Ditemukan 3 dokumen yang sesuai dengan query
Muhammad Halil Rahim
Abstrak :
ABSTRAK
Kajian ini menganalisis penyebab dari gagalnya diplomasi koersif Amerika Serikat terhadap Iran pasca keluar dari Joint Comprehensive Plan of Actions (JCPOA). Tidak puas dengan JCPOA, pemerintahan Trump memutuskan untuk keluar secara sepihak dari kesepakatan tersebut kemudiansegera menerapkan diplomasi koersif kepada Iran dengan tujuan untuk membuat kesepakatan baru yang lebih komprehensif di luar JCPOA. Diplomasi koersif tersebut diimplementasikan melalui kampanye maximum pressureyang mengandalkan ancaman dan implementasi sanksi-sanksi keras kepada Iran. Maximum pressure tersebut kemudian diintegrasikan ke dalam strategi diplomasi koersif ultimatum (2018) dan gradual turning of the screw (2019). Dengan menggunakan teori efektivitas diplomasi koersif dan metode penelitian causal-process tracing, kajian ini menemukan bahwa penyebab dari gagalnya diplomasi koersif Amerika Serikat pada periode 2018-2019 adalah karena tidak terpenuhinya seluruh variabel-variabel efektivitas diplomasi koersif yaitu legitimasi tujuan, kewajaran dan konsistensi permintaan, kredibilitas ancaman, insentif, serta asimetri motivasi.
ABSTRACT
This study analyzes the failure of U.S. coercive diplomacy against Iran after U.S. withdrawal from the Joint Comprehensive Plan of Actions (JCPOA). Unsatisfied with the terms of the agreement in the JCPOA, the Trump administration decided to unilaterally withdraw from the deal in May 2018 and immediately employ coercive diplomacy against Iran with the objective of making a new and more comprehensive deal outside JCPOA. The use of coercive diplomacy by the U.S. was implemented through a maximum pressure campaign that relied both on threats and use of harsh sanctions that are integrated into two different strategy of coercive diplomacy, namely ultimatum in 2018 and gradual turning of the screw in 2019. Using the effectiveness theory of coercive diplomacy and causal-process tracing method, this study found that U.S. failure to achieve its policy objective is due to the non-fulfillment of effectiveness variables of the theory such as the legitimacy of the objective, the reasonability and consistency of the demand, the credibility of the threats, incentives, and asymmetry of motivation.
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2020
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Rizky Aulia Pangestika
Abstrak :
Kajian ini menganalisis faktor-faktor yang mendorong Korea Utara menangguhkan uji coba persenjataan mereka selama tahun 2018. Pada tahun 2011 hingga 2017 adanya eskalasi uji coba persenjataan yang dilakukan oleh Korea Utara. Hal tersebut kemudian menimbulkan instabilitas kawasan Semenanjung Korea dan potensi ancaman bagi Amerika Serikat. Amerika Serikat sebagai negara yang terus memantau situasi kawasan Semananjung Korea khususnya sikap provokasi Korea Utara berupaya menerapkan diplomasi koersif melalui kebijakan ‘maximum pressure and engagement’ untuk menangani situasi tersebut. Dengan menggunakan teori efektivitas diplomasi koersif (ideal policy) dan metode penelitian analisis deskriptif, kajian ini menemukan bahwa penangguhan uji coba persenjataan oleh Korea Utara didorong oleh beberapa faktor yaitu ancaman (a threat of force), tenggat waktu (deadline), jaminan (assurance) dan imbalan (offer of carrots).
......This study analyzes the factors that prompted North Korea to suspend their weapons tests during 2018. From 2011 to 2017 there was an escalation of weapons tests carried out by North Korea. This then causes instability in the Korean Peninsula region and a potential threat to the United States. The United States as a country that continues to monitor the situation in the Korean Peninsula region, especially North Korea's provocation, seeks to implement coercive diplomacy through the policy of 'maximum pressure and engagement' to deal with the situation. Using the theory of the effectiveness of coercive diplomacy (ideal policy) and descriptive analysis research methods, this study found that the suspension of weapons testing by North Korea was driven by several factors, a threat of force, deadlines, assurance and offer of carrots.
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Nida Nidyarti Rubini, examiner
Abstrak :
Melalui proses intersubjektif, speech-act (tindak tutur) membentuk suatu isu menjadi isu keamanan (sekuritisasi) sehingga menuntut dikeluarkannya kebijakan khusus tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis terhadap bagaimana speech-act pemimpin suatu negara melakukan sekuritisasi terhadap suatu isu sehingga menghasilkan kebijakan keamanan yang luar biasa atau berbeda. Donald Trump, Presiden Amerika Serikat ke-45, menjadikan isu nuklir Korea Utara sebagai salah satu fokus kebijakan luar negerinya pada tahun 2017. Trump mengekspresikan permusuhan kepada Korea Utara sejalan dengan pemberlakuan strategi maximum pressure, yang merupakan sanksi terberat yang pernah diberlakukan Amerika Serikat kepada Korea Utara. Studi ini menggunakan metode analisis konten kualitatif dan perangkat lunak MAXQDA untuk menemukan tema dasar speech-act Trump mengenai nuklir Korea Utara pada tahun 2017. Tema dasar yang ditemukan kemudian dianalisis dengan melihat kongruensi tiga asumsi yang mendukung keberhasilan speech-act Trump dan melegitimasi kebijakan keamanan Amerika Serikat mengenai isu nuklir Korea Utara berupa strategi maximum pressure
......Through the intersubjective process, speech-act forms an issue into a security issue (securitization) which demands the issuance of certain special policies. This study aims to analyze how the speech-act of a country leader securitize an issue so as to set extraordinary or distinct security foreign policies. Donald Trump, the 45th President of the United States of America, made the North Korean nuclear issue one of his foreign policy focuses in 2017. Trump expressed hostility toward North Korea in line with the implementation of maximum pressure strategy, the toughest sanctions the United States has ever imposed to North Korea. This study utilizes a qualitative content analysis method and MAXQDA software to find the underlying theme of Trump’s speech-act on North Korea nuclear in 2017. The underlying theme is analyzed by looking at the congruence of three assumptions that support the success of Trump’s speech act and legitimize United States’ security policy towards North Korean nuclear issue in form of maximum pressure strategy.
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2021
TA-pdf
UI - Tugas Akhir Universitas Indonesia Library
