Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Masalah pernikahan dini saat ini masih ditemukan di beberapa wilayah Jawa Barat baik daerah pedesaan maupun perkotaan. Tulisan ini menekankan bahwa adanya ketidaksetaraan gender dalam memandang praktik pernikahan dini dan mempengaruhi kehidupan dan kesempatan hak perempuan di masyarakat. Penelitian berdasarkan data kepustakaan dengan menggunakan konsep antropologi yang relevan. Dilema situasi yang berkaitan dengan maraknya pernikahan dini di Jawa Barat karena melanggengkan budaya dan sisi lain secara normatif bertentangan dengan undang-undang perlindungan anak. Tulisan ini menyebutkan aspek yang mempengaruhi praktik pernikahan usia dini di Jawa Barat adalah (1) agama, (2) ekonomi, (3) tradisi setempat, (4) pola asuh orang tua, (5) pergaulan remaja, (6) kebijakan pemerintah & media massa. Berdasarkan hasil penelusuran dampak pernikahan dini sangatlah beragam namun lebih dominan efek negatif daripada positifnya. Pemerintah melakukan sosialisasi dan menerapkan bimbingan pranikah, kolaborasi antara seluruh instansi pemerintah dengan pihak yang menangani peristiwa pernikahan dini untuk menegakkan peraturan perundang-undangan adalah bentuk strategi untuk meminimalisir pernikahan dini di Jawa Bara

---

The problem of early marriage is still found in several areas of West Java, both in rural and urban areas. This paper emphasizes that there is gender inequality in viewing the practice of early marriage and affecting the lives and opportunities for women's rights in society. The research is based on literature data using relevant anthropological concepts. The dilemma of the situation is related to the rise of early marriage in West Java because it perpetuates the culture and on the other hand it is normatively contrary to child protection laws. This paper mentions the aspects that influence the practice of early marriage in West Java are (1) religion, (2) the economy, (3) local traditions, (4) parenting style, (5) youth association, (6) government policy & mass media. Based on the results of tracing the impact of early marriage is very diverse, but the negative effects are more dominant than positive. The government conducts socialization and implements premarital guidance, collaboration between all government agencies and those who handle early marriage events to enforce laws and regulations is a form of strategy to minimize early marriage in West Java."

"Naskah ini merupakan "tesis" yang mengkaji masalah wanita dalam perspektif hukum acara peradilan agama melalui serangkaian penelitian "studi naskah" terhadap peraturan perundang-undangan (UU No. 1/1974, PP No. 9/1975, UU-PA No. 7/1989) serta dokumen-dokumen (kumpulan catatan sidang-sidang di DPR, berita dan komentar di majalah-majalah dan putusan putusan pengadilan), dan studi lapangan terhadap jalannya beracara di Pengadilan Agama Jakarta Selatan (15 Nopeinber 1992 hingga 27 Pebruari 1993).Penelitian bertujuan untuk mendapatkan gambaran seeara jelas tentang perlindungan hukum bagi wanita: (1) sejauh yang diatur dalam peraturan hukum acara peradilan agama, (2) sejauh penerapan peraturan hukum itu dalain jalannya (proses) beracara di Pengadilan Againa, dan (3) faktor- faktor yang turut mempengaruhi tingkat perlindungan hukum bagi wanita. Untuk kepentingan menghimpun informasi di lapangan dilakukan observasi dan wawancara di lapangan.Analisis dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan menggunakan tipikal studi hukum. Wawasan konsep-konsep analisisnya diperkaya dengan berbagai teori yang bersifat interdisipliner dan mencakup dimensi kesejarahan, sosial, budaya, pikiran atau paham keagamaan dan dimensi ilmu hukum itu sendiri. Acuan utaina yang dijadikan dasar analisis adalah bahwa setiap fakta hukum tidaklah mungkin terjadi secara tiba-tiba. Fakta selalu terkait dengan konteks historisnya, konteks social budaya lingkungan masyarakatnya, konteks perangkat sistem hukumnya, konteks situasional pada saat fakta hukum itu terjadi, dan lain lain. Inilah yang kemudian para ahli menyebutnya dengan "sosiologi hukuin".Penelitian menghasilkan teinuan-temuan: (1) sejauh muatan perundang-undangan yang mengatur hukum acara di lingkungan peradjlan agama,kaum wanita telah diupayakan memiliki landasan juridis untuk memperoleh perlindungan hukum yang sama dengan pria. Persamaaan perlindungan hukum itu nyata hasilnya dari satu peraturan ke peraturan yang lain dengan melaluj perjalanan sejarah yang panjang, seperti termuat dalam UUD 1945 pasal 27 ayat 1, UU No. 1 tahun 1974, UU No. 7 tahun 1984 dan hingga munculnya UU-PA No. 7 tahun 1989. Ada hal yang secara khusus diaturbprosedurnya dalain beracara bila masing-masing pihak (isteri dan suami) melalaikan kewajiban atau karena sesuatu kepentingan, bukanlah dimaksudkan untuk memberikan perlakuan diskriminatif. Sebab inasing-masing mendapat peluang yang seimbang untuk mengadukan persoalannya serta untuk mempertahankan hak-hak serta pemenuhan kewajibannya di depan peradilan seadil-adilnya. (2) Sejauh wewenang hukum (absolut dan elatif) yang dimiliki oleh badan peradilan agama, Pengadilan Agama membuka secara lebar untuk menerima serta menyelesaikan semua jenis perkara sesuai dengan prinsip umum peradilan, balk perkara itu datangnya dari isteri (wanita) maupun suami (pria), termasuk perkara-perkara "cerai talak", "gugat cerai, dispensasi kawin', "izin kawin', "iin poligaini", fasakh', dan "pengesahan (isbat) nikah". Para hakim di Pengadilan Agama dalam pengambilan keputusannya, di samping terikat oleh dasar-dasar pertimbangan hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, juga mempertimbangkan dasar-dasar faktual mengenai duduk perkaranya. Tetapi bahkan dengan adanya dasar pertimbangan faktual itulah ada peluang timbulnya subyektivitas hakim, yang pada kenyataannya. Para Hakim Pengadilan Agama kurang optimal dalam memberikan (upaya) perlindungan hukum bagi kaum wanita. (3) Tjnggj rendah atau optimal kurangnya perlindungan hukum kepada kaum wanita terkait dengan faktor-faktor (a) Peraturan perundang-undangan, (b) lingkungan peradilan agama, dan (c) subyek hukum itu sendiri. Artinya, meskipun secara tekstual, peraturan perundang-undangan telah mengandung kebulatari ide untuk meinberjkan landasan juridis bagi perlindungan hukum wanita, tetapi masih ada peluang beberapa pasal untuk sesuatu dalih perlakuan yang diskriminatif. Demikian pula halnya lingkungan peradilan agama, oleh karena faktor-faktor lain seperti paham agama yang dianut oleh hakim, persepsi kultural di kalangan umumnya kaum pria, banyaknya perkara yang harus diselesaikan oleh hakim, kondisi situasional (tingkat kesulitan) kasus-kasus yang dihadapi sementara itu tidak setiap kasus di damping oleh penasihat hukum, turut mempengaruhi tingkat optimalisi itu. Latar belakang pemahaman agama serta sosiokultura juga mewarnai gambaran mengenai subyek hukumnya. Dan kenyataan inenunjukkan bahwa makin tinggi tingkat kemandiriari kaum wanita makin tinggi pula tingkat aspirasinya untuk memperoleh perlindungan hukum yang optimal di depan hukuin dan peradilan. Karena itu untuk mencapai tingkat per lindungan hukum yang optimal bagi kaum wanita dalam beracara di Pengadilan Agama, segi-seginya masih amat, kompleks. Diperlukan berbagai upaya lagi untuk menuju ke arah optimalisasi tersebut."

"ABSTRAKDengan semakin tingginya tingkat mobilitas baik nasional maupun internasional, telah mendorong banyak peneliti melakukan analisa mengenai migrasi. Sayangnya, analisis mengenai konsekuensi yang timbul dari proses migrasi penduduk masih jarang dilakukan. Analisis migrasi yang dilakukan lebih banyak kepada faktor-faktor yang terjadi sebelum terjadinya proses tersebut, tetapi analisis mengenai apa yang terjadi sesudahnya atau pengaruh yang diakibatkan proses migrasi masih jarang dilakukan.Di Indonesia, migrasi internal antar propinsi akhir-akhir ini propinsi yang menarik untuk ditempati, karena telah banyak menarik pendatang dengan tujuan ke propinsi tersebut. Hal ini diindikasikan dengan semakin meningkatnya jumlah migran masuk dan menurunnya jumlah migran keluar. Oleh sebab itu, propinsi ini perlu mendapat perhatian pemerintah, karena pada lokasi seperti ini terjadi pertemuan berbagai suku dengan latar belakang yang beragam, sehingga sangat potensial bagi konflik antar budaya. Di Indonesia, dampak dari sentuhan terhadap etnis lain atau kontak dengan budaya lain nampak paling kritis dan sangat potensial untuk menuju pada disintegrasi nasional. Dengan mengetahui perbedaan karakteristik penduduk migran dan non migran baik keadaan sosial maupun ekonomi, diharapkan dapat mengantisipasi terjadinya konflik dan kesenjangan diantara mereka. Selain itu, dengan mempelajari karakteristik migran juga diharapkan dapat diketahui apakah kedatangan mereka ke daerah tujuan akan mendatangkan perubahan sosial, budaya dan ekonomi yang positif atau negatif.Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari karakteristik perempuan migran dan non migran serta mengetahui apakah ada asosiasi antara rata-rata jumlah anak yang dilahirkan hidup dan status migran serta variabel lain yang diamati. Dari hasil penelititan ini terlihat adanya perbedaan karakteristik antara perempuan migran dan non migran. Selain itu, dengan menggunakan model log-linier juga dapat dibuktikan adanya asosiasi antara jumlah anak dan status migran. Perempuan migran yang umumnya berada pada kelompok usia produktif mempunyai karakteristik sosial dan ekonomi yang umumnya lebih baik dibandingkan perempuan non migran. Dengan kondisi sosial ekonomi yang lebih baik, perempuan migran ternyata mempunyai paritas yang lebih rendah dibandingkan perempuan non migran. Hal ini kemungkinan disebabkan perempuan non migran yang sebagian besar adalah penduduk nativ Jawa Barat umumnya telah menikah pada usia muda. Penyebab utama keadaan tersebut diduga karena rendahnya pendidikan dikalangan perempuan non migran. Oleh sebab itu, untuk meningkatkan kondisi sosial dan ekonomi penduduk khususnya perempuan non migran di Jawa Barat, maka perlu ditingkatkan pendidikan mereka. Karena pendidikan adalah salah satu faktor yang ikut menentukan dalam perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat secara keseluruhan dan pendidikan juga mempunyai arti penting bagi penundaan usia perkawinan pertama. Semakin tinggi pendidikan seseorang, maka akan semakin lama waktu yang digunakan untuk menyelesaikan pendidikannya, sehingga akan menunda seseorang untuk melakukan perkawinan pertama pada usia muda."

"Indonesia adalah negara yang sebagian besar masyarakatnya hidup dari sektor agraris. Olehnya itu tanah merupakan salah satu sumber hidup dan mata pencaharian. Tanah sebagai harta dan modal yang sangat panting. Selain itu pula, tanah terkait dengan harkat dan martabat seseorang jika ditinjau dari aspek religius, hukum dan adat istiadat. Keterkaitan tanah dengan adat istiadat dapat dilihat dalam sistem perkawinan dalam masyarakat suku Bugis-Makassar. Salah satu syarat dalam perkawinan suku Bugis-Makassar adanya mahar. Mahar yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada perempuan dalam bentuk tanah.Permasalahan dalam penelitian ini sejauh mana pemahaman perempuan atas tanah pemberian, bagaimana implementasi hak-hak perempuan atas tanah pemberian, bagaimana akses dan kontrol perempuan atas tanah pemberian dan bagaimana kebijakan pemerintah tentang tanah pemberian ini.Analisis berpusat pada budaya patriarki dan bias gender yang terkonstruksi dalam keluarga suku Bugis-Makassar, dan konsep pemilikan tanah pemberian dikaitkan dengan Undang-undang Pokok Agraria. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif berperspektif perempuan. Penggunaan metode kualitatif dimaksudkan untuk mengungkapkan pengalaman dan permasalahan perempuan yang menerima tanah pada waktu menikah.Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan dalam perkawinan suku Bugis-Makassar sudah memahami sejak awal yaitu pada proses pelamaran bahwa ia akan menerima tanah sebagai mahar dalam perkawinannya. Pemahaman ini sebagai langkah awal untuk mengetahui hak-hak perempuan atas tanah tersebut. Terdapat tiga pola dalam pemilikan perempuan atas tanah pemberian yaitu (1) pemilikan tanah pemberian secara penuh; maksudnya memiliki sertifikat serta menikmati hasilnya (2) pemilikan tanah pemberian hanya sebagian; maksudnya tidak memiliki sertifikat tetapi menikmati hasilnya dan (3) pemilikan tanah pemberian hanya sebagai simbol, maksudnya tidak memiliki sertifikat dan juga tidak menikmati hasilnya. Paling dominan adalah pola yang kedua, pemilikan hanya sebagian saja. Berdasarkan pola pemilikan tersebut akses dan kontrol perempuan atas tanah dapat terjawabkan. Pada pola pemilikan 1 dan 2 perempuan mempunyai akses dan kontrol, sedang pada pola ketiga, perempuan sama sekali tidak mempunyai akses maupun kontrol. Kontrol perempuan atas tanah terbagi dua yaitu kontrol atas penikmatan dan kontrol atas pemilikan. Perempuan sebagai pemilik tanah yang diterimanya pada waktu menikah belum terlindungi oleh hukum dalam hal ini Undang-undang pokok Agraria, karena untuk mendaftarkan tanah tersebut masih diperlukan surat keterangan hibah dari pihak laki-laki sebagai pemberi kepada perempuan.

---

Land as Dowry in Marriage; Case Study Women from Bugis-Makssar Ethnic Group in South Sulawesi Receiving Land in Marriage Indonesia is a nation with most of its people making a living from Agricultural sector. Therefore, a plot of land constitutes one of living and livelihood sources_ Land is a very important property and capital. In addition, land is related to someone's pride and dignity if it is viewed from the aspects of religions, laws and traditional custom. Relatedness of land and traditional custom can be seen in the marriage system in the community of Bugis-Makassar ethnic group. One of the requirements in the marriage of Bugis-Makassar ethnic group is the existence of dowry. The dowry given by a man to a woman in the form of land. The study aims to gain insights of women's concepts of a gift land, implementation of women's right over the land, women's access and control to the land and the government's policy regarding the land.

The analysis focuses on patriarchal culture and constructed gender bias in the Bugis-Makassar family, and the concept of ownership of the given land related to Law on Agrarian Principles. This study uses qualitative study method with women's perspective. The use of the qualitative method is aimed at exploring experience and problems of women receiving land when getting married.

The results of study indicate that women in the marriage of Bugis-Makassar ethnic group have acknowledged that they will receive land as dowry since they were being proposed. This acknowledgment is considered as early step to recognize women's rights over the land. There are three (3) patterns in the women's ownership over the given land, namely (I) fully given land ownership; it means that they posses land certificate and take the harvests; (2) partly given land ownership; it means that they do not posses the land certificate but they take the harvests and (3) the given Iand ownership as a symbol only; it means that they neither possess the land certificate nor take the harvests. The foremost if of the second pattern, the land shall be only partly owned. In the ownership pattern Nos I and 2 the women have access and control, while in the pattern no. 3 the women have no access and control at all. The women's control over the land is divided into two, i.e. control over the harvest and control over the ownership. Women's rights over the the land as dowry have not been protected by Law in this case Law on Agrarian Principles because to register the land, it still needs formal and written statement from the man giving the land."

"[ABSTRAKKondisi human security bagi perempuan dan anak, maupun ketahanan keluarga rentan tidak terpenuhi dalam perkawinan siri. Penelitian kualitatif ini mencoba untuk mengetahui bagaimana persepsi dan bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan negara dalam mengatasi dampak yang timbul dari perkawinan siri. Melalui wawancara mendalam yang dilakukan dengan institusi negara di bidang kependudukan, perkawinan, perlindungan perempuan dan anak, diketahui bahwa negara melarang perkawinan siri karena tidak memiliki kekuatan hukum yang membuat negara sulit untuk dapat melakukan perlindungan. Isbat nikah menjadi solusi untuk memperoleh status perkawinan yang sah, sehingga perempuan dan anak dapat memperoleh haknya sebagai anggota keluarga, sebagai warga negara, mencapai kondisi human security, dan ketahanan keluarga.

---

ABSTRACTHuman security for women and children, also family resilience are vulnerable not fulfilled in siri marriage. This qualitative research is trying to determine how perceptions and how a form of protection given by the state in overcoming the effects of siri marriage. Through in-depth interviews were conducted with state institutions in the field of demography, marriages, protection of women and children, it is known that the state prohibits siri marriage because it has no legal power that makes it difficult for state to be able to do the protection. Isbat nikah could to be the solution to obtain a legal marriage status, so that women and children can obtain their rights as family members, as citizens, achieving human security conditions, and achiecing the family resilience., Human security for women and children, also family resilience are vulnerable not fulfilled in siri marriage. This qualitative research is trying to determine how perceptions and how a form of protection given by the state in overcoming the effects of siri marriage. Through in-depth interviews were conducted with state institutions in the field of demography, marriages, protection of women and children, it is known that the state prohibits siri marriage because it has no legal power that makes it difficult for state to be able to do the protection. Isbat nikah could to be the solution to obtain a legal marriage status, so that women and children can obtain their rights as family members, as citizens, achieving human security conditions, and achiecing the family resilience.]"

"Tesis ini membahas tentang umur kawin pertama pada perempuan di Provinsi Jawa Barat. Jawa Barat merupakan provinsi yang paling besar jumlah penduduknya dan terkenal dengan umur kawin pertama perempuan paling rendah dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Besarnya persentase umur kawin pertama pada usia anak-anak membuat semakin panjang waktu perempuan di dalam ikatan perkawinan, sehingga peluang perempuan untuk mempunyai anak banyak lebih besar. Dampaknya adalah masih tingginya tingkat fertilitas yang menyebabkan tingginya laju pertumbuhan penduduk, sehingga mengendalikan umur kawin pertama perempuan mempakan salah satu opsi untuk menekan laju penumbuhan penduduk. Tujuan studi ini adalah untuk mempelajari pola, perbedaan dan determinan umur kawin pertama. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis inferens seperti survival analisis dan regresi dengan life data. Data yang digunakan adalah data SDK1 2007, SDKI 2002/2003 dengan obyek penelitian perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun serta data TPAK perempuan yang bersumber dari SP 1980, SP 1990 dan SP 2000 di Provinsi Jawa Barat. Temuan pada analisis deskriptif menyimpulkan bahwa 33,9 persen perempuan yang tinggal di pedesaan dan 14,3 persen perempuan di kota kawin pada usia 15 tahun ke atau kurang. Perkawinan usia anak-anak ini didominasi oleh perempuan dengan pendidikan rendah terutama di pedesaan. Analisis inferens menyimpulkan bahwa tingkat pendidikan perempuan dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja perempuan mempunyai pengaruh positif terhadap umur kawin pertama yang berarti semakin tinggi pendidikan dan TPAK perempuan maka semakin lambat kawin. Perempuan di daerah pedesaan cenderung lebih cepat kawin dibandingkan dengan perempuan di perkotaan, begitu juga dengan perempuan muslim dibandingkan dengan non muslim. Perempuan yang bekerja di sektor pertanian lebih cepat kawin dibandingkan dengan perempuan yang bekerja di sektor non pertanian terutama di daerah pedesaan. Kohor perempuan paling muda Iebih cepat kawin dibandingkan dengan kohor perempuan paling tua terutama di daerah perkotaan, walaupun perempuan kohor paling tua mempunyai resiko lebih tinggi untuk kawin pada umur anak-anak dibandingkan dengan perempuan kohor paling muda.

---

This thesis discussed age at first marriage of women in West Java Province. ln Indonesia, West Java is the largest population and it is known as the lowest age at first marriage of women among other provinces. High percentage of age at first marriage of teen makes the longer time in duration of marriage and it influences opportunity of women to reproduce more children. As the impact, high fertility rate causes high population growth rate and it makes options to decrease population rate by controlling age at first marriage of women.

This research’s aim is to learn pattem, difference and determinant of age at first marriage. The methods of research are descriptive analysis and inferential analysis, such as survival analysis and regression analysis with life data. The data are IDHS 2007 and IDHS 2002/2003 with women in research object, which they are marriage women between 15-49 years old and female Labor Force Participation Rate from 80’s, 90’s and 2000’s Population Census in West Java.

The findings in descriptive analysis conclude that 33.9 percent of women in rural area and 14.3 percent of women in urban area, they marry on age of 15 or less. This marriage on teen age is dominated the lower education, especially in rural area. The inferential analysis concludes that there is positive correlation between women education status and Labor Force Participation Level into fust marrying age. The women higher education status affects the older marrying age.

Women in rural area more likely marry in younger age than women in urban area. Similar about living area, Moslem women is like to marry younger than non Moslem women. Women working in agriculture sector are like to marry younger than women working in non agriculture sector, especially in rural area. The youngest cohort women are like to marry younger than the oldest women cohort, especially in urban area, although the oldest women cohort has higher risk than the youngest women cohort to marry on younger age."

"Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari pengaruh umur kawin pertama serta faktor-faktor demografi, sosial, ekonomi dan karakteristik perkawinan terhadap otonomi perempuan dalam rumah tangga di Indonesia menggunakan data SDKI 2012. Tetapi berdasarkan tinjauan literatur, variabel umur kawin pertama diduga mengalami masalah endogenitas sehingga umur kawin pertama diprediksi terlebih dahulu menggunakan regresi OLS.Hasil prediksi umur kawin pertama tersebut yang kemudian digunakan dalam model otonomi perempuan. Hasil analisis model otonomi perempuan menggunakan regresi logistik biner, menunjukkan bahwa umur kawin pertama berpengaruh positif terhadap otonomi perempuan dalam keputusan rumah tangga, tetapi berpengaruh negatif terhadap otonomi perempuan dalam keputusan penggunaan KB.

---

This research aims to study the effect of age at first marriage and demographic, social, economic factors, and characteristics of marriage on women's autonomy of household in Indonesia using the 2012 Indonesia Demographic and Health Survey (IDHS) data. But based on literature review, variable age at first marriage suspected endogenity so age at first marriage predicted using OLS regression previously.The result of age at first marriage predicted that used on women's autonomy model. The results of women?s autonomy using binary logistic regression, show that age at first marriage have positive effect on women's autonomy in household decision making and negative effect on contraceptive use decision making."