Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
We use more than 100 000 chemicals in our daily lives to promote health, treat disease, facilitate transportation, use in industrial processes, grow food and access clean water. While these developments have improved human lives, many of these compounds ultimately end up in our seas and oceans where they represent a threat to marine life, ourselves and our continued use of the oceans to treat our waste, provide us with food and offer us recreation. Many of the pollution problems of previous decades seem to have been resolved, in the developed world, or at least managed to minimise their environmental impacts. However, despite treatments being available that reduce their damaging qualities, a potent mixture of toxic compounds enter the marine environment every day along with other potentially harmful additions including heat, noise and light and non-native species. The question thus arises: is pollution a problem that has really been solved? How well are we managing traditional pollutants? What are the challenges we still face today? What are the upcoming marine pollution challenges that face society? This volume describes the different marine pollutants, the science behind measuring their ecological impacts and how they are monitored in the environment, including traditional and new management approaches. This is an up-to-date account of marine pollution within the broad ecological and social context of a growing, technologically advanced, global population.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai penegakan hukum dalam insiden tumpahnya minyak dari Kapal MT Southern Mermaid di Perairan Ciwandan pada tahun 2013. Tindakan yang telah Pemerintah Indonesia ambil dalam menangani insiden ini masih meninggalkan banyak pertanyaan. Instrumen penegakan hukum yang ditempuh hanya satu pula, yaitu penegakan hukum pidana. Selain itu dari segi peraturan nasional, masing-masing peraturan melahirkan penegak hukum dan instrumen penegakan hukum yang berbeda-beda. Sehingga timbul persoalan kewenangan. Peraturan internasional juga dijadikan pembanding sebagai sarana untuk menangani kasus tersebut. ...... This thesis tells about enforcement of law on Southern Mermaid oil spill incident in Ciwandan 2013. The measures taken by Indonesia in the respect of solving this incident still unclear. The instrument of law enforcement that had been used by Indonesia merely criminal enforcement. Moreover, every national regulation creates different law enforcer and instrument of law enforcement, so that problem of authority occurred. In this thesis, international regulation used as comparison to national regulation.

Abstrak :
Perairan Teluk Buyat terletak di Desa Ratatotok, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Desa ini terkenal dengan tambang emas yang dikelola oleh rakyat dengan metode tradisional. Pada tahun 1987 secara resmi Pemerintah Sulawesi Utara sudah menutup kegiatan pertambangan rakyat di desa ini. Pada tahun 1996 sebuah perusahaan PMA yaitu PT. Newmont Minahasa Raya (PT. NMR) memulai kegiatan pertambangan yang dikelola secara besar-besaran. Limbah tailing-nya dibuang ke perairan ini pada kedalaman 82 meter melalui sebuah pipa. Selain itu beberapa desa yang berbatasan dengan Desa Ratatotok ini masih melakukan kegiatan pertambangan yang dikelola oleh rakyat. Dalam pengolahannya digunakan Iogam berat merkuri untuk mengikat emas. Limbah yang mengandung logam berat terutama merkuri dibuang langsung ke tanah dan sungai yang ada kemudian mengalir ke perairan di sekitar Teluk Buyat. Merkuri merupakan salah satu logam berat yang banyak dimanfaatkan oleh manusia, tetapi berbahaya untuk lingkungan dan kesehatan. Hal ini terjadi karena salah sifat dari merkuri yang dapat terakumulasi dalam tubuh suatu organisme dalam jangka waktu yang lama. Daya racun merkuri terhadap organisme perairan terutama disebabkan terjadinya perubahan komponen merkuri anorganik menjadi merkuri organik (metil merkuri) oleh jasad renik dalam air. Senyawa metil merkuri bersifat mudah diabsorbsi dan terakumulasi dalam jaringan tubuh organisme dan tahan terhadap penguraian lebih lanjut (OECD dalam Laws, 1981). Gambaran secara umum kadar bahan pencemar dalam suatu lingkungan dapat diketahui dengan menggunakan beberapa indikator yang dapat mengakumulasi bahan-bahan pencemar yang ada sehingga dapat mewakili keadaan lingkungan tersebut. Dalam lingkungan perairan ada 3 media yang dapat dipakai sebagai indikator pencemaran logam berat merkuri yaitu air, sedimen, dan organisme hidup. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui besamya kandungan logam berat merkuri dalam air laut, sedimen dan kerang sebagai indikator pencemaran di perairan Teluk Buyat dan sekitamya dan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh kegiatan pertambangan emas terhadap kualitas perairan Teluk Buyat dan sekitamya. Pengambilan contoh dilakukan di 3 lokasi yaitu Pantai Kotabunan (lokasi A) dengan 10 stasiun, Teluk Buyat (lokasi B) dengan 10 stasiun dan Teluk Totok (lokasi C) dengan 5 stasiun. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa : 1) Kandungan merkuri dalam air laut, sedimen, dan kerang di lokasi A (Pantai Kotabunan) lebih tinggi dad lokasi B (Teluk Buyat) dan lokasi C (Teluk Totok). Hasil uii statistik menunjukkan adanya perbedaan secara nyata antara kandungan merkuri dalam air laut, sedimen, dan kerang di lokasi A dengan lokasi B dan C, sedangkan merkuri dalam air Taut di lokasi B tidak berbeda nyata dengan lokasi C. 2) Kandungan merkuri dalam sedimen dan kerang di lokasi C sebagai kontrol lebih tinggi daripada lokasi B. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar merkuri dari pertambangan rakyat pada waktu lalu yang masuk dalam Iingkungan perairan mengendap di dasar perairan dan terakumulasi dalam tubuh kerang. 3) Kandungan merkuri dalam sedimen dan kerang di lokasi A (Pantai Kotabunan) lebih tinggi dibandingkan dengan lokasi B (Teluk Buyat), dan lokasi C (Teluk Totok) lebih tinggi dari lokasi B, ini menunjukkan bahwa proses pengolahan emas yang dikelola secara tradisional oleh rakyat adalah sumber utama pencemaran merkuri di daerah penelitian. Untuk mengendalikan pencemaran merkuri perlu adanya pengolahan limbah secara terpadu dan perhatian khusus dari Pemerintah Daerah Sulawesi. Maka mengingat saat ini banyak kegiatan pertambangan rakyat di daerah ini.

---

Buyat Bay is located in Ratatotok Village, Minahasa Regency, North Sulawesi. This village is well known for gold mining and managed by people in traditional method. In 1987, the local government has been discontinued its activities. In 1996, PT. Newrnont Minahasa Raya (PT. NMR) as a foreign investment started the mining activity on a large scale. The tailing waste is thrown away to Buyat Bay at 82 meters depth through a pipe. Beside this company, there are a few villages surrounding Ratatotok Village still doing the mining activity. It uses mercury to bind the gold. Mercury is one of heavy metal. The waste that contents mercury is thrown away to soil and river, and then flow to Buyat Bay. Mercury is one of heavy metal that is dangerous for environment and human health but people often use it. One of the characteristics of mercury is it can be accumulated in organism body in long, term period. Mercury contents poison caused by component change from anorganic mercury to organic mercury (methyl mercury) by microorganism in water. Methyl mercury is easy to absorb and accumulate in organism body and resistant further to chemical processes (OECD in Laws, 1981). General description about pollution degree in environment can be known by use of a few indicators that accumulate polluters in location. In waters environment, there are 3 media that can be used as environment indicators of mercury, those are water, sediment, and living organism. The purposes of this research are as follows to know the content of mercury in seawater, sediment, and mollusk as pollution indicators in Buyat Bay and surroundings, and to know the impact of gold mining activity to water quality in Buyat Bay and surroundings. Sample are taken in 3 locations; those are Kotabunan Beach (A location), with 10 station, Buyat Bay (B location) with 10 station, and Totok Bay ( C location) with 5 station. According to analysis and discussions of this research are as follows 1) The content of mercury in seawater, sediment, and mollusk in location A (Kotabunan Beach) is higher than location B (Buyat Bay) and location C (Totok Bay). Statistic test indicates significant difference between mercury content in seawater, sediment, and mollusk in location A with location B and C, but mercury in sea water in location B indicates not significant with location C. 2) The content mercury in sediment and mollusk in location C as an indicator control higher than location B. This indicates that a large part of mercury in people mining has been settled in the bottom of waters environment and accumulate in mollusk. 3) The content of mercury in sediment and mollusk in location A (Kotabunan Beach) is higher than location B (Buyat Bay) and location C (Totok Bay) is higher than location B indicates that process of gold mining managed by the people traditionally is a major source of mercury pollution at study areas. To control mercury pollution one needs integrated waste treatment and special attention from local government because of a lot of mining activity in this province.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai pertanggungjawaban para pihak dalam kasus tumpahan minyak dari anjungan minyak Montara pada tahun 2009. Sampai saat ini kasus ini masih dalam proses penyelesaian antara Indonesia dan PTTEP. Namun karena tumpahan minyak melintas batas ke perairan Indonesia di Laut Timor, maka kerja sama negara dinilai penting dalam mengupayakan pertanggungjawaban satu pihak di dalam yurisdiksinya kepada pihak yang dirugikan. Pendekatan yang dilakukan melalui hukum internasional (prinsip-prinsip hukum internasional, konvensi, dan perjanjian antarnegara) hukum nasional masing-masing negara, dan melalui wawancara. Ketentuan yang sekarang ini hanya sebatas mengatur proses penanganan pencemaran, bukan mengenai ganti rugi dan kompensasi. ...... This thesis describes the parties liability on Montara oil spill case in 2009. So far, the case remains an ongoing matter between Indonesia and PTTEP. However, having transboundary element that the spill incident transferred to Indonesian water on Timor Sea, it is essential for the states to cooperate in order to seek liability of a party if it is under their jurisdiction. The approach is through international law (principles, conventions, and states’ agreements), respective national laws, and interviews. Currently, the available regulations merely govern the pollution handling, not regarding the liabilities and compensation.