Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
This book addresses the topic of the scope and impact of Europeanization on national legislation, as a part of the Europeanization debate which raises normative concerns linked to the ?democratic deficit? debate. The aim of the book is to give a solid and comparative insight into Europeanization focusing on effective outcomes in a systematic way. This book analyzes the period 1986-2008 and includes an introduction, a global overview of European legislative activities which set the background for Europeanization of national legislatures, 9 country contributions (8 EU member states + Switzerland) including systematic, comparative and standardized data, tables and figures, and a conclusion with a comparative analysis of the European and domestic reasons for Europeanization.

Abstrak :
Paling tidak ada dua alasan yang menyebabkan belum diterimanya Turki sebagai anggota Uni Eropa menjadi fenomena yang menarik untuk diamati. Pertama, upaya-upaya yang dilakukan Turki untuk menjadi anggota Uni Eropa telah memakan waktu lama, yaitu sejak tahun 1963 sampai sekarang. Kedua, bagi negara-negara anggota Uni Eropa keinginan Turki untuk bergabung dengan Uni Eropa tersebut merupakan hal yang kontroversial dan selalu menjadi ajang perdebatan yang seru pada sidang-sidang Dewan Eropa. Sampai saat ini perdebatan mengenai masalah tersebut masih terus berlangsung dengan melibatkan berbagai kalangan. Sedangkan Turki sendiri masih terus melakukan berbagai upaya untuk dapat diterima sebagai anggota Uni Eropa. Karena itulah penulis tertarik untuk menulis tesis tentang prospek keanggotaan Turki dalam Uni Eropa. Penelitian ini dilakukan dengan tiga tujuan berikut: pertama, untuk mengetahui persyaratan yang ditetapkan oleh Uni Eropa yang harus dipenuhi oleh setiap negara yang berminat menjadi anggota; kedua, untuk mengetahui bagaimana kondisi domestik Turki dibandingkan dengan persyaratan tersebut, dan ketiga, yang terpenting, adalah untuk mengetahui bagaimana prospek keanggotaan Turki dalam Uni Eropa. Untuk itu, penelitian akan mengacu pada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh negara calon anggota Uni Eropa yang tercantum dalam Kriteria Kopenhagen. Penelitian juga akan dilandaskan pada aspek politik dari teori-teori tentang integrasi Eropa dari Bella Balassa dan Jozsef Bognar. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Pertama, penulis akan menjelaskan syarat-syarat dalam Kriteria Kopenhagen, khususnya aspek politik, yang harus dipenuhi negara calon anggota. Kemudian akan dibahas kondisi domestik Turki dengan menggunakan sudut pandang aspek politik dan Kriteria Kopenhagen tersebut. Pada bagian akhir akan dianalisis bagaimana hasil perbandingan antara kondisi domestik Turki dengan aspek politik dari Kriteria Kopenhagen. Berdasarkan analisis tersebut akan dikemukakan prospek keanggotaan Turki dalam Uni Eropa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa kondisi domestik Turki yang kurang sesuai dengan aspek politik dari Kriteria Kopenhagen. Pertama, adanya masalah dalam hal penghormatan terhadap HAM dan perlindungan terhadap minoritas. Misalnya, Cara penanganan pemerintah Turki terhadap pemberontakan suku Kurdi di Turki Tenggara yang oleh Uni Eropa dianggap kurang sesuai dengan prinsip tersebut. Kedua, adalah masalah Syprus. Melihat kompleksitas masalah yang ada, maka akan sulit bagi Turki untuk menyelesaikan masalah Syprus dalam waktu dekat dengan memuaskan semua pihak yang terlibat. Selama masalah Syprus belum selesai, hal itu akan berpengaruh negatif terhadap prospek keanggotaan Turki dalam Uni Eropa. Selain itu, secara teoritis terdapat perbedaan yang jauh antara karakteristik dasar sistem politik Turki dengan karakteristik dasar negaranegara Uni Eropa. Jika secara teoritis tujuan akhir dari integrasi Eropa adalah integrasi politik, maka dalam jangka panjang keingirian Turki untuk dapat berintegrasi dengan Uni Eropa merupakan hal yang sulit untuk direalisasikan.

Abstrak :
WTO adalah organisasi internasional yang berhubungan dengan aturan-aturan perdagangan antar negara dan bertujuan untuk meliberalisasi serta membuat perputaran perdagangan antar bangsa secara babas serta untuk mengatasi berbagai macam konflik dagang yang terjadi. Mengingat cepatnya pertumbuhan ekonomi Cina sejak tahun 1978, maka Cina merasa perlu melakukan integrasi ekonomi ke dalam WTO, hal ini bertujuan untuk meliberalisasi pasar domestik Cina. Integrasi ekonomi Cina ke dalam ekonomi global akan membuka lebih luas aloes pasar Cina kepada negara lain. Tesis ini menjelaskan tentang integrasi ekonomi Cina ke dalam WTO dan dampaknya terhadap hubungan ekonomi Cina-AS. Pertanyaan yang muncul dalam tesis ini adalah bagaimana dampak keanggotaan Cina di WTO terhadap hubungan ekonomi Cina-AS. Dalam tesis ini juga dijelaskan hubungan ekonomi Cina-AS pasca keanggotaan Cina di WTO. Penelitian ini menekankan penggunaan teori integrasi untuk menjawab pokok permasalahan. Integrasi yang dimaksud adalah integrasi ekonomi dengan model integrasi penuh (full integration model), yakni integrasi ekonomi yang menempatkan Cina berada pada tingkat dan kedalaman yang sama dengan negara ekonomi industri terbuka lainnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, dengan memaparkan data yang ada dan menganalisis data tersebut melalui pendekatan kualitatif. Berdasarkan data analisa yang ada, dapat disimpulkan bahwa keanggotaan Cina di WTO memberikan dampak positif terhadap perkembangan ekonomi domestik Cina dan hubungannya dengan negara lain terutama AS. Perubahan hubungan ekonomi Cina-AS pasca keanggotaan Cina di WTO terlihat dari adanya peningkatan hubungan ekonomi dan perdagangan yang cukup signifikan.

Abstrak :
Proses integrasi yang dilakukan oleh Uni Eropa terhadap negara-negara yang dianggap berada di wilayah Eropa berawal dari integrasi ekonomi yang kemudian berubah menjadi integrasi politik. Salah satu negara yang ingin bergabung menjadi anggota Uni Eropa adalah Turki. Turki sudah mengajukan diri untuk mengikuti proses negosiasi keanggotaan Uni Eropa sejak tahun 1959, tetapi hingga tahun 2019 Turki masih belum mendapat status sebagai negara anggota Uni Eropa. Padahal, Turki telah memiliki pemimpin baru dari partai pro kebijakan Eropa. Pemimpin tersebut adalah Recep Tayyip Erdogan yang kemudian menjabat posisi Perdana Menteri dan Presiden Turki. Namun, terdapat pandangan di elit Uni Eropa yang menyebut bahwa Erdogan adalah penyebab memburuknya hubungan Turki dan Uni Eropa. Gaya kepimpinan milik Presiden Erdoğan dapat menjadi salah satu pengaruh tidak diterimanya Turki sebagai negara anggota Uni Eropa. Pertanyaan penelitian yang diajukan dalam makalah ini adalah bagaimana gaya kepemimpinan Recep Tayyip Erdogan dan mengapa hal tersebut dapat memengaruhi proses keanggotaan Turki di Uni Eropa Untuk membantu menjawab pertanyaan penelitian tersebut maka teori yang digunakan adalah teori gaya kepemimpinan yang dikembangkan oleh Margaret G. Hermann. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang datanya diperoleh dari sumber data primer hasil dari kuesioner dan publikasi transkrip wawancara Erdogan dengan media serta sumber data sekunder hasil dari studi pustaka berupa buku biografi, artikel jurnal, berita, internet, dan statistika. Penelitian ini memiliki temuan bahwa Erdogan memiliki gaya kepemimpinan yang siap dalam mengahadapi hambatan politik, tertutup dalam proses pengolahan informasi, dan memiliki motivasi untuk membangun relasi. Gaya kepemimpinan tersebut berdampak pada sulit untuk diterimanya Turki sebagai negara anggota Uni Eropa. ......The process of integration carried out by the European Union towards countries considered to be in European territory originated from economic integration which later turned into political integration. One country that wants to join as a member of the European Union is Turkey. Turkey has volunteered to take part in the process of negotiating European Union membership since 1959, but until 2019 Turkey still has not received the status of an EU member state. In fact, Turkey already has a new leader from the pro-European party. The leader was Recep Tayyip Erdogan who then held the position of Prime Minister and President of Turkey. However, there is a view in the European Union elite that Erdogan is the cause of deteriorating relations between Turkey and the European Union. President Erdogans leadership style can be one of the influences not accepted by Turkey as an EU member state. The research question raised in this paper is what is the leadership style of Recep Tayyip Erdogan And why does this affect Turkeys membership process in the European Union To help answer these research questions, the theory used is the theory of leadership style developed by Margaret G. Hermann. This study uses qualitative research methods whose data are obtained from primary data sources as a result of questionnaires and publication of transcripts of Erdogans interviews with media and secondary data sources resulting from literature studies in the form of biographies, journal articles, news, internet, and statistics. This study found that Erdogan has a leadership style that is ready to challenge political constraints, closed in the opensess to information, and has the motivation to build relationships. This leadership style has an impact on Turkeys acceptance as an EU member state.

Abstrak :
Mobile JKN hadir sebagai upaya peningkatan efisiensi dan kualitas pelayanan, namun kunjungan dan pemberian layanan kepesertaan langsung di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Jakarta Selatan tetap tinggi. Penelitian ini mengeksplorasi alasan peserta memilih datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan Cabang Jakarta Selatan dibandingkan dengan menggunakan aplikasi Mobile JKN, dengan mempertimbangkan preferensi dan faktor internal serta eksternal yang mendasarinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berupa studi kasus, dengan menerapkan metode wawancara mendalam dan observasi. Validasi data dilakukan melalui triangulasi sumber dan metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa informan lebih cenderung memilih pelayanan langsung daripada menggunakan aplikasi Mobile JKN, dengan alasan seperti preferensi pelayanan yang sesuai, kecepatan layanan langsung, dorongan dari orang sekitar, budaya tatap muka, dan harapan untuk dilayani dengan baik. Kendala pada penggunaan aplikasi Mobile JKN meliputi minimnya informasi, kendala kuota internet, rendahnya literasi digital, dan ketidaktahuan mengenai fitur aplikasi. Berdasarkan temuan dalam penelitian, disarankan untuk memperkuat pelayanan versi offline dengan menyediakan layanan call center, mengembangkan versi offline Aplikasi Mobile JKN, serta menjalin kerjasama dengan provider seluler dalam penggunaan aplikasi Mobile JKN untuk meningkatkan aksesibilitas dan penggunaan aplikasi tersebut. ......Mobile JKN was introduced to improve efficiency and service quality, but visits and in- person membership service delivery at the BPJS Kesehatan South Jakarta Branch Office remain high. This study explores why participants prefer to visit the BPJS Kesehatan South Jakarta branch office instead of using the Mobile JKN app by considering their preferences and underlying internal and external factors. This research uses a qualitative case study approach by applying in-depth interview and observation methods. Data validation was conducted through source and method triangulation. The results showed that informants were more likely to choose direct service rather than using the Mobile JKN application, with reasons such as appropriate service preferences, speed of direct service, encouragement from surrounding people, face-to-face culture, and expectations to be served well. Obstacles to using the Mobile JKN application include lack of information, internet quota constraints, low digital literacy, and ignorance of application features. Based on the findings in the study, it is recommended to strengthen the offline version of the service by providing center services, developing an offline version of the JKN Mobile Application, and establishing cooperation with mobile providers in the use of the JKN Mobile application to increase accessibility and use of the application

Abstrak :
The book reviews the EU treaties provisions governing relations between the EU and member state territories, such as the Netherlands Antilles, the UK Channel Islands and the French Overseas Departments. The book includes an overview of each of the relevant territories, including their present constitutional relations with their Member State and their legal relations with the EU. Prior to the entry into force of the Lisbon Treaty, the over-arching Treaty provision for this relationship was Article 299 of the EC Treaty. Having traced the development of Article 299 from 1957 to the present Lisbon framework, the book identifies many inconsistencies and issues with this current framework and proposes a new model framework, one that is more concise and up-to-date and which is adaptable to possible future developments.

Abstrak :
South Sumatra Province has launched family doctor program to provide health services for poor people in 2006. Government by APBN budged had paid the premium of health insurance for poor people by Askeskin program with capitation is Rp 1.000 - each person for the service of health take care of the first level health service (RJTP) in Puskesmas on 2006....

Abstrak :
The development of pavement condition assessment for Indonesia based on fuzzy set theory is presented in this paper. A method to determine membership functions used in pavement condition assessment is proposed. The effects of inclusion or omission, and weight changes of pavement parameters on pavement condition assessment using fuzzy weighted average operation are analyzed. The results of proposed method are compared with the results of Bina Marga model. The result indicates that the proposed method gives more reliable results. Inclusion or omission, and weight changes of pavement parameters can cause the differences in pavement condition assessment. The recommendations with respect to pavement condition assessment using fuzzy weighted average operation in Indonesia are given.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kinerja Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah (LKMS) yaitu BMT Hudatama dan UJKS Al-Hidayaat di Kab/Kota Semarang Jawa Tengah. Metode yang digunakan adalah metode pengukuran kinerja prima yang dikeluarkan oleh Indonesia Magnificence of Zakat (IMZ) dalam Indonesia Zakat and Development Report (IZDR) 2011 mencakup lima indikator pengukuran yaitu: 1) Kinerja kepatuhan syari’ah, legalitas dan kelembagaan, 2) Kinerja Manajemen, 3) Kinerja Keuangan, 4) Kinerja Pendayagunaan Ekonomi, dan 5) Kinerja Legitimasi Sosial. Dalam perbandingan kinerja prima BMT Hudatama lebih baik dari UJKS Al-Hidayaat. Namun dalam perbandingan dengan menggunakan uji U atau Mann whitney U Test untuk melihat signifikansi perbedaannya, didapatkan tidak ada perbedaan yang signfikan kinerja prima BMT Hudatama dan UJKS Al-Hidayaat.

---

ABSTRACT
This research aims to measure the performance of BMT Hudatama and UJKS Al-Hidayat as two Islamic Microfinance Institutions (LKMS) in Dictrict/City of Semarang in Central Java. Research method outlined in this study is performance measurement tools issued by Indonesia Magnificence of Zakat (IMZ) in Indonesia Zakat and Development Report (IZDR) in 2011. This method includes five measurement indicators; 1) Islamic compliance, legality, and institutional performances; 2) Management performance; 3) Financial performance; 4) Economic efficiency; and 5) Social legitimacy performance. The comparison between the two institutions indicates that BMT Hudatama is better than UJKS AL-Hidayat in terms of its performance. However, the comparison with U test or Mann whitney U Test indicates that there is no significant difference between the performace of the two institutions.