Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai aspek pertahanan dan keamanan dart kebijakan luar negeri AS terhadap Irak dengan fokus pada upaya pencegahan pengembangan Weapons of Mass Destruction atau yang dikenal dengan senjata pemusnah massal pada periode tahun 1991-2000. Pada tesis ini penulis menggunakan negara sebagai unit analisa. Adapun yang menarik bagi penulis adalah mekanisme dan kebijakan AS terhadap pengembangan WMD Irak dan tanggapan masyarakat international atas mekanisme kebijakan AS tersebut yang berupa penggunaan kekuatan militer. Secara konsisten, kebijakan AS terhadap Irak berfokus pada tiga area utama, yaitu : 1) upaya untuk menghadapi tantangan dari rezim Saddam Hussein yang menurut AS melanggar dasar HAM terhadap suku syiah dan kurdi. 2) masalah tantangan terhadap kebijakan AS pada sistem keamanan regional dan gelombang supplai minyak. 3) masalah tantangan AS pads upaya pencegahan pengembangan WMD yang dilakukan Irak. AS melihat potensi pengembangan WMD di Irak sebagai sebuah ancaman yang cukup serius. Irak dianggap AS sebagai salah satu negara yang memiliki potensi besar bagi pengembangan dan penggunaan WMD. Hal ini nampak dari kepemilikan Irak atas unsur-unsur yang berkaitan dengan pembuatan dan pengembangan WMDnya yang melebihi batas-batas yang ditentukan oleh aturan international. Dalam upaya meneegah pengembangan WMD Irak ini, AS menggunakan media antara lain : sanksi ekonomi berupa penghentian ekspor minyak Irak dan isolasi diplomatik yang sejauh ini dianggap kurang efektif, sehingga kebijakan AS pun terus berkembang sampai pada penggunaan kekuatan militer yang dilakukan secara berkala. Metode penelitian yang digunakan adalah desciptive research dengan memaparkan data-data yang ada dan menganalisa data-data tersebut melalui pendekatan kualitatif. Adapun kerangka pemikiran menggunakan pendapat antara lain dari Crabb, yang membagi kebijakan luar negeri menjadi dua elemen yaitu : tujuan nasional dan cara-cara mencapainya, teori Rosseau mengenai variabel yang mempengaruhi fondasi politik luar negeri, Kegley dan Wittkopft serta Holsti mengenai komponen kebijakan luar negeri. Ditambahkan dengan konsep Hartman dan Wendzel mengenai mengukur ancaman, Russet mengenai pengaruh belief system pada kebijakan luar negeri, serta teori propaganda yang dikemukakan oleh Qualter dan Young. Hasil dari penulisan ini adalah bahwa upaya penggunaan kekuatan militer yang dilakukan AS terhadap Irak dalam isu WMD pada tiga fase kepemimpinannya yaitu: George Bush (senior), Clinton I dan Clinton II memiliki tingkat kesuksesan sebagai berikut penyerangan yang dilakukan AS dapat dikatakan sukses hanya pada tingkatan jangka pendek, yakni penggunaan kekuatan militer tersebut mampu membuat Irak berjanji untuk mau bekerja sama dengan UNSCOM dan mematuhi resolusi yang ditetapkan oleh PBB, walaupun kemudian Irak selalu mengingkari janjinya tersebut, namun untuk jangka panjang belum bisa dikatakan sukses, melihat tujuan AS yang utama adalah menurunkan rezim Saddam Hussein karena dianggap sebagai ujung dari hapusnya potensi WMD Irak. Adapun tanggapan yang datang baik dari negara-negara besar maupun negara-negara tetangga Irak sendiri sedikit unik. Negara-negara tersebut berpedoman bahwa isu terpenting di Irak adalah bagaimana menghilangkan potensi ancaman WMD yang ada di Irak. Namun pada penggunaan kekuatan militer yang dilakukan AS secara berkala itu, membuat negara-negara tersebut merasa bahwa penggunaan kekuatan militer tersebut tidak membuahkan hasil yang sesungguhnya tetapi hanya merupakan usaha propaganda bagi pemenuhan kepentingan nasional AS sendiri, yaitu penurunan rezim Saddam Hussein dan penggunaan minyak di Irak.

Abstrak :
Serangan terorisme di Indonesia berevolusi dari penggunaan bahan peledak konvensional seperti ANFO (ammonium nitrate fuel oil) bergeser ke penggunaan bahan kimia, biologi, radioaktif dan nuklir (KBRN) yang dalam skala besar dapat diubah menjadi senjata pemusnah massal (weapon mass destruction). Data menunjukkan selama periode 2011-2019 tercatat 6 (enam) percobaan serangan teror menggunakan bahan KBRN yaitu arsenik dan racun ricin di Polsek Kemayoran (2011); Bom Nitroglyserin di Solo (2012); Bom Gas Chlorin di ITC Depok (2015); penggunaan Thorium Oksida di Bandung (2017); Bom Nitroglyserin, Bogor (2019) dan penemuan racun abrin di Cirebon (2019). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus penggunaan WMD dalam serangan terorisme di Indonesia periode 2011-2019. Konsep teori kontra terorisme, pencegahan kejahatan dan kebijakan publik digunakan untuk menjelaskan strategi pencegahan serangan teroris menggunakan WMD di Indonesia. Makalah ini mengkaji peran Kementerian/Lembaga seperti POLRI, BNPT, BAPETEN, BNPB, TNI, Kemenperin dalam memitigasi dan menanggulangi serangan terorisme yang menggunakan WMD. Dari hasil wawancara dan studi pustaka, diketahui hanya institusi POLRI, BNPT dan BAPETEN yang telah memiliki protokol penanganan serangan terorisme menggunakan WMD namun masih bersifat sektoral. Kesimpulan dari penelitian ini adalah perlunya pengintegrasian protokol penanganan serangan terorisme menggunakan WMD yang ada saat ini berdasarkan kewenangan BNPT untuk mengkoordinasikan pelaksanaan strategi penanggulangan terorisme serta dilegalkan dalam bentuk produk hukum berupa Keputusan atau Peraturan Kepala BNPT.

---

Terrorist attacks in Indonesia have evolved from the use of conventional explosives such as ANFO (ammonium nitrate fuel oil) to shift to the use of chemicals, biology, radioactivity and nuclear (KBRN) which on a large scale can be converted into weapons of mass destruction. Data shows that during the 2011-2019 period there were 6 (six) attempted terror attacks using KBRN material, namely arsenic and ricin poison in Kemayoran Sector Police (2011); Nitroglyserin Bombing in Solo (2012); Chlorin Gas Bomb at ITC Depok (2015); the use of Thorium Oxide in Bandung (2017); Nitroglyserin Bomb, Bogor (2019) and the discovery of abrin poison in Cirebon (2019). The method used in this research is a qualitative approach with a case study of the use of WMD in terrorism attacks in Indonesia in the period 2011-2019. The concept of counter terrorism theory, crime prevention and public policy is used to explain strategies to prevent terrorist attacks using WMD in Indonesia. This paper examines the role of Ministries/Institutions such as POLRI, BNPT, BAPETEN, BNPB, TNI, Ministry of Industry in mitigating and combating terrorism attacks using WMD. From the results of interviews and literature studies, it is known that only the POLRI, BNPT and BAPETEN institutions have protocols for handling terrorist attacks using WMD but are still sectoral in nature. The conclusion of this research is the necessity of integrating the handling protocol of terrorism attacks using WMD that exist today based on the authority of the BNPT to coordinate the implementation of the counterterrorism strategy and be legalized in the form of legal products namely Decree or Regulation of the Head of BNPT.

Abstrak :
Walaupun hingga hari ini bukti bahwa tuduhan Pemerintahan Amerika Serikat dibawah Presiden Geroge Walker Bush yang menuduhkan negara Irak memiliki dan mengembangkan persenjataan pemusnah massal belum terbukti, namun isu inilah yang dijadikan pemerintahan Amerika Serikat dan sekutunya untuk tetap melakukan invasi terhadap Irak sekaligus mengganti pemerintahan otoriter Saddam Husein dan membentuk pemerintahan "demokratis" AS. Berbagai kecaman dan dukungan pada awalnya mengalir dari berbagai negara ketika invasi akan digelar tidak terlepas pada rakyat AS sendiri. Inggris yang merupakan negara sekutu AS berada paling depan untuk mendukung aksi ini, sementara Perancis, Jarman dan Rusia juga sebagian besar negara Uni Eropa menginginkan diutusnya kembali tim inpeksi untuk menyelidiki tuduhan tersebut. Beberapa Tim Inpeksi telah diturunkan baik yang dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan pihak AS sendiri. Hasilnya Irak tidak terbukti sedang memiliki dan mengembangkan persenjataan pemusnah massal seperti yang dituduhkan pemerintahan AS. Berdasarkan pada teori kebijakan luar negeri yang mengatakan bahwa faktor pemimpin sangat berperan dalam pembuat kebijakan luar negeri (foreign policy decision making), maka permasalahan utama yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah faktor-faktor internal dan eksternal apa saya yang mendukung Pemerintahan AS terutama bagi George W Bush sehingga tetap memilih langkah penyelesaian dengan cara perang untuk memusnahkan persenjataan pemusnah massal Irak. Padahal hat itu jelas belum terbukti. Penelitian dalam tesis ini adalah penelitian kualitatif (Qualitative Research) dengan jenis case studies. Paradigma penelitian yang digunakan adalah kontruktivisme, sementara data-data yang ambit adalah data-data primer dan sekunder yang diperoleh dari domukentasi. Penelitian ini dianalisa dengan menggunakan metode hermeneutic interpretative. Sementara tingkat analisa yang dilakukan yaitu analisa reduksionis dan korela sionis. Dari berbagai data yang dimunculkan, terdapat beberapa faktor yang mendorong pemerintahan AS dibawah George W Bush dalam menginvasi Irak. Diantaranya, perrama, sejarah masa lalu pemerintah AS pada masa George Bush (Bush Senior) belum berhasil menjatuhkan pemerintahan Saddam Husein sehingga George W Bush (Bush Junior) berupaya mewujudkan impian ayahnya itu. Kedua, secara geopolitik Presiden Saddam Husein diyakini masih menjadi ancaman serius bagi hegemoni AS di Timur Tengah khususnya bagi Negara Israel. Pengalaman Perang Teluk memberikan pelajaran berharga bagi mereka. Ketiga, Secara ekonomi, Irak diyakini memiliki cadangan minyak terbesar kedua setelah Arab Saudi, hat ini menjadi daya tarik tersendiri untuk menguasai Irak. Keempat, Kampanye perang melawan jaringan terorisme internasional masih menjadi isu aktual tintuk memelihara posisi AS sebagai polisi dunia atau setidaknya menjadikan negaranya masih dianggap perlu dalam menjaga perdamaian dunia.

---

Up till now, even though the evidence of accusations of US government under it's president George Walker Bush that accuse Iraq owns and develops weapons of mass destruction hasn't been proved,However because of this issue, U.S and it's allied not only keep doing the invasion to Iraq but also alter the authoritarian government of Saddam Hussein and fond U.S democratic government. Many criticism and endorsements come from many countries when this invasion will be done,even U.S societies them selves. England is as U.S allied country stays in the front side to back up this action, while France, German and Russia also most Europe of Union Countries are eager to be redelegated the inspection team to investigate the accusation. Some inspections team have been dropped both formed bay united nation organization (UNO) and U.S it self As the result Iraq wasn't proved that it owns and develops weaponry of muss distruction as accused by U.S government. Based on the foreign policy theory said that leader factor has a role in foreign policy decision making, so the main problem that writer discusses in this research is what the internal and external factors thack back up us government mainly for George W. Buch, so that he keeps choosing the problem solving by war to annihilate Iraq weaponry of muss distruction, whereas the case hasn't been proved. The research of this thesis is qualitative research by using case study. Contructivism is used by research paradigm. While the data are primer and seconder data that gained from documentation. This research is analyzed by using hermeneutic interpretative method while the grade that done is reductions and correlation analysis."' From the data that gained, some factors support us Government under it's George Walker Bush in Invasion to Iraq. First, the past history U.S Government under it's George Bush (senior Bush) hadn't succeeded to over throw the Saddam Hussein Government. so that George W Bush (Junior Bush) gets effort to realize his father's dream. Second, Geopolitically President Saddam Hussein is still assumed as serious threat for U.S hegemony in Middle East Especially for Israel. The experience of Gulf War gives them the valuable lesson. Third, Economically, Iraq is assumed owns the biggest oil reserve after Saudi Arabia, this becomes the power anntraction to colonialist Iraq. Fourth, the war campaign against international terrorism network still to be actual issue to keep U.S position as world policy, at least makes the country still considered to be able to keep world peace.