Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"soal definisi agama dan segala turunan dan konsekuensinya, dinegara tercinta kita ini tak habis-habisnya menjadi perdebatan. konsepsi tata negara, filosofi perumusan hukum, sangat dipengaruhi oleh identifikasi dan definisi tentang agama itu. bias mayoritas-mayoritas seringkali tak terhindarkan dalam konteks ini"

"[ABSTRAKPenelitian ini meneliti : a) Pengaruh kepemilikan mayoritas terhadap kinerja perusahaan penerbangan, dan b) Pengaruh adanya hubungan keluarga dalam jajaran direksi terhadap kinerja perusahaan penerbangan. Penelitian ini menggunakan Revenue Passenger Kilometre (RPK) dan keuntungan operasional. Hasilnya menunjukan bahwa adanya hubungan keluarga dalam jajaran direksi berpengaruh terhadap kinerja perusahaan penerbangan yang di ukur dengan RPK, sedangkan kepemilikan mayoritas berpengaruh terhadap kinerja perusahaan penerbangan yang di ukur dengan keuntungan operasional.

---

ABSTRACTThis study discuss about : a. The influence of majority ownership to the performance of the airline, and b. The influence of family relationship in the Board of Directors to the performance of the airline. This study used Revenue Passenger Kilometre (RPK) and operating profit as proxies on airline performance. The result shows that the family relationship in the Board of Directors effect on the airline performance which is measured by RPK, while the majority ownership effect on the airline performance which is measured by operating profit..;This study discuss about : a. The influence of majority ownership to the performance of the airline, and b. The influence of family relationship in the Board of Directors to the performance of the airline. This study used Revenue Passenger Kilometre (RPK) and operating profit as proxies on airline performance. The result shows that the family relationship in the Board of Directors effect on the airline performance which is measured by RPK, while the majority ownership effect on the airline performance which is measured by operating profit.., This study discuss about : a. The influence of majority ownership to the performance of the airline, and b. The influence of family relationship in the Board of Directors to the performance of the airline. This study used Revenue Passenger Kilometre (RPK) and operating profit as proxies on airline performance. The result shows that the family relationship in the Board of Directors effect on the airline performance which is measured by RPK, while the majority ownership effect on the airline performance which is measured by operating profit..]"

"Konflik kepentingan oleh pemegang saham mayoritas merupakan salah satu isu penting dalam tata kelola perusahaan yang dapat menimbulkan dampak negatif baik bagi perusahaan itu sendiri maupun pemegang saham minoritas. Pemegang saham mayoritas memiliki kendali yang signifikan terhadap kebijakan perusahaan dan pengambilan keputusan strategis, yang memungkinkan mereka untuk mempengaruhi arah perusahaan sesuai dengan kepentingan mereka. Namun, dalam beberapa kasus, pemegang saham mayoritas dapat mengejar tujuan yang tidak sejalan dengan kepentingan pemegang saham minoritas atau bahkan mengorbankan kepentingan perusahaan untuk keuntungan pribadi atau kelompok mereka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata kelola perusahaan yang yang efektif terkait dengan konflik kepentingan menurut hukum perusahaan dan hukum pasar modal serta mengkaji urgensi rekonstruksi pengaturan dalam mereduksi konflik kepentingan di lingkup perseroan terbatas khususnya Bank. Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode penelitian hukum doktrinal yang menggunakan data sekunder sebagai sumber data. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa salah satu solusi ideal dalam menjalankan sebuah perseroan terbatas adalah dengan menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG). Pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa dilarang memberikan suara dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kepentingan pribadi mereka. Hak suara pada RUPST akan dihapuskan dalam transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa, seperti pemegang saham mayoritas. Kerangka peraturan yang komprehensif diperlukan untuk menegakkan tata kelola perusahaan yang baik. penting untuk menyadari bahwa rekonstruksi pengaturan ini bukan hanya menjadi tanggung jawab regulator dan manajemen bank semata, tetapi juga merupakan bagian dari upaya kolektif untuk memperkuat ekosistem keuangan yang sehat dan berkelanjutan. Masyarakat, investor, dan nasabah juga harus diberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai tata kelola perusahaan yang baik dan hak-hak mereka sebagai pemegang saham atau konsumen.

---

Conflict of interest by majority shareholders is one of the important issues in corporate governance that can have a negative impact on both the company itself and minority shareholders. Majority shareholders have significant control over corporate policy and strategic decision-making, which allows them to influence the direction of the company in accordance with their interests. However, in some cases, majority shareholders may pursue goals that are not in line with the interests of minority shareholders or even sacrifice the interests of the company for their personal or group benefits. This study aims to analyze effective corporate governance related to conflicts of interest according to corporate law and capital market law and examine the urgency of regulatory reconstruction in reducing conflicts of interest in the scope of limited liability companies, especially banks. This research is a doctrinal legal research method that uses secondary data as a data source. The results of this study show that one of the ideal solutions in running a limited liability company is to implement Good Corporate Governance (GCG). Parties who have special relationships are prohibited from voting in decisions that affect their personal interests. Voting rights at the AGM will be waived in transactions with related parties, such as majority shareholders. A comprehensive regulatory framework is necessary to uphold good corporate governance. It is important to realize that this regulatory reconstruction is not only the responsibility of regulators and bank management alone, but also part of a collective effort to strengthen a healthy and sustainable financial ecosystem. The public, investors, and customers should also be given a deeper understanding of good corporate governance and their rights as shareholders or consumers."

"Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif empiris dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat ini. Kemudian Penelitian dilakukan secara diskriptif dimana penggabungan antara hasil penelitian dengan data-data yang ada untuk memberikan gambaran secara kualitatif.Perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas yang selama ini dilaksanakan pada umumnya memberikan sejumlah hak-hak yang dijamin oleh undang-undang. Namun demikian ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas belum cukup melindungi kepentingan para pemegang saham minoritas. Adanya ketidakseimbangan antara para pemegang saham mayoritas dan minoritas dalam memberikan kontribusinya pada perusahaan, khususnya pada saat pemegang saham minoritas hendak mengajukan permohonan kepada Direksi untuk mengadakan RUPS, namun permohonan tersebut di abaikan oleh Direksi, yang mana jabatan direksi tersebut di jabat oleh pemegang saham mayoritas.Dalam hal ini kasus yang penulis telaah dimana perlindungan pemegang saham minoritas PT. Prabu Mutu Mulia tidak berjalan sebagaimana yang diatur dalam anggaran dasar maupun undang-undang, hal tersebut dapat dilihat dimana dalam hal pemegang saham memohon kepada direksi untuk mengadakan RUPS untuk mengalihkan sahamnya sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan undang¬undang tapi tidak dilaksanakan oleh Direksi yang dalam hal ini berkedudukan sebagai pemegang saham mayoritas.Pemegang saham minoritas mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan pemanggilan dan melaksanakan RUPS sendiri dan dalam putusannya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memberikan penetapan bahwa pemegang saham minoritas dapat mengadakan RUPS sendiri dengan alasan-alasan yang diterima oleh pengadilan dengan surat penetapan nomor 211/PDT.G/PN.Jkt. Sel tanggal 25 Juli 2002.Perlindungan tersebut bagi para pemegang saham minoritas melalui pengadilan mengajukan permohonan khususnya permohonan untuk mengadakan RUPS, perlindungan tersebut merupakan perlindungan yang terakhir jika hak-haknya terabaikan oleh pemegang saham mayoritas. Direksi dan Komisaris. Pengadilan Negeri merupakan institusi pertama dan terakhir dalam memberikan keputusan artinya tidak ada badan peradilan lain yang berwenang mengeluarkan ijin untuk mengadakan RUPS dan apa yang diputuskan atau ditetapkan pengadilan merupakan keputusan yang final dan mengikat artinya tidak ada upaya hukum lain untuk menolak-putusan yang telah ditetapkan."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai pemikiran Richard Rorty yang bisamenyelesaikan permasalahan dalam demokrasi. Secara garis besar permasalahan dalam demokrasi menyangkut tiga macam, yaitu, permasalahan pertama tirani mayoritas, permasalahan kedua adalah konflik etnis dan nasional, dan permasalahan ketiga adalah pemerintahan yang tidak efektif. Ketiga permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan tiga konsep pemikiran Richard Rorty. Konseppertama adalah kontingensi, konsep kedua adalah ironi, dan konsep ketiga adalah solidaritas. Adapun hasil dari pengkolaborasian antara permasalahan dan konsep pemikiran tersebut adalah jangan melakukan kekejaman.

---

ABSTRACTThis paper discusses about Richard Rorty?s thinking that can solve problems in a democracy. Broadly speaking, the problems in a democracy involves three kinds, the first is tyranny of the majority, the second is ethnic and national conflicts, and the third is ineffective governance. These problems can be solved by the three concepts of thought Richard Rorty. The first concept is contingency, the secondconcept is irony, and the third concept is solidarity. As a result of the merger between the issues and concepts such consideration is do not be cruelty"

"Human Right Watch (2013) menekankan meningkatnya kecenderungan untuk melakukan diskriminasi dan kekerasan terhadap kelompok agama yang merupakan minoritas di Indonesia. CNN Indonesia mengutip data dari Setara Institute (Gual, 2017, 15 Mei) tentang meningkatnya intoleransi di antara kelompok-kelompok agama setelah hukuman dua tahun yang diberikan kepada penistaan ​​agama menuduh Basuki Tjahaja Purnama pada 2017. Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah ada perbedaan dalam perilaku saling percaya antara kelompok identitas agama mayoritas dan kelompok identitas agama minoritas dalam kehidupan sehari-hari terutama dalam konteks Indonesia. Penelitian ini memiliki desain eksperimen laboratorium menggunakan pendekatan trust game. Data diperoleh dengan metode convenience sampling dari mahasiswa Universitas Indonesia dengan kriteria; usia 20-30 tahun, Muslim dan Protestan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan dalam perilaku kepercayaan antara kelompok identitas Islam dan kelompok identitas Kristen Protestan. Setelah melakukan analisis lebih lanjut, hasilnya menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan dalam perilaku kepercayaan antara kelompok identitas agama mayoritas yang bermain dengan kelompok mayoritas, kelompok mayoritas yang bermain dengan kelompok minoritas, kelompok minoritas yang bermain dengan kelompok minoritas, dan kelompok minoritas yang bermain dengan kelompok mayoritas.

---

Human Right Watch (2013) emphasizes the increasing tendency to discriminate and violence against religious groups that constitute a minority in Indonesia. CNN Indonesia cites data from the Setara Institute (Gual, 2017, 15 May) about increasing intolerance among religious groups after a two-year sentence given to blasphemy accuses Basuki Tjahaja Purnama in 2017. This study aims to see whether there are differences in the behavior of mutual trust between the majority religious identity groups and minority religious identity groups in daily life, especially in the Indonesian context. This research has a laboratory experimental design using the trust game approach. Data obtained by convenience sampling method from University of Indonesia students with criteria; 20-30 years old, Muslim and Protestant. The results showed that there were no significant differences in belief behavior between Islamic identity groups and Protestant Christian identity groups. After conducting further analysis, the results showed that there were no differences in belief behavior between the majority religious identity groups that played with the majority group, the majority group who played with the minority group, the minority group who played with the minority group, and the minority group who played with the majority group. "

"Realitas kehidupan masyarakat adalah realitas plural, berubah dan dinamis. Dinamika dapat didorong oleh pluralitas budaya, etnis, agama, ideologi, sosial politik, dan kepentingan ekonomi, dalam masyarakat majemuk ini, konflik sering terjadi. Oleh karena itu, diperlukan Relasi sosial yang baik antara etnis Tionghoa minoritas dengan Pribumi mayoritas. Etnis Tionghoa di Kota Tangerang sudah tinggal sejak abad ke 17, Etnis tionghoa di Kota Tangerang dikenal sebagai sebutan Cina Benteng. Dari hasil analisis relasi sosial yang terjadi antara etnis tionghoa dengan pribumi di Kota Tangerang dapat berjalan dengan baik karena terjadi proses akulturasi antara dua kelompok etnis Tionghoa dan lokal yang berlangsung melalui relasi sosial yang panjang. Dalam konteks ini, etnis tionghoa mengadopsi nilai-nilai lokal akulturasi. Proses akulturasi merupakan salah satu cara penyesuaian diri untuk dapat diterima dan membangun relasi sosial yang baik antar etnis. Relasi sosial yang terbentuk antara kelompok Cina benteng dan pribumi memiliki beberapa hal yang membentuknya, seperti ruang, agen, dan intensitas yang terjadi pada setiap kegiatan yang mereka lakukan. Dengan adanya ketiga hal ini maka keberlanjutan akan relasi sosial ini terus terjaga dan berlangsung berulang-ulang.Studi ini menggunakan metode wawancara mendalam, dan dikakukan di Kota Tangerang, Banten.

---

The reality of community life is plural reality, changing and dynamic. Dynamics can be driven by cultural plurality, ethnicity, religion, ideology, socio political, and economic interests, in this plural society, conflicts are common. Therefore, a good social relation is needed between ethnic Chinese minority and Native majority. The ethnic Chinese in Tangerang City have been living since the 17th century, ethnic Chinese in Tangerang City is known as Cina Benteng.

From the result of analysis of social relation that happened between ethnic Chinese with indigenous in Tangerang City can run well because there is an acculturation process between two ethnic groups Chinese and local that take place through long social relations. In this context ethnic Chinese adopt local values acculturation. The process of acculturation is one way of adjusting to acceptable and establishing good social relations among ethnic groups.

The social relationships formed between cina benteng and indigenous have some of the things that shape them, such as space, agents, and the intensity that occurs in every activity they do. With these three things, the continuity of social relationships is maintained and repeated. This study uses indepth interviews, and is tackled in Tangerang City, Banten."

"Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. EMR digugat ke pengadilan oleh pemegang saham minoritas yang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi karena tidak dilibatkan dalam rapat tersebut. Pemegang saham mayoritas yang juga merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris merasa layak untuk menyelenggarakan rapat. Dalam kasus ini, Notaris juga digugat atas akta yang dibuatnya terkait penyelenggaraan rapat. Permasalahan dalam penelitian ini mengenai keabsahan tindakan pemegang saham mayoritas dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa secara sepihak dan tanggung jawab Notaris atas pembuatan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut yang diputuskan tidak sah oleh Pengadilan. Bentuk penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan menghasilkan data dalam bentuk analisis hukum secara ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan pemegang saham mayoritas secara sepihak dalam penyelenggaraan rapat diputuskan tidak sah. Tindakannya dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum karena melanggar Anggaran Dasar PT. EMR dan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Akibat penyelenggaraan rapat yang tidak sah, Notaris NF harus bertanggungjawab secara perdata dan administratif atas pembuatan akta rapat tersebut. Berdasarkan hasil penelitian ini pemegang saham mayoritas dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham harus sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Bagi Notaris, dalam menjalankan jabatannya harus lebih teliti memeriksa persyaratan terkait penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dan lebih saksama memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku. Notaris juga harus memberikan arahan yang benar sesuai dengan hukum yang berlaku kepada pihak yang menunjuk sebelum menerima permintaan pihak yang berkepentingan untuk membuat akta terkait penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.

---

The Result of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of EMR LLC was sued on court by a minority shareholder who serves as a Director’s member because he was not involved in the meeting. A majority shareholder who also serves as a member of Board of Commissioners felt that it was appropriate to hold the meeting. In this case, the Notary was also sued for the deed he made regarding the holding of the meeting. The problem in this research is concerning the legitimacy of the unilateral actions of the majority shareholder in holding the Extraordinary General Meeting of Shareholders and the liability of the Notary for making the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders which was decided invalid by the Court. The method of this research uses a normative juridical method and produces data in the form of scientific legal analysis. The results of this study indicate that the majority shareholder's unilateral action in holding a meeting is decided invalid. The action is categorized as an act against the law because it violates the Articles of Association and the Limited Liability Company Law. The consequence of holding an unauthorized meeting, Notary NF must be responsible civilly and administratively for the deed of meeting he made. Based on the results of this study, the majority shareholders should hold an Extraordinary General Meeting of Shareholders according to the provisions in the Articles of Association of a Limited Liability Company and the law of Limited Liability Companies. For the Notary, in carrying out his position, he must inspect the requirements related to the holding of the General Meeting of Shareholders more carefully and understand more thoroughly the applicable laws and regulations. The notary must also provide valid directions in accordance with the applicable law to the appointing party before accepting the request of the interested party to make a deed related to the holding of the General Meeting of Shareholders."

"Penelitian ini berusaha mengkaji pengaruh keanggotaan partisipan dalam sebuah kelompok tertentu, keanggotaan media massa, dan status ingroup (sebagai minoritas)-outgroup (sebagai mayoritas atau minoritas) terhadap hostile media bias. Hostile media bias adalah sebuah fenomena di mana individu yang merupakan anggota kelompok tertentu berpersepsi bahwa berita yang menayangkan konflik kelompoknya dengan kelompok lawan adalah mendukung kelompok lawan dan menyerang kelompoknya sendiri. Penelitian ini terdiri dari dua studi dengan latar belakang konflik intra-religious antara organisasi Islam Nahdlatul Ulama (NU) dengan organisasi Islam Majelis Tafsir Al-Quran (MTA). Studi pertama berusaha untuk melihat pengaruh keanggotaan partisipan dan keanggotaan media massa terhadap hostile media bias. Studi kedua berusaha untuk melihat pengaruh status ingroup-outgroup dan keanggotaan media massa terhadap hostile media bias. Hasil penelitian Studi 1 mengkonfirmasi hipotesis, yaitu ?keanggotaan partisipan? dan "keanggotaan media" berpengaruh secara signifikan terhadap hostile media bias untuk kedua kota (Solo dan Jakarta). Hasil penelitian Studi 2 menunjukkan bahwa status ingroup (minortas)-outgroup (minoritas atau mayoritas) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap hostile media bias. Namun Studi 2 berhasil menemukan bahwa keanggotaan media massa dalam kelompok tertentu berpengaruh secara signifikan terhadap hostile media bias.

---

This research studied deeper about the influence of participant membership in certain communities, mass media membership, and ingroup (as minority) ? outgroup (as majority or minority) status toward hostile media bias. This research consisted of two studies with the conflict background of intra-religious between Nahdlatul Ulama Islamic Organisation (NU) and Majelis Tafsir Al-Quran Islamic Organisation (MTA). The first study strived to observe the influence of participant membership and mass media membership toward hostile media bias. The second study strived to observe the influence of ingroup-outgroup and mass media membership toward hostile media bias.

The result of the first study confirmed hypothesis ?participant membership and mass media membership had significant influence toward hostile media bias for both cities Solo and Jakarta?. The result of the second study confirmed hypothesis ?ingroup (as minority) ?outgroup (as majority or minority) status didn?t have significant influence toward hostile media bias. Nevertheless, the second study managed to find out that mass media membership in certain communities had significant influence toward hostile media bias."