Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini mengenai harta bersama yang diperoleh selama perkawinan yang diperjualbelikan setelah terjadinya perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 14/Pid.B/2019/PN.PML. Adapun permasalahan yang diangkat adalah akibat hukum atas jual beli harta bersama dimana salah satu pihak tidak memberikan persetujuan dan tanggung jawab yang harus dipikul oleh PPAT. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan penelusuran data sekunder dari berbagai dokumen sumber hukum primer, sekunder dan tersier. Pendekatan yang digunakan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian menyatakan bahwa bilamana salah satu pihak tidak mengetahui dan memberikan persetujuan atas jual beli harta bersama maka jual beli tersebut menjadi batal demi hukum karena tidak memenuhi unsur obyektif yaitu sebab yang halal. Hal tersebut dikarenakan persetujuan pasangan bersifat mutlak dalam pelaksanaan jual beli atas harta bersama. Dalam jual beli harta bersama setelah terjadinya perceraian peran penting tidak hanya berupa persetujuan dari mantan pasangan suami istri tetapi juga perlunya sikap kehati-hatian dari PPAT yakni PPAT harus hadir dan memastikan bahwa pihak yang bertandatangan adalah pihak yang berwenang. Akibat dari ketidakhati-hatian PPAT menyebabkan kerugian. Selain itu PPAT juga harus bertanggungjawab dan terancam sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2018

---

This thesis about marital properties obtained during marriages which are traded after the divorce based on the Decision of Pemalang District Court Number 14/Pid.B/2019/PN.PML. The problem raised is the legal consequences of the sale and purchase of marital properties in which one party does not give consent and responsibility that must be borne by the Land Deed Making Officer (PPAT). The research method used is normatif juridical with secondary data retrieval from various primary, secondary and tertiary legal source document. The approach used is qualitative with descriptive analytical research type. The result of the study stated that if one of the parties does not know and give approval for the sale of marital assets the sale and purchase will be null and void by law because it does not fulfill the objective element which is halal cause. That is because the consent of the spouse is absolute in the conduct of buying and selling of joint marital properties. In the sale and purchase of marital properties after the divorce the important rule is not only in the form of approval from a former husband and wife but also the need for prudence from the PPAT that is the PPAT must be present and ensure that the signatory is an authorized party. As a result of carelessness PPAT causes losses. Because PPAT must also be responsible and threatened administrative sanction as Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency Number 2 of 2018"

"Perjanjian Perkawinan adalah perjanjian yang dibuat oleh pasangan suami istri, baik sebelum maupun saat ikatan perkawinan berlangsung, untuk mengesampingkan ketentuan harta bersama yang diatur dalam UU Perkawinan. Tidak dibuatnya perjanjian perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 35 UU Perkawinan, menyebabkan terjadinya percampuran harta dimana seluruh harta yang diperoleh selama masa perkawinan menjadi harta bersama. Pailitnya suami atau istri yang kawin dengan percampuran harta, menyebabkan harta pasangannya yang merupakan harta bersama sah untuk dimasukkan ke dalam harta pailit. Skripsi ini membahas mengenai pendaftaran perjanjian perkawinan dalam kaitannya dengan perkara kepailitan melalui analisis putusan yang disusun dengan metode penelitian yuridis normatif. Dalam Putusan No. 461 K/Pdt.Sus-Pailit/2019, suami istri telah membuat suatu perjanjian perkawinan namun tidak didaftarkan ke pejabat pencatat perkawinan. Sedangkan pada Putusan No. 562 K/Pdt.Sus-Pailit/2021, pendaftaran perjanjian perkawinan baru dilakukan setelah pailitnya suami. Tidak didaftarkannya perjanjian perkawinan menyebabkan perjanjian perkawinan tersebut tidak mengikat kepada pihak ketiga yakni dalam perkara kepailitan adalah para kreditur dan kurator. Maka dari itu, perlu adanya penegasan mengenai pendaftaran perjanjian perkawinan ke pejabat pencatat perkawinan demi mengikat pihak ketiga atas isi perjanjian perkawinan.

---

A Marriage Agreement is a contract made by a husband and wife, either before or during the marriage bond, to set aside the provisions of marital assets regulated by the Marriage Law. The absence of a marriage agreement, according to Article 35 of the Marriage Law, leads to the mixing of assets, where all assets acquired during the marriage becomes marital assets. If either spouse under the system of marital assets is declared bankrupt, the partner's assets that constitute marital assets can be included in the bankrupt estate. This thesis discusses the registration of marriage agreement in relation to bankruptcy cases through an analysis of decisions structured with a normative juridical research method. In Decision Number 461 K/Pdt.Sus-Pailit/2019, the husband and wife had made a marriage agreement but did not register it with the marriage registrar. Meanwhile, in Decision Number 562 K/Pdt.Sus-Pailit/2021, the registration of the marriage agreement was registered after the husband's bankruptcy declaration. The failure to register the marriage agreement means that the agreement is not binding on third parties which in bankruptcy cases are creditors and curator. Therefore, it is important to have clear emphasis on the importance of registering a marriage agreement with the marriage registrar to legally bind third parties. "