Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
soal definisi agama dan segala turunan dan konsekuensinya, dinegara tercinta kita ini tak habis-habisnya menjadi perdebatan. konsepsi tata negara, filosofi perumusan hukum, sangat dipengaruhi oleh identifikasi dan definisi tentang agama itu. bias mayoritas-mayoritas seringkali tak terhindarkan dalam konteks ini

Abstrak :
[ABSTRAK
Penelitian ini meneliti : a) Pengaruh kepemilikan mayoritas terhadap kinerja perusahaan penerbangan, dan b) Pengaruh adanya hubungan keluarga dalam jajaran direksi terhadap kinerja perusahaan penerbangan. Penelitian ini menggunakan Revenue Passenger Kilometre (RPK) dan keuntungan operasional. Hasilnya menunjukan bahwa adanya hubungan keluarga dalam jajaran direksi berpengaruh terhadap kinerja perusahaan penerbangan yang di ukur dengan RPK, sedangkan kepemilikan mayoritas berpengaruh terhadap kinerja perusahaan penerbangan yang di ukur dengan keuntungan operasional.

---

ABSTRACT
This study discuss about : a. The influence of majority ownership to the performance of the airline, and b. The influence of family relationship in the Board of Directors to the performance of the airline. This study used Revenue Passenger Kilometre (RPK) and operating profit as proxies on airline performance. The result shows that the family relationship in the Board of Directors effect on the airline performance which is measured by RPK, while the majority ownership effect on the airline performance which is measured by operating profit..;This study discuss about : a. The influence of majority ownership to the performance of the airline, and b. The influence of family relationship in the Board of Directors to the performance of the airline. This study used Revenue Passenger Kilometre (RPK) and operating profit as proxies on airline performance. The result shows that the family relationship in the Board of Directors effect on the airline performance which is measured by RPK, while the majority ownership effect on the airline performance which is measured by operating profit.., This study discuss about : a. The influence of majority ownership to the performance of the airline, and b. The influence of family relationship in the Board of Directors to the performance of the airline. This study used Revenue Passenger Kilometre (RPK) and operating profit as proxies on airline performance. The result shows that the family relationship in the Board of Directors effect on the airline performance which is measured by RPK, while the majority ownership effect on the airline performance which is measured by operating profit..]

Abstrak :
Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif empiris dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat ini. Kemudian Penelitian dilakukan secara diskriptif dimana penggabungan antara hasil penelitian dengan data-data yang ada untuk memberikan gambaran secara kualitatif. Perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas yang selama ini dilaksanakan pada umumnya memberikan sejumlah hak-hak yang dijamin oleh undang-undang. Namun demikian ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas belum cukup melindungi kepentingan para pemegang saham minoritas. Adanya ketidakseimbangan antara para pemegang saham mayoritas dan minoritas dalam memberikan kontribusinya pada perusahaan, khususnya pada saat pemegang saham minoritas hendak mengajukan permohonan kepada Direksi untuk mengadakan RUPS, namun permohonan tersebut di abaikan oleh Direksi, yang mana jabatan direksi tersebut di jabat oleh pemegang saham mayoritas. Dalam hal ini kasus yang penulis telaah dimana perlindungan pemegang saham minoritas PT. Prabu Mutu Mulia tidak berjalan sebagaimana yang diatur dalam anggaran dasar maupun undang-undang, hal tersebut dapat dilihat dimana dalam hal pemegang saham memohon kepada direksi untuk mengadakan RUPS untuk mengalihkan sahamnya sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan undang¬undang tapi tidak dilaksanakan oleh Direksi yang dalam hal ini berkedudukan sebagai pemegang saham mayoritas. Pemegang saham minoritas mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan pemanggilan dan melaksanakan RUPS sendiri dan dalam putusannya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memberikan penetapan bahwa pemegang saham minoritas dapat mengadakan RUPS sendiri dengan alasan-alasan yang diterima oleh pengadilan dengan surat penetapan nomor 211/PDT.G/PN.Jkt. Sel tanggal 25 Juli 2002.Perlindungan tersebut bagi para pemegang saham minoritas melalui pengadilan mengajukan permohonan khususnya permohonan untuk mengadakan RUPS, perlindungan tersebut merupakan perlindungan yang terakhir jika hak-haknya terabaikan oleh pemegang saham mayoritas. Direksi dan Komisaris. Pengadilan Negeri merupakan institusi pertama dan terakhir dalam memberikan keputusan artinya tidak ada badan peradilan lain yang berwenang mengeluarkan ijin untuk mengadakan RUPS dan apa yang diputuskan atau ditetapkan pengadilan merupakan keputusan yang final dan mengikat artinya tidak ada upaya hukum lain untuk menolak-putusan yang telah ditetapkan.

Abstrak :
Human Right Watch (2013) menekankan meningkatnya kecenderungan untuk melakukan diskriminasi dan kekerasan terhadap kelompok agama yang merupakan minoritas di Indonesia. CNN Indonesia mengutip data dari Setara Institute (Gual, 2017, 15 Mei) tentang meningkatnya intoleransi di antara kelompok-kelompok agama setelah hukuman dua tahun yang diberikan kepada penistaan ​​agama menuduh Basuki Tjahaja Purnama pada 2017. Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah ada perbedaan dalam perilaku saling percaya antara kelompok identitas agama mayoritas dan kelompok identitas agama minoritas dalam kehidupan sehari-hari terutama dalam konteks Indonesia. Penelitian ini memiliki desain eksperimen laboratorium menggunakan pendekatan trust game. Data diperoleh dengan metode convenience sampling dari mahasiswa Universitas Indonesia dengan kriteria; usia 20-30 tahun, Muslim dan Protestan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan dalam perilaku kepercayaan antara kelompok identitas Islam dan kelompok identitas Kristen Protestan. Setelah melakukan analisis lebih lanjut, hasilnya menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan dalam perilaku kepercayaan antara kelompok identitas agama mayoritas yang bermain dengan kelompok mayoritas, kelompok mayoritas yang bermain dengan kelompok minoritas, kelompok minoritas yang bermain dengan kelompok minoritas, dan kelompok minoritas yang bermain dengan kelompok mayoritas.

---

Human Right Watch (2013) emphasizes the increasing tendency to discriminate and violence against religious groups that constitute a minority in Indonesia. CNN Indonesia cites data from the Setara Institute (Gual, 2017, 15 May) about increasing intolerance among religious groups after a two-year sentence given to blasphemy accuses Basuki Tjahaja Purnama in 2017. This study aims to see whether there are differences in the behavior of mutual trust between the majority religious identity groups and minority religious identity groups in daily life, especially in the Indonesian context. This research has a laboratory experimental design using the trust game approach. Data obtained by convenience sampling method from University of Indonesia students with criteria; 20-30 years old, Muslim and Protestant. The results showed that there were no significant differences in belief behavior between Islamic identity groups and Protestant Christian identity groups. After conducting further analysis, the results showed that there were no differences in belief behavior between the majority religious identity groups that played with the majority group, the majority group who played with the minority group, the minority group who played with the minority group, and the minority group who played with the majority group.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai pemikiran Richard Rorty yang bisa menyelesaikan permasalahan dalam demokrasi. Secara garis besar permasalahan dalam demokrasi menyangkut tiga macam, yaitu, permasalahan pertama tirani mayoritas, permasalahan kedua adalah konflik etnis dan nasional, dan permasalahan ketiga adalah pemerintahan yang tidak efektif. Ketiga permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan tiga konsep pemikiran Richard Rorty. Konsep pertama adalah kontingensi, konsep kedua adalah ironi, dan konsep ketiga adalah solidaritas. Adapun hasil dari pengkolaborasian antara permasalahan dan konsep pemikiran tersebut adalah jangan melakukan kekejaman.

---

ABSTRACT
This paper discusses about Richard Rorty?s thinking that can solve problems in a democracy. Broadly speaking, the problems in a democracy involves three kinds, the first is tyranny of the majority, the second is ethnic and national conflicts, and the third is ineffective governance. These problems can be solved by the three concepts of thought Richard Rorty. The first concept is contingency, the second concept is irony, and the third concept is solidarity. As a result of the merger between the issues and concepts such consideration is do not be cruelty

Abstrak :
Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. EMR digugat ke pengadilan oleh pemegang saham minoritas yang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi karena tidak dilibatkan dalam rapat tersebut. Pemegang saham mayoritas yang juga merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris merasa layak untuk menyelenggarakan rapat. Dalam kasus ini, Notaris juga digugat atas akta yang dibuatnya terkait penyelenggaraan rapat. Permasalahan dalam penelitian ini mengenai keabsahan tindakan pemegang saham mayoritas dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa secara sepihak dan tanggung jawab Notaris atas pembuatan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut yang diputuskan tidak sah oleh Pengadilan. Bentuk penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan menghasilkan data dalam bentuk analisis hukum secara ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan pemegang saham mayoritas secara sepihak dalam penyelenggaraan rapat diputuskan tidak sah. Tindakannya dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum karena melanggar Anggaran Dasar PT. EMR dan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Akibat penyelenggaraan rapat yang tidak sah, Notaris NF harus bertanggungjawab secara perdata dan administratif atas pembuatan akta rapat tersebut. Berdasarkan hasil penelitian ini pemegang saham mayoritas dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham harus sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Bagi Notaris, dalam menjalankan jabatannya harus lebih teliti memeriksa persyaratan terkait penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dan lebih saksama memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku. Notaris juga harus memberikan arahan yang benar sesuai dengan hukum yang berlaku kepada pihak yang menunjuk sebelum menerima permintaan pihak yang berkepentingan untuk membuat akta terkait penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham. ......The Result of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of EMR LLC was sued on court by a minority shareholder who serves as a Director’s member because he was not involved in the meeting. A majority shareholder who also serves as a member of Board of Commissioners felt that it was appropriate to hold the meeting. In this case, the Notary was also sued for the deed he made regarding the holding of the meeting. The problem in this research is concerning the legitimacy of the unilateral actions of the majority shareholder in holding the Extraordinary General Meeting of Shareholders and the liability of the Notary for making the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders which was decided invalid by the Court. The method of this research uses a normative juridical method and produces data in the form of scientific legal analysis. The results of this study indicate that the majority shareholder's unilateral action in holding a meeting is decided invalid. The action is categorized as an act against the law because it violates the Articles of Association and the Limited Liability Company Law. The consequence of holding an unauthorized meeting, Notary NF must be responsible civilly and administratively for the deed of meeting he made. Based on the results of this study, the majority shareholders should hold an Extraordinary General Meeting of Shareholders according to the provisions in the Articles of Association of a Limited Liability Company and the law of Limited Liability Companies. For the Notary, in carrying out his position, he must inspect the requirements related to the holding of the General Meeting of Shareholders more carefully and understand more thoroughly the applicable laws and regulations. The notary must also provide valid directions in accordance with the applicable law to the appointing party before accepting the request of the interested party to make a deed related to the holding of the General Meeting of Shareholders.

Abstrak :
Penelitian ini berusaha mengkaji pengaruh keanggotaan partisipan dalam sebuah kelompok tertentu, keanggotaan media massa, dan status ingroup (sebagai minoritas)-outgroup (sebagai mayoritas atau minoritas) terhadap hostile media bias. Hostile media bias adalah sebuah fenomena di mana individu yang merupakan anggota kelompok tertentu berpersepsi bahwa berita yang menayangkan konflik kelompoknya dengan kelompok lawan adalah mendukung kelompok lawan dan menyerang kelompoknya sendiri. Penelitian ini terdiri dari dua studi dengan latar belakang konflik intra-religious antara organisasi Islam Nahdlatul Ulama (NU) dengan organisasi Islam Majelis Tafsir Al-Quran (MTA). Studi pertama berusaha untuk melihat pengaruh keanggotaan partisipan dan keanggotaan media massa terhadap hostile media bias. Studi kedua berusaha untuk melihat pengaruh status ingroup-outgroup dan keanggotaan media massa terhadap hostile media bias. Hasil penelitian Studi 1 mengkonfirmasi hipotesis, yaitu ?keanggotaan partisipan? dan "keanggotaan media" berpengaruh secara signifikan terhadap hostile media bias untuk kedua kota (Solo dan Jakarta). Hasil penelitian Studi 2 menunjukkan bahwa status ingroup (minortas)-outgroup (minoritas atau mayoritas) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap hostile media bias. Namun Studi 2 berhasil menemukan bahwa keanggotaan media massa dalam kelompok tertentu berpengaruh secara signifikan terhadap hostile media bias. ......This research studied deeper about the influence of participant membership in certain communities, mass media membership, and ingroup (as minority) ? outgroup (as majority or minority) status toward hostile media bias. This research consisted of two studies with the conflict background of intra-religious between Nahdlatul Ulama Islamic Organisation (NU) and Majelis Tafsir Al-Quran Islamic Organisation (MTA). The first study strived to observe the influence of participant membership and mass media membership toward hostile media bias. The second study strived to observe the influence of ingroup-outgroup and mass media membership toward hostile media bias. The result of the first study confirmed hypothesis ?participant membership and mass media membership had significant influence toward hostile media bias for both cities Solo and Jakarta?. The result of the second study confirmed hypothesis ?ingroup (as minority) ?outgroup (as majority or minority) status didn?t have significant influence toward hostile media bias. Nevertheless, the second study managed to find out that mass media membership in certain communities had significant influence toward hostile media bias.

Abstrak :
Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Sumber Sentosa Cemerlang digugat oleh pemegang saham minoritas yang merangkap jabatan sebagai Komisaris Utama dan pemegang saham mayoritas merangkap jabatan sebagai Komisaris Perseroan merasa pelaksanaan RUPSLB mengenai perubahan susunan direksi dan dewan komisaris layak karena dengan hak suaranya akan memenuhi kuorum 2/3 dari seluruh hak suara sebagaimana diatur dalam UUPT. Pada kasus ini notaris digugat karena akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat berdasarkan risalah bawah tangan dan dibawa oleh kuasa Perseroan yaitu Komisaris Perseroan yang merupakan pemegang saham mayoritas. Permasalahan dalam penelitian ini mengenai keabsahan RUPS dengan agenda rapat perubahan susunan direksi dan dewan komisaris tanpa pemanggilan yang dilakukan oleh pemegang saham mayoritas secara sepihak tanpa sepengetahuan Direktur dan Komisaris yang hendak diberhentikan sehingga tidak mendapat kesempatan untuk melakukan pembelaan diri. Akta Pernyataan Keputusan Rapat tersebut dinyatakan tidak sah oleh pengadilan. Penelitian ini hendak menganalisis apakah RUPS tanpa pemanggilan ini dapat memenuhi keabsahan RUPS tanpa pemanggilan dalam UUPT, bagaimana keabsahan RUPS yang dilakukan secara sepihak oleh pemegang saham mayoritas dan tanggung jawab notaris terhadap akta PKR berdasarkan RUPS yang memiliki kecacatan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 214/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Utr. Bentuk penelitian yaitu doktrinal menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UUPT memungkinkan adanya RUPS tanpa pemanggilan dengan syarat-syarat yang secara kumulatif dipenuhi yaitu seluruh pemegang saham menyetujui tindakan dalam agenda RUPS dan diambil berdasarkan suara bulat, tetapi dalam kasus ini syarat tersebut tidak dipenuhi sehingga tidak dapat menjadi RUPS tanpa pemanggilan yang sah. Dalam hal RUPS dilakukan secara sepihak dalam memberhentikan direksi dan atau komisaris oleh pemegang saham mayoritas, hal demikian melanggar UUPT sehingga dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Notaris DRWN yang tetap membuat akta PKR berdasarkan RUPS yang memiliki cacat hukum menjadi harus bertanggungjawab perdata dan administratif atas akta PKR yang dibuatnya. Mengingat bahwa notaris dalam menjalankan jabatannya harus selalu berhati-hati dan teliti dalam segi formiil dan materiil. ......The results of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Sumber Sentosa Cemerlang were sued by minority shareholders who concurrently serve as President Commissioner and majority shareholders concurrently serve as Commissioners The Company feels that the implementation of the EGMS regarding changes in the composition of the board of directors and board of commissioners is feasible because with voting rights it will meet the quorum of 2/3 of all voting rights as stipulated in the Law. In this case, the notary was sued because the deed of Meeting Resolution Statement was made based on the underhand minutes and brought by the Company's power of attorney, namely the Company's Commissioner who is the majority shareholder. The problem in this study is regarding the validity of the GMS with the meeting agenda of changing the composition of the board of directors and board of commissioners without summons made by the majority shareholder unilaterally without the knowledge of the Director and Commissioners who want to be dismissed so that they do not get the opportunity to defend themselves. The Deed of Meeting Resolution Statement was declared invalid by the court. This study wants to analyze whether the GMS without this summons can fulfill the validity of the GMS without a summons in the UUPT, how the validity of the GMS carried out unilaterally by the majority shareholder and the notary's responsibility for the PKR deed based on the GMS that has legal defects in the North Jakarta District Court Decision Number 214 / Pdt.G / 2021 / PN. Jkt.Utr. The form of research is doctrinal using qualitative analysis methods. The results showed that the UUPT allows for a GMS without a summons with conditions cumulatively met, namely that all shareholders approve the actions on the agenda of the GMS and are taken unanimously, but in this case these conditions are not fulfilled so that they cannot become GMS without a valid summons. In the event that the GMS is carried out unilaterally in dismissing directors and / or commissioners by the majority shareholder, this violates the Law so that it is categorized as unlawful. DRWN notaries who continue to make PKR deeds based on GMS that have legal defects must be responsible civilly and administratively for the PKR deeds they make. Given that notaries in carrying out their positions must always be careful and meticulous in formal and material terms.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai apakah kepemilikan silang Temasek Holdings Pte. Ltd. di PT Telekomunikasi Selular dan PT Indosat Tbk. merupakan kepemilikan saham mayoritas yang dilarang berdasarkan Pasal 27 huruf a Undang-undang Anti Monopoli dan pendekatan hukum yang digunakan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk membuktikan ada atau tidaknya pelanggaran tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian preskriptif dengan data sekunder sebagai sumber datanya. Hasil penelitian menyarankan sebaiknya Komisi Pengawas Persaingan Usaha menerbitkan pedoman mengenai kepemilikan silang yang dilarang di Pasal 27 Undang-undang Anti Monopoli yang dapat memberikan ukuran defmisi terhadap masing-masing unsur di dalam Pasal 27 Undang-undang Anti Monopoli.

---

This thesis is made to examine whether the cross ownership of shares by Temasek Holdings Pte. Ltd. in PT Telekomunikasi Seluler and PT Indosat Tbk. is a restricted majority shares cross ownership as regulated in Article 27.a of Anti Monopoly Law and what kind of legal method used by Business Competition Supervisory Board in proving any such violation. This research is using prescriptive method with secondary data as its source. The results of this research suggest that Business Competition Supervisory Board issue a guideline regarding the cross ownership that is restricted under Article 27.a of Anti Monopoly Law that can gives a clearer measure to the definitions of each substance in Article 27 of Anti Monopoly Law.