Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kebijakan Pemerintah dalam mengelola sumber daya benih lobster menuai polemik di tengah masyarakat. Permen KP Nomor 56 Tahun 2016 tentang pelarangan penangkapan dan pengeluaran benih lobster dari WPP NRI didasarkan pada isu keberlanjutan dari benih lobster itu sendiri. Namun di sisi lain, masyarakat khususnya nelayan akan dirugikan karena kehilangan pendapatan yang mencapai 54 milyar rupiah per bulan (Erlania et al., 2017). Pendapatan tersebut didapatkan pada saat sumber daya benih dikelola secara open access. Sementara itu, Permen KP No 12 Tahun 2020 berusaha untuk menanggulangi dampak ekonomi tersebut dengan mengizinkan kembali kegiatan penangkapan benih baik untuk kepentingan budidaya maupun ekspor. Isu keberlanjutan benih tersebut kemudian kembali muncul ke permukaan akibat dibukanya kembali kran ekspor tersebut. Berdasarkan polemik yang terjadi diatas, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kerangka analisis penerapan kebijakan pajak ekspor sebagai alternatif dalam pengelolaan benih lobster Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga akan membandingkan kesejahteraan total dari agen ekonomi dan isu keberlanjutan benih di setiap alternatif kebijakan. Berdasarkan hasil penghitungan, pajak ekspor memberikan total kesejahteraan paling besar diantara Permen KP No 56 Tahun 2016 dan Permen KP No 12 Tahun 2020 yaitu sebesar 211,5 juta USD, diikuti oleh Permen KP Nomor 12 Tahun 2020 sebesar 61,969,283.8 USD. Sementara itu, Permen KP No 56 Tahun 2015 justru akan menghilangkan pendapatan masyarakat, sehingga kesejahteraan total bernilai negatif. Dari sisi keberlanjutan benih lobster, pola sink population menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara ketersediaan benih dengan populasi lobster dewasa. Artinya, di semua alternatif kebijakan kegiatan penangkapan benih masih bersifat sustainable. Oleh karena itu, disimpulkan bahwa pada penelitian ini kebijakan pajak ekspor relatif lebih bermanfaat dibandingkan dengan kebijakan lainnya baik dari sisi kesejahteraan total maupun isu keberlanjutan sumber daya benih lobster.

---

The government's policy in managing lobster seed resources has drawn a polemic in the society. Ministerial Regulations of Marine Affairs and Fisheries Number 56 of 2016 concerning the prohibition of catching and releasing lobster seeds from fisheries management areas of the Republic of Indonesia based on the lobster seeds’ sustainability issue. On the other hand, the people, particularly fishermen, will be harmed with lost income reaching 54 billion rupiahs per month (Erlania et al., 2017). That income is obtained when seed resources are managed in an open-access way. Concurrently, Ministerial Regulations of Marine Affairs and Fisheries Number 12 of 2020 are trying to overcome the economic impact by allowing the activities of catching seeds for both cultivation and export purposes. The issue of sustainability then resurfaced due to the reopening of the export. Based on the polemic that occurred, this study aims to provide an alternative export tax policy in the management of Indonesian lobster seeds. Additionally, this study will also compare the total welfare of economic agents and the issue of sustainability in each policy alternative. Based on the calculation results, the export tax provides the total welfare of the other two policies, which is 211.5 million USD, followed by Ministerial Regulations of Marine Affairs and Fisheries Number 12 of 2020 in the amount of 61,969,283.8 USD. On the contrary, Ministerial Regulations of Marine Affairs and Fisheries Number 56 of 2016 will eliminate people's income so that total welfare is negative. In terms of sustainability, the sink population pattern of lobster seeds states that there is no significant relationship between seed availability and adult lobster populations. This means that in all alternative policies, seed catching activities are still sustainable. Therefore, it is concluded that in this study, the export tax policy is relatively more beneficial than other policies, both in terms of total welfare and sustainability issues."

"Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) merupakan instansi pemerintah yang bertugas mengatur pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat. Salah satu fungsinya adalah merumuskan kebijakan dalam penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian sumberdaya perikanan diantaranya melalui penerapan sistem pemantauan kapal (vessel monitoring system / VMS).Penelitian Analisis Kualitas Pelayanan Pemasangan Transmitter VMS di DKP merupakan penelitian deskriptif yang dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat kepuasan pemilik kapal perikanan terhadap kualitas pelayanan pemasangan transmitter VMS oleh Pusat Koordinasi Pengendalian (Puskodal) VMS. Kualitas pelayanan diukur dengan menggunakan dimensi : Tangibility, Reliability, Responsiveness, Assurance dan Empathy. Kualitas pelayanan diukur atas dasar persepsi pemilik kapal perikanan terhadap pelayanan yang telah mereka terima sesuai dengan kenyataan, sedangkan harapan diukur dari anggapan mereka tentang idealnya pelayanan yang diberikan oleh pihak DKP. Tingkat kepuasan diukur dari 125 responden dengan menggunakan model pengukuran Kualitas Jasa SERQUAL. Dimensi-dimensi tersebut dijabarkan dalam 25 indikator variabel berbentuk pernyataan-pernyataan yang tertuang dalam kuisioner.Berdasarkan hasil uji validitas dan realibilitas, dari 25 indikator variabel hanya 22 indikator variabel yang dinyatakan valid dan rileabel untuk dilakukan analisis lebih lanjut. Dari hasil analisis data penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepuasan pemilik kapal sebagai penerima layanan pemasangan transmitter VMS saat ini masih belum merasa puas (hanya biasa saja) atas pelayanan yang diberikan. Persentase tingkat kepuasan sebesar 67,38 % yang berarti masih diperlukan peningkatan kualitas pelayanan sebesar 32,62 % . Tingkat pelayanan dari masing-masing dimensi pelayanan adalah : (1)Tangibles (Tampilan Fisik) tingkat pelayanan sebesar 56,16 % (351/625) dan yang diharapkan sebesar 88,96 % (556/625); (2)Realibility (Keandalan) tingkat pelayanan sebesar 59,28% (370,5/625) dan yang diharapkan sebesar 90,36% (564,75/625); (3)Responsiveness (Daya Tanggap) tingkat pelayanan sebesar 59,84% (374/625) dan yang diharapkan sebesar 89,49% (559,33/625); (4)Assurance (Jaminan) tingkat pelayanan sebesar 62,02% (387,6/625) dan yang diharapkan sebesar 91,17% (569,8/625); (5)Empathy (Kepedulian) tingkat pelayanan sebesar 61,52 % (384,5/625) dan yang diharapkan sebesar 88,96 % (551,3/625).

---

Ministry of Marine Affairs and Fisheries (MMAF) has authority to manage marine and fisheries resources sustainable for public welfare. One of its function is to formulate the policy on surveillance and control fisheries resources by the implementation of Vessel Monitoring System (VMS).Research on Analysis of Service Quality of VMS Transmitter Installation at MMAF is a descriptive research to measure the level of satisfaction of fishing vessel owners to service quality of VMS installation provided by VMS Centre. The service quality was measured by the tangibility, the reliability, the responsiveness, the assurance, and the empathy dimentions. Service quality was measured from the perception of fishing vessel's owners and the expectation of fishing vessel owners about ideally service given by MMAF. Level of satisfaction was measured of 125 respondents using the measurement of Service Quality (SERQUAL). These dimensions are formulated by using 25 variable indicators described in statements of the questionnaire. Level of satisfaction was analyzed by mode and percentage calculation method, then by factor analysis. Before the analysis of level satisfaction was done, the data obtain had been tested its validity and reliability. It was found that only 22 variable indicators were found valid and reliable for further analysis.The research shows that the fishing vessel owners are not satisfy on the services of VMS installation. The percentage of satisfaction level is 67.38% , that means that the satisfaction level must be increased by 32,60 %. Service level of each dimensions are: (1) The tangibles of service level = 56.16% (351/625) and expectation = 88.96% (556/625); (2) The reliability of service level = 59.28% (370.5/625) and expectation = 90.36% (564.75/625); (3). The responsiveness of service level = 59.84% (374/625) and expectation = 89.49% (559.33/625); (4). The assurance of service level = 62.02% (387.6/625) and expectation = 91.17% (569.8/625); (5). The empathy of service level = 61.52% (384.5/625) and expectation = 88.96% (551.3/625)."

"Dalam skripsi ini akan dibahas mengenai proses penyediaan jasa freight forwarding ekspor benih lobster di Indonesia yang cenderung untuk mengarahkan pada penggunaan satu perusahaan freight forwarding tertentu, yakni PT Aero Cipta Kargo (PT ACK) sebagai jasa pengiriman yang akan digunakan oleh para Eksportir benih lobster. Hal yang demikian menimbulkan suatu pertanyaan apakah dalam proses penyediaan jasa tersebut menimbulkan suatu pelanggaran dalam persaingan usaha yang diatur dalam Pasal 17 dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Penelitian dalam skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum yang berbentuk normatif. Dari hasil penelitian yang dilakukan, Penulis menemukan bahwa proses penyediaan jasa forwarding ekspor benih lobster di Indonesia memenuhi unsur-unsur Pasal 17 dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan dengan pendekatan rule of reason, yakni meneliti dampak dari pada permasalahan yang terjadi. Dalam penelitian ini, Penulis memberikan saran bahwa sebaiknya pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyediaan jasa ini dapat lebih bijak dalam melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selain itu pihak yang bertugas melakukan pengawasan harus lebih meningkatkan pengawasan agar penyedia jasa ini dapat berlangsung secara adil dan transparan.

---

This thesis will be discussing the process of providing lobster seed export freight forwarding service in Indonesia, which tends to lead to the use of one particular freight forwarding company, namely PT Aero Cipta Kargo (PT ACK) as a shipping service that will be used by lobster seed Exporters. This raises a question whether the process of providing this service creates a violation in business competition as regulated in Article 17 and Article 24 of Law Number 5 of 1999. The research in this thesis is carried out with a normative type of legal research. From the results of the research conducted, the author found that the process of providing lobster seed export forwarding services in Indonesia meets the elements of Article 17 and Article 24 of Law Number 5 of 1999 which is carried out with a rule of reason approach, namely examining the impact of the problems that occur. In this study, the author advises that the parties involved in the process of providing this service can be wiser in carrying out their duties in accordance with the applicable laws and regulations, besides that the party in charge of supervising must further improve supervision so that service providers can provide fair and transparent service."