Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Dalam rangka mendukung pembangunan wilayah perkotaan yang berkelanjutan, dibutuhkan upaya perencanaan tata ruang kota yang terpadu, manusiawi dan berwawasan lingkungan. Pada kegiatan pembanguuan perkotaan hendaknya dapat menyerasikan berbagai kegiatan pembangunan serta kegiatan pendukung lainnya terhadap aspek tata ruang kota berupa ruang terbuka hijau. Oleh karena itu, kebutuhan kawasan ruang terbuka hijau di kawasan-kawasan perkotaan semakin diperlukan dalam rangka mewujudkan tata ruang kawasan perkotaao yang memperbatikan fungsi lingkungan, keasrian serta daya dukung kawasan perkotaan bagi aktivitas, keeehatan dan kualitas kehidupan masyarakat perkotaan.

Pada saat menyusun rencana dan program pembangunan kota, kesadaran masyarakat perlu digugah dan prakarea serta peransertanya perlu didorong dan dikembangkaa Penataan ruang diselenggarakan oleh instansi pemerintah dengan melibatkan masyarakat Peraturan Pemerintah RI No.69 tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, Serta Bentuk dan Tata Cara Peranserta

Masyarakat Dalam Penalaan Ruang manjadi acuan Femerintah Daerah untuk meningkatkan peranserta masyarakat dalam penataan ruang.

Pada penyelenggaraan penataan ruang, pelaksanaan hak dan kewajiban serta peranserta masyarakat sangat diperlukan untuk memperbalki mutu perencanaan, membantu terwujudnya pemanfaatan ruang sesual dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan sertamenaati keputusan dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang.

Sebagai batasan, dalam penelitian ini yang dimaksud dengan ruang terbuka hijau adalah ruang terbuka hijau pertamanan di empat kecamatan Kawasan Jakarta Pusat Adapun bentuk ruang terbuka hijau tersebut adalah berupa Taman, Jalur Hijau Jalan dan Jalur Hijau Kota. Penilaian kualitas fisik ditinjau dari fimgsi-fimgsinya yaitu Fungsi Sosial, Fungsi Ekologis, dan Fungsi Estetis.

Adapun tujuan penulisan tesis ini adalah: (1) mengetahui kuaJHas fisik mang terbuka hijau, (2) mengetahui persepsi dan respon masyarakat terhadap keberadaan ruang terbuka hijau di lingkungannya, (3) mengetahui tingkat peranserta masyarakat dalam penataan ruang terbuka hijau, (4) mengetahui besar pengaruh antara tingkat kesejahteraan, lama bermukim dan tingkat pendidikan terhadap tingkat peranserta masyarakat, (5) mengetahui hubungan antara kualitas fisik ruang terbuka hijau dengan tingkat peranserta masyarakamya

Sedangkan hipotesis yang hendak dibuktikan ialah: (1) kualitas fisik ruang terbuka hijau ditentukan oleh peranserta masyarakat, (2) semakin tinggi tingkat peranserta masyarakat dalam penataan ruang terbuka hijau, semakin balk kualitas fisik ruang terbuka hijau.

Lokasi penelitian ini adalah empat kecamatan di Kawasan Jakarta Pusat yaitu Kecamatan Tanah Abang, Kecamatan Menteng, Kecamatan Gainbtr dan Kecamatan Johar Baru. Pemilihan sampel dilakukan dengan metode purposive storing dan pembobotan untuk masing-masing bentuk dan fungai dari niang terbuka hijau tersebut. Sedangkan sampel responden untuk mengetahui tingkat peranserta masyarakat dilakukan dengan metode stratified random sampling pada tingkat RW, RT, dan KK. Responden yang merupakan kepala keluarga dipilih pada setiap RT sampel. Dari total 1550 KK diambil 10% nya yang ditetapkan berdasarkan quota sampling, karena perbedaan jumlah KK tiap RT adalah kecil. Sehingga total jumlah responden adalah 160 responden.

Penelitian ini merupakan penelitian survei dengan desain ex post facto. Jenis dan instrumen yang digunakan untuk pengumpulan data dalatn penelitian ini adalah pengumpulan data primer berupa hasil pengamatan, wawancara, dan kuesioner, serta data sekunder.

Pengukuran variabei dalam penelitian ini dilakukan dengan pengamatan dan studi hubungan kondisi variabel lingkungan fisik dan kondisi variabel lingkungan sosial berupa peranserta masyarakat, serta studi komparasi hasii penilaian kualitas fisik tersebut pada masing-masing kecamatan. Sedangkan data kuesioner yang diberikan kepada responden, datanya diuji secara statistik inferensial dengan chi-square.

Dari hasil ana!isis,ternyatakualitas fisik ruang terbuka hijau di Kecamatan Tanah Abang termasuk kategori buruk (101,7), di Kecamatan Meateng tennasuk kategori sedang (165), Kecamatan Gambir termasuk kategori sedang (155) dan di Kecamatan Johar Baru termasuk kategori buruk sekali (47,5). Sedangkan persepsi dan respon masyarakat pada umumnya adalah baik. Masyarakat mengetahui dengan baik fungsi dan manfaat ruang terbuka hijau dan sangat mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas ruang terbuka hijau. Dalam mendukung upaya pembangunan ruang terbuka hijau tersebut hampir 90% masyarakat bersedia berperanserta secara aktif dalam berbagai bentuk kegiatan. Adapun persepsi dan respon masyarakat yang mengetahui bahwa ruang terbuka hijau berguna dan oerlu dibaneun adalah 96.6%: setuiu melakukan ken a batdi adalah hijau dibongkar adalah 98,1% dan bentuk bantuan yang ingin diberikan dalam pengembangan ruang terbuka hijau umumnya adalah bentuk sumbangan tenaga (79,4%).

Tingkat peranserta masyarakat dalam pengembangan niang terbuka hijau di empat kecamatan cenderung tinggi. Pada Kecamatan Tanah Abang tingkat peranserta masyarakat pada tahap perencanaan dan pengendatian pemanfaatan cenderung tinggi (65,8% dan 67,5%) sedangkan pada tahap pemanfaatan cenderung sedang (50,0%). Di Kecamatan Menteng tingkat peranserta masyarakat pada tahap perencanaan dan pengendalian pemanfaatan cenderung tinggi (43,6% dan 41,7%), sedangkan pada tahap pemanfaatan cenderung sedang (46,9%). Pada Kecamatan Gambir tingkat peranserta masyarakat pada tahap perencanan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan cenderung tinggi (54,3%, 45,0%, dan 75,0%). Dan di Tingkat peranserta masyarakat pada tahap perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan di Kecamatan Johar Barn cenderung tinggi (61,1%, 50,0%, dan 43,2%).

Dilihat dari hasil ana]isis kualitas fisik dan tingkat peranserta masyarakat, ternyata kualitas fiaik niang terbuka hijau di empat kecamatan tersebut tidak ditentukan oleh tingginya tingkat peranserta masyarakat tetapi juga faktor lain seperti ketersediaan lahan untuk pengembangan niang terbuka hijau seita program pemerintah untuk pengembangan niang terbuka hijau.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 1. Kualitas fisik ruang terbuka hijau di Kecamatan Tanah Abang termasuk kategori buruk, Kecamatan Menteng dan Gambir termasuk kategori sedang dan Kecamatan Johar Baru termasuk kategori buruk sekali. 2. Persepsi dan respon masyarakat tentang pengembangan ruang terbuka hijau di lingkungannyabaik. Masyarakat mengetahui fiingsi dan manfaat ruang terbuka hijau dan mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas ruang terbuka hiiau di linckuncannva.

hijau dibongkar adalah 98,1% dan bentuk bantuan yang ingin diberikan dalam peogembangan ruang terbuka hijaii umumnya adalah bentuk sumbangan tenaga (79,4%).

Tingkat peranserta masyarakat dalam pengembangan ruang terbuka hijau di empat kecamatan cenderung tinggi. Pada Kecamatan Tanah Abang tingkat peranserta masyarakat pada tahap perencanaan dan pengendallan pemanfaatan cenderung tinggi (65,8% dan 67,5%) sedangkan pada tahap pemanfaatan cenderung sedang (50,0%). Di Kecamatan Menteng tingkat peranserta masyarakat pada tahap perencanaan dan pengendalian pemanfaatan cenderung tinggi (43,6% dan 41,7%), sedangkan pada tahap pemanfaatan cenderung sedang (46,9%). Pada Kecamatan Gambir tingkat peranserta masyarakat pada tahap perencanan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan cenderung tinggi (54,3%, 45,0%, dan 75,0%). Dan di Tingkat peranserta masyarakat pada tahap perencanaan, pemanfaatan dan pengendatian pemanfaalan di Kecamatan Johar Baru cenderung tinggi (61,1%, 50,0%, dan 43,2%).

Dilihat dari hasil analisis kualitas fisik dan tingkat peranserta masyarakat, ternyata kualitas fisik ruang terbuka hijau di empat kecamatan tersebut ttdak ditentukan oleh tingginya tingkat peranserta masyarakat tetapi juga fektor lain seperti ketersediaan lahan untuk pengembangan ruang terbuka hijau serta program pemerintah untuk pengembangan ruang terbuka hijau.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 1. Kualitas fisik ruang terbuka hijau di Kecamatan Tanah Abang termasuk kategori buruk, Kecamatan Menteng dan Gambir termasuk kategori sedang dan Kecamatan Johar Baru termasuk kategori buruk sekali. 2. Persepsi dan respon masyarakat tentang pengembangan ruang terbuka hijau di lingkungannyabaik. Masyarakat mengetahui iungsi dan manfaat ruang terbuka hijau dan mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas ruang 3. Tingkat kesejahteraan, lama berraukim dan tingkat pendidikan masyarakal; tidak berpengaruh nyala pada tahap perencanaan dan tahap pengendalian pemanfaatan. Semakin tinggi tingkat kesejahteraan, semakin lama bermukim seseorang dan semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang tidak menyebabkan semakin tingginya tingkat peranserta. Tetapi lama bermukim berpengaruh nyata terhadap tingkat peranserta masyarakat dalam tahap pemanfaatan. 4. Kualitas fisik ruang terbuka faijau tidak hanya ditentukan oleh tingkat peranserta masyarakat. Semakin tinggi tingkat peranserta masyarakat dalam penataan ruang terbuka hijau tidak secara langsung menyebabkan semakin baiknya kualitas fisik ruang terbuka hijau.. 5. Kualitas ruang terbuka hijau ternyata juga ditentukan oleh: a) ketersediaan ruang terbuka hijau, b) distribusi/penyebarsn ruang terbuka hijau di Itngkungan permukiman penduduk, c) ada/tidaknya program pemerintah dalam pengembangan ruang terbuka hijau.

Dengan demikian berdasarkan penelitian ini disarankan hal-hal sebagai bertkut: 1. Pemda setempat perlu meningkatkan kualitas ruang terbuka hijau di Kecamatan Tanah Abang dan Kecamatan Johar Baru dengan meningkatkan program pemerintah dan penyediaan lahan bagi pengembaogan ruang terbuka hijau. Salah satu cara penambahan luas ruang terbuka adalah dengan merencanakan efislensi penggunaan lahan permukiman dengan model permukiman vertikal (rumah susun). 2. Felaksanaan program pemerintah dalam penataan ruang terbuka hijau harus diiaksanakan secara konsekuen dan tidak berubah-ubah akibat tuntutan tahan perkotaan yang lebih bernilai ekonomis. 3. Ruang terbuka (hijau) harus merupakan unsur pembentuk kota yang sejajar dengan unsur-unsur lainnya seperti marga, wisma, suka dan Jain-lain. 4. Kuantitas dan kualitas fisik ruang terbuka hijau hendaknya menjadi faktor penilaian keberhasitan pembangunan suatu wilayah di DKI Jakarta

Abstrak :
Banyaknya fenomena kecemasan dalam masyarakat yang diakibatkan karena isu rnenyebabkan topik mengenai persepsi terhadap isu dan tingkat kecemasan dijadikan pokok permasalahan. Menurut Rosnow & Pine (dalam Berkowitz, 1980), isu yang timbul pada saat adanya bencana, dapat menimbulkan ketakutan dan kecemasan serta biasanya yang diceritakan adalah hal-hal buruk yang akan terjadi. Akibatnya, orang yang mempersepsi isu secara berbeda (sebagai fakta, antara fakta dan bukan fakta dan bukan sebagai fakta) memiliki tingkat kecemasan yang berbeda. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui jenis informasi yang dianggap berpotensi menimbulkan bahaya, untuk mengetahui bagaimana hubungan antara persepsi terhadap isu dengan tingkat kecemasan, mendapatkan gambaran mengenai persepsi masyarakat terhadap isu dan tingkat kecemasan antara kelompok pribumi dan keturunan Cina.

Melalui metode accidental sampling, subyek sebanyak 100 orang (59 orang masyarakat pribumi dan 41 orang masyarakat keturunan Cina) dengan usia subyek berkisar antara 26-60 tahun dilibatkan sebagai sampel penelitian. Data mengenai informasi yang dianggap berpotensi menimbulkan bahaya, persepsi terhadap isu dan tingkat kecemasan diperoleh melalui skor yang diuji dengan kuesioner. Untuk mengetahui informasi yang dianggap berpotensi menimbulkan bahaya, dengan menggunakan median, untuk mengetahui hubungan antar variabel dilakukan pengujian dengan korelasi Pearson Product Moment dan untuk mengetahui perbedaan antar kelompok dilakukan perhitungan dengan menggunakan Factorial Design. Analisa terhadap data pendukung lainnya dilakukan dengan presentase.

Hasil utama penelitian ini menunjukkan adanya korelasi yang positif antara persepsi terhadap isu (sebagai fakta, antara fakta dan bukan fakta dan bukan sebagai fakta) dengan tingkat kecemasan masyarakat Jakarta. Kedua, ternyata ada perbedaan tingkat kecemasan antara masyarakat yang mempersepsi isu sebagai fakta, antara fakta dan bukan fakta dan bukan sebagai fakta. Ketiga, tidak ada perbedaan tingkat kecemasan yang signifikan antara kelompok masyarakat pribumi dan keturunan Cina. Keempat, tidak ada perbedaan tingkat kecemasan yang signifikan antara kelompok masyarakat pribumi dan keturunan Cina yang mempersepsi isu secara berbeda. Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa informasi yang dianggap paling berpotensi menimbulkan bahaya adalah informasi yang berkaitan dengan masalah SARA.

Penelitian ini menunjukkan adanya kesesuaian antara teori dan Rosnow dan juga fenomena yang ada dalam masyarakat. Hal yang menarik di sini adalah tidak adanya perbedaan tingkat kecemasan yang signifikan antara kelompok masyarakat pribumi dan keturunan Cina. Ada beberapa hal yang menjadi penyebab antara lain jumlah subyek yang tidak sama untuk masing-masing kelompok dan situasi yang sudah lebih baik. Oleh karena itu disarankan untuk penelitian selanjutnya diusahakan untuk mendapatkan jumlah subyek penelitian yang sama untuk masing-masing kelompok dan penelitian hendaknya dilakukan pada saat ada ada kejadian menakutkan atau perubahan suhu politik. Sehingga hasil penelitian yang dilakukan pada saat yang berbeda dapat dibandingkan.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang birokrasi pemerintahan yang paling bawah dalam struktur pemerintahan daerah yaitu jabatan bek khususnya bek betawi dan melihat adanya kesinambungan antarajabatan bek pada masa kolanial dengan lurah pada masa republik dengan harapan bagaimana perkembangan kedudukan dan peran bek dalam birokrasi pemerintahan dan masyarakat. Penelitian mengenai masyarakat betawi sudah cukup banyak ahli yang membahas tentang masyarakat ini. Namun selama ini masih sedikit tulisan yang khusus membahas tentang jabatan bek. Begitu pula telah banyak ahli sejarah yang menulis tentang birokrasi, namun selama ini belum banyak yang membahas secara mendalam tentang jabatan wijkmeester. Wijkmeester dibentuk oleh VOC pada tahun 1655 yang bertugas mengepalai wijk yang terdiri dari beberapa buah kampung. Kedudukan wijkrneester dalam birokrasi pemerintahan menduduki posisi paling bawah yang langsung berhubungan dengan masyarakat Meskipun menempati posisi paling bawah jabatan wijkmeester mempunyai peran penting yaitu sebagai perantara yang menjembatani antara pemerintah dengan masyarakat. Seluruh kebijakan pemerintah harus diterjemahkan oleh pejabat ini agar dapat diterima dengan baik oleh masyarakat di wilayahnya. Dalam hal wewenang wijkmeester bisa dikatakan tidak berhak memutuskan suatu kebijakan dari persoalan yang ada di masyarakatnya, seluruh persoalan harus dilaporkan pada pejabat yang berada diatasnya yaitu ajudan dan komandan. Mereka itulah yang berhak memutuskan segala sesuatunya, dan keputusan itu harus dijalankan oleh wijkmeesternya. Tugas dan kewajiban wijkmeesrer yang harus dijatankan adalah (1) memungut pajak (2) memelihara keamanan dan ketertiban kampung seperti ronda malam, memberantas perjudian, pengaturan tempat berdagang. (3) Menjaga kenyamanan dan kebersihan kampung seperti menjaga penerangan, menjaga kebersihan got dan lain-lain. (4) pembuatan Surat keterangan seperti surat jalan, surat izin menikah, surat kematian, dan lain-lain. (5) pencatatan penduduk. Wijkmeester tidak mendapatkan gaji namun mendapatkan 8 % dari uang pajak yang ditarik dari penduduk. Meskipun tidak mendapatkan gaji, jabatan ini cukup diminati oleh masyarakat terbukti dari banyaknya surat lamaran yang diajukan kepada pemerintah, serta persaingan yang terjadi dari penduduk untuk mendapatkan jabatan itu.

Abstrak :
ABSTRAK
Pesan komunikasi pemerintah untuk pengembangan destinasi wisata halal di beberapa kota di Indonesia mengalami penolakan, karena dianggap tidak sesuai dengan kebiasaan masyarakat lokal. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sektor pariwisata menjadi salah satu sektor unggulan, tetapi masyarakat memiliki penilaiannya tersendiri terhadap pariwisata di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui identifikasi penilaian sosial pesan komunikasi wisata halal dari pemerintah ke masyarakat Jakarta dan Makassar. Dua daerah tersebut dipilih dengan mengingat Jakarta dan Makassar memiliki penduduk dengan penganut agama paling beragam diantara daerah lainnya. Sayangnya, kasus intoleransi agama dan kebiasaan masyarakat mengkonsumsi alkohol masih tinggi. Penilaian masyarakat menjadi penting agar program pemerintah dapat berjalan dengan lancar. Penelitian ini menggunakan Social Judgment Theory dengan lebih mendalami aspek-aspek dalam teori tersebut, seperti reference points, latitude, dan ego-involvement dalam menilai isu sosial. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan strategi single case study, serta wawancara mendalam, observasi, dan dokumen pendukung sebagai metode pengumpulan data penelitian. Informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah masyarakat Jakarta dan Makassar sebagai bentuk kelompok sosial yang menetap di Jakarta ataupun Makassar. Secara umum, penelitian ini menujukkan bahwa ada kecenderungan rentang penerimaan yang luas dan sikap yang positif dalam menilai pesan wisata halal di Jakarta dan Makassar. Meskipun begitu, masyarakat sendiri belum mengetahui dengan jelas definisi, konsep, serta bagaimana pengaplikasian wisata halal yang sesuai dengan aturan pemerintah. Hasil wawancara juga menunjukkan rentang penolakan dengan adanya resistensi terhadap wisata halal dari pelaku pariwisata.

---

ABSTRACT
The government's communication message for the development of halal tourist destinations in several cities in Indonesia was rejected because it is considered not following the habits of the local community. It shows that although the tourism industry is one of the leading sectors, society has its assessment of tourism in Indonesia. This study aims to determine the identification of social judgment of halal travel communication messages from the government to the people of Jakarta and Makassar. Those two regions got chosen with reason in mind that Jakarta and Makassar have the most diverse religious population among other provinces. Unfortunately, cases of intolerance and the habit of consuming alcohol are quite high. Community judgment of social problems is necessary for the government to run their programs smoothly. This study uses the Social Judgment Theory to explore aspects of the theory further, such as reference points, latitude, and ego-involvement in assessing social issues. This research method uses qualitative methods, with a single-case study's strategy, including in-depth interviews, observations, and supporting documents as a method of collecting research data. The informants chosen in this study were the people of Jakarta and Makassar as a form of a social group that settled in Jakarta or Makassar. In general, this study shows that there is a tendency for a wide range of acceptance and a positive attitude in assessing halal tourism messages in Jakarta and Makassar. Even so, the people themselves do not yet know the definitions, concepts, and how to apply halal tourism per government regulations. The interview results also show the range of rejection with the resistance to halal tourism from small tourism actors.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi yang berjudul TINDAKAN MONETER II 13 DESEMBER 1965 DAN PENGARUHNYA BAGI MASYARAKAT JAKARTA 1963-1966 ini, membahas keadaan di Indonesia, khususnya Jakarta antara tahun 1963 - 1966 terutama bidang ekonomi yang berhubungan dengan Tindakan Moneter II 13 Desembar 1965. Dalam pembahasan skripsi ini diawali dengan keadaan perekonomian Indonesia pada awal tahun 1060-an, pada saat itu perekonomian Indonesian dikalahkan oleh kepentingan-kepentingan politik. Kondisi ini menyebabkan keadaan perekonomian dan sektor-sektor industri memburuk dan tidak berjalan dengan baik. Gambaran mengenai politik yang menjadi panglima pada periode tersebut, sehingga politik menjadi yang nomor satu dan mengalahkan kepentingan-kepentingan negara lainnya, menjadi salah satu perhatian dalam skripsi ini. Selain itu skripsi ini juga akan membahas mengenai bagaimana kondisi politik negara saat itu dapat mempengaruhi perekonomian dan sektor-sektor industri. Selanjutnya dibahas mengenai usaha-usaha yang dilakukan pemerintahan Presiden Sukarno untuk memperbaiki keadaan perekonomian negara, tanpa memprioritaskan bidang ekonomi itu sendiri. Usaha yang diakukan pemerintah tersebut, antara lain dengan mengeluarkan DEKLARASI EKONOMI pada tahun 1963, yang kemudian menjadi dasar pembangunan perekonomian jangka pandek. Keadaan masyarakat Jakata pada periode 1963 - 1966 yang kehidupan sehari_-harinya tidak dapat berjalan dengan baik, menjadi semakin sulit karena barang-barang kebutuhan semakin langka dan harganya tinggi. Setelah pemerintah mengeluarkan Deklarasi Ekonomi diharapkan keadaan perekonomian dapat diperbaiki, namun pada kenyataannya Deklarasi ini tidak dapat memperbaiki perekonomian negara, dan dilain pihak jumlah peredaran uang di masyarakat dan tingkat inflasi terus meningkat. Keadaan ini kemudian membuat pemerintah memutuskan untuk melaksanakan Tindakan Moneter II pada 13 Desembar 1965, yang tujuannya untuk menurunkan jumlah peredaran uang dan menekan tingkat inflasi, serta kemudian menggerakkan kembali roda perekonomian yang macet. Ketidak seriusan pemerintah dalam rnemperbaiki keadaan perekonomian negara, termasuk dalam menjalankan Tindakan Moneter II, ditambah dengan adanya peristiwa 6 30S/Pa, justru membuat kehidupan sehari-hari masyarakat semakin buruk dan sulit untuk memenuhi kebutuhannya. Keputusan pemerintah untuk menaikkan harga barang-barang terutama BBM pada bulan Januari 1966, menyebabkan peredaran uang di masyarakat meningkat lagi dan tujuan dari Tindakan Moneter II itu tidak tercapai. Dengan tingkat harga yang tinggi, semetara uang yang dimiliki masyarakat nilainya diturunkan, timbul kecemasan dalam masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dengan dikeluarkannya Tindakan Monster II ini, selama beberapa hari kehidupan masyarakat diliputi keragu-raguan, terhadap perkembangan yang akan terjadi. Sebagian dari anggota masyarakat memutuskan untuk menghentikan aktivitas sehari-harinya sambil menunggu situasi menjadi lebih baik dan pasti. Keadaan ekonomi yang buruk ditambah dengan suhu politik yang tinggi, pada akhirnya membuat masyarakat turun kejalan dan menuntut perbaikkan perekonomian serta penyelesaian masalah G 30 S/PKI. Aksi-aksi demonstrasi yang dilakukan ini, melahirkan suatu kekuatan politik Baru dari kalangan mahasiswa yaitu KAMI yang dengan jelas mengajukan tuntutan kepada pemerintah untuk mengadakan perbaikan keadaan negaran melalui TRITURA. Perbaikan perekonomian negara mulai dilaksanakan setelah Jenderal Soeharto mulai banyak bereperan dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan yaitu setelah dikeluarkannya SUPERSEMAR. Pemerintahan di bawah Jenderal Soeharto. ini mengadakan perbaikkan perekonomian dengan memberikan prioritas utama pada stabilitas moneter dan pengendalian tingkat inflasi. Dengan perhatian yang besar terhadap perbaikkan perekonomian tanpa mendahulukan kepentingan-kepentingan lainnya, maka keadaan perekonomian negara sedikit demi sedikit membaik, demikian juga dengan kehidupan sosial masyarakat yang semakin membaik pula.

---