Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat dipengaruhi oleh tersedianya tenaga kesehatan yang bermutu dalam jumlah dan jenis yang sesuai dengan kebutuhan program. Setelah pemerintah memberlakukan zero growth, kebijaksanaan ini memperbesar kesenjangan di dalam pemenuhan kebutuhan tenaga medis bagi daerah terpencil dan sangat terpencil, terutama untuk Indonesia bagian Timur. Untuk menjamin tersedianya tenaga kesehatan dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan program, maka Departemen Kesehatan melalui Keputusan Presiden No. 37 tahun 1991, mengambil kebijaksanaan untuk mengangkat Dokter sebagai Pegawai Tidak Tetap (Dokter PTT ), selama masa bakti. Walaupun Departemen Kesehatan telah menempatkan sekitar 20.682 Dokter PTT diseluruh Indonesia, pada kenyataan menunjukkan bahwa sampai saat ini masih dijumpai berbagai masalah dalam hal perencanaan, pengadaan dan pendayagunaannya. Bertitik tolak dari permasalahan tersebut, peneliti mencoba untuk memberi masukan dengan membuat Rancangan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Dokter PTT, untuk mendukung penanganan manajemen Dokter PTT yang berbasis komputer. Diharapkan dengan sistem berbasis komputer ini data / informasi Dokter PTT dapat akurat di setiap jenjang administrasi. Ruang lingkup yang diteliti mengenai SIM-Dokter PTT mencakup identifikasi informasi, pengumpulan data. Penelitian dilakukan dengan observasi dan wawancara mendalam, melalui pengumpulan data sekunder dan observasi lapangan . Temuan yang paling menonjol adalah: prosedur dan mekanisme pengumpulan data belum ada yang baku, instrumen / alat pengumpulan data belum standar, tidak adanya laporan dari Kabupaten ke Propinsi, kemudian dari Propinsi ke Pusat, serta tidak terdokumentasinya dokumen / data dengan baik. Disarankan agar dilakukan upaya-upaya untuk terlaksananya koordinasi yang baik antara unit pengelola manajemen Dokter PTT yang terkait, baik lintas program maupun lintas sektor. Dengan demikian diharapkan akan diperoleh kesamaan persepsi tentang SIM Dokter PTT, khususnya mengenai manfaat bagi penanganan manajemen Dokter PTT di jajaran Departemen Kesehatan RI.

---

Designing of Management Information System Referral Development for - Medical Doctor as Temporary Public ServantThe success of health development program is very much determined by the availability of the qualified medical workers in its numbers and types of working specialization according to the needs of the program. After the Zero growth was being implemented by the government, this policy has widen the gap in fulfilling the needs of medical workers for the isolated places and the very isolated, one, especially for the region of the Eastern part of Indonesia. To assure the availability of the medical workers in its proper numbers for the needs of the program, the Department of Health through its official regulation of 1991 NO. 37 - Keppres NO. 37 th. 1991 - Had released the policy to appoint the Doctor as Temporary Public Servant due to their assignment period of working. Although the Department of Health has assigned about 20.682 of Medical Doctors as Temporary Public Servant all over the country (Indonesia) but in reality it shows that until now there are still many problems about the planning, providing, and the using of their works effectively. Based on that problem, the writer is trying to give some informative solution on designing of Management Information System Referral Development for the Medical Doctor as Non-Permanent Public Servant in order to support the working on management of the medical doctor as non-permanent public servant which is mainly relied on computer. Through this system that focused more on computer, it can serve more accurate data of information of M.D. as T.P.S in every level of administration. The scope of the study on this topic (M.D. as T.P.S) includes the identification and observation, through the collection of the secondary data and field observation. Findings pointed out mainly that the procedure and the mechanism of the data collection have not been set properly, while the instrument/the tools of data collection has not been standardized, and there has not been report from the District to the Province then from the Province to the Central, also the document / data has not been documented well. It is suggested to have some good coordination among the operator units of management of M.D. as T.P. S concerned, either through interprogram or inter sectoral. In that way, it will have the same perception on. particularly about."

"Penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat diseluruh wilayah, perlu didukung oleh sumber daya manusia yang memadai antara lain oleh tenaga medis. Dengan bergulirnya otonomi daerah membawa perubahan dalam Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) secara umum, khususnya Manajemen Tenaga Medis (MTM) yaitu dari sistem yang sentralisasi menjadi desentralisasi. Untuk itu Dinas Kesehatan Propinsi Riau memerlukan rencana strategis Manajemen Tenaga Medis tahun 2004-2007, yang sejalan dengan perubahan sistem pemerintahan, melalui suatu analisis variabel eksternal dan internal apa yang menjadi peluang dan ancaman serta kekuatan dan kelemahan, dengan menetapkan visi, misi serta tujuan jangka panjang.Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh rumusan rencana strategis Manajemen Tenaga Medis Dinas Kesehatan Propinsi Riau pada Era Desentralisasi tahun 2004 - 2007.Penelitian ini adalah penelitian operasional dengan menggunakan pendekatan analisa data kuantitatif dan kualitatif melalui pengumpulan data, telaah dokumen, wawancara mendalam kepada informan di lingkungan Pemda I DPRD Propinsi Riau, serta dilingkungan Dinas Kesehatan Propinsi Riau mengenai variabel eksternal dan internal.Pengolahan data dimulai dengan tahap analisis variabel eksternal dan internal, kemudian tahap matching dengan menggunakan Internal-Eksternal matrix dan SWOT matrix, dilanjutkan pada tahap pengambilan keputusan dengan menggunakan QSPM oleh CDMG untuk mendapatkan strategi MTM.Dari hasil analisis yang menggunakan IE matrix, terlihat bahwa posisi MTM Dinas Kesehatan Propinsi Riau berada pada sel V yaitu pada posisi Hold and Maintain dengan strategi yang dianjurkan adalah strategi intensif yang terdiri dan market penetration, market development, dan product development.Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa MTM perlu didukung oleh suatu kebijakan Pemda PropinsilKabupatenlKota dengan kerjasama sektor terkait, melalui advokasi dan sosialisasi oleh Dinkes Prop. Riau searah dengan era desentralisasi dalam rangka menunjang pembangunan kesehatan di Propinsi Riau.Disarankan kepada Pemerintah Propinsi Riau, Dinas Kesehatan, Organisasi Profesi, dan tenaga medis, kiranya hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam mengambil kebijakan, langkah, kegiatan untuk ditindak lanjuti dalam operasional MTM di Propinsi Riau.

---

Strategic Planning for Medical Workers Management in the Health Board of Riau Province during the Decentralization Era in 2004-2007In order to undertake health efforts which are spread even and affordable by the people in every location, it needs to be supported by qualified human resources, such as the medical workers. With the process of district autonomy, changes have been made concerning Human Resources Management (HRM) in general and specifically for the Medical Workers Management (MWM) from centralistic system towards decentralistic system. For this reason, the Health Board of Riau Province needs strategic planning of Medical Workers Management for the year 2004-2007, which is in accordance to changes in the government system, through an external variable analysis of what has become the opportunity and threat also the strength and weakness by way of establishing vision, mission and long term objectives.

The objective of this study is to get a strategic planning formula for the Medical Workers Management in the Health Board of Riau Province during the Decentralization Era in 2004-2007.

This study is an operational study which uses quantitative and qualitative data analysis through data collection, document research, in-depth interviews of the informants in District Government or House of Representative setting of Riau Province, and in the setting of the Health Board of Riau Province concerning the internal and external variables.

Data processing embarked from internal and external variables analysis phase, then to the matching phase using Internal-External matrix and SWOT matrix, further carried out to the decision making phase using QSPM by CDMG to acquire MWM strategy.

From the result of the analysis which uses IE matrix, it is shown that the MWM position of the Health Board of Riau Province is located on V cell. This means that it is on the Hold and Maintain position, with the proposed strategy is incentive strategy which consists of market penetration, market development, and product development.

The conclusion of this study is that MWM needs to be supported by a Province/District/City Government policy by way of cooperation with related sectors, advocating, and socialization by the Health Board of Riau Province in accordance to the decentralization era in order to support health developments in Riau Province.

It is suggested to the Government of Riau Province, Health Board, Professional Organizations, and medical workers that the result of this study could be used as a consideration in making policies, measures, and activity which is undertaken in the operational of MWM in Riau Province."