Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1993 mengisyaratkan bahwa Pembangunan Nasional dilaksanakan bersama oleh masyarakat dan Pemerintah. Masyarakat diharapkan dapat berperan sebagai mitra Pemerintah, bahkan menjadi pelaku utama pembangunan.Pada umumnya, masyarakat pedesaan relatif lebih mudah untuk diajak berpartisipasi dalam pembangunan dibandingkan dengan masyarakat perkotaan. Masyarakat kota bersifat heterogen, individualis dan hubungan antara sesamanya kurang terjalin secara akrab. Keadaan itu antara lain disebabkan tantangan kehidupan kota yang keras. Hampir tak ada kesempatan yang luang bagi orang kota, penuh dengan kesibukan dan selalu kelihatan seperti kekurangan waktu. Sehingga, untuk mengajak masyarakat kota bermusyawarah, bergotong-royong, kerja bakti, ronda malam dan lain sebagainya, tidaklah mudah. Disamping itu, masih banyak faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan.Oleh karena itu, tujuan utama dari penelitian ini ialah untuk mengetahui seberapa jauh partisipasi masyarakat dalam Program Pembangunan Prasarana Kota Terpadu (P3KT) dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan perkotaan.Dalam negara berkembang, posisi pemerintah sangat dominan dalam pelaksanaan pembangunan. Agar masyarakat dapat berperan serta dalam pembangunan, Pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, merencanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan menciptakan suasana yang kondusif. Untuk dapat memberikan masukan dan langkah kebijaksanaan yang perlu ditempuh, penulis melakukan penelitian terhadap pelaksanaan P3KT di Kabupaten Bekasi.Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Analisis dilakukan dalam bentuk kualitatif. Namun demikian, akan dikemukakan data kuantitatif dalam bentuk tabel sebagai hasil pengolahan data yang berasal dari teknik kuesioner.Hasil temuan di lapangan menunjukan bahwa pelaksanaan P3KT pada umumnya dapat dikatakan berjalan lancar. Target fisik dan target fungsional dapat dicapai dan masyarakat telah menikmati hasil-hasil pembangunan tersebut. Sayangnya, partisipasi masyarakat masih rendah, sungguhpun kondisi maupun potensi masyarakat memungkinkan untuk turut berpartisipasi. Oleh karena itu, perlu diambil langkah kebijaksanaan dengan mengemukakan pertimbangan dan saran antara lain dengan memberikan peluang dan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berpartisipasi melalui berbagai kebijaksanaan."

"ABSTRAKMartin (1990: 165-166) mengatakan, masyarakat feodal adalah masyarakat yang militeristik yang hidup "diatas" tanah terpecah belah. Hal ini terjadi karena lahirnya banyak penguasa feodal yang memberikan perlindungan atas faktor produksi terutama tanah kepada para petani. Inti sistem feodal adalah muatan dua hubungan pribadi yaitu antara raja dengan tuan-tuan tanah dan antara tuan-tuan tanah dengan para petani. Sehingga dapat dikatakan, ciri utama sistem feodal adalah adanya penyerahan diri seseorang ketangan orang lain sekedar untuk memperoleh perlindungan dan pemeliharaan. Hubungan tersebut berupa hubungan tuan dengan petani sebagai hamba. Bentuk ikatan-ikatan dari rangkaian sistem feodal ini bersifat pribadi, khas dan tersebar. Sehingga ada perbedaan sistem feudal diberbagai negara. Selanjutnya, Maquet dalam Balandier (1986:124-125) mengatakan, feodalitas bukanlah sebuah cara produksi, tetapi adalah sebuah rezim politik, suatu cara untuk mendefenisikan peran mereka yang memerintah dan yang diperintah. Janji ikatan spesifiknya berupa ikatan antar personal. Selanjutnya dijelaskan, bahwa pranata feudal itu disusun antara dua orang yang tidak setara, dalam suatu hubungan politik, atas landasan berlindung di satu pihak, serta kesetiaan dan pelayanan di pihak lain. Hubungan tersebut mengkaitkan sang dipertuan dengan vasal dengan pola klien (dari tingkat yang rendah ke tingkat yang lebih tinggi dalam stratifikasi tersebut). Dalam penelitian sosial, Martin (1990:7) mengatakan bahwa sejumlah kebutuhan atau keperluan atau prasarat harus dipenuhi kalau suatu sistem sosial ingin tetap hidup. Dalam kajiannya mengenai sosiologi kekuasaan, Martin menjelaskan suatu teori sistem fungsional sebagai berikut: bahwa untuk menjelaskan suatu sistem harus menjelaskan hubungan kesaling tergantungan antara subsistem. Dia mengkategorikan atas empat subsistem untuk memenuhi kebutuhan suatu sistem sosial, yaitu: Perekonomian untuk menjembatani kebutuhan penyesuaian, yakni untuk memenuhi sumber-sumber yang diperlukan lingkungan sistem, kemudian subsistem politik yang berfungsi sebagai sarana pencapaian tujuan, dan sosialisasi (melalui keluarga dan sistem pendidikan) yang berfungsi sebagai sarana pemeliharaan pola-pola, serta kebudayaan (termasuk agama) yang berfungsi sebagai sarana integrasi, baca Martin (1990:7). Selanjutnya dikatakan, setiap subsistem masih terbagi lagi atas subsistem yang lebih kecil dan begitu seterusnya. Relevansi penggunaan teori fungsional ini, oleh Johnson (1986:100) mengatakan, bahwa secara praktis setiap pola perilaku yang sesuai atau menyimpang, setiap kebiasaan atau norma, setiap keputusan kebijaksanaan yang besar, setiap nilai budaya, dapat dianalisa dengan istilah-istilah atau kerangka fungsional. Dalam tesis ini ditekankan melihat hubungan antara moralitas dan kekuasan dalam suatu sistem sosial. Singkatnya mencoba melihat bagaimana hubungan fungsional antara kedua subsitem ini sehingga suatu sistem sosial dalam pola feodal bisa hidup. "

"As a discourse, the existence of civil society can be traced ever since four centuries ago, and it is still under process up to this day. In recent perspective, civil society is idealised as a precondition for the establishment of democracy and equal distribution of developmental benefits. It is clear that civil society is no panacea. Civil society has its own roles, primarily in initiating processes of catalyst of dialogue, balancing interest, picking up signals, and initiating collective action. These four roles can support the process of democratization and moving towards a better development; and therefore the empowerment of civil society is seen as a strategic action."

"ABSTRAKPeran serta Perusahaan Swasta Dalam Pengembangan Masyarakat Desa di dalam tesis ini, merupakan suatu studi kasus Pengembangan Masyarakat Desa yang diterapkan oleh ARCO Indonesia di desa Pagerungan Besar.Dimana ARCO sebagai suatu perusahaan swasta yang bergerak dibidang pencaharian rainyak dan gas, ikut berusaha mengembangkan masyarakat yang sebagian besar bermata pencarian sebagai nelayan.Penelitian peran serta perusahaan swasta dalam hal ini ARCO Indonesia, diteliti dari segala macam aspek yang ada, begitu juga dengan pengembangan masyarakat desa Pagerungan Besar.Penelitian yang dilakukan ini bersifat eksploratif, yakni menganalisa data-data yang memperlihatkan peran serta dan pengembangan masyarakat yang ada, dan melihat juga hubungan variabel - variabel, antara peran serta ARCO Indonesia dengan pengembangan masyarakat dari sudut pandang pendidikan, agama, kesehatan dan ekonomi.Penelitian peran serta ARCO Indonesia dibatasi hanya pada sebagian kecil saja dari bantuannya baik moril maupun materiel, berupa beberapa sarana penunjang terutama dalam bidanng pendidikan, agama, kesehatan serta ekonomi.Demikian pula penelitian yang dilakukan terhadap adanya pengembangan masyarakat di desa Pagerungan Besar yang berkisar hanya di bidang-bidang tersebut di atas sehingga dapat jelas dilihat berbagai sifat, jenis dan hubungan antar bvariabel yang dapat saling membantu dalam rangka memahami berbagai gejala sosial dalam masyarakat.Dapat disimpulkan bahwa walaupun ada perbedaan yang menyolok antara kedua kelompok yang diteliti, ternyata dengan terdapatnya hubungan-hubungan variabel yang ada diantara keduanya, maka peran serta perusahaan swasta dan pengembangan masyarakat dapat mendukung program yang telah direncanakan semula sehingga lebih efektif dan efisien."