Adequacy, Equity, Responsiveness, Appropriateness on tax income policy on married filing separately have not been found due to the gap between proportional tax calculation on married filing separatlely. This policy tends to cause the taxpayers to spend additional costs due to potential underpayment on the proportional income tax calculation. Furthermore, this policy will cause the taxpayers to recalculate their income tax proportionally even though their monthly income tax article 21 have been withheld by their employers. Secondly, the obstacles faced by taxpayer and tax official in the implementation of proportional income tax calculation on married filing separately are insufficient knowlegde of the taxpayers, the uncertain feeling of submitting cancellation due to the fear of being observed, and additional compliance cost to comply with the regulation. Meanwhile, the challenges found in tax official's side are the limit of IT System to control and integrate data regarding married taxpayers, insufficient number of tax personnels compared to the number of taxpayers and the harmonization of many regulations in every small tax office.

Abstrak :
Sistem perpajakan di Indonesia menganut prinsip keluarga sebagai satuan unit pajak terkecil dimana kepala keluarga yang memiliki tanggung jawab untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya kecuali terdapat perjanjian pra kawin yaitu perjanjian pisah harta (PH) yang artinya suami dan isteri wajib menjalankan hak dan kewajiban perpajakan masing-masing. Wanita kawin tanpa perjanjian pisah harta diberi kebebasan untuk memilih apakah ingin menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya terpisah dari suami (MT) atau bergabung dengan suami. Atas pilihan tersebut terdapat perbedaan perlakuan perpajakan sebagai konsekuensinya. Selain itu, sistem perpajakan memegang peranan penting untuk mewujudkan salah satu tujuan Sustainable Development Goals (SDG) yaitu gender equality. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi aspek perpajakan wanita kawin dengan melakukan analisis yang mencakup analisis persepsi berdasarkan Four Maxims atas aturan mengenai wanita kawin yang ada pada pasal 8 UU PPh No 36 tahun 2008, analisis kepatuhan terhadap pengisian status perkawinan pada SPT Tahunan PPh WPOP berdasarkan kerangka OECD dan evaluasi efektivitas terhadap lampiran perhitungan PH MT dilakukan dengan pendekatan diagnosis terhadap permasalahan. Metode triangulasi dengan pengumpulan data dari eriset, survei dan wawancara yang dilakukan kepada WPOP, konsultan pajak dan fiskus dilakukan untuk meningkatkan realibitas dan validitas penelitian. Dari data eriset menunjukkan WPOP masih tidak patuh dalam mengisi status perkawinan. Hasil penelitian menunjukkan asas kepastian, keadilan, kemudahan dan ekonomi terhadap aturan terkait aspek perpajakan wanita kawin belum sepenuhnya terpenuhi. Evaluasi atas lampiran perhitungan PH MT juga menunjukan bahwa metode proporsional yang ada saat ini masih belum efektif. Struktur pasal 8 memang perlu dilakukan pengkajian yang lebih mendalam lagi seiring dengan pemberlakuan NIK sebagai pengganti NPWP sehingga implikasi praktis dari penelitian ini dapat memberikan masukan kepada DJP supaya aturan mengenai aspek perpajakan wanita kawin dapat memenuhi asas Four Maxims dan mendukung tercapainya gender equality. ......The taxation system in Indonesia adheres to the principle of the family as the smallest tax unit where the head of the family has the responsibility to carry out this family’s tax rights and obligations unless there is a pre-marital agreement, which is a separate property agreement (PH). In this condition, the husband and wife are obliged to carry out their respective tax rights and obligations. Married women without a separation agreement are given the freedom to choose whether they want to carry out their tax rights and obligations separately from their husbands (MT) or to join their husbands. For this choice, there are differences in tax treatment as a consequence. This study aims to evaluate aspects of the taxation of married women by conducting an analysis that includes a perception analysis based on Four Maxims on the rules regarding married women in Article 8 of the Income Tax Law No. 36 of 2008, an analysis of compliance with filling out marital status in the annual income tax return based on the OECD framework and evaluating the effectiveness of the attachment to the calculation of PH MT is carried out using a problem diagnosis approach. The triangulation method was used to increase the research's reliability and validity by collecting data from eriset, surveys, and interviews conducted with individual taxpayers (WPOP), tax consultants, and tax authorities. The research data shows that WPOP is still disobedient in filling out marital status. The results of the study show that the principles of certainty, equity, convenience, and economy related to the regulation of taxation aspects of married women have not been fully fulfilled. Evaluation of the attached PH MT calculation also shows that the current proportional method is still not effective. The structure of article 8 really needs to be studied in a more in-depth manner along with the implementation of the National Identity Number (NIK) as a substitute for Tax Identification Number (TIN) so that the practical implications of this research can provide input to the DGT so that the rules regarding taxation aspects of married women can fulfill the Four Maxims principle and support the achievement of gender equality.